Friday, September 7, 2018

10:11 PM
Silahkan klik tulisan atau gambar untuk lanjut membaca Kapal Senilai Rp3,4 Miliar Milik Pemda Bursel Belum Diperbaiki.

Kapal Senilai Rp3,4 Miliar Milik Pemda Bursel Belum Diperbaiki


Kapal Senilai Rp3,4 Miliar Milik Pemda Bursel Belum Diperbaiki

Posted: 07 Sep 2018 07:37 AM PDT

BERITA MALUKU. Kapal Motor Tanjung Batu Peka senilai Rp3,4 miliar bantuan dari pihak Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal pada tahun 2015 kepada Pemerintah Kabupaten Buru Selatan (Bursel), hingga kini dibiarkan terbengkalai di dalam Teluk Pelabuhan Namrole.

Kapal buatan PT. Krakatau Shipyard berbahan Fiberglass Reinforced Plastik itu mengalami kerusakan pasca tiga bulan setelah uji coba kapal tersebut, dan sampai sekarang tak dapat dipergunakan untuk menunjang aktivitas pemerintahan di Kabupaten Bursel.

Pantauan media ini, KM Tanjung Batu Peka yang berwarna putih bisa hijau itu dibiarkan berlabuh begitu saja di dalam teluk Namrole.

Sejumlah warga nelayan di sekitar pantai itu mengaku jika kapal tersebut sudah lego jangkar di perairan pantai itu sudah beberata tahum lamanya dan tidak pernah diperbaiki.

"Kapal itu, suda lama sekali di situ. tak pernah liat kapal itu bajalan, kapal itu katong dengar katanya sudah rusak, mesinnya yang rusak," ungkap seorang nelayan bernama Midi, Jumat (8/9/2018).

Menurut warga nelayan yang  ini, kapal milik Pemerintah Kabupaten Buru Selatan ini bagus dan sangat laju. Sayangnya kapal ini belum juga bisa diperbaiki dan dibiarkan terbengkalai begutu saja.

"Lihat, kapalnya masih bagus, warnanya masih bagus, tapi rusak tak bisa dipakai," sesalnya.

Warga nelayan di wilayah pantai itu meminta perhatian dari pemerintah Kabupaten Buru Selata segera memperbaiki kapal tersebut.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bursel, Sukri Muhammad yang dikonfirmasi sebelumnya mengakui  terdapat kerusakan pada kapal tersebut.

"Kapal itu memang sedang rusak dan sering rusak pada mesin untuk sirkulasi air dan kecepatanya itu juga menurun. Selanjutnya kita tidak punya tenaga ahli untuk memperbaikinya," kata Sukri.

Dijatakan bahwa, jika kapal itu tidak digunakan maka akan hancur. Olehnya itu, ia telah berinisiatif agar kapal tersebut bisa dikelola oleh pihak ketiga yang telah berpengalaman di bidang pelayaran.

"Saya suda hubungi salah satu perusahan, PT Dharma Indah Permai melalui General Manager. Tapi bosnya itu saya belum ketemu, saya suda buat surat, semacam MoU. Tepatnya akan ditangani oleh pihak ketiga," jelasnya.

Sukri mengaku jika pihak PT. Dharma Indah Permai bersedia untuk mengelola kapal ini, maka kapal tersebut akan diupayakan untuk melayani masyarakat Kabupaten Bursel.

"Saya berencana operasionalkan untuk pelayanan lokal, supaya ini, supaya bisa dimanfaatkan, maksud saya begitu. Sehingga kapal itu bisa bermanfaat bagi masyarakat Bursel. Dimana, saya juga sudah bicarakan juga dengan Pak Bupati supaya dikelola oleh pihak ketiga," terangnya.

Dikatakan, jika dioperasikan maka kapal tersebut akan melayani rute Namrole-Leksula, Namrole-Tifu dan Namrole-Ambalau atau diprioritaskan bagi desa-desa yang telah memiliki dermaga.

Walau begitu, Sukri mengaku bahwa sejak penyerahan bantuan kapal tersebut, hingga kini belum dilakukan penanda tangangan berita acara penerimaan karena saat diserahkan, spesifikasi kapal tersebut tidak memungkinkan, baik dari kecepatan maupun sering mengalami kerusakan. Sehingga sampai saat ini kapal itu belum terdaftar sebagai aset milik Dinas Perhubungan Kabupaten Bursel.

Diberitakan sebelumnya, KM Tanjung Batu Peka milik Pemerintah Kabulaten (Pemkab) Buru Selatan kurang lebih 4 tahun tidak bisa lagi beroperasi untuk menunjang tugas pemerintahan dalam wilayah Buru Selatan.

Kapal motor bantuan dari Kementrian Desa dan Desa Tertinggal pada 2015 senilai Rp.3,4 Milyar itu kini rusak parah dan hanya berlabuh di pantai Namrole dan terancam menjadi sampah laut dalam Teluk Namrole. (AZMI)

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Kapal Senilai Rp3,4 Miliar Milik Pemda Bursel Belum Diperbaiki . Silahkan membaca berita lainnya.

Dua Tahun Jaksa Penghubung di Bursel Tidak Terstruktur

Posted: 07 Sep 2018 07:32 AM PDT

BERITA MALUKU. Kapala Kejaksaan Negeri Buru, Nelson Butarbutar mengatakan, dua tahun Jaksa Penghubung di Buru Selatan (Bursel) tak lagi aktif karena tidak terstruktur.

Butarbutar kepada wartawan di Kantor Bupati Buru Selatan usai memberikan sosialisasi terkait TP4D di aulah Kantor Bupati setempat beberapa waktu lalu.

"Tidak terstruktur di kita (Kejaksaan), penghubung itu kan kebijakan pimpinan Kejati Maluku waktu itu untuk menampung keluhan atau melakukan pendampingan-pendampingan," jelasnya.

Dikatakan bahwa, karena situasi maka Jaksa Penghubungan Buru Selatan itu tidak lagi aktif.

Walau tak ada lagi, Kejaksaan Penghubung di Buru Selatan masih tetap dalam wilayah hukumnya.

"Kejaksaan Buru itu membawahi dua wilayah hukum kabupaten, Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan," sebut Butarbutar. (AZMI)

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Dua Tahun Jaksa Penghubung di Bursel Tidak Terstruktur . Silahkan membaca berita lainnya.

Lantamal IX Siap Berangkatkan 13 Putra-Putri Calon Prajurit Terbaik Asal Maluku

Posted: 07 Sep 2018 07:32 AM PDT

BERITA MALUKU. Sebanyak 13 putra – putri Calon Prajurit TNI Angkatan Laut terbaik asal Maluku yang lolos di Sidang Penentuan Sidang Akhir Daerah (Pantukhirda) penerimaan Calon Bintara PK Pria/Wanita dan Tamtama PK Gelombang II TNI AL tahun 2018, dipersiapkan guna mengikuti Pantukhir Pusat yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2018 mendatang di Lapetal Malang.

Sebelumnya Sidang Pantukhirda diikuti 25 orang peserta, namun yang dinyatakan lulus sebanyak 13 orang, terdiri dari Calon Bintara PK Pria 3 orang, Calon Bintara PK Wanita 1 orang, Calon Tamtama PK 9 orang peserta.

Sidang Pantukhirda dipimpin langsung Komandan Lantamal IX (Danlantamal IX) Ambon, Laksamana Pertama TNI Antongan Simatupang, berlangsung di Gedung DR. J. Leimena Lantamal IX Ambon, Jumat (07/09/2018).

Dari 25 orang peserta Pantukhirda mereka terdiri dari Calon Bintara PK Pria 10 orang, Bintara PK Wanita 4 orang, Calon Tamtama PK 11 orang yang sebelumnya mendaftarkan diri dan berhasil lulus melewati rangkaian seleksi di Lantamal IX, meliputi Tes Pemeriksaan Administrasi (Rikmin), Kesehatan tahap I, Kesamaptaan Jasmani, Psikologi tahap I dan tahap II, Kesehatan tahap II dan Mental Ideologi yang digelar Lantamal IX beberapa waktu lalu.

Penilaian dalam Sidang Pantukhirda yaitu meninjau kembali nilai – nilai dari rangkaian seleksi yang telah dilaksanakan oleh para peserta. Pelaksanaan Sidang Pantukhirda, Danlantamal IX selaku Ketua Panitia Daerah (Panda) didampingi oleh Sekretaris Panda Aspers Danlantamal IX Kolonel Laut Laut (S) Mukti Gilang Mulyawan, Katim Rik MI Asintel Danlantamal IX Kolonel Laut (KH) Yus Harianto, Katim Rik Kes Karumkital dr. F.X. Suhardjo Lantamal IX Letkol Laut (K) dr. Ali Setiawan dan Katim Rik Min Kadisminpers Lantamal IX Mayor Laut (KH) Rony.

Danlantamal IX Ambon mengatakan bahwa yang dikirim adalah putra – putrid trebaik Maluku yang nantinya mereka siap untuk mengikuti seleksi Pantukhir tingkat pusat di Lembaga Penyediaan Tenaga Angkatan Laut (Lapetal) Kota Malang, Jawa Timur dan bersaing dengan peserta dari seluruh Indonesia.

Sidang Pantukhirda juga dihadiri oleh Para Asisten Danlantamal IX serta Panitia Penerimaan Calon Prajurit TNI AL Panitia Daerah Ambon. (DISPEN LANTAMAL IX)

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Lantamal IX Siap Berangkatkan 13 Putra-Putri Calon Prajurit Terbaik Asal Maluku . Silahkan membaca berita lainnya.

Desa Tanjung Burung Di kunjungi Tim Jumling Kabupanten Tangerang.

Posted: 07 Sep 2018 07:18 AM PDT


BantenNet.com, KABUPTAEN TANGERANG - Program Jumat Keliling (Jumling), Pemerintah Kabupaten Tangerang telah berlanjut , bertempat di Mesjid Jami Al – Barkah, Kampung Tanjung Burung Rt 11/06, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang,  Jumat (7/9/)

Dihadiri oleh Camat Teluknaga Supriyadi S.STP, Kades Tanjung Burung HM Idris Effendi S.Pd, MM, Kapolsek Teluknaga AKP Dedi Herdiana SH, MH, Dandim 01 Teluknaga Kapten CZI Arni Panani, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan para jamaah, serta staf Desa Tanjung Burung.

Dalam sambutannya Camat Teluknaga Supriyadi S.STP mengatakan, "Saya sangat mengapresiasi kepada warga Tanjung Burung yang telah mengeluarkan dananya untuk pembangunan Mesjid Jami Al – Barkah dan sekaligus menyampaikan pesan Ketua Tim Jumling Drs Yani Sutisna SH, M.SI yang tidak bisa hadir dalam sholat jumat ini, Saya mewakilkan Ketua Tim jumling dengan memberikan dana hibah sebesar 20 juta rupiah ke masjid Jami Al – Barkah.Dan saya apresiasi kepada kepala Desa Tanjung burung yang telah bekerja keras untuk pembangunan Desa nya imbuhnya

Ia menambahkan , "Semoga ini tidak mengurasi subtansi jumling menjadi agenda rutin , pemerintah pada prinsipnya sama dengan alim ulama dan visi Bupati ingin mewujudkan masyarakat yang religius," tuturnya.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada panitia masjid, telah berjuang keras dalam membangun mesjid Jami Al – Barkah, ini merupakan bentuk amal ibadah. Hal ini , merupakan simbol dengan tujuan memperat tali silaturahmi antar umat muslim dan memperkuat iman serta ketakwaan kepada Allah SWT. Untuk menunjukkan tidak ada perbedaan antar sesama manusia , semua sama dimata Allah," ujar HM. Idris Efendi.


> jar

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Desa Tanjung Burung Di kunjungi Tim Jumling Kabupanten Tangerang. . Silahkan membaca berita lainnya.

Ganti Kepala SKPD di Penghujung Jabatan, Soedarmo Sudah Koordinasi dengan Lukas Enembe

Posted: 07 Sep 2018 06:38 AM PDT

Ganti Kepala SKPD di Penghujung Jabatan, Soedarmo Sudah Koordinasi dengan Lukas Enembe
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Penjabat Gubernur Papua Soedarmo mengklaim keputusannya mengganti sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah provinsi, sudah sepengetahuan kepala daerah terpilih.

Penyataan ini sekaligus membantah tudingan sejumlah pihak, terkait kabar miring pergeseran jabatan yang dikarenakan kepentingan pribadi Gubernur Soedarmo. Apalagi pergantian Kepala SKPD itu dilakukan saat masa jabatannya sebagai penjabat gubernur, segera habis.

"Wajib kita lakukan koordinasi (dengan gubernur terpilih saat pelantikan). Jangan sampai kita lakukan mutasi kemudian begitu masuk ada pergeseran (jabatan) lagi. Jangan sampai seperti itu. Karena bagaimana pun nanti yang menggunakan tenaga mereka adalah gubernur definitif. Makanya koordinasi tetap kita lakukan," terang Soedarmo usai pelantikan, Rabu (29/8) di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura.

Rotasi pejabat eselon II tersebut, yakni jabatan Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda yang sebelumnya dijabat Yusuf Yambe Yabdi, kini digantikan Daud Ngabalin sebagai pelaksana tugas (Plt). Selanjutnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Djuli Mambaya digantikan Girius One Yoman.

Sementara, Kepala Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sonny Rumkafer digantikan Debora Diana Sallosa selaku pelaksana tugas (Plt), dan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Mikael Kambuaya digantikan Yusuf Yambe Yabdi.

Dia tambahkan, pengisian jabatan tersebut sebelumnya sudah melalui persetujuan Menteri Dalam Negeri serta didasarkan pada kebutuhan organisasi untuk menjawab tantangan yang dihadapi pemerintah provinsi Papua.

Oleh karenanya, dia harapkan setiap pimpinan SKPD bisa menjaga dan mempertahankan integritas, loyalitas dan komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab serta mendorong terjadinya interaksi, keselarasan dan kerjasama yang kondusif baik di dalam unit kerja maupun unit kerja lain yang terkait.

Dia mengharapkan pimpinan SKPD yang baru dilantik agar segera menyesuaikan dan beradaptasi dengan lingkungan baru. Sehingga dapat segera menyelesaikan tugas-tugas yang ada.

"Yang terpenting segera lakukan pelelangan dan jangan saling menyalahkan antara SKPD satu dengan yang lain. Kalau ada masalah langsung dilaporkan ke pimpinan, nanti pemimpin yang akan berikan teguran kepada yang tidak bekerja maksimal," tegasnya. (DiskominfoPapua)

DPRP Ingatkan Lukas Enembe Perhatikan Defisit Anggaran Pendidikan Papua

Posted: 07 Sep 2018 06:38 AM PDT

DPRP Ingatkan Lukas Enembe Perhatikan Defisit Anggaran Pendidikan Papua
JAKARTA, LELEMUKU.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) mengingatkan Gubernur Lukas Enembe yang baru dilantik, untuk segera pasang kuda-kuda menghadapi defisit anggaran di bidang pendidikan, diantaranya mengenai pembayaran gaji guru akibat pengalihan pengeloaan SMA/SMK dari kabupaten dan kota ke provinsi, baru-baru ini.

Menurut Ketua Komisi III DPR Papua,Carolus Bolly, tak hanya itu, Lukas yang baru saja mencetak sejarah sebagai Gubernur pertama yang mampu memimpin untuk periode kedua tersebut, juga bakal dipusingkan dengan pembiayaan pengalihan tanaga kehutanan dari kabupaten dan kota.

"Sebab konsekuensi dari pengalihan adalah pembiayaan bagi pemerintah provinsi. Tapi Gubernur jangan khawatir, sebab kami di DPRP akan siap secara bersama-sama memikirkan jalan keluarnya."

"Supaya kita bisa menambah fiskal didaerah kita, dengan demikian upaya mengatasi dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan anggaran tersebut, bisa tercapai," terang dia Jakarta, kemarin.

Dikatakan, saat ini masyarakat Papua tengah bersuka cita atas dilantiknya pemimpin Papua lima tahun mendatang. Masyarakat Papua pun menaruh harapan yang besar kepada Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan menakhodai provinsi ini menuju kemajuan di semua bidang.

Kendati demikian, dia menilai, ada tantangan yang tak mudah untuk dilalui gubernur beserta jajarannya. Oleh karenanya, dia berharap dukungan seluruh Kepala SKPD agar dapat kerja sama menuntaskan seluruh program kerja yang telah dicanangkan oleh pimpinan daerah.

Tak terkecuali suksesi penyelenggaran pekan olahraga nasional (PON) XX 2020, yang mana persiapannya sementara bergulir dan tentu membutuhkan anggaran yang sangat besar.

"Sekali lagi ini semua membutuhkan kerja sama yang kuat antara Pemerintah Provinsi maupun DPRP juga. Sehingga inilah berbagai tantangan yang akan dihadapai kedepannya. Dan masyarakat pun kita minta memberikan dukungan doa supaya bisa berhasil."

"Hanya yang pasti kita harus yakin bahwa sebagai orang Papua. Bahwa provinsi ini mampu melewati semua tantangan yang ada, untuk kemajuan daerah, kesejahteraan rakyat dan terpenuhinya hak seluruh warga negara di bumi cenderawasih," pungkasnya. (DiskominfoPapua)

Pemprov Papua Didesak Buat Perda Pungutan Kepada Masyarakat

Posted: 07 Sep 2018 06:38 AM PDT

Pemprov Papua Didesak Buat Perda Pungutan Kepada Masyarakat
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua didorong untuk segera memprakarsai pembuatan peraturan daerah (Perda) tentang pungutan atau retrebusi kepada masyarakat untuk membantu pembiayaan pekan olahraga nasional (PON) XX 2020.

Hal demikian disampaikan Ketua Komisi III DPR Papua, Carolus Bolly kemarin di Jakarta.

Menurut dia, masih ada waktu untuk membuat perda retribusi tersebut. Pihaknya justru akan sangat menyayangkan apabila Perda retribusi tidak diberlakukan.

"Sebab sudah berulang kali DPRP mendorong agar Perda pungutan kepada masyarakat melalui berbagai retribusi dalam rangka PON di Papua itu dibuat.

"Saya rasa kalau sekarang ini didorong oleh Pemprov belum terlambat. Makanya, karena kita berharap Gubernur dan Wagub yang baru dilantik bisa mendorong di periode keduanya," terang dia.

Sementara ditanya mengenai nominal pungutan retribusi kepada masyarakat berkisar, dia sebut tak bakal membebani masyarakat sebab bila dipungut seratus atau lima ratus rupiah, diyakini tak akan mendapat pertentangan.

"Apalagi kan pungutan ini bisa kita titip melalui tiket pesawat atau kapal laut bahkan parkir. Bisa juga saat membeli tiket menonton sepak bola. Apakah titip seratus rupiah atau lima ratus membebani? Saya pikir tidak juga namun ini pastinya akan dibahas secara berkelanjutan dengan melibatkan semua pihak terkait. Supaya saat ditetapkan tidak mendapat pertentangan," tuturnya.

Dia tambahkan, Perda retribusi ini merupakan inisiatif DPRP sejak provinsi tertimut di Indonesia ini ditetapkan sebagai tuan rumah PON XX tahun 2020.

Untuk itu, dirinya yang berada di Komisi yang bidang keuangan, mendorong Pemerintah Provinsi Papua untuk segera menerapkan Perda retribusi, agar pembiayaan PON bisa terbantu. (DiskominfoPapua)

Lukas Enembe Akan Kaji Pembagian Dana Otsus Papua 2019

Posted: 07 Sep 2018 06:38 AM PDT

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua mewacanakan pembagian dana Otonomi Khusus (Otsus) ke kabupaten dan kota pada 2019 mendatang, bakal dikaji ulang. Ini berarti, 80 persen dana Otsus yang biasanya dikelola pemerintah kabupaten dan kota, kemungkinan besar bakal diturunkan.

Hal demikian dipastikan Gubernur Papua Lukas Enembe di Jakarta, kemarin.

Kendati demikian, Lukas belum menyebut persentase ideal yang bakal diberikan kepada kabupaten dan kota. Hanya saja, nilainya dipastikan berkurang dari angka sebelumnya, guna menghindari masalah akibat salah pengelolaan dan hal serupa lainnya.

"Yang pasti perlu dilakukan kajian secara matang lagi (terkait pembagian dana Otsus). Hal ini penting supaya pembagian dana Otsus ini tidak menimbulkan masalah di masa mendatang."

"Yang terpenting adalah bagaimana dana otsus tersebut dikelola secara baik oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota. Sebab perlu diketahui juga bahwa ada beban besar dalam APBD provinsi saat ini, dimana kita sedang mempersiapkan PON 2020 di Papua yang butuh anggaran besar," ucapnya.

Dikatakan, pengkajian terhadap pembagian dana Otsus pun tak lepas dari agenda kedepan pemerintah provinsi, yang wajib membiayai pengalihan tenaga pendidikan dan kesehatan dari kabupaten dan kota.

Sehingga nanti, untuk kelancaran pengkajian itu, pihaknya bakal melibatkan sejumlah pihak dri Perguruan Tinggi, diantaranya Universitas Gadjah Mada, yang bakal membantu untuk menghitung dan memformulasikan persentase dana Otsus untuk dibagikan ke kabupaten dan kota.

"Yang pasti belum bisa saya umumkan sekarang berapa yang diserahkan ke kabupaten dan kota. Hanya saya saya minta kita bersabar sebab regulasinya segera disiapkan," jelasnya.

Sebelumnya, Lukas mengaku program kerja kedepan adalah melanjutkan kegiatan yang telah dirintis pada periode pertama.

Namun, perbaikkan peningkatan pendidikan bakal menjadi prioritasnya terutama bagi daerah-daerah atau kabupaten yang masih rendah.

Meski begitu, ada upaya peningkatan pembangunan infrastuktur yang juga akan turut menjadi perhatiannya. Sebab tak juga bisa dipungkiri bahwa bidang infrastuktur di Papua, masih banyak tertinggal dan butuh perhatian. (DiskominfoPapua)

Ganti Kepala SKPD di Penghujung Jabatan, Soedarmo Sudah Koordinasi dengan Lukas Enembe

Posted: 07 Sep 2018 06:34 AM PDT

Ganti Kepala SKPD di Penghujung Jabatan, Soedarmo Sudah Koordinasi dengan Lukas Enembe
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Penjabat Gubernur Papua Soedarmo mengklaim keputusannya mengganti sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah provinsi, sudah sepengetahuan kepala daerah terpilih.

Penyataan ini sekaligus membantah tudingan sejumlah pihak, terkait kabar miring pergeseran jabatan yang dikarenakan kepentingan pribadi Gubernur Soedarmo. Apalagi pergantian Kepala SKPD itu dilakukan saat masa jabatannya sebagai penjabat gubernur, segera habis.

"Wajib kita lakukan koordinasi (dengan gubernur terpilih saat pelantikan). Jangan sampai kita lakukan mutasi kemudian begitu masuk ada pergeseran (jabatan) lagi. Jangan sampai seperti itu. Karena bagaimana pun nanti yang menggunakan tenaga mereka adalah gubernur definitif. Makanya koordinasi tetap kita lakukan," terang Soedarmo usai pelantikan, Rabu (29/8) di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura.

Rotasi pejabat eselon II tersebut, yakni jabatan Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda yang sebelumnya dijabat Yusuf Yambe Yabdi, kini digantikan Daud Ngabalin sebagai pelaksana tugas (Plt). Selanjutnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Djuli Mambaya digantikan Girius One Yoman.

Sementara, Kepala Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sonny Rumkafer digantikan Debora Diana Sallosa selaku pelaksana tugas (Plt), dan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Mikael Kambuaya digantikan Yusuf Yambe Yabdi.

Dia tambahkan, pengisian jabatan tersebut sebelumnya sudah melalui persetujuan Menteri Dalam Negeri serta didasarkan pada kebutuhan organisasi untuk menjawab tantangan yang dihadapi pemerintah provinsi Papua.

Oleh karenanya, dia harapkan setiap pimpinan SKPD bisa menjaga dan mempertahankan integritas, loyalitas dan komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab serta mendorong terjadinya interaksi, keselarasan dan kerjasama yang kondusif baik di dalam unit kerja maupun unit kerja lain yang terkait.

Dia mengharapkan pimpinan SKPD yang baru dilantik agar segera menyesuaikan dan beradaptasi dengan lingkungan baru. Sehingga dapat segera menyelesaikan tugas-tugas yang ada.

"Yang terpenting segera lakukan pelelangan dan jangan saling menyalahkan antara SKPD satu dengan yang lain. Kalau ada masalah langsung dilaporkan ke pimpinan, nanti pemimpin yang akan berikan teguran kepada yang tidak bekerja maksimal," tegasnya. (DiskominfoPapua)

DPRP Ingatkan Lukas Enembe Perhatikan Defisit Anggaran Pendidikan Papua

Posted: 07 Sep 2018 06:34 AM PDT

DPRP Ingatkan Lukas Enembe Perhatikan Defisit Anggaran Pendidikan Papua
JAKARTA, LELEMUKU.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) mengingatkan Gubernur Lukas Enembe yang baru dilantik, untuk segera pasang kuda-kuda menghadapi defisit anggaran di bidang pendidikan, diantaranya mengenai pembayaran gaji guru akibat pengalihan pengeloaan SMA/SMK dari kabupaten dan kota ke provinsi, baru-baru ini.

Menurut Ketua Komisi III DPR Papua,Carolus Bolly, tak hanya itu, Lukas yang baru saja mencetak sejarah sebagai Gubernur pertama yang mampu memimpin untuk periode kedua tersebut, juga bakal dipusingkan dengan pembiayaan pengalihan tanaga kehutanan dari kabupaten dan kota.

"Sebab konsekuensi dari pengalihan adalah pembiayaan bagi pemerintah provinsi. Tapi Gubernur jangan khawatir, sebab kami di DPRP akan siap secara bersama-sama memikirkan jalan keluarnya."

"Supaya kita bisa menambah fiskal didaerah kita, dengan demikian upaya mengatasi dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan anggaran tersebut, bisa tercapai," terang dia Jakarta, kemarin.

Dikatakan, saat ini masyarakat Papua tengah bersuka cita atas dilantiknya pemimpin Papua lima tahun mendatang. Masyarakat Papua pun menaruh harapan yang besar kepada Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan menakhodai provinsi ini menuju kemajuan di semua bidang.

Kendati demikian, dia menilai, ada tantangan yang tak mudah untuk dilalui gubernur beserta jajarannya. Oleh karenanya, dia berharap dukungan seluruh Kepala SKPD agar dapat kerja sama menuntaskan seluruh program kerja yang telah dicanangkan oleh pimpinan daerah.

Tak terkecuali suksesi penyelenggaran pekan olahraga nasional (PON) XX 2020, yang mana persiapannya sementara bergulir dan tentu membutuhkan anggaran yang sangat besar.

"Sekali lagi ini semua membutuhkan kerja sama yang kuat antara Pemerintah Provinsi maupun DPRP juga. Sehingga inilah berbagai tantangan yang akan dihadapai kedepannya. Dan masyarakat pun kita minta memberikan dukungan doa supaya bisa berhasil."

"Hanya yang pasti kita harus yakin bahwa sebagai orang Papua. Bahwa provinsi ini mampu melewati semua tantangan yang ada, untuk kemajuan daerah, kesejahteraan rakyat dan terpenuhinya hak seluruh warga negara di bumi cenderawasih," pungkasnya. (DiskominfoPapua)

Pemprov Papua Didesak Buat Perda Pungutan Kepada Masyarakat

Posted: 07 Sep 2018 06:34 AM PDT

Pemprov Papua Didesak Buat Perda Pungutan Kepada Masyarakat
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua didorong untuk segera memprakarsai pembuatan peraturan daerah (Perda) tentang pungutan atau retrebusi kepada masyarakat untuk membantu pembiayaan pekan olahraga nasional (PON) XX 2020.

Hal demikian disampaikan Ketua Komisi III DPR Papua, Carolus Bolly kemarin di Jakarta.

Menurut dia, masih ada waktu untuk membuat perda retribusi tersebut. Pihaknya justru akan sangat menyayangkan apabila Perda retribusi tidak diberlakukan.

"Sebab sudah berulang kali DPRP mendorong agar Perda pungutan kepada masyarakat melalui berbagai retribusi dalam rangka PON di Papua itu dibuat.

"Saya rasa kalau sekarang ini didorong oleh Pemprov belum terlambat. Makanya, karena kita berharap Gubernur dan Wagub yang baru dilantik bisa mendorong di periode keduanya," terang dia.

Sementara ditanya mengenai nominal pungutan retribusi kepada masyarakat berkisar, dia sebut tak bakal membebani masyarakat sebab bila dipungut seratus atau lima ratus rupiah, diyakini tak akan mendapat pertentangan.

"Apalagi kan pungutan ini bisa kita titip melalui tiket pesawat atau kapal laut bahkan parkir. Bisa juga saat membeli tiket menonton sepak bola. Apakah titip seratus rupiah atau lima ratus membebani? Saya pikir tidak juga namun ini pastinya akan dibahas secara berkelanjutan dengan melibatkan semua pihak terkait. Supaya saat ditetapkan tidak mendapat pertentangan," tuturnya.

Dia tambahkan, Perda retribusi ini merupakan inisiatif DPRP sejak provinsi tertimut di Indonesia ini ditetapkan sebagai tuan rumah PON XX tahun 2020.

Untuk itu, dirinya yang berada di Komisi yang bidang keuangan, mendorong Pemerintah Provinsi Papua untuk segera menerapkan Perda retribusi, agar pembiayaan PON bisa terbantu. (DiskominfoPapua)

Lukas Enembe Akan Kaji Pembagian Dana Otsus Papua 2019

Posted: 07 Sep 2018 06:34 AM PDT

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua mewacanakan pembagian dana Otonomi Khusus (Otsus) ke kabupaten dan kota pada 2019 mendatang, bakal dikaji ulang. Ini berarti, 80 persen dana Otsus yang biasanya dikelola pemerintah kabupaten dan kota, kemungkinan besar bakal diturunkan.

Hal demikian dipastikan Gubernur Papua Lukas Enembe di Jakarta, kemarin.

Kendati demikian, Lukas belum menyebut persentase ideal yang bakal diberikan kepada kabupaten dan kota. Hanya saja, nilainya dipastikan berkurang dari angka sebelumnya, guna menghindari masalah akibat salah pengelolaan dan hal serupa lainnya.

"Yang pasti perlu dilakukan kajian secara matang lagi (terkait pembagian dana Otsus). Hal ini penting supaya pembagian dana Otsus ini tidak menimbulkan masalah di masa mendatang."

"Yang terpenting adalah bagaimana dana otsus tersebut dikelola secara baik oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota. Sebab perlu diketahui juga bahwa ada beban besar dalam APBD provinsi saat ini, dimana kita sedang mempersiapkan PON 2020 di Papua yang butuh anggaran besar," ucapnya.

Dikatakan, pengkajian terhadap pembagian dana Otsus pun tak lepas dari agenda kedepan pemerintah provinsi, yang wajib membiayai pengalihan tenaga pendidikan dan kesehatan dari kabupaten dan kota.

Sehingga nanti, untuk kelancaran pengkajian itu, pihaknya bakal melibatkan sejumlah pihak dri Perguruan Tinggi, diantaranya Universitas Gadjah Mada, yang bakal membantu untuk menghitung dan memformulasikan persentase dana Otsus untuk dibagikan ke kabupaten dan kota.

"Yang pasti belum bisa saya umumkan sekarang berapa yang diserahkan ke kabupaten dan kota. Hanya saya saya minta kita bersabar sebab regulasinya segera disiapkan," jelasnya.

Sebelumnya, Lukas mengaku program kerja kedepan adalah melanjutkan kegiatan yang telah dirintis pada periode pertama.

Namun, perbaikkan peningkatan pendidikan bakal menjadi prioritasnya terutama bagi daerah-daerah atau kabupaten yang masih rendah.

Meski begitu, ada upaya peningkatan pembangunan infrastuktur yang juga akan turut menjadi perhatiannya. Sebab tak juga bisa dipungkiri bahwa bidang infrastuktur di Papua, masih banyak tertinggal dan butuh perhatian. (DiskominfoPapua)

Tak Lulus Tes, Calon Praja IPDN Bisa Daftar Lewat Jalur Afirmasi

Posted: 07 Sep 2018 06:34 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Kabar gembira bagi calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang gugur pada seleksi secara nasional 2018, dimana mereka dapat mendaftar kembali lewat jalur afirmasi dalam beberapa pekan mendatang.

Menurut Penjabat Gubernur Papua Soedarmo, penerimaan lewat jalur afirmasi ini adalah untuk menampung seluruh anak-anak asli bumi cenderawasih, agar bisa diterima di IPDN.

"Sebab nanti lewat jalur afirmasi ini kan sudah ada penurunan standar. Dan afirmasi ini dikhususkan untuk orang asli Papua (OAP). Nah, ini kesempatan kepada para calon praja yang kemarin juga tidak lolos agar kembali ikut seleksi."

"Memang yang akan diterima tidak sesuai jumlah yang gugur. Namun paling tidak ini khusus untuk mengakomodir OAP supaya bisa diterima di IPDN," terang dia, di Jayapura, kemarin.

Soedarmo mengaku, sangat berhasrat bila hasil tes IPDN 2018 lebih banyak diisi oleh putra dan putri Papua. Hanya saja, hasil tes dengan standar nasional tersebut tak bisa diintervensi. Apalagi seleksi penerimaan IPDN pelaksanaannya diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

"Penyelenggarannya bukan murni dilakukan oleh IPDN. Ada KPK disitu juga. Jadi, secara terbuka penerimaan dilakukan bahkan siapa pun bisa memantau. Bahkan seleksi dilakukan secara pentahapan. Mulai dari seleksi administrasi sampai pantuhir dan semuanya sistem gugur."

"Memang kita akui, kemarin yang daftar di Papua ada 199, lalu mengerucut 66 orang yang masuk IPDN. Dari angka itu pun yang dinyatakan lulus pantuhir 56 orang. Bahkan OAP yang lulus informasinya hanya empat orang. Kalau saya sebagai Gubernur ingin semua OAP masuk. Hanya memang ini belum bisa terpenuhi karena memang setiap seleksi ada yang tidak penuhi persyaratan," tuturnya.

Kedati begitu, Soedarmo berharap para peserta yang gugur pada tes sebelumnya segera mempersiapkan diri untuk bertarung pada seleksi lewat jalur afirmasi. Kendati belum tahu jumlah kuota yang disiapkan panitia jalur afirmasi, dia meminta semua pihak untuk tak mempersoalkan seleksi penerimaan IPDN yang disebutkan banyak pihak tidak memberikan afirmasi bagi OAP.

"Sekali lagi saya katakan ada jalur afirmasi khusus untuk penerimaan IPDN yang hanya bisa diikuti oleh OAP. Program ini setiap tahun diberikan untuk Papua bahkan provinsi lain tidak ada. Itulah kebijakan pempus kepada Papua untuk penerimaan IPDN."

"Tinggal nanti semua siswa berkompetisi dan nanti akan direkrut anak Papua terbaik dengan nilai tertinggi untuk masuk dalam kampus IPDN," tuntasnya. (DiskominfoPapua)

KPK Sebut Kepala Daerah di Papua Suka Keluar Daerah

Posted: 07 Sep 2018 06:34 AM PDT

KPK Sebut Kepala Daerah di Papua Suka Keluar Daerah
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut sejumlah kepala daerah di Provinsi Papua, jarang berada di tempat tugas. Mereka diketahui lebih banyak melakukan perjalanan ke luar daerah ketimbang mengurus pemerintahan di wilayahnya.

Hal demikian disampaikan Koordinator Supervisi Pencegahan KPK Wilayah Papua Maruli Tua, menyampaikan arahan kepada seluruh aparatur sipil negaara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi, kemarin.

Tak hanya itu, sambung Maruli, dalam sejumlah kesempatan saat pihaknya berkunjung ke kabupaten, pihaknya masih menyaksikan beberapa kantor pemerintahan kosong ditinggal ASN entah kemana.

"Ini kami saksikan saat berkeliling ke daerah-daerah. Sehingga memang ini perlu ada perubahan sebab keberadaan pemerintah untuk melayani masyarakat," harap dia.

Dia katakan, gubernur dan wakil gubernur terpilih dalam hitungan jam akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta. Dia berharap pemimpin Papua yang akan dilantik itu, dapat melanjutkan dasar-dasar pembenahan tata kelola yang baik, yang sebelumnya telah diletakkan Penjabat Gubernur sebelumnya.

"Sebab secara khusus kami mengapresiasi Penjabat Gubernur Soedarmo, dimana beliau sudah menunjukan kinerja yang baik. Makanya, kami berharap Gubernur definitif yang akan dilantik bisa memberikan komitmen dan keteladanan yang nyata bukan komitmen formil atau hanya diatas kertas," imbaunya.

Sebelumnya Maruli katakan, sejak 2016 KPK dan Pemprov Papua sudah bekerja sama melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan. Hasilnya sudah mulai terlihat namun pihaknya mencatat ada pula yang masih harus diubah.

"Contohnya ketika kami meminta data absensi pegawai di seluruh SKPD Pemprov Papua, dimana yang mencapai diatas 70 persen baru di 17 instansi. Sedangkan sekitar 34 SKPD masih dibawa 70 persen."

"Ini baru absensi belum kinerja. Makanya keberadaan KPK di Papua ini juga untuk memastikan agar seluruh ASN menjadi tolak ukur bagi pemerintahan di kabupaten kota. Dalam artian, KPK punya concern bahwa penceahan korupsi bukan saja bagaiamna korupsi itu diberantas. Tetapi bagaimana membangun kesadaran ASN untuk bekerja baik dan maksimal sesuai tupoksi, tetapi juga mendorong kesungguhan mereka untuk membangun tata kelola yang baik," pungkas dia. (DiskominfoPapua)

Soedarmo Pastikan Sahkan APBD Perubahan, Tunggakan Gaji Guru Segera Terbayar

Posted: 07 Sep 2018 06:34 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Penjabat Gubernur Papua Soedarmo memastikan setelah pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2018, tunggakan gaji guru selama enam bulan bakal segera terbayarkan.

Hal itu disampaikan Soedarmo di Jayapura, saat memberikan arahan kepada segenap aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi, kemarin.

Tak hanya itu, sambung dia, bila APBD Perubahan disahkan, tambahan penghasilan pegawai  (TPP) pun akan bisa dibayarkan kepada seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah provinsi.

Berkenaan dengan hal itu, dia berharap seluruh aparatur sipil negara tidak mengendorkan semangat tetapi terus meningkatkan kinerjanya guna memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat diatas negeri ini.

"Makanya, saya mengucapkan terima kasih kepada ASN sudah bekerja maksimal untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat."

"Saya apresiasi juga kepada segenap pegawai yang pada 17 Agustus lalu mendapat penghargaan dari Pemprov. Mudah-mudahan yang lain mengikuti sebab penghargaan ini stimulus dan perangsang bagi yang lain supaya bekerja dan berdeikasi maksimal untuk negeri ini," ucapnya.

Soedarmo yang dalam hitungan jam akan menanggalkan tugasnya sebagai Penjabat Gubernur Papua mengaku sudah bekerja maksimal mengawal pelaksanaan pembangunan dan Pilkada serentak di bumi cenderawasih.

Oleh karenanya, sebelum kembali ke Jakarta melaksanakan tugas sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, dia berharap pengesahan APBD Perubahan 2018 sudah dapat dirampungkan.

"Paling tidak kalau saya tidak bisa mendorong penutupan sebelum masa jabatan saya berakhir, ada pak Sekda bersama seluruh Kepala OPD yang bakal mendorong pengesahan."

"Intinya beberapa tugas yang diembankan kepada saya, sudah kami laksnakan sebagaimana mestinya. Sekali lagi saya memohon maaf apabila selama saya memimpin Papua, ada tutur kata, sikap dan kebijakan saya yang mungkin tidak berkenan bagi seluruh ASN," ucap dia. (DiskominfoPapua)

KPK Nilai Perempuan Papua Berperan Besar Berantas Korupsi

Posted: 07 Sep 2018 06:34 AM PDT

KPK Nilai Perempuan Papua Berperan Besar Berantas KorupsiJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai peran perempuan dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi, dinilai sangat penting dan strategis dewasa ini.

Hal demikian bukan tanpa alasan, sebab kaum perempuan dapat berperan menjadi agen pencegahan korupsi yang dimulai dari lingkungan keluarga.

Berkenaan dengan hal itu, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan meminta anggota Dharma Wanita di Papua agar tegas menyatakan tidak terhadap korupsi. Dharma Wanita oleh Basaria juga diminta agar mampu menerapkan nilai-nilai anti korupsi di lingkungan keluarga.

"Dimulai pada diri sendiri lalu, suami dan selanjutnya kepada anak-anak. Namun yang pertama adalah Jujur pada diri sendiri dulu. Kemudian bagaimana mendidik anak dengan baik, itu juga termasuk cara perempuan membantu KPK meminimalisir terjadinya korupsi di masa mendatang," terang Basaria pada sosialisasi Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK), di Aula Sasana Krida, Rabu (5/8).

Menurut Basaria, sosialisai SPAK dapat memberikan pengetahuan tentang upaya pencegahan korupsi kepada perempuan, agar bisa berperan lebih banyak sebagai agen pencegahan korupsi terutama dalam lingkungan keluarga.

Untuk itu, dia mengharapkan perempuan mampu menjadi filter dan penyaring terhadap upaya penanganan korupsi diatas negeri ini.

Sementara, Sekretaris Daerah Papua, TEA Heri Dosinaen sosialisasi SPAK berharap ilmu yang didapat pada acara sosialisasi SPAK, mampu memberikan dampak positif bagi perempuan.

Mama Mayor salah satu anggota Dharma Wanita Provinsi Papua mengaku sangat antusias dengan kegiatan tersebut. Dia mengapresiasi sosialisasi SPAK sebab akan mendorong kaum perempuan, khususnya Anggota Dharma Wanita mencegah korupsi.

"Sebab dalam kegiatan ini banyak hal-hal baru yang kami dapatkan. Utamanya, korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah dalam pemberantasannya. Tetapi kami perempuan juga bertanggung jawab," pungkasnya. (DiskominfoPapua)

Tak Lulus Tes, Calon Praja IPDN Bisa Daftar Lewat Jalur Afirmasi

Posted: 07 Sep 2018 06:23 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Kabar gembira bagi calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang gugur pada seleksi secara nasional 2018, dimana mereka dapat mendaftar kembali lewat jalur afirmasi dalam beberapa pekan mendatang.

Menurut Penjabat Gubernur Papua Soedarmo, penerimaan lewat jalur afirmasi ini adalah untuk menampung seluruh anak-anak asli bumi cenderawasih, agar bisa diterima di IPDN.

"Sebab nanti lewat jalur afirmasi ini kan sudah ada penurunan standar. Dan afirmasi ini dikhususkan untuk orang asli Papua (OAP). Nah, ini kesempatan kepada para calon praja yang kemarin juga tidak lolos agar kembali ikut seleksi."

"Memang yang akan diterima tidak sesuai jumlah yang gugur. Namun paling tidak ini khusus untuk mengakomodir OAP supaya bisa diterima di IPDN," terang dia, di Jayapura, kemarin.

Soedarmo mengaku, sangat berhasrat bila hasil tes IPDN 2018 lebih banyak diisi oleh putra dan putri Papua. Hanya saja, hasil tes dengan standar nasional tersebut tak bisa diintervensi. Apalagi seleksi penerimaan IPDN pelaksanaannya diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

"Penyelenggarannya bukan murni dilakukan oleh IPDN. Ada KPK disitu juga. Jadi, secara terbuka penerimaan dilakukan bahkan siapa pun bisa memantau. Bahkan seleksi dilakukan secara pentahapan. Mulai dari seleksi administrasi sampai pantuhir dan semuanya sistem gugur."

"Memang kita akui, kemarin yang daftar di Papua ada 199, lalu mengerucut 66 orang yang masuk IPDN. Dari angka itu pun yang dinyatakan lulus pantuhir 56 orang. Bahkan OAP yang lulus informasinya hanya empat orang. Kalau saya sebagai Gubernur ingin semua OAP masuk. Hanya memang ini belum bisa terpenuhi karena memang setiap seleksi ada yang tidak penuhi persyaratan," tuturnya.

Kedati begitu, Soedarmo berharap para peserta yang gugur pada tes sebelumnya segera mempersiapkan diri untuk bertarung pada seleksi lewat jalur afirmasi. Kendati belum tahu jumlah kuota yang disiapkan panitia jalur afirmasi, dia meminta semua pihak untuk tak mempersoalkan seleksi penerimaan IPDN yang disebutkan banyak pihak tidak memberikan afirmasi bagi OAP.

"Sekali lagi saya katakan ada jalur afirmasi khusus untuk penerimaan IPDN yang hanya bisa diikuti oleh OAP. Program ini setiap tahun diberikan untuk Papua bahkan provinsi lain tidak ada. Itulah kebijakan pempus kepada Papua untuk penerimaan IPDN."

"Tinggal nanti semua siswa berkompetisi dan nanti akan direkrut anak Papua terbaik dengan nilai tertinggi untuk masuk dalam kampus IPDN," tuntasnya. (DiskominfoPapua)

KPK Sebut Kepala Daerah di Papua Suka Keluar Daerah

Posted: 07 Sep 2018 06:23 AM PDT

KPK Sebut Kepala Daerah di Papua Suka Keluar Daerah
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut sejumlah kepala daerah di Provinsi Papua, jarang berada di tempat tugas. Mereka diketahui lebih banyak melakukan perjalanan ke luar daerah ketimbang mengurus pemerintahan di wilayahnya.

Hal demikian disampaikan Koordinator Supervisi Pencegahan KPK Wilayah Papua Maruli Tua, menyampaikan arahan kepada seluruh aparatur sipil negaara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi, kemarin.

Tak hanya itu, sambung Maruli, dalam sejumlah kesempatan saat pihaknya berkunjung ke kabupaten, pihaknya masih menyaksikan beberapa kantor pemerintahan kosong ditinggal ASN entah kemana.

"Ini kami saksikan saat berkeliling ke daerah-daerah. Sehingga memang ini perlu ada perubahan sebab keberadaan pemerintah untuk melayani masyarakat," harap dia.

Dia katakan, gubernur dan wakil gubernur terpilih dalam hitungan jam akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta. Dia berharap pemimpin Papua yang akan dilantik itu, dapat melanjutkan dasar-dasar pembenahan tata kelola yang baik, yang sebelumnya telah diletakkan Penjabat Gubernur sebelumnya.

"Sebab secara khusus kami mengapresiasi Penjabat Gubernur Soedarmo, dimana beliau sudah menunjukan kinerja yang baik. Makanya, kami berharap Gubernur definitif yang akan dilantik bisa memberikan komitmen dan keteladanan yang nyata bukan komitmen formil atau hanya diatas kertas," imbaunya.

Sebelumnya Maruli katakan, sejak 2016 KPK dan Pemprov Papua sudah bekerja sama melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan. Hasilnya sudah mulai terlihat namun pihaknya mencatat ada pula yang masih harus diubah.

"Contohnya ketika kami meminta data absensi pegawai di seluruh SKPD Pemprov Papua, dimana yang mencapai diatas 70 persen baru di 17 instansi. Sedangkan sekitar 34 SKPD masih dibawa 70 persen."

"Ini baru absensi belum kinerja. Makanya keberadaan KPK di Papua ini juga untuk memastikan agar seluruh ASN menjadi tolak ukur bagi pemerintahan di kabupaten kota. Dalam artian, KPK punya concern bahwa penceahan korupsi bukan saja bagaiamna korupsi itu diberantas. Tetapi bagaimana membangun kesadaran ASN untuk bekerja baik dan maksimal sesuai tupoksi, tetapi juga mendorong kesungguhan mereka untuk membangun tata kelola yang baik," pungkas dia. (DiskominfoPapua)

Soedarmo Pastikan Sahkan APBD Perubahan, Tunggakan Gaji Guru Segera Terbayar

Posted: 07 Sep 2018 06:23 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Penjabat Gubernur Papua Soedarmo memastikan setelah pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2018, tunggakan gaji guru selama enam bulan bakal segera terbayarkan.

Hal itu disampaikan Soedarmo di Jayapura, saat memberikan arahan kepada segenap aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi, kemarin.

Tak hanya itu, sambung dia, bila APBD Perubahan disahkan, tambahan penghasilan pegawai  (TPP) pun akan bisa dibayarkan kepada seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah provinsi.

Berkenaan dengan hal itu, dia berharap seluruh aparatur sipil negara tidak mengendorkan semangat tetapi terus meningkatkan kinerjanya guna memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat diatas negeri ini.

"Makanya, saya mengucapkan terima kasih kepada ASN sudah bekerja maksimal untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat."

"Saya apresiasi juga kepada segenap pegawai yang pada 17 Agustus lalu mendapat penghargaan dari Pemprov. Mudah-mudahan yang lain mengikuti sebab penghargaan ini stimulus dan perangsang bagi yang lain supaya bekerja dan berdeikasi maksimal untuk negeri ini," ucapnya.

Soedarmo yang dalam hitungan jam akan menanggalkan tugasnya sebagai Penjabat Gubernur Papua mengaku sudah bekerja maksimal mengawal pelaksanaan pembangunan dan Pilkada serentak di bumi cenderawasih.

Oleh karenanya, sebelum kembali ke Jakarta melaksanakan tugas sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, dia berharap pengesahan APBD Perubahan 2018 sudah dapat dirampungkan.

"Paling tidak kalau saya tidak bisa mendorong penutupan sebelum masa jabatan saya berakhir, ada pak Sekda bersama seluruh Kepala OPD yang bakal mendorong pengesahan."

"Intinya beberapa tugas yang diembankan kepada saya, sudah kami laksnakan sebagaimana mestinya. Sekali lagi saya memohon maaf apabila selama saya memimpin Papua, ada tutur kata, sikap dan kebijakan saya yang mungkin tidak berkenan bagi seluruh ASN," ucap dia. (DiskominfoPapua)

KPK Nilai Perempuan Papua Berperan Besar Berantas Korupsi

Posted: 07 Sep 2018 06:23 AM PDT

KPK Nilai Perempuan Papua Berperan Besar Berantas KorupsiJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai peran perempuan dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi, dinilai sangat penting dan strategis dewasa ini.

Hal demikian bukan tanpa alasan, sebab kaum perempuan dapat berperan menjadi agen pencegahan korupsi yang dimulai dari lingkungan keluarga.

Berkenaan dengan hal itu, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan meminta anggota Dharma Wanita di Papua agar tegas menyatakan tidak terhadap korupsi. Dharma Wanita oleh Basaria juga diminta agar mampu menerapkan nilai-nilai anti korupsi di lingkungan keluarga.

"Dimulai pada diri sendiri lalu, suami dan selanjutnya kepada anak-anak. Namun yang pertama adalah Jujur pada diri sendiri dulu. Kemudian bagaimana mendidik anak dengan baik, itu juga termasuk cara perempuan membantu KPK meminimalisir terjadinya korupsi di masa mendatang," terang Basaria pada sosialisasi Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK), di Aula Sasana Krida, Rabu (5/8).

Menurut Basaria, sosialisai SPAK dapat memberikan pengetahuan tentang upaya pencegahan korupsi kepada perempuan, agar bisa berperan lebih banyak sebagai agen pencegahan korupsi terutama dalam lingkungan keluarga.

Untuk itu, dia mengharapkan perempuan mampu menjadi filter dan penyaring terhadap upaya penanganan korupsi diatas negeri ini.

Sementara, Sekretaris Daerah Papua, TEA Heri Dosinaen sosialisasi SPAK berharap ilmu yang didapat pada acara sosialisasi SPAK, mampu memberikan dampak positif bagi perempuan.

Mama Mayor salah satu anggota Dharma Wanita Provinsi Papua mengaku sangat antusias dengan kegiatan tersebut. Dia mengapresiasi sosialisasi SPAK sebab akan mendorong kaum perempuan, khususnya Anggota Dharma Wanita mencegah korupsi.

"Sebab dalam kegiatan ini banyak hal-hal baru yang kami dapatkan. Utamanya, korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah dalam pemberantasannya. Tetapi kami perempuan juga bertanggung jawab," pungkasnya. (DiskominfoPapua)

Pemprov Papua Komitmen Berantas Korupsi Bersama KPK

Posted: 07 Sep 2018 06:23 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua terus berkomitmen untuk mendorong kabupaten dan kota menciptakan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan transparan di wilayahnya melalui rencana aksi program pemberantasan korupsi bersama KPK.

Kendati demikian, pemerintah kabupaten dan kota diminta untuk fokus dan maksimal dalam menerima serta melaksanakan pendampingan yang dilakukan oleh lembaga pemberantasan korupsi tersebut.

Hal demikian disampaikan Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Aury, saat menyampaikan arahan pada monitoring dan evaluasi rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi untuk enam kabupaten, yakni Sarmi, Mamberamo Raya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Puncak Jaya dan Puncak, di Aula Sasana Karya Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Rabu (29/8).

Menurut Elysa, sejak beberapa tahun lalu pihak KPK sangat berkomitmen kuat untuk membantu dalam upaya memberikan pendampingan bagi provinsi dan kabupaten/kota. Hal demikian terlihat dari sejumlah program kegiatan rencana aksi pemberantasan korupsi yang rutin dihadiri KPK.

Oleh karenanya, melalui kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut, diharapkan secara bersama-sama dapat dilakukan evaluasi mengenai hambatan-hambatan yang terjadi, sesuai kondisi di masing-masing wilayahnya.

"Dengan demikian, bisa dibangun satu integritas yang akan dicapai sama-sama. Supaya kemudian dapat diwujudkan suatu pelayanan dan penyelenggaraaan pemerintahan transparan dan akuntabel, guna berdampak kepada pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan," harap dia.

Smeentara melalui kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut, diharapkan kepada aparatur pemerintahan kabupaten dan kota, untuk dapat mengikuti dengan baik sekaligus memberikan masukan-masukan mengenai hambatan yang terjadi di wilayahnya.

"Sehingga selajutnya bisa menjadi satu solusi yang dibicarakan secara bersama-sama dengan tim KPK. Dan yang utama adalah pihak kabupaten dan kota melalui kerja sama ini tercipta progres (kemajuan) dalam rangka rencana aksi program pemberantasan korupsi di Papua," tuntasnya.

Sementara dalam kegiatan monitoring dan evaluasi rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi untuk enam kabupaten, turut dihadiri di Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Papua, Kansiana Salle dan Koordinator Supevisi Pencegahan KPK Wilayah Papua, Maruli Tua. (DiskominfoPapua)

Pemprov Papua Komitmen Berantas Korupsi Bersama KPK

Posted: 07 Sep 2018 06:14 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua terus berkomitmen untuk mendorong kabupaten dan kota menciptakan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan transparan di wilayahnya melalui rencana aksi program pemberantasan korupsi bersama KPK.

Kendati demikian, pemerintah kabupaten dan kota diminta untuk fokus dan maksimal dalam menerima serta melaksanakan pendampingan yang dilakukan oleh lembaga pemberantasan korupsi tersebut.

Hal demikian disampaikan Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Aury, saat menyampaikan arahan pada monitoring dan evaluasi rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi untuk enam kabupaten, yakni Sarmi, Mamberamo Raya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Puncak Jaya dan Puncak, di Aula Sasana Karya Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Rabu (29/8).

Menurut Elysa, sejak beberapa tahun lalu pihak KPK sangat berkomitmen kuat untuk membantu dalam upaya memberikan pendampingan bagi provinsi dan kabupaten/kota. Hal demikian terlihat dari sejumlah program kegiatan rencana aksi pemberantasan korupsi yang rutin dihadiri KPK.

Oleh karenanya, melalui kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut, diharapkan secara bersama-sama dapat dilakukan evaluasi mengenai hambatan-hambatan yang terjadi, sesuai kondisi di masing-masing wilayahnya.

"Dengan demikian, bisa dibangun satu integritas yang akan dicapai sama-sama. Supaya kemudian dapat diwujudkan suatu pelayanan dan penyelenggaraaan pemerintahan transparan dan akuntabel, guna berdampak kepada pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan," harap dia.

Smeentara melalui kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut, diharapkan kepada aparatur pemerintahan kabupaten dan kota, untuk dapat mengikuti dengan baik sekaligus memberikan masukan-masukan mengenai hambatan yang terjadi di wilayahnya.

"Sehingga selajutnya bisa menjadi satu solusi yang dibicarakan secara bersama-sama dengan tim KPK. Dan yang utama adalah pihak kabupaten dan kota melalui kerja sama ini tercipta progres (kemajuan) dalam rangka rencana aksi program pemberantasan korupsi di Papua," tuntasnya.

Sementara dalam kegiatan monitoring dan evaluasi rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi untuk enam kabupaten, turut dihadiri di Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Papua, Kansiana Salle dan Koordinator Supevisi Pencegahan KPK Wilayah Papua, Maruli Tua. (DiskominfoPapua)

Datangi Direktorat Pemasyarakatan: ABI Peduli Warga Binaan dan Lembaga Pemasyarakatan

Posted: 07 Sep 2018 05:38 AM PDT


BantenNet.com, JAKARTA -  Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) adalah hilir dari seluruh proses hukum yang terjadi di negara ini,  Proses di hulu adalah penyelidikan dan penyidikan oleh polisi polisi, KPK, kejaksaan hingga vonis hakim di pengadilan.

Namun menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Liberti Sitinjak pihaknya berusaha menjadi "hulu" dari proses kemanusiaan yang ada, yaitu memanusiakan manusia yang adil dan beradab.

"Lapas seakan menjadi Akademi Kejahatan, dimana ada warga binaan yang menjadi " lebih pintar" setelah bebas. Itu karena mereka di rutan atau di  lapas bertemu dengan para pelaku kejahatan yang beraneka ragam.  Karena bercampurnya aneka pelaku kejahatan, dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Sehingga  transformasi teknologi terjadi saat mereka menjalani masa tahanan. Padahal kami dengan segala kemampuan dan keterbatasan yang ada sudah mengawasi dan membina mereka di sini." Jelas Liberti.


Demikian dikatakan oleh Liberti Sitinjak, Selasa (4/9) di Kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jalan Veteran 11, Jakarta Pusat. Oleh karena itu ia menyambut baik adanya elemen masyarakat yang peduli dengan kehidupan para warga binaan yang ada saat ini.

Sitinjak memaparkan keberadaan Lembaga Pemasyarakatan secara panjang lebar kepada para tamunya yang berasal dari perhimpunan Advokat Bangsa Indonesia(ABI).

Lelaki kelahiran 1964 ini memaparkan pengalaman kerjanya di 15 lapas berbeda sebelumnya. Mulai sebagai dari Lapas Timika, Papua, Abepura, NTB, Bengkulu, Batu dan seterusnya hingga akhirnya menjabat sebagai Sekretaris Direktorat  Pemasyarakatan saat ini.

Kabag Humas Ade Kusmanto mendampingi Liberti Sitinjak dalam menerima kehadiran anggota ABI, antara lain Rudy Silfa, Mangi, Rusmi,Rifki, Suta, Nur Ridwan, Sulaiman Tanjung menjelaskan ada 662 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh Indonesia.


"Dari 662 UPT ada 219 rutan dan cabang rutan; 307 Lapas; 71 Bapas; 64 rupbasan dan 1 unit Rumah Sakit. Total penghuni 247.947 orang dengan kapasitas daya tampung sebenarnya hanya 124.953. Terjadi prosentase kelebihan penghuni 97,08%. Mereka terdiri dari napi dewasa laki-laki sebanyak 165.277 dan dewasa perempuan 9.701. Tahanan dewasa laki-laki ada 65.975 dan dewasa perempuan ada 4.005. Sedangkan anak pidana ada 2082 dan anak tahanan sebanyak 908 orang." Jelas Ade.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyambut baik rencana ABI dalam rangka kepedulian terhadap Lembaga Pemasyarakatan dan warga binaan sebagai penghuni lapas dan rutan yang ada saat ini.

"Kami menyambut baik  inisiatif  Anda sekalian dari ABI untuk memberikan masukan kepada kami di sini. Yang jelas kelemahan yang ada saat bukanlah kami yang ciptakan. Itu semata karena tantangan di lapangan sangatlah berat. Baik dari segi keterbatasan SDM maupun prasarana yang ada." Tutup Sitinjak di akhir pertemuan.

> spyn/red

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Datangi Direktorat Pemasyarakatan: ABI Peduli Warga Binaan dan Lembaga Pemasyarakatan . Silahkan membaca berita lainnya.

Bina Bangun Bangsa Dukung Launching OK OCE GOES TO Nasional

Posted: 07 Sep 2018 05:38 AM PDT


BantenNet.com, JAKARTA - Dengan target menciptakan 5.000.000 wirausaha baru dalam waktu 5 tahun, atau  sejuta wirausaha per tahun. Dalam rangka dan pertumbuhan ekonomi nasional khususnya UMKM melalui Perkumpulan Gerakan One Kecamatan One Centre of Enterpreneurship (PGO-OK OCE) dan mengulang kesuksesan PGO OK OCE di Jakarta, maka Kamis (6/9)siang hari di Gedung Akses Publik, Jakarta diluncurkan PGO OK ok OCE yang Goes to Nasional sebagaimana saat ini anggota keluarga PGO OK ok OCE yang telah mencapai 50.000 yang telah tersebar di internet 44 kecamatan di Jakarta dengan aneka jenis usaha mereka.


"Melalui launching ini masyarakat dari berbagai kalangan diajak untuk menjadi bergabung dalam program gerakan Kewirausahawan dalam hati rangka menciptakan lapangan kerja mengurangi pengangguran, mengembangkan pelaku usaha UMKM yang bergerak di bidang sektor riel sebagai kekuatan ekonomi kerakyatan yang tidak terbukti menjadi motor penggerak ekonomi nasional, " kata Ketua Umum PGO OK OCE Faransyah A. Jaya.

Pihaknya menargetkan 5.000.000 wirausaha baru dalam jangka waktu yang waktu 5 tahun dan menjadi salah satu solusi akses perekonomian bagi masyarakat sehingga tidak membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat luas.

"Dalam rangka ini kami siapkan platform digital secara Online 7 langkah yang Pasti Sukses bagi siapa saja yang ingin bergabung," Tambah Faransyah.

Hadir seratusan hadirin yang tidak saja berasal dari pelaku usaha namun ada juga yang baru hanya memiliki  sekedar gagasan atau yang baru mempunyai potensi usaha. Di antara yang hadir adalah elemen Bina Bangun Bangsa, Nur Ridwan, Sulaiman Tanjung, Gladis, Miko,Dami WN,Suta.

Para pewirausaha OK OCE akan mendapatkan 7 manfaat yaitu menjadi bagian dari komunitas wirausaha terbesar di Indonesia, Pelatihan wirausaha, pendampingan usaha, bantuan perijinan,akses jejaring pemasaran, analisa laporan keuangan, dan akses permodalan sesuai kebutuhan.

"Bina Bangun Bangsa mendukung program  OK Goes to Nasional, karena ini sesuai dengan visi dan misi kami yaitu mensejahterakan rakyat sesuai 

engan Sila ke -5,Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, " kata Nur Ridwan selaku Ketua Umum Bina  Bangun Bangsa.


>spyn/hms

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Bina Bangun Bangsa Dukung Launching OK OCE GOES TO Nasional . Silahkan membaca berita lainnya.

Pentingnya BPJS Kesehatan Bagi Masyarakat; Kata Anggota DPR RI Drs Irgan chairun mahfiz

Posted: 07 Sep 2018 12:58 AM PDT



BantenNet.com, KABUPATAEN TANGERANG - Anggota DPR RI Drs Irgan chairun mahfiz M.si dalam rangka sosialisasi program BPJS di Aula kantor kecamatan sepatan pada jumat (7/9).

Dihadapan Anggota peserta sosialisasi,Irgan menegaskan peran BPJS sebagai penyelenggara layanan kesehatan.

"Tugas BPJS sebagai penjamin kesehatan adalah membayar biaya pelayanan kesehatan masyarakat. Mendapatkan pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga negara," ungkapnya.

Drs. H Irgan Chairul Mahfiz M.Si usai kegiatan menjelaskan, Kami berharap kegiatan sosialisasi termasuk para pekerja bukan penerima upah (BPU) atau informal akan memberikan pemahaman pentingnya BPJS Ketenagakerjaan, jelasnya.

Dengan mengenal dan paham pentingnya jaminan bagi pekerja diharapkan timbul rasa kebutuhan untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Lebih jauh dirinya mengungkapkan, BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya penting bagi pekerja penerima upah, tetapi juga pekerja informal yang bukan penerima upah, yaitu pekerja yang melakukan usaha ekonominya secara mandiri.Jelasnya

" Kegiatan sosialisasi ini merupakan tanggung jawab bersama sebab program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan amanah pemerintah untuk melindungi seluruh pekerja dari risiko kehilangan tulang punggung keluarga,"ungkapnya

Acara sosialisasi ini dihadiri oleh Sekcam Kecamatan Sepatan serta para Anggota Pokja yang tergabung dalam Forum Peduli Kesehatan Ibu dan Anak dari 8 Kecamatan yang tersebar di wilayah pantai utara Kabupaten Tangerang, Meliputi Kecamatan Sepatan, Sepatan Timur, Sukadiri, Pasar Kemis, Mauk, Pakuhaji, Teluknaga,kosambi dan lainnya.

> ydi/ldn

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Pentingnya BPJS Kesehatan Bagi Masyarakat; Kata Anggota DPR RI Drs Irgan chairun mahfiz . Silahkan membaca berita lainnya.