Tsunami Dan Gempa Bumi 7,7 SR Guncang Donggala, Memicu Terjadinya 31 Kali Gempa Susulan |
- Tsunami Dan Gempa Bumi 7,7 SR Guncang Donggala, Memicu Terjadinya 31 Kali Gempa Susulan
- Camat Tidak Mengindahkan Permintaan Hearing Penjelasan APBDesa Di Kecamatan Wonorejo
- Pilkades Gorontalo Manggarai Barat NTT, Bermasalah
- STATUS JALAN SIMPANG GUNTING SAGA KUALUH LEDONG KABUPATEN LABURA MENJADI JALAN PROVINSI
- Pasca Gempa 7,7 SR, Kota Palu Diterjang Tsunami
- Sambut HUT TNI ke 73, Lantamal IX Ikut Karya Bhakti
- Pangdam Bagikan 1000 Tas Multi Fungsi Untuk Kurangi Sampah
- Selayar Runner Up Klasemen Sementara Perolehan Medali Porda Sulsel
- DPRD Bursel Gelar Paripurna PAW
- Pangdam Bagikan 1000 Tas Multi Fungsi Untuk Kurangi Sampah
- Tips Agar Jokowi Datang ke Tanimbar
- Polda Kalbar Ungkap Narkoba Jenis Sabu Berkilo-kilo
- Didesain 3 Lantai, Gedung Baru Polda Kalbar Habiskan Anggaran Rp 15 Milyar
- Wakil Bupati Tangerang Minta Pers Lebih Aktif, Suksekan Pemilu 2019Foto
- 33 Pasutri Ikuti Sidang Isbat Nikah Terpadu Di Aula Desa Kayu Agung
- Pemilu 2019 Rawan Berita Hoaks, KPU Bersama PWI Bangun Kondusifitas Daftar Pemilih
- Selayar Posisi Ke 4 Klasemen Sementara Perolehan Medali Porda Sulsel 2018
- Masyarakat Dihimbau Segera Lakukan Perekaman E.KTP Sampai Akhir Desember
- Berantas Penyakit Masyarakat, Kesbangpol MTB Gelar Sosialisasi P4GN
- Bupati Bengkalis Tidak Mengindahkan Persidangan Sampai 11 Kali
- Top Takeaways From Brett Kavanaugh, Christine Blasey Ford Hearing
- Antisipasi Overload, Portal sscn.bkn.go.id Harus Diakses Pada Jam Berikut
- Pastor Ewaldus Martinus Sedu Jadi Uskup Maumere
- Formasi CPNS Kementerian Agama Sudah Bisa Diakses pada 28 September
- 10.113 Pelamar Sasar 10 Instansi Pada Pendaftaran CPNS 2018
| Tsunami Dan Gempa Bumi 7,7 SR Guncang Donggala, Memicu Terjadinya 31 Kali Gempa Susulan Posted: 28 Sep 2018 08:31 AM PDT  Tsunami Dan Gempa Bumi 7,7 SR Guncang Donggala, Memicu Terjadinya 31 Kali Gempa Susulan Hasil Penelitian staf BMKG di lapangan, kata Dwikorita, gelombang tsunami diprediksi berketinggian 1,5 - 2 meter ke arah Kota Palu. Namun, belum diketahui dampak akibat tsunami itu. Musababnya, komunikasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat agak terhambat akibat kesibukan menghadapi bencana ini . BMKG sebelumnya telah mencabut peringatan tsunami. Peringatan dicabut sejak pukul 17.36 WIB atau 18.36 WITA setelah gelombang tsunami surut hingga berketinggian hanya 6 sentimeter. Dwikorita menyatakan sebelumnya BMKG telah menyiarkan peringatan gempa sejak pukul 14.00. "Peringatan akan terjadinya gempa susulan diinformasikan setelah gempa pertama terjadi pukul 2 siang dengan kekuatan 5,9 Skala Richter yang dibarui menjadi 6 Skala Richter," ujarnya. Berikut Video Detik-detik Gempa Donggala Dilaporkan pula saat ini BMKG tengah berkoordinasi dengan TNI dan Basarnas untuk memantau situasi lapangan.Dalam sebuah video yang beredar pasca gempa Donggala melalui media sosial tampak gelombang tinggi menerjang kawasan Jalan Cumi-cumi hingga Palu Grand Mall, Palu. Dalam video lainnya juga terlihat air pasang itu menerjang sebuah masjid yang ada di dekat mal tersebut. Pencarian lewat Google maps memperlihatkan lokasi Palu Grand Mall dan masjid itu sama dengan video yang beredar. Berikut video warga merekam saat Tsunami menerjang Pesisir Palu (OBORKEADILAN TV) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Tsunami Dan Gempa Bumi 7,7 SR Guncang Donggala, Memicu Terjadinya 31 Kali Gempa Susulan . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
| Camat Tidak Mengindahkan Permintaan Hearing Penjelasan APBDesa Di Kecamatan Wonorejo Posted: 28 Sep 2018 08:06 AM PDT  Camat Tidak Mengindahkan Permintaan Hearing Penjelasan APBDesa Di Kecamatan Wonorejo Tujuan kedatangan para LSM ini adalah untuk mengajukan permohonan audiensi dengan kepala desa Karangasem berikut jajarannya, yang difasilitasi oleh pihak Kecamatan Wonorejo.  Sugeng, sekretaris kecamatan Wonorejo ( kaos putih) saat menerima surat permintaan hearing/audensi terkait dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang kades Karangasem kecamatan Wonorejo kabupaten Pasuruan Jawa Timur. Kedatangan para rekan LSM ini diterima oleh Sugeng selaku Sekretaris camat pada pemerintah Kecamatan Wonorejo. Yang kala itu menerima kedatangan para pengurus dari beberapa Lembaga swadaya masyarakat dipendopo kecamatan. " Sementara keinginan teman teman LSM. Saya terima dan akan saya bicarakan bersama camat untuk mendapatkan disposisi, bagaimana disposisi camat nantinya itu yang akan kita lakukan. Karena saya sendiri selaku sekretaris camat tidak bisa bertindak sendiri. Ujar Sugeng dihadapan LSM.  Sugeng, sekcam Wonorejo saat menanda tangani tanda terima permintaan hearing/audensi di pendopo camat Wonorejo. Namun jauh dari harapan, ternyata permohonan audiensi yang dikirim langsung oleh beberapa LSM tersebut serta dengan surat resmi. Dijawab oleh Camat Wonorejo melalui suratnya yang bernomor 005/210/424.324/2018. Bahwa agenda audiensi tersebut belum bisa dilaksanakan dengan alasan Kepala desa Karangasem masih dalam proses pemeriksaan oleh Polres Pasuruan. Tak urung sikap sang Camat yang menunda permohonan hearing APBDesa ini memunculkan stigma seolah sengaja menghindar dari permintaan hearing para pengurus LSM. Kabupaten Pasuruan, Faisol salah satu pengurus LSM. Pasopati sangat menyayangkan sikap Camat Wonorejo ini," Camat selaku pimpinan tertinggi dilingkungan pemerintah kecamatan seharusnya memberi tauladan yang bijak dalam menjalankan pemerintahan, salah satunya sebagai kepanjangan tangan bupati Pasuruan di wilayah kecamatan untuk memberikan pembinaan pada desa desa dibawah kepemimpinanya. Yaitu mendorong keterbukaan, partisipatif, serta bertanggung jawab dalam segala hal, utamanya pada pelaksanaan pemerintahan. Bukanya malah seakan menghindar bahkan dengan alasan yang tidak jelas dan terkesan dibuat buat seperti ini. Ujarnya. Menurut Penyidik Tipikor Polres Pasuruan, Kepala desa Karangasem,Toyyib sudah tidak diperlukan lagi keterangannya terkait kasus dugaan pemerasan. "Seharusnya pihak Kecamatan Wonorejo memberikan surat tembusannya kepada instansi kami jika menyebut Polres Pasuruan," ujar penyidik muda yang akrab dipanggil Mas Sof ini. (Zainal) Editor : Redaktur Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Camat Tidak Mengindahkan Permintaan Hearing Penjelasan APBDesa Di Kecamatan Wonorejo . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
| Pilkades Gorontalo Manggarai Barat NTT, Bermasalah Posted: 28 Sep 2018 07:51 AM PDT  Foto : Pilkades TPS 02 Desa Gorontalo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat NTT MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | LABUAN BAJO NTT | Jumat, (28/09) Pilkades yang digelar hari Kamis, (27/09) di dua Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa Gorontalo, TPS kompleks Kacamata dan TPS Pasar Baru Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur (NTT) diduga bermasalah. Salah seorang warga yang berdomisili di desa gorontalo Bertholomeus Atu (60), mengaku dirinya tidak dapat memilih dikarenakan tidak terdaftar di DPT, kendati yang bersangkutan sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). "Saya dan banyak wajib pilih desa ini, tidak bisa memilih, padahal kalau mau di bilang kami sudah bertahun tahun tinggal di desa ini, saya sendiri juga punya KTP tapi kok tidak diakomodir di DPT, terus terang saya sudah bingung harus mengadu ke mana",imbuhnya. Ditempat yang sama, Yohanes Eduard (39), warga RT. 09 RW 05 berprofesi sebagai ASN disalah satu OPD di kabupaten Manggarai Barat (Mabar) yang tinggal di wilayah Desa Gorontalo kepada media ini mengungkapkan, kurangnya sosialisasi Panitia Pemilihan Suara pilkades, berdampak pada banyaknya wajib pilih desa gorontalo yang tidak dapat memilih. "Terus terang kami kecewa dengan pilkades gorontalo kali ini pak, kami sudah datang membawa ktp elektronik tapi tidak bisa digunakan untuk ikut memilih, kami juga tidak pernah diberitahu kalau ada sosialisasi tentang aturan seperti yang kami dengar dari panitia pilkades di tps 02 desa gorontalo ini", imbuhnya. Sementara itu di tempat pemungutan suara kompleks kacamata komodo,Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (KP2kades), gorontalo di tps 02 Yustinus Jerry Jem, kemarin, menjelaskan bahwa apa yang sudah dilaksanakan bersama anggota panitia pilkades sesuai aturan dan kesepakatan bersama lima calon kepala desa (cakades). "Kami sudah laksanakan pilkades ini sesuai aturan dan ketentuan termasuk kesepakatan lima calon kepala desa", jelasnya. Lebih jauh Jem menjelaskan, kesepakatan lima calon kepala desa itu yakni, wajib pilih yang memiliki kartu tanda penduduk tetapi namanya tidak terdaftar dalam DPT tidak dapat memilih. Untuk diketahui lima calon kepala desa yang bertarung merebut kursi jabatan yakni, Galusgius, Wigbertus Syukur Masreli, Florianus Surion Adu, Ali haji Sumarto dan Vinsensius Obin. (LM-76) Editor : Redaktur Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Pilkades Gorontalo Manggarai Barat NTT, Bermasalah . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
| STATUS JALAN SIMPANG GUNTING SAGA KUALUH LEDONG KABUPATEN LABURA MENJADI JALAN PROVINSI Posted: 28 Sep 2018 07:36 AM PDT  STATUS JALAN SIMPANG GUNTING SAGA KUALUH LEDONG KABUPATEN LABURA MENJADI JALAN PROVINSIKecamatan Kualuh Hilir dan Kecamatan Kualuh Leidong yang merupakan daerah pesisir Kabupaten Labuhan Batu Utara merupakan Kecamatan penghasil padi dan sawit serta hasil laut yang selama ini sudah terkenal diseantero Sumatera Utara, bahkan beras leidong sudah memasuki pasaran supermarket dikota-kota, juga menjadi salah satu souvenir/oleh-oleh dari Kabupaten Labura.  Melalui perjuangan yang cukup panjang bung Aripay Tambunan yang merupakan salah seorang anggota DPRD PROVSU dari Partai Amanah Nasional (PAN) yang saat ini duduk sebagai Wakil Ketua Komisi B, akhirnya melalui proses yang cukup alot pihak Binamarga Provinsi Sumatra Utara menetapkannya menjadi berstatus jalan provinsi sepanjang 97,5 Km.  "Dipastikan anggarannya pun akan dialokasikan secara bertahap sama seperti pada proyek jalan provinsi Aek Kota Batu Menuju Tobasa yang hampir rampung pengerjaannya. Status jalan itu kita usulkan bolak balik melalui reses, setiap reses kita laporkan bahwa jalan tersebut mendesak menjadi jalan Provinsi saya meminta langsung pengusulannya dan pada saat saya berkunjung ke Pemkab Labura usulan tersebut ditanda tangani oleh Wakil Bupati untuk memperkuat laporan reses yg saya lakukan dan pada rapat banggar bolak balik saya sampaikan kepada Bapeda provinsi dan Dinas Bina Marga dan akhirnya pihak Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara melakukan studi untuk melakukan pembobotan. Hasil pembobotan sudah memenuhi kriteria P1 (prioritas pertama). Alasan penilaian tersebut karena kualuh ledong dan kualuh hilir tidak merasa nyaman kalau menuju ibu kota kabupaten, disamping itu hasil pertanian, perkebunan dan hasil laut yg ada di kualuh ledong maupun kualuh hilir tidak pernah menguntungkan bagi masyarakat karna jalan sangat buruk pembangunan pun sangat lambat di dua kecamatan tersebut sehingga ini salah satu faktor pentingnya merobah status jalan. Alhamdulillah dengan berobahnya status jalan tersebut, maka percepatan pembangunan akan lebih mudah. Potensi kualuh Ledong dan Kualuh Hilir juga menjadi salah satu penilaian karna mempunyai potensi yg luar biasa Saya yakin mulai tahun 2019-2023 jalan itu udah bisa dinikmati masyarakat Keamatan Kualuh Ledong dan Kualuh Hilir, ada jembatan di Teluk Binjai- ke Desa Kuala Bangka akan mudah juga dibangun. Dengan usulan Provinsi ke pusat melalui dana APBN, karena pihak Balai PUPR ada di Sumut Tinggal mengkonekkan aja, itulah salah satu cita cita ku dalam mengembang tugas wakil ini" ujarnya menutup pembicaraan sambil memohon doa dan restu dari masyarakat Kabupaten Labuhan Batu Utara khususnya masyarakat Kecamatan Kualuh Leidong dan Kecamatan Kualuh Hilir. (RJH) Editor : Redaktur Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang STATUS JALAN SIMPANG GUNTING SAGA KUALUH LEDONG KABUPATEN LABURA MENJADI JALAN PROVINSI . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
| Pasca Gempa 7,7 SR, Kota Palu Diterjang Tsunami Posted: 28 Sep 2018 07:24 AM PDT  MEDIA SELAYAR. Pasca gempa yang melanda Sulawesi Tengah tepatnya di gelombang tsunami menerjang Palu, Sulawesi Tengah. Tsunami ini terjadi usai gempa bumi terjadi di Palu dan Donggala sekitar pukul 18.02 Wita, air laut selanjutnya dilaporkan oleh berbagai sumber media kalau tsunami telah naik dan menerjang kota Palu. "Ya benar tsunami telah terjadi di kota Palu," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, kepada detikcom, Jumat (28/9/2018). Kendati demikian belum ada informasi tambahan lebih lanjut terkait pukul berapa tsunami ini terjadi, juga berapa tinggi gelombang tsunami ini. Tsunami ini menerjang Pantai Talise, Palu. "Dampaknya juga belum bisa tahu, karena komunikasi putus semuanya," kunci Sutopo. Donggala diguncang gempa 7,7 SR sementara Palu juga diguncang gempa 5,9 SR. Getaran gempa juga dirasakan hingga ke wilayah Sulawesi barat dan pesisir Sulawesi Selatan. Malah disampaikan oleh sumber melalui massangger bahwa getaran gempa tersebut sempat dirasakan oleh sebagian warga Makassar, khususnya warga yang berada di wilayah utara dan pesisir barat kota tersebut. Sejumlah informasi mengenai jatuhnya korban jiwa terus diterima, baik itu melalui media sosial dan sejumlah media online. Namun sumber resmi belum merilis korban dan kerugian akibat gempa dan tsunami tersebut. (*) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Pasca Gempa 7,7 SR, Kota Palu Diterjang Tsunami . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
| Sambut HUT TNI ke 73, Lantamal IX Ikut Karya Bhakti Posted: 28 Sep 2018 06:55 AM PDT  Karya Bhakti ini merupakan salah satu upaya untuk melesatrikan lingkungan terutama wilayah teluk dan pantai Kota Ambon sehingga dapat menciptakan lingkungan yang bersih. Karena dengan lingkungan bersih dapat mencegah bencana alam seperti banjir dan kebakaran. Kegiatan Karya Bhakti dilaksanakan di berbagai tempat diantaranya pembersihan Pantai Jembatan Merah Putih, Masjid Jami Al Huda Ahuru, Gereja Gideon Wayari Suli dan Pura Siwa Air Salobar. Personel Satpol PP Kota Ambon, Personel Damkar Kota Ambon, Para Pelajar SD, SMP dan SMA se-Kota Ambon ikut serta dalam kegiatan Karya Bhakti. Selain itu juga dilaksanakan penyerahan bantuan Tas Multi Fungsi kepada para pelajar, karena para pelajar nantinya akan kita jadikan sebagai duta kebersihan di sekolah-sekolah dan lingkungan tempat mereka tinggal, dengan memanfaatkan Tas Multi Fungsi yang telah diberikan sebagai tempat khusus menyimpan sampah selain menyimpan alat tulis dan buku pelajaran. Hadir dalam kegiatan Wakil Gubernur Maluku Zeth Zahuburua, Kapolda Maluku Irjen Pol Royke Lumowa , Danlantamal IX Laksamana Pertama TNI Antongan Simatupang, Ketua Persit Kartika Candra Kirana Kodam XVI/PTM, Ketua Bhayangkari Polda Maluku Ketua Kercab IX Daerah Jalasenastri Armada III, Wakil Ketua Pia Ardhya Garini Lanud Pattimura serta masyarakat Kota Ambon. (DISPEN LANTAMAL IX) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Sambut HUT TNI ke 73, Lantamal IX Ikut Karya Bhakti . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
| Pangdam Bagikan 1000 Tas Multi Fungsi Untuk Kurangi Sampah Posted: 28 Sep 2018 06:25 AM PDT  Siaran pers Pendam XVI/Pattimura kepada media ini, Jumat (28/9/2018) menelaskan, Tujuan pembagian tas multi fungsi kepada para pelajar tersebut agar mereka mampu menjadi "Pelopor Kebersihan" dengan Motto "Lingkungan Asri" yang tertera di belakang tas multi fungsi tersebut. Dalam kegiatan tersebut juga dibacakan ikrar "Pelopor Kebersihan" oleh salah satu perwakilan siswa-siswi pelajar. Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, Lucia Izaak menjelaskan, bahwa sampah bisa menjadi baik jika dikelola dengan baik, namun apabila tidak dikelola dengan baik, sampah bisa menjadi gas metan yang dapat menyebabkan kebakaran dan memberikan dampak buruk bagi kesehatan. Izaak berharap, para pelajar mampu menjadi "Pelopor-Pelopor kebersihan" di lingkungan sekitar khususnya di lingkungan sekolah, sehingga tas multi fungsi tersebut digunakan untuk menyimpan sampah dimana tas tersebut telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga memiliki tempat atau kantong khusus untuk menyimpan sampah. Pangdam dalam amanatnya mengatakan, karya bhakti yang dilaksanakan dalam rangka HUT TNI yang mengusung tema "Profesionalisme Untuk Rakyat" merupakan suatu bentuk kepedulian TNI dalam hal ini Kodam XVI/Pattimura untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan, selain itu juga sebagai ajang membangun sinergitas dan kerja sama yang baik antar TNI dengan Instansi lain dan masyarakat. Pangdam juga menambahkan kepedulian untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan tentu akan membawa dampak yang positif bagi lingkungan sehingga kota ambon menjadi bersih dan sehat. Agar tetap bersih dan sehat, perlu adanya kerja sama dan kepedulian baik dari orang tua, pemerintah, TNI-Polri dan instansi terkait lainnya. Lebih lanjut Pangdam mengatakan, sampah perlu diolah dengan baik, ada beberapa daerah di kota Ambon pernah terkena musibah bencana banjir maupun tanah longsor yang diakibatkan oleh sampah. Diharapkan dengan pembagian tas multi fungsi tersebut menjadi salah satu cara dalam mengurangi sampah. "Tas multi fungsi tersebut selain untuk tempat menaruh peralatan sekolah juga berguna sebagai tempat sampah sementara bagi para siswa-siswi, untuk itu saya menghimbau kepada Siswa-Siswi sekalian untuk melakukan aksi LISA (Liat Sampah Angkat) dan membuangnya di tempat sampah terdekat, sebagai Pelopor Kebersihan" ujar Pangdam. Usai pembagian tas dan Upacara Pembukaan Karya Bhakti Kodam XVI/Pattimura, Pangdam beserta Wakil; Gubernur Maluku, Kapolda dan Forkompimda Maluku meninjau langsung lokasi pembersihan Karya Bhakti di tiga titik yaitu Pantai Mardika sampai kawasan Ongkoliong, Sekitar Jembatan Merah Putih, dan Poka Rumah tiga menggunakan Kapal Sea Rider milik Bekangdam XVI/Pattimura. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Pangdam Bagikan 1000 Tas Multi Fungsi Untuk Kurangi Sampah . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
| Selayar Runner Up Klasemen Sementara Perolehan Medali Porda Sulsel Posted: 28 Sep 2018 06:16 AM PDT  MEDIA SELAYAR. Kontingen Kabupaten Kepulauan Selayar di Porda XVI Sulsel terus menambah pundi-pundi medali dalam perhelatan olah raga Porda Sulsel di Kabupaten Pinrang. Sementara berada di posisi ke dua setelah Makassar pada hari ke 6 pelaksanaan porda, Jumat 28 September 2018. Sebelumnya Kontingen Kabupaten Kepulauan Selayar berada di posisi ke 4 dan terus memantapkan langkah di posisi kedua dengan menggeser Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Bone. Kontingen Kepulauan Selayar telah mengumpulkan 57 medali masing-masing 19 medali emas, perunggu 17 dan perak 21 sesuai rilis yang dikeluarkan media center Porda Pinrang pada jam 11.45 Wita, Jumat hari ini. Dari informasi yang diterima kemungkinan besar perolehan medali untuk Kontingen Selayar masih akan terus bertambah dari sejumlah cabor yang masih dipertandingkan. (*)  Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Selayar Runner Up Klasemen Sementara Perolehan Medali Porda Sulsel . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
| DPRD Bursel Gelar Paripurna PAW Posted: 28 Sep 2018 06:15 AM PDT  Paripurnah istimewa dipimpin Ketua DPRD Arkilaus Solissa, didampingi Wakil Ketua Hamidi, dihadiri Wakil Bupati Ayub Seleky, anggota DPRD, pimpinan OPD/SKPD dan undangan lainnya. Paripurna Istimewa PAW yang dilangsungkan di ruang paripurna, pada Kamis (27/9) kearin, menetapkan dengan keputusan Gubernur Maluku nomor 213 tahun 2018 dari Thaib Souwakil (almarhum) kepada Idris Rumakat dari Partai Amanat Nasional (PAN). Ketua DPRD Buru Selatan, Arkilaus Solissa dalam pidatonya menyampaikan, bahwa PAW Anggota DPRD merupakan bagian dari dinamka keanggotaan lembaga DPRD yang dapat terjadi kapan saja. Disampaikan, dinamika internal sebagai salah satu faktor pendorong bagi upaya memantapkan kolektivitas dewan dalam menjalankan fungsi pokoknya yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Jelasnya, undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang susunan kedudukan MPR, DPR, DPRD menegaskan bahwa masa bakti anggota DPRD 5 tahun. "Namun terkadang masa jabatan 5 tahun tersebut tidak bisa terlaksana sampai selesai karena adanya suatu halangan sesuai dengan pasal 239 undang-undang nomor 17 tahun 2014, angota DPRD berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri dan diperhentikan," jelas Arkilaus. Sesuai pasal 242 undang-undang nomor 17 tahun 2014 untuk kelancaran pelaksanaan fungsi lembaga legislatif DPRD khususnya pengganti kekosongan keanggotaan DPRD tersebut. Mempedomani berbagai aturan tersebut, maka diharapkan pengganti dapat melaksanakan tugas sebagai anggota dengan sebaik-baiknya, serta menjalin hubungan yang baik antar sesama anggota, sesama fraksi maupun lintas fraksi. "Selain itu diharapkan dapat berinteraksi dengan baik di tenag pergesekan berbagai kepentingan sebagai kenyataan yang harhus dihadapi semua pihak termasuk sebagai anggota DPRD," jelas Arkilaus. Dikatakan bahwa masyarakat kita dewasa ini sudah semakin cerdas dalam berdemokrasi serta mampy menilai secara perorangan maupun institusi wakil rakyatnya yang duduk di kantor DPRD ini. Walaupun demikian kata Arkilaus, walau terasa berat, namun jika kita sehati, sepikir, satu komitmen untuk rakyat maka semua akan menjadi ringan tanpa dibebani dengan kepentingan individu, kelompok dan golongan ataupun kepentingan partai yang tidak pro-rakyat. "Kepada saudara Idris Rumakat yang baru saja diambil sumpahnya sebagai anggota DPRD kabupaten Buru Selatan di hari ini. Semoga dapat mencurahkan berbagai ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya dalam rantai kerjasama dengan seluruh anggita DPRD," pintah Arkilaus. Dalam kesempatan itupula Arkilaus atas nama lembaga DPRD Buru Selatanme menyampaikan penghargaan kepada almarhum bapak Thaib Souwakil yang telah dipanggil pulang ke rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Dan selamat datang dan selamat bergabung bersama Idris Rumakat di sisa masa bakti 2014-2018. Mengakhiri pidato, Arkilaus mengutip pesan yang disampaikan sang Proklamator Ir. Soekarno sebagai penyemangat, "janganlah mengira kita semua sudah cukup berjasa dengan aegi tiga warna !! Selama masih ada ratap tangis di gubuk-gubuk maka pekerjaan kita belum selesai, berjuanglah terus dengan mengucurkan sebanyak-banyak keringat". Pada sambutan Bupati Buru Selatan Tagop Soulisa yang dibacakan oleh Wakil Bupati Ayub Seleky mengatakan, PAW anggota DPRD Buru Selatan masa bakti tahun 2014-2019 sebagaimana yang telah ditetapkan dengan keputusan Gubernur Maluku nomor 213 tahun 2018. "Saya atas nama pribadi dan pemerintah kabupaten Buru Selatan menyampaikan ucapan selamat bertugas kepada saudara Idrus Rumakat sebagai anggota DPRD yang baru saja dilaksanakan peresmian dan pengangkatan," sebut Tagop. Tagop mengharapkan semoga dapat melaksanakan tugas sebagai legislator dengan sebaik-baiknya. Tagop juga tak lupa menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada almarhum Thaib Souwakil atas pengabdiannya selama menjadi mitra kerja pemerintah kabupaten Buru Selatan. (AZMI) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang DPRD Bursel Gelar Paripurna PAW . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
| Pangdam Bagikan 1000 Tas Multi Fungsi Untuk Kurangi Sampah Posted: 28 Sep 2018 02:56 AM PDT | ||
| Tips Agar Jokowi Datang ke Tanimbar Posted: 28 Sep 2018 02:36 AM PDT  Sebenarnya banyak yang harus diperhatikan sebelum mengundang Presiden Joko Widodo ke Tanimbar. Mulai dari tata kota yang butuh perhatian lebih lanjut setelah dirapikan dengan seksama hingga pemberdayaan masyarakat untuk sumber daya alam dengan skala besar. Lihat saja, banyak aspirasi warga yang disampaikan melalui dunia nyata dan dunia maya. Ada yang mengeluh karena investasi daerah dianggap tidak efektif menyentuh masyarakat dan malah mengabaikan peran masyarakat lokal yang dikenal dengan kemampuan menyerap ilmu secara cepat dan kilat. Ada pula yang mengeluh karena upaya investasi dari swasta yang datang melapor ke pemerintah ibarat upaya penjajahan baru guna meraup keuntungan sebesar-besarnya tanpa melihat masyarakat yang memiliki hak ulayat. Ada lagi orang-orang yang mendukung pemerintah dengan melihat potensi pengembangan melalui pemberdayaan masyarakat. Beberapa contoh diantaranya dengan suksesnya pembudidayaan ikan lele, budidaya rumput laut, budidaya sayur mayur dan beberapa upaya budidaya lainnya. Namun sayang, gaung budidaya ini tak sampai didengar hingga satu kabupaten, apalagi satu provinsi. Hal yang malah mengecilkan peluang kehadiran presiden ke negeri ini. Sementara wacana meresmikan jembatan Wear Arafura yang hingga kini masih diperdebatkan nama aslinya dan pembagian sertifikat tanah kepada warga pun bukan alasan yang tepat untuk mengundang presiden. Sebab harus ada alasan konkrit lainnya yang mampu menggugah Presiden Jokowi. Alasan kuat yang memiliki gaung regional hingga nasional yang dapat membuat Presiden Jokowi penasaran dan bertanya dalam hatinya, "mengapa selama ini saya belum ke Tanimbar?." Sebab hingga detik inipun belum ada jawaban pasti dari Presiden, orang dekatnya saja hanya mengatakan belum ada rencana ke Tanimbar. Apalagi orang jauh dan masih memprediksi alur kedatangannya, mungkin lebih gelap lagi menjelaskannya. Semuanya ini bermuara kepada satu pertanyaan; "Kapan daerah ini mulai berbenah? Berbenah dari ketidaktahuan untuk mengembangkan diri, hingga berbenah dari ketidak percayaan memikul beban pembangunan bersama-sama". Sebab hingga saat ini, semua orang masih berdebat dan saling menunjuk, siapa seharusnya yang bertanggung jawab dalam memberdayakan masyarakat di Negeri Duan Lolat dan mengantar semuanya keluar dari garis kemisikinan tertinggi di Kepulauan Maluku. Semoga kita semua dapat bersama-sama menyadari hal ini dan mulai memikul beban yang seharusnya kita selesaikan sejak dahulu kala. (Redaksi) | ||
| Polda Kalbar Ungkap Narkoba Jenis Sabu Berkilo-kilo Posted: 28 Sep 2018 02:28 AM PDT  Polda Kalbar Ungkap Narkoba Jenis Sabu Berkilo-kilo MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | PONTIANAK | [ Hari ini, Jumat, 28 ] September 2018, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH, melakukan press conference menyoal pengungkapan tindak pidana narkotika jenis sabu dengan berat barang bukti 2,4 kilogram. Ada pun kronologi kejadian itu pada Selasa, 18 September 2018, pukul 16.00 WIB, Tim Subdit II Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dipimpin Kasubdit AKBP Aries Aminnulla SIK, berhasil melakukan penangkapan di Kota Pontianak. Dalam kasus itu, Tim mengamankan 1 orang bernama M Sufirmansyah. Selanjutnya melakukan penggeledahan dan mengamankan diduga barang bukti narkotika jenis sabu kurang lebih 200 gram dan beberapa barang bukti lainnya seperti tersebut di atas. Berdasarkan hasil interogasi dari pelaku MS di lapangan bahwa barang tersebut dipesan seseorang bernama Ramadhika di Kabupaten Sambas. Maka selanjutnya Tim Subdit II Ditresnarkoba Polda Kalbar melakukan pengembangan dan pengejaran ke Kabupaten Sambas. "Jerih payah anggota di lapangan tak sia-sia. Berhasil mengamankan pelaku berinisal R berserta barang bukti," kata Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH. Tak hanya di situ, personel juga melakukan pengembangan untuk mengungkap bandar berinisial D yang diduga melakukan transaksi kembali dengan KIKI. Dan KIKI menunjuk kurir atas nama THOMY, pada Rabu, 18 September 2018, pukul 18.00 WIB. Tim melakukan penyamaran dan under cover buy terhadap THOMY. Selanjutnya melakukan penangkapan dan penggeledahan di Gang Delima, Pontianak Kota, dan berhasil mengamankan diduga barang bukti narkotika jenis sabu kurang lebih 200 Gram dan beberapa barang bukti lainnya. Berdasarkan hasil interogasi terhadap THOMY , Tim melaksanakan pengembangan dan pada pukul 21.00 WIB, berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku atas nama Yoga Aditya Pratama di Pal IV Pontianak Barat. "Berhasil mengamankan diduga barang bukti narkotika jenis sabu kurang lebih 2000 gram (2 kilogram). Menurut keterangan pelaku YOGA bahwa barang bukti shabu tersebut adalah milik pelaku an RIKI RIKARDI yang dititipkan kepada dirinya, kemudian pelaku an RIKI sempat melarikan diri dan Rabu, 26 September 2018 sekitar pukul 22.00 WIB anggota Subdit II berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku RIKI RIKARDI di Jalan Tanjung Raya II (di sebuah Gg depan SMU terpadu) Pontianak Timur," ujar Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH. Selain 2,4 kilogram sabu, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH, juga merilis pengungkapan tindak pidana narkotika jenis sabu dengan berat barang bukti 200 gram. Kejadian ini berawal pada Sabtu, 22 September 2018, pukul 15.00 WIB, anggota Subdit III mendapatkan informasi dari masyarakat diperoleh bahwa ada bandar narkoba bernama Erlin Sianturi yang beralamat di Jalan Husin Hamzah, Gang Gunung Merapi, Kota Pontianak. Pelaku diduga sering mengirim barang narkoba ke Sampit, Kalimantan Tengah dengan mengunakan kendaraan bus Damri. "Barang diantar langsung oleh Erlin Sianturi ke Sampit, Kalimantan Tengah," kata Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH. Selanjutnya dengan informasi tersebut pukul 15.30 WIB anggota Subdit III langsung melakukan penangkapan di rumah tersangka yang berada di alamat di Jalan Husin Hamzah, Kota Pontianak. Di lokasi di temukan barang bukti berupa 1 buah kantong plastik warna hitam di dalamnya berisi 2 klip plastik plastik transparan berisikan narkotika yang diduga sabu, 1 klip plastik plastik transparan berisikan beberapa klip plastik transparan, 1 buah HP merk Samsung berwarna biru beserta kartu di dalamnya, uang sejumlah Rp 338.000,- . "Untuk selanjutnya tersangka beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Kalbar," kata Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH, kembali menjelaskan bahwa dari 3 tempat kejadian perkara tersangkanya ada juga wanita. "3 TKP tersangka 9 orang, satu diantaranya seorang perempuan bernama Erlin warga sampit, ibu dua anak ini sangat aktif mengedarkan narkoba," kata Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH." Berperan sangat aktif, Erlin bekerjasama dengan temannya di Sampit,". Untuk jumlah total barang bukti: 3,1 kilogram sabu dari 3 tempat kejadian perkara. Ada sejumlah uang puluhan juta rupiah dan timbangan digital serta buku tabungan. "Mereka masih tetap melakukan juga walau sanksi Narkoba diacam hukuman mati. Bahkan ada yang diberikan tindakan tegas 1 tersangka ditembak. Narkoba ini merusak satu generasi penerus bangsa. Bahaya dan sanksi hukumnya sangat berat dan benar-benar mengganggu keberlangsungan generasi di bawah kita," ujar Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH. Di antara pelaku ada seorang warga binaan dengann kasusnya sama Narkoba. Penangkapan ini sinergitas Polri, BNNP dan Lapas Pontianak. "Sehingga jejaring mereka di pontianak dapat kita ungkap, termasuk keterbukaan dari Lapas. Ini yang perlu kita sikapi semua. Sudah ada yang vonis mati 15 atau 16 orang di Kalbar. Pelaku Narkoba sudah sepantasnya dihukum mati. Apalagi dalam kasus ini warga binaan sebagai aktor intelektualnya sedangkan yang lain sebagai kurir-kurir yang profesional, mereka sudah tahu jalur-jalurnya. Maka perlunya kerjasama dengan masyarakat, perlu daya tangkal untuk memberantasnya," ucap Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH. " Bersama Kanwil kemenkumham sudah melakukan evaluasi, untuk memutus mata rantai jaringan dilapas, namun masih juga ada yang bermain melibatkan warga binaan. "Kita berkomitmen, Narkoba adalah musuh kita semua. Border semakin kita perketat, namun masih juga ada walaupun semakin mengecil," tutupnya. (rls) Editor : Redaktur Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Polda Kalbar Ungkap Narkoba Jenis Sabu Berkilo-kilo . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
| Didesain 3 Lantai, Gedung Baru Polda Kalbar Habiskan Anggaran Rp 15 Milyar Posted: 28 Sep 2018 02:08 AM PDT  Didesain 3 Lantai, Gedung Baru Polda Kalbar Habiskan Anggaran Rp 15 Milyar Gedung baru Ditreskrimsus Polda Kalbar akan dibangun setinggi 3 lantai di lahan seluas 1.100 m persegi dengan luas bangunan 2.040 m persegi. Pembangunan ini akan menghabiskan dana sebesar Rp 15 Milliar. Pembangunan menggunakan dana hibah anggaran APBD Pemda Provinsi Kalbar. "Bangunan ini merupakan bantuan hibah dari Pemda Provinsi Kalbar, konstuksi dijadikan dua tahap: terdiri dari tahun anggaran 2018 sebesar Rp 7.808.630.000,- untuk tahap I, tahun anggaran 2019 sebesar Rp 6.500.000.000,- untuk tahap II" ujar Irjen Pol Drs Didi Haryono saat pemancangan tiang pertama gedung Ditreskrimsus Polda Kalbar di kompleks Mapolda Kalbar, Pontianak, Jumat (28/9/2018). Pemda Provinsi Kalbar melalui Dinas pekerjaan Umum mempercayakan pengerjaan proyek ini kepada PT. Lima Danau. Dalam kesempatan tersebut, projek manajer PT Lima Danau, Hariadi memastikan proyek akan berjalan lancar dan tepat waktu, selesai sekitar bulan Juli 2019. Menurut Irjen Pol Drs Didi Haryono, kondisi gedung Ditreskrimsus saat ini sudah tidak memadai sangat sempit. Ia menyebut gedung yang ada sudah tak bisa menampung untuk ruangan pelayanan kepolisian seperti ruang penyidikan, ruangan dokumen dan arsip, selain itu juga bertambahnya Bag dan Subdit pada Ditreskrimsus yang memerlukan ruangan khusus dan lainnya. Bangunan tersebut akan mengadopsi gaya bangunan minimalis bermotif kedaerahan dan menyesuaikan dengan gedung utama Mapolda Kalbar. Untuk kenyamanan warga, lantai pertama sengaja dirancang sebagian untuk lahan parkir kendaraan dan loby ruang pelayanan kepolisian sehingga mudah akses pelayanannya, begitu juga kesediaan bunker air bersih yg dapat menampung 60 kubik didalam tanah. Sementara itu, lantai 2 dan 3 rencana akan digunakan sebagai ruangan Direktur, Wakil Direktur, ruang gelar perkara, ruang khusus pemeriksaan, ruang para penyidik beberapa Subdit, ruang Bagrenmin dan Analis, ruang server dan data center serta ruang operasional lainnya. "Ditahun 2018 ini, Polda Kalbar mendapat Berkah. Beberapa gedung dibangun seperti: gedung Rorena, gedung TIK, bangunan commend center Biro Ops, bangunan Masjid Annur, gedung Rumkit, SPN di Singkawang, Mes Bintara di Polres Sambas dan Polres Singkawang, Kantor Pelayanan SIM dan gedung Penjagaan di Polres Singkawang," kata Irjen Pol Drs Didi Haryono. Ini semua tidak datang tiba-tiba tetapi ini berangkat dari kinerja kita, kerja keras kita yang mampu mengelola kamtibmas: Pilkada aman 6 daerah, pesta Pasparawi dan menanggulangi Karhutla. Seluruh jajaran sudah melaksanakan dengan baik dalam bingkai Polda Kalbar Berkibar dengan program 100 hari jilid ke-3 yang baru selesai. Apresiasi dan ucapan terima kasih Kapolda Kalbar, Irjen Pol Drs Didi Haryono kepada Bapak Gubernur Kalbar, Pemda Provinsi Kalbar atas hibah pembangunan gedung pelayanan public Ditreskrimsus ini, begitu juga kepada walikota dan bupati serta warga masyarakat Kalbar yang telah membantu proses dan tahapan pembangunan SPN di Singkawang dan beberapa gedung dan ruang pelayanan Kepolisian. Denga satana yang semakin baik ini, kedepan Polri akan semakin baik lagi dalam mengawal dan mensukseskan program pemerintah. "Kami pastikan Kalbar Provinsi yang aman, siapapun yang datang dan berinvestasi di kalbar pasti aman, wisatawan domestik dan mancanegara kita kawal keamanannya," tutup Kapolda Kalbar Irjen Pol Drs Didi Haryono mengakhiri sambutannya. Sebagai informasi, dalam pembangunan gedung Ditreskrimsun ini, ada tim pendampingan dari Kasi Tim Pengawal Proyek Strategis Nasional Kejaksaan atinggi Kalbar, Samsuri SH MH dan Subtim Andi Panca.(rls) Editor :Redaktur Penanggung Jawab Berita :Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Didesain 3 Lantai, Gedung Baru Polda Kalbar Habiskan Anggaran Rp 15 Milyar . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
| Wakil Bupati Tangerang Minta Pers Lebih Aktif, Suksekan Pemilu 2019Foto Posted: 27 Sep 2018 11:39 PM PDT
BantenNet.com , KABUPATEN TANGERANG - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Tangerang menginvetarisir sejumlah kerawanan di Pemilu 2019 dalam diskusi bulanan yang dihelat Kamis (27/9/2018). Dalam diskusi bertajuk Peta Kerawanan Pemilu 2019 itu dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, diantaranya Wakil Bupati Tangerang Mad Romli, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Zulbahri Bahtiar, Waka Polresta Tangerang AKBP Oki Waskito, Ketua KPU Kabupaten Tangerang Muhamad Ali Zaenal Abidin dan Ketua Bawaslu Kabupaten Tangerang Andi Irawan. Selain itu, diskusi juga diperkaya dengan pemaparan dari Sekretaris Dukungan Elemen Satuan Kinerja (Desk) Pemilu 2019 Kabupaten Tangerang Ahmad Hidayat, Akademisi Memed Chumaedi dan Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kabupaten Tangerang Ahmad Suhud. Mad Romli dalam sambutannya mengatakan, sebagai ujung tombak penyampai informasi, pers turut berperan menjaga marwah demokrasi dengan menyampaikan informasi yang mencerahkan masyarakat. "Pemilu agenda penting yang harus kita kawal kesuksesannya, kami berharap pers lebih aktif menyampaikan informasi yang mencerahkan," katanya. Harapan serupa juga disampaikan Kajari Kabupaten Tangerang Zulbahri Bahtiar. Di tahun politik ini, kata Kajari, insan pers harus mampu menangkal beredarnya berita palsu (hoaks) yang dapat memperkeruh suasana. "Jangan sampai ada berita-berita hoaks, karena ini agenda penting kita. Saya minta media mampu menangkal berita hoaks," harapnya. Sejumlah kerawanan lainnya dipaparkan Sekretaris Desk Pemilu Kabupaten Tangerang Ahmad Hidayat. Kata Hidayat, berdasarkan pemetaan pihaknya, ada enam hal yang harus diantisipasi, diantaranya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), penyalahgunaan wewenang, kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT), dukungan ganda partai, politik uang dan kewenangan petahana. "ASN harus netral, tapi tidak menutup kemungkinan ada ASN yang tampil sebagai pendukung salah satu parpol. Ini tugas Bawaslu (mengawasi)," katanya. Sementara Bawaslu Kabupaten Tangerang memaparkan Indeks Kerawanan Pemilu 2019, salah satu yang menonjol yaitu soal kualitas daftar pemilih. "Kabupaten Tangerang kerawanannya ada di daftar pemilih. Skornya tinggi yaitu 86,82 persen," ujar Andi Irawan, Ketua Bawaslu Kabupaten Tangerang. Menurutnya, kerawanan itu bisa dipicu oleh data ganda non identik, yaitu data yang memiliki kemiripan dan perlu difaktualisasi. Pihaknya, kata Andi, pernah merekomendasikan 3.440 data pemilih diduga ganda sebagai catatan pada saat penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Percermatan (DPTHP) KPU Kabupaten Tangerang. "Ada data yang sedang kita analisis ulang, (hasilnya) kita akan konfirmasi ke KPU," tambahnya. Terkait kerawanan di DPT, Ketua KPU Kabupaten Tangerang Muhamad Ali Zaenal Abidin menduga ada dua asumsi, yaitu data ganda non identik dari Bawaslu belum terakomodir dalam pleno penetapan DPTHP. Karena menurutnya, saat itu waktunya sangat mepet. "Kita pleno jam 13.00 WIB, sementara teman-teman (Bawaslu), jam 13.30 WIB baru menyerahkan. kan tidak mungkin harus verifikasi faktual, karena non identik," ujarnya. Hal kedua, menurut analisa Ali, persoalan DPT juga dipicu kondisi pemilih di desa Rawa Burung dan Rawa Rengas di Kecamatan Kosambi. Dimana ribuan warga sudah pindah lokasi karena terdampak perluasan Bandara Soekarno Hatta, namun datanya masih terdaftar sebagai warga setempat. "Namun pola penangannnya sudah kami temukan, tapi tetap jadi catatan nasional (Bawaslu RI)," tambahnya. Warga yang terdampak gusuran itu, jelas Ali, kini tercerai berai dari asalnya. Namun data kependudukannya belum berubah, masih tercatat di Kecamatan Kosambi. "Sekarang kami sedang melakukan penyisiran dan beberapa sudah ditemukan," tandasnya. Dari aspek keamanan, Waka Polresta Tangerang AKBP Oki Waskito mengatakan pihaknya sudah menginventarisir sejumlah kerawanan dalam tahapan Pemilu 2019. Dalam catatannya, kerawanan itu ada pada saat kampanye, cetak dan distribusi logistik, masa tenang, pemungutan dan perhitungan suara hingga penetapan perolehan kursi dan pelantikan calon terpilih. Oki juga mengatakan, berbeda dengan pelaksanaan Pilkada 2018, tingkat kerawanan dalam Pemilu 2019 cenderung lebih tinggi, hal ini karena bertambahnya jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berkorelasi dengan kebutuhan penambahan personel. "Jumlah TPS hampir dua kali lipat, tentu jumlah personel juga bertambah. Selain dibantu Linmas, nanti ada bantuan personel dari Polda Banten," kata Oki. Ketua PWI Kabupaten Tangerang Sangki Wahyudin berharap, dengan terinventarisirnya sejumlah kerawanan dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Tangerang, insan pers, khususnya anggota PWI Kabupaten Tangerang dapat berperan turut meringankan kerja penyelenggara. "Tentunya insan pers harus menumbuhkan kesadaran pemilih, agar menjadi pemilih yang aktif, sehingga kualitas DPT kita benar-benar terjamin," kata Sangki. Sangki juga mengimbau masyarakat untuk bijak menggunakan media sosial. Kata dia, masyarakat harus cerdas dan cermat dalam menerima serta menyebar informasi yang belum bisa dipastikan kebenarannya. "Masyarakat memiliki peran penting dalam pemilu. Semua elemen harus ikut menjaga kondusifitas bangsa. Dengan tidak membuat dan menyebar informasi bohong," pungkasnya. > sol Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Wakil Bupati Tangerang Minta Pers Lebih Aktif, Suksekan Pemilu 2019Foto . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
| 33 Pasutri Ikuti Sidang Isbat Nikah Terpadu Di Aula Desa Kayu Agung Posted: 27 Sep 2018 08:39 PM PDT  BantenNet.com, KABUPATEN TANGERANG - Sebanyak 33 Pasangan Suami Istri (Pasutri) di Desa Kayu Agung Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang mengikuti Sidang Isbat Nikah Terpadu Tahun 2018. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Kayu Agung Kecamatan Sepatan bekerja sama dengan Pengadilan Agama Tigaraksa serta dibantu oleh para mahasiswa dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta di gelar pada Jumat 28 September 2018 bertempat di Aula Kantor desa. Kepala Desa (Kades) Alwi.SE kepada awak media disela-sela kegiatan mengatakan, Alhamdulillah, untuk tahun ini Kami dapat melaksanakan program ini.  "Sidang isbat nikah terpadu ini merupakan sebuah program yang sangat membantu masyarakat dalam hal nikahnya bisa diakui oleh negara, akan tetapi pasangan yang ada ini haruslah pasangan yang memang di akui oleh masyarakat sebagai pasangan suami istri, yang memang buku nikahnya tidak memiliki ,"katanya. Mereka yang mengikuti sidang adalah pasangan sah dan belum memiliki buku nikah. "Di sini yang ikut sidang isbat adalah orang yang tidak mempunyai permasalahan di perkawinannya, sehingga antusias warga sangat luar biasa,"katanya. Menurutnya, Untuk tahun 2018 ini, Ada sebanyak 33 pasangan yang ikut serta dalam kegiatan ini. "Dirinya berharap dengan kegiatan ini dapat membantu masyarakat dalam hak kebutuhan administrasi negaranya," harapnya. Salah satu pasangan Tisno (62) yang sebagai LPM Desa Kayu Agung yang tinggal di wilayah Gang Kenari Rt. 04/04 Desa Kayu Agung bersama Maryati (51) ikut serta sebagai satu pasangan nikah mengatakan, Alhamdulillah, melalui nikah Isbat Ini, Saya dapat memiliki surat nikah. Memang sebelumnya Saya belum memiliki surat nikah. Ucapan terima kasih kepada pihak Pemerintah Desa Kayu Agung yang telah membantu warga terutama pasangan suami istri yang belum memiliki surat nikah,"ungkapnya. > ldn Terima kasih karena telah membaca informasi tentang 33 Pasutri Ikuti Sidang Isbat Nikah Terpadu Di Aula Desa Kayu Agung . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
| Pemilu 2019 Rawan Berita Hoaks, KPU Bersama PWI Bangun Kondusifitas Daftar Pemilih Posted: 27 Sep 2018 08:24 PM PDT  BantenNet.com, KABUPATEN TANGERANG - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Tangerang menginvetarisir sejumlah kerawanan di Pemilu 2019 dalam diskusi bulanan yang dihelat Kamis (27/9/2018). Dalam diskusi bertajuk Peta Kerawanan Pemilu 2019 itu dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, diantaranya Wakil Bupati Tangerang Mad Romli, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Zulbahri Bahtiar, Waka Polresta Tangerang AKBP Oki Waskito, Ketua KPU Kabupaten Tangerang Muhamad Ali Zaenal Abidin dan Ketua Bawaslu Kabupaten Tangerang Andi Irawan. Selain itu, diskusi juga diperkaya dengan pemaparan dari Sekretaris Dukungan Elemen Satuan Kinerja (Desk) Pemilu 2019 Kabupaten Tangerang Ahmad Hidayat, Akademisi Memed Chumaedi dan Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kabupaten Tangerang Ahmad Suhud. Mad Romli dalam sambutannya mengatakan, sebagai ujung tombak penyampai informasi, pers turut berperan menjaga marwah demokrasi dengan menyampaikan informasi yang mencerahkan masyarakat. "Pemilu agenda penting yang harus kita kawal kesuksesannya, kami berharap pers lebih aktif menyampaikan informasi yang mencerahkan," katanya. Harapan serupa juga disampaikan Kajari Kabupaten Tangerang Zulbahri Bahtiar. Di tahun politik ini, kata Kajari, insan pers harus mampu menangkal beredarnya berita palsu (hoaks) yang dapat memperkeruh suasana. "Jangan sampai ada berita-berita hoaks, karena ini agenda penting kita. Saya minta media mampu menangkal berita hoaks," harapnya. Sejumlah kerawanan lainnya dipaparkan Sekretaris Desk Pemilu Kabupaten Tangerang Ahmad Hidayat. Kata Hidayat, berdasarkan pemetaan pihaknya, ada enam hal yang harus diantisipasi, diantaranya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), penyalahgunaan wewenang, kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT), dukungan ganda partai, politik uang dan kewenangan petahana. "ASN harus netral, tapi tidak menutup kemungkinan ada ASN yang tampil sebagai pendukung salah satu parpol. Ini tugas Bawaslu (mengawasi)," katanya. Sementara Bawaslu Kabupaten Tangerang memaparkan Indeks Kerawanan Pemilu 2019, salah satu yang menonjol yaitu soal kualitas daftar pemilih. "Kabupaten Tangerang kerawanannya ada di daftar pemilih. Skornya tinggi yaitu 86,82 persen," ujar Andi Irawan, Ketua Bawaslu Kabupaten Tangerang. Menurutnya, kerawanan itu bisa dipicu oleh data ganda non identik, yaitu data yang memiliki kemiripan dan perlu difaktualisasi. Pihaknya, kata Andi, pernah merekomendasikan 3.440 data pemilih diduga ganda sebagai catatan pada saat penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Percermatan (DPTHP) KPU Kabupaten Tangerang. "Ada data yang sedang kita analisis ulang, (hasilnya) kita akan konfirmasi ke KPU," tambahnya. Terkait kerawanan di DPT, Ketua KPU Kabupaten Tangerang Muhamad Ali Zaenal Abidin menduga ada dua asumsi, yaitu data ganda non identik dari Bawaslu belum terakomodir dalam pleno penetapan DPTHP. Karena menurutnya, saat itu waktunya sangat mepet. "Kita pleno jam 13.00 WIB, sementara teman-teman (Bawaslu), jam 13.30 WIB baru menyerahkan. kan tidak mungkin harus verifikasi faktual, karena non identik," ujarnya. Hal kedua, menurut analisa Ali, persoalan DPT juga dipicu kondisi pemilih di desa Rawa Burung dan Rawa Rengas di Kecamatan Kosambi. Dimana ribuan warga sudah pindah lokasi karena terdampak perluasan Bandara Soekarno Hatta, namun datanya masih terdaftar sebagai warga setempat. "Namun pola penangannnya sudah kami temukan, tapi tetap jadi catatan nasional (Bawaslu RI)," tambahnya. Warga yang terdampak gusuran itu, jelas Ali, kini tercerai berai dari asalnya. Namun data kependudukannya belum berubah, masih tercatat di Kecamatan Kosambi. "Sekarang kami sedang melakukan penyisiran dan beberapa sudah ditemukan," tandasnya. Dari aspek keamanan, Waka Polresta Tangerang AKBP Oki Waskito mengatakan pihaknya sudah menginventarisir sejumlah kerawanan dalam tahapan Pemilu 2019. Dalam catatannya, kerawanan itu ada pada saat kampanye, cetak dan distribusi logistik, masa tenang, pemungutan dan perhitungan suara hingga penetapan perolehan kursi dan pelantikan calon terpilih. Oki juga mengatakan, berbeda dengan pelaksanaan Pilkada 2018, tingkat kerawanan dalam Pemilu 2019 cenderung lebih tinggi, hal ini karena bertambahnya jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berkorelasi dengan kebutuhan penambahan personel. "Jumlah TPS hampir dua kali lipat, tentu jumlah personel juga bertambah. Selain dibantu Linmas, nanti ada bantuan personel dari Polda Banten," kata Oki. Ketua PWI Kabupaten Tangerang Sangki Wahyudin berharap, dengan terinventarisirnya sejumlah kerawanan dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Tangerang, insan pers, khususnya anggota PWI Kabupaten Tangerang dapat berperan turut meringankan kerja penyelenggara. "Tentunya insan pers harus menumbuhkan kesadaran pemilih, agar menjadi pemilih yang aktif, sehingga kualitas DPT kita benar-benar terjamin," kata Sangki. Sangki juga mengimbau masyarakat untuk bijak menggunakan media sosial. Kata dia, masyarakat harus cerdas dan cermat dalam menerima serta menyebar informasi yang belum bisa dipastikan kebenarannya. "Masyarakat memiliki peran penting dalam pemilu. Semua elemen harus ikut menjaga kondusifitas bangsa. Dengan tidak membuat dan menyebar informasi bohong," pungkasnya. > sol Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Pemilu 2019 Rawan Berita Hoaks, KPU Bersama PWI Bangun Kondusifitas Daftar Pemilih . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
| Selayar Posisi Ke 4 Klasemen Sementara Perolehan Medali Porda Sulsel 2018 Posted: 27 Sep 2018 08:16 PM PDT  MEDIA SELAYAR. Kontingen Kabupaten Kepulauan Selayar menduduki posisi ke 4 klasemen sementara perolehan medali pada perhelatan atlet se-Sulsel di Kabupaten Pinrang 2018 dengan total 49 medali raihan. Medali emas 15, medali perak 14 dan meraih perunggu 20. Sementara kontingen Kota Makassar masih memimpin klasemen saat ini. Makassar sukses menyabet 64 medali Emas, 44 Perak dan 40 Perunggu. Totalnya Makassar berhasil meraih 148 medali. Posisi kedua disusul oleh Kabupaten Pangkep yang berhasil meraih 19 medali Emas, 13 Perak dan 23 Perunggu. Seluruhnya Pangkep berhasil mengumpulkan 55 medali. Posisi tiga besar diisi oleh Bone dengan mengumpulkan 18 medali Emas, 21 Perak dan 36 Perunggu. Hingga saat ini Bone sudah meraih 75 medali. Untuk tuan rumah Pinrang berada diposisi 9 saat ini. Pinrang berhasil mengoleksi 52 medali, masing- masing 7 Emas, 18 Perak dan 27 Perunggu. Posisi juru kunci diisi oleh Jeneponto yang baru saja meraih 2 medali Emas, 1 Perak dan 7 Perunggu. Kemudian Enrekang diatasnya mendapatkan 2 Emas, 2 Perak dan 6 Perunggu. Seperti dikutip dari siaran pers KONI Selayar hari ini, Jumat 28 September 2018.  Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Selayar Posisi Ke 4 Klasemen Sementara Perolehan Medali Porda Sulsel 2018 . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
| Masyarakat Dihimbau Segera Lakukan Perekaman E.KTP Sampai Akhir Desember Posted: 27 Sep 2018 08:16 PM PDT  MEDIA SELAYAR. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) tengah menggenjot perekaman Kartu Tanda Penduduk KTP Elektronik (e-KTP) di tiap daerah. Hal itu sebagai persiapan pemerintah daerah dalam menyukseskan Pilpres dan Pileg 2019. Disdukcapil berharap, masyarakat dapat melakukan perekaman e-KTP tidak lewat dari batasan waktu yang ditentukan yakni 31 Desember 2018. "Target itu 31 Desember perekaman selesai, konsekuensinya adalah bagi masyarakat yang tidak lakukan perekaman, data kependudukannya akan diblokir sehingga masyarakat akan sulit mendapatkan pelayanan publik, BPJS kesehatan, Perbankan," ujar Kepala Kadisdukcapil Sulsel, Sukarniati Kondolele Sukarniati menambah, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan jajaran pemerintah daerah maupun kota untuk mengimbau jika di pemilihan Pilpres dan Pileg nanti, harus menggunakan e-KTP "Ini juga sudah diinformasikan oleh Dirjen Dukcapil kepada kepala dinas provinsi maupun kabupaten dan kota se-Indonesia untuk di tindaklanjuti," pungkasnya. Sumber : KABAR.NEWS Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Masyarakat Dihimbau Segera Lakukan Perekaman E.KTP Sampai Akhir Desember . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
| Berantas Penyakit Masyarakat, Kesbangpol MTB Gelar Sosialisasi P4GN Posted: 27 Sep 2018 08:08 PM PDT  SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku menggelar Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang termasuk dalam Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat pada Kamis (27/9).Dalam sambutan Bupati MTB, Petrus Fatlolon, SH., MH yang dibacakan oleh Asisten I Bidang Pemerintahan, Yohanis Batseran, S.Sos mengatakan penyalahgunaan narkoba telah terbukti merusak masa depan bangsa di berbagai negara dimana merusak karakter manusia, fisik dan kesehatan masyarakat serta jangka panjangnya dapat mempengaruhi daya saing dan kemajuan bangsa. Ia mengungkapkan tingginya jumlah pengguna narkotika di Provinsi Maluku dalam tiga tahun terakhir sebanyak 13. 119 kasus diantaranya di Kepulauan Tanimbar sebanyak 13 kasus dengan 69 barang bukti, bahkan diperkirakan masih banyak yang beredar di kalangan masyarakat, sehingga mengakibatkan kerugian dalam pengobatan, rehabilitasi dan sebagainya. "Disamping itu pemakaian semakin bervariatif, penyebarannyapun mulai meluas, sindikat narkotika semakin piawai dan bahkan penyakit yang menyertainya semakin berbahaya. Melihat gambaran dari kerusakan tersebut, maka kejahatan narkoba dapat kita golongkan dalam kejahatan yang luar biasa dan sangat serius, untuk itu mari nyatakan perang terhadap narkoba," ungkap dia di Gedung Balai Pembinaan Umat (BPU) Sejahtera Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel). Petrus Fatlolon pun mengajak seluruh masyarakat di Bumi Duan Lolat agar bersama-sama menciptakan kondisi yang sesuai dengan Visi Misi Pemerintah Daerah (Pemda) MTB yaitu "mewujudkan masyarakat Tanimbar yang cerdas, sehat, mandiri dan berwibawa". "Mari kita semua bersinergi dan berdaya saing dengan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Tidak ada kenikmatan bagi narkoba yang ada hanyalah sengsara sepanjang hayat," ajak dia.  Sementara itu, Ketua Panitia kegiatan, Petrus Waisama yang juga menjabat sebagai Kepala Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba, Kantor Kesbangpol MTB mengatakan tujuan kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih memahami terkait penyakit masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan P4GN dan membentuk warga Negara yang cerdas serta sehat dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat."Mendukung dan mewujudkan kehidupan generasi muda yang memiliki tujuan serta semangat membangun dan bersih dari praktek penyalahgunaan narkotika serta menyiapkan kader dan calon pimpinan bangsa yang berkompoten," kata dia. Kegiatan ini melibatkan Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat, Para Mahasiswa, Siswa-Siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Organisasi Masyarakat (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kepemudaan (OKP), Yayasan, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Komunitas Intelejen Daerah (Kominda) serta masyarakat dan relawan. Kemudian yang menjadi pemateri dalam sosialisari itu adalah Kepala Dinas Kesehatan MTB, dr. Juliana CH. Ratuanak dan Kepala Satuan Narkoba Kepolisian Resor (Polres) MTB, Iptu J. Laikyar yang diwakili oleh Kasat I Lidik, Bripka Markus Fatlolon. (Laura Sobuber) | ||
| Bupati Bengkalis Tidak Mengindahkan Persidangan Sampai 11 Kali Posted: 27 Sep 2018 07:53 PM PDT  Bupati Bengkalis Tidak Mengindahkan Persidangan Sampai 11 Kali Yang mengundang pertanyaan sejumlah pihak, dimana Bupati Amril Mukminin selaku pelapor, sejak kasus dugaan pelanggaran undang-undang ITE yang dituduhkan kepada Pimred Harian Berantas di sidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru hingga kini tak pernah hadir dalam persidangan sebagai saksi untuk memberikan keterangan didepan majelis hakim, sehingga jadi pertanyaan bagi Solidaritas Pers Indonesia yang disampaikan salah satu Korlap Solidaritas, Feri Sibarani kepada awak media. ,"Ini patut kita pertanyakan kepada majelis hakim, mengapa sejak kasus ini di sidangkan di PN, saksi pelapor atau Amril Mukminin tidak pernah hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan. Ini kan aneh dan kita Solidaritas Pers harus terus bergerak untuk menguak semua "permainan" dibalik dugaan kriminalisasi ini,"kata Feri di ruang tunggu Pengadilan Negeri. Berdasarkan informasi yang berhasil di rangkum oleh tim Solidaritas Pers terkait dugaan kriminalisasi ini adalah bahwa Toro Laia Pimred Harian Berantas secara gamblang menyampaikan semua indikasi kuat adanya kejanggalan sejak kasus ini ditangani oleh penyidik Polda Riau, yang diduga dipaksakan oleh oknum penyidik yang diduga bekerjasama dengan beberapa oknum pengacara dan orang dekat Amril (RZ), dimana sejak awal diketahui kedua orang tersebut berupaya keras membawa kasus kode etik jurnalistik ini ke ranah pidana, yang konon menyimpang dari aturan dalam UU Pers No. 40 tahun 1999. ,"Sejak awal saya sudah mencium aroma "permainan" yang dilakukan oleh oknum pengacara dan orangnya Amril (RZ) untuk membawa perihal ini ke jalur pidana, dan berbagai bukti-bukti itu sudah saya amankan untuk saya laporkan ke Kapolda Riau, Propam Polda Riau, Irwasda Polda Riau, kemungkinan besar ke Kompolnas, dan Mabes Polri, karena ini melibatkan penyidik Polda Riau," terang Toro dihadapan awak media. Menurut Toro, kedua oknum tersebut dibantu oleh beberapa orang koleganya sengaja tidak mengindahkan PPR Dewan Pers yang telah dikeluarkan oleh Dewan Pers, bahkan Toro menyebut beberapa orang itu dengan sengaja mengkangkangi UU Pers No. 40 untuk memaksakan keinginannya dengan meyakinkan penyidik Polda Riau agar mengenakan UU ITE tentang transaksi elektronik yang konon undang-undang itu lebih berfokus pada dunia medsos di online yang tidak bertanggung jawab menyebarkan isu-isu yang merugikan orang lain. "Kasus ini kuat dugaan saya di kriminalisasi oleh salah seorang oknum pengacara dan seorang teman dekat Amril serta dibantu oleh beberapa orang koleganya, untuk "merekayasa" kasus ini, dan ada bukti pada saya, sehingga penyidik Polda riau dengan sengaja atau tidak telah turut terlibat dalam rekayasa kasus ini," lanjut Toro. Hal senada juga disampaikan oleh beberapa korlap Solidaritas Pers. Menanggapi pernyataan terdakwa Toro laia tersebut, Feri Sibarani, Ilen, Ismail dan Suriani kompak mengatakan pihaknya akan melaporkan Amril Mukminin ke Polda Riau, karena telah diduga kuat berdasarkan bukti-bukti yang di miliki oleh Toro Laia terkait kriminalisasi dan rekayasa kasus tersebut. Bahkan pihak majelis hakim disebutkan telah menghimbau kepada kuasa hukum Toro Laia dan Solidaritas Pers agar segera membawa dugaan rekaya kasus ini ke jalur hukum. "Sesuai dengan anjuran dari pihak hakim PN Pekanbaru, dan kuasa hukum pak Toro Laia agar dugaan rekayasa kasus ini kami bawa secepatnya ke ranah hukum, dan kami semua insan Pers yang tergabung ke Solidaritas ini akan segera bersiap untuk melaporkan Amril Mukminin dan semua yang kami duga terlibat dalam rekayasa kasus Toro ini," lanjut Feri dan kawan-kawanya. *** Editor : Redaktur Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Bupati Bengkalis Tidak Mengindahkan Persidangan Sampai 11 Kali . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
| Top Takeaways From Brett Kavanaugh, Christine Blasey Ford Hearing Posted: 27 Sep 2018 06:13 PM PDT  Here are some takeaways from the extraordinary hearing: How did she do? Ford gave a soft-spoken and steady account about what she said happened three decades ago in a bedroom at a small gathering of friends. She said she came forward not for political reasons, but because it was her "civic duty." She described in detail how an inebriated Kavanaugh and another teen, Mark Judge, locked her in a room at a house party as Kavanaugh was grinding and groping her. She said he put his hand over her mouth to muffle her screams, and testified, "I believed he was going to rape me." The 51-year-old mother of two said the incident was seared into her mind through trauma, while admitting some gaps in her memory around the attack. Ford, a California psychology professor making her first public remarks about the incident, choked up occasionally describing the alleged attack. Democratic senators questioned her directly, but the 11 Republican members on the committee instead chose to have a female sex crimes prosecutor from Arizona question Ford. Asked how certain she was that Kavanaugh was her attacker, she declared, "100 percent." How did he do? Kavanaugh ditched his prepared remarks and instead issued a blistering statement declaring the confirmation process "a national disgrace." He strongly denied Ford's allegation, but said he believed she had been the victim of a sexual assault. The father of two daughters said one of his girls said they should "pray for the woman" accusing him. "That's a lot of wisdom from a 10-year-old," he said, choking up. Kavanaugh's scorched-earth strategy gave President Donald Trump what he wanted: a nominee willing to fight back aggressively and yield no ground to Democrats. Echoing Ford, he said he was "100 percent certain" he did not commit the assault. At times, Kavanaugh's frustrations boiled over. When Democratic Sen. Amy Klobuchar of Minnesota asked if he ever drank so much he blacked out, he snapped, "Have you?" He later apologized. Moments after the hearing finished, Trump tweeted that Kavanaugh "showed America exactly why I nominated him." What happened to the prosecutor? Republicans appointed Arizona sex crimes prosecutor Rachel Mitchell to question Ford, and she led off the questioning of Kavanaugh. Then she quickly faded away. After Mitchell asked Kavanaugh several detailed questions about Ford's allegations, the GOP senators took matters into their own hands. Sen. Lindsey Graham, R-S.C., led the way with a scorching denunciation of Democrats for raising the allegations against Kavanaugh in the final days of the confirmation process. From there, each GOP senator handled his own questions, while Mitchell sat silently nearby. Hours earlier, Mitchell opened her questioning of Ford by expressing sympathy for the professor, who said she was "terrified" to testify. "I just wanted to let you know, I'm very sorry. That's not right," Mitchell said. As her time for questioning Ford was coming to an end, Mitchell rhetorically asked Ford about the best way to question victims of sex crimes. "Would you believe me that no study says that this setting in five-minute increments is the way to do that?" Mitchell asked. What happens next? Judiciary Committee Republicans are hoping to vote on the confirmation Friday. Sen. Orrin Hatch of Utah, a longtime committee member, said he thinks Kavanaugh will get confirmed by a party-line vote. Republicans' margin for error in the full Senate is slim. If all Democrats oppose the nomination, just two GOP senators would sink Kavanaugh's confirmation if they were to oppose him as well. Multiple Republican lawmakers haven't said which way they will vote, including two women with reputations as moderates who have been willing to buck their party: Sens. Susan Collins of Maine and Lisa Murkowski of Alaska. Graham cautioned them against voting no. "To my Republican colleagues, if you vote no, you're legitimizing the most despicable thing I have seen in my time in politics," he said. (VOA) | ||
| Antisipasi Overload, Portal sscn.bkn.go.id Harus Diakses Pada Jam Berikut Posted: 27 Sep 2018 06:13 PM PDT  Demi mengantisipasi server SSCN overload atau kepenuhan data, Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan turut berbagi tips agar calon pelamar mengakses situs tersebut pada sore hingga malam hari dengan rentang waktu antara pukul 16.30-18.30 WIB atau jam 18.30-20.30 WIT. "Kalau lihat traffic pada 19 September (waktu awal pengumuman formasi CPNS), teman-teman berbondong-bondong akses jam 12.00-15.00 (WIB). Setelah pada give up semua, jam setengah 5 sampai jam setengah 7 (sore) justru yang akses turun 1/10-nya," paparnya di Kantor Pusat BKN, Jakarta, Rabu (26/9/2018). "Jadi kalau mau cepat cari lowongan kayak tanggal 19 September 2018 kemarin itu jam setengah 5," Ridwan menambahkan. Dia pun mengimbau pelamar agar mempersenjatai dirinya dengan koneksi internet cepat untuk mengunjungi situs sscn.bkn.go.id. "Pasti bisa, asalkan memang pakai internet koneksi stabil dan kita sarankan pakai laptop atau desktop," tambahnya. Selain itu, ia juga mempertegas bahwa server SSCN pada CPNS 2018 ini lebih baik dibanding proses perekrutan abdi negara tahun-tahun sebelumnya. "Sampai saat ini masih belum tumbang, mudah mudahan enggak terjadi. Perbaikan infrastruktur sudah ada, peningkatan bandwidth sudah ada, kemudian mekanisme berapa banyak visual mesin server juga sudah bertambah dengan kapasitas yang kami prediksi 6-10 juta pelamar," jelasnya. Ridwan juga memberikan masukan lebih lanjut kepada calon pelamar, agar tidak terburu-buru mendaftar bila secara pilihan jabatan belum pasti. "Kalau kebetulan instansinya ada ya sudah jangan lama-lama di situ. Oleh karena itu siapkan dulu semuanya, jangan salah upload, kayak misal mau upload foto selfie tapi malah upload transkip nilai. Itu jangan sampai terjadi," tutur dia. Pendaftaran seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018 telah dibuka hari ini. Para pelamar bisa mendaftar lewat situs https://sscn.bkn.go.id. Kadang saat mendaftar satu atau dua masalah bisa terjadi. Masalah pertama ketika koneksi terputus saat mendaftar dan akun tertulis sudah terdaftar ketika telah daftar ulang. Mengenai hal tersebut, BKN lewat Twitter resminya menyebut bahwa peserta tinggal login saat mendaftar. "Pagi ini sudah banyak yang bertanya, setelah berhasil daftar kemudian saat mengisi data koneksi gagal. Tapi tidak bisa mendaftar lagi karena akun telah terdaftar." "Seperti bermain media sosial, kalau sudah mendaftar akun. Apa yg harus dilakukan? apakah daftar lagi atau login?" cuit @BKNgoid, Rabu (26/9/2018). Masalah lain adalah imbauan agar tidak mendaftar lewat smartphone karena dikhawatirkan terjadi kesalahan memasukkan data. Pemakaian PC atau Laptop pun dianjurkan. "Paling penting #SobatBKN, Harap mendaftar menggunakan PC/Laptop karena sering terjadi kesalahan input data oleh pelamar jika menggunakan smartphone," lanjut BKN. Dalam panduan mendaftar SSCN, pendaftar juga telah diingatkan agar membaca ulang sebelum mengirim data mereka. Di SSCN dan situs instansi yang membuka CPNS juga telah disediakan informasi lengkap mengenai persyaratan, sehingga menjadi tanggung jawab pelamar untuk membaca dengan lengkap. (Liputan6) | ||
| Pastor Ewaldus Martinus Sedu Jadi Uskup Maumere Posted: 27 Sep 2018 06:13 PM PDT  Upacara Pentahbisan berlangsung di Stadion Gelora Samador Maumere hari ini, Rabu (26/09). Pastor Ewaldus Martinus Sedu ditahbiskan oleh Uskup Pentahbis Mgr. Gerulfus Kherubim Pareira. Sebelumnya, Pastor Ewaldus Martinus Sedu ditunjuk Paus Fransiskus sebagai Uskup Keuskupan Maumere pada tanggal 14 Juli 2018. Hadir dalam pentahbisan ini, Dirjen Bimas Katolik Eusabius Binsasi. Dalam sambutannya, Eusabius mengungkapkan rasa syukurnya atas tahbisan Uskup Mgr. Ewaldus Martinus Sedu sebagai gembala baru di Keuskupan Maumere. "Umat bersukacita karena telah lahir seorang pemimpin dan gembala umat yang akan menggembalakan gereja Keuskupan Maumere," ujarnya. Dirjen mengajak umat untuk berpikir, berefleksi tentang eksistensi Keuskupan Maumere dalam sejarah perkembangan iman Katolik di Kabupaten Sikka dan bagaimana membangun kualitas kehidupan umat beragama di Keuskupan Maumere. Dalam sejarah perkembangan agama Katolik, Maumere menjadi sebuah wilayah yang tidak luput dari penyebaran agama Katolik. Sejak tahun 1566 diawali dengan dua pastor missionaris ordo Dominikan yang telah meletakkan dasar yang kuat lahirnya Katolik di Maumere. Saat ini, perkembangan agama Katolik di Keuskupan Maumere begitu pesat. Kehidupan menggereja telah menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. "Paroki–paroki bertumbuh cepat. Jumlah umat terus bertambah, pusat-pusat pendidikan calon imam baik seminari menengaah dan seminari tinggi bertumubuh subur. Banyak biara–biara baru jatuh cinta dengan Maumere. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya biara dibangun di Keuskupan Maumere," ungkap Dirjen. Dirjen berharap, umat Katolik Keuskupan Maumere dibawah gembala Mgr. Ewaldus semakin lebih mantap dalam hidup sebagai umat Allah dan warga bangsa, sehingga orang lain bisa melihat cahaya Kristus yang hidup di tengah umat Keuskupan Maumere. Dirjen juga mengajak umat Katolik di Keuskupan Maumere berefleksi tentang bagaimana hidup di tengah keragaman. Umat Katolik dituntut untuk menghargai kebhinnekaan. "Saya meyakini bahwa umat Keuskupan Maumere hidup berdampingan dengan umat beragama lain. Umat Katolik Keuskupan Maumere hendaknya membangun relasi dengan semua komponen masyarakat termasuk yang tidak seiman," ujarnya. Terkait perkembangan zaman, di mana teknologi semakin berkembang dengan pesat, Dirjen berpesan agar umat Katolik mampu memanfaatkan teknologi dengan bijak. Di sisi lain, ketahanan negara juga sedang diuji dengan adanya gejolak radikalisme, terorisme, sikap intoleransi yang masih saja muncul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, Dirjen berharap umat Katolik setia dan taat pada NKRI karena warga gereja adalah bagian dari warga masyarakat Indonesia. Sebagai instansi pemerintah, Kementerian Agama dalam hal ini Ditjen Bimas Katolik senantiasa hadir bersama umat sebagai simbol kehadiran negara. Ditjen Bimas Katolik akan senantiasa memperbaiki kualitas pelayanan guna memperlancar pelayanan kepada masyarakat/umat Katolik. Ditjen Bimas Katolik akan selalu bergandengan tangan dengan gereja Katolik sebagai mitra, sehingga selalu tercipta kerja sama yang baik dan harmonis demi menciptakan kesejahteraan umum. Pastor Ewaldus Martinus Sedu lahir pada tanggal 30 Juli 1963 di Bajawa, NTT. Beliau menggantikan Mgr. Gerulfus Kherubim Pareira. Beliau menyelesaikan studi filsafat dan teologi di Seminari Tinggi Santo Petrus Ritapiret. Ditahbiskan menjadi Imam Keuskupan Agung Ende pada tanggal 7 Juli 1991. Sebelumnya, Pastor Ewaldus aktif menjadi dosen dan pendamping calon imam diosesan untuk beberapa Keuskupan di Wilayah Provinsi Gerejawi Ende. Hadir pada kesempatan ini, Gubernur NTT, Ketua DPRD NTT, Tokoh Masyarakat Katoli seperti Goris Mere, Johnny G. Plate, Andreas Hugo Pareira, Koplada NTT, Kakanwil NTT, Danramil, Bupati sedaratan Flores dan Kakankemenag sedaratan Flores. (HumasKemenag) | ||
| Formasi CPNS Kementerian Agama Sudah Bisa Diakses pada 28 September Posted: 27 Sep 2018 05:19 PM PDT  Kepastian ini disampaikan M Nur Kholis merespon pertanyaan pelamar yang saat ini belum bisa mengakses formasi CPNS Kementerian Agama. Menurutnya, Kemenag membuka 17.175 formasi CPNS. Jumlah ini adalah yang terbanyak di antara kementerian dan lembaga negara lainnya. Rincian formasi itu sudah diumumkan Kemenag sejak 25 September 2018 dan dilakukan proses input. Hanya saja, sebelum akses SSCN-nya dibuka, masih harus dilakukan proses verifikasi dan validasi bersama BKN. "Besok, insya Allah sudah bisa diakses. Silahkan calon pendaftar mempelajari dulu rincian yang sudah diumumkan Kemenag sebagai panduan dalam memilih formasi," jelasnya di Jakarta, Kamis (28/09). "Tim kami terus berkoordinasi dengan BKN untuk validasi dan verifikasi," sambungnya. M Nur Kholis menjelaskan, masa pendaftaran online CPNS dihitung sejak rincian formasi bisa diakses pada SSCN BKN. Sebab, Peraturan Pemerintah tentang seleksi CPNS hanya mengatur masa pendaftaran online selama 15 hari kalender. "Jika formasi Kemenag bisa diakses pada SSCN BKN sejak 28 September, maka masa pendaftaran akan berlangsung hingga 15 hari ke depannya, sampai 12 Oktober" jelasnya. "Jadi, kesempatan pelamar untuk mendaftar tidak berkurang, tetap 15 hari kalender," lanjutnya. Melalui proses verifikasi dan validasi yang cermat dan ketat sejak awal, M Nur Kholis berharap hal itu akan memudahkan proses selanjutnya dalam penerimaan CPNS Kemenag yang lebih transparan dan akuntabel. Sebelumnya, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan menjelaskan bahwa belum semua instansi bisa dijadikan pilihan pelamar CPNS. Sampai kemarin, dari total 76 K/L dan 525 Pemda yang membuka lowongan, baru 30% yang tersedia di portal sscn.bkn.go.id. "Sesuai data back office SSCN, instansi yang sudah go live, bisa dipilih teman teman pada 12.40 WIB ada 224 instansi, terdiri 185 Pemda, 39 K/L, totalnya 224. Kalau kita bagi 601 itu 30% dari semua instansi yang membuka lowongan tahun ini," katanya dalam konferensi pers di Kantor BKN, Rabu (26/9) Menurut Ridwan, tidak ada kewajiban bagi instansi untuk menyerahkan formasi lowongan CPNS maksimal tanggal 26 September. Kata dia, ada tenggat waktu hingga 10 Oktober. "Kapan selesainya diserahkan ke masing masing instansi. Time frame secepat-cepatnya 26 September, selambat-selambatnya 10 Oktober 2018," tambahnya. (HumasKemenag) | ||
| 10.113 Pelamar Sasar 10 Instansi Pada Pendaftaran CPNS 2018 Posted: 27 Sep 2018 05:19 PM PDT  Lima instansi paling banyak menerima lamaran adalah Kementerian Hukum dan HAM (5.312 pelamar), Kejaksaan Agung (926 pelamar), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (854 pelamar), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (655 pelamar), serta Pemerintah Kota Bandung (509 pelamar). Selanjutnya, menyusul Kementerian Kesehatan (430 pelamar), Kementerian Sosial (417 pelamar), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) 406 pelamar, Pemprov DKI Jakarta (393 pelamar), dan Mahkamah Agung (379 pelamar). Kepala Biro Humas BKN M. Ridwan menambahkan, hingga Kamis (27/09) sore, pelamar sudah dapat melakukan registrasi ke 372 kementerian/lembaga/daerah, atau sejumlah 62 persen dari jumlah keseluruhan instansi yang membuka formasi. Adapun input data selama proses pendaftaran dilakukan secara bertahap sampai waktu penutupan pendaftaran yang telah ditentukan. Dihubungi secara terpisah, Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Setiawan Wangsaatmadja mengimbau pelamar untuk mencermati pengisian data agar tidak terjadi kesalahan, karena data yang sudah masuk tidak bisa diperbaiki setelah mengklik kolom Akhiri dan Proses Pendaftaran. "Tidak perlu buru-buru saat melakukan pendaftaran," ujarnya, Kamis (27/09). Diingatkan juga agar para pelamar CPNS melengkapi syarat administrasi seperti ijazah, KTP, foto, Kartu Keluarga, dan syarat lain sesuai kebutuhan instansi tujuan. Setelah nantinya proses seleksi administrasi selesai, peserta akan menjalankan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Seperti tahun lalu, SKD juga dilaksanakan dengan Computer Assisted Test (CAT) untuk menekan kecurangan. Kelulusan juga menggunakan nilai ambang batas (passing grade). Nilai SKD memiliki bobot 40 persen. Setiap peserta harus mengerjakan 100 soal yang terdiri dari Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 35 soal, Tes Intelegensia Umum (TIU) 30 soal, dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) 35 soal. Dengan sistem modern ini, dipastikan tidak lagi ada 'titipan'. "Kalau ada oknum yang bisa memastikan lulus tahap ini, dipastikan itu penipuan. Harap lapor ke pihak yang berwenang," tegas Setiawan. (HumasMenpanRB) |
| You are subscribed to email updates from #TACIGI. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
