Saturday, October 27, 2018

10:45 PM
Silahkan klik tulisan atau gambar untuk lanjut membaca Personel Polres Bandung Ikuti Tablig Akbar di Cikancung.

Personel Polres Bandung Ikuti Tablig Akbar di Cikancung


Personel Polres Bandung Ikuti Tablig Akbar di Cikancung

Posted: 27 Oct 2018 07:46 AM PDT

Tribrata News Polres Bandung -  Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 15.20 Wib s/d 17.00 Wib personil Polsek Cikancung dan personil gabungan rayon 2 ditambah personil Polres bandung melaksanakan kegiatan tablig akbar yang bertempat di Gedung Serbaguna Bintang Raya Jln. Raya Cicalengka-Majalaya Ds. Mandalasari Kec. Cikancung Kab. Bandung.

Adapun giat Tabligh Akbar tersebut mengusung tema "ALQUR'AN SEBAGAI PEDOMAN HIDUP".dan sebagai penceramah adalah SYEIKH MOHAMED ABDELAZIM HAMZAH selaku Imam Masjid Besar El Thawra, Mesir dengan penerjemah Dr. H. DEDE ROFIQ YUNUS, LC., M.Pd.

Kegiatan Tabligh Akbar tersebut diikuti oleh tamu undangan sebanyak lk. 800 orang dari Pesantren NURUL ILHAM MASJID RAYA BINTANG RAYA dan karyawan / karyawati Pt. BII. Adapun panitia acara tersebut dalah Yayasan Bakti Bintang Raya dan sebagai penanggung jawab acara Sdr. YUDA. Selama giat acara tsb berjalan dalam keadaan aman dan tertib.

Lebih lanjut Kapolsek menjelaskan, Kegiatan Tablig Akbar tersebut "Supaya kita tahu bagaimana memaknainya hingga meraih kemenangan memperjuangkan kemerdekaan dan keberkahan dari Allah SWT.

Indramayu Post
Penulis: Polsek Cikancung 


Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Personel Polres Bandung Ikuti Tablig Akbar di Cikancung . Silahkan membaca berita lainnya.

Lukas Enembe Resmikan Gedung GKI Paulus Dok V Atas Jayapura

Posted: 27 Oct 2018 07:24 AM PDT

Lukas Enembe Resmikan Gedung GKI Paulus Dok V Atas Jayapura
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Bertepatan dengan peringatan HUT GKI di Tanah Papua ke 62, Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH meresmikan pembangunan gedung GKI Paulus Dok V Atas Jayapura, Jumat (26/10).

Dalam sambutannya, Gubernur Lukas Enembe menyebutkan betapa pentingnya peran gereja bagi Pemerintah Provinsi Papua dan rakyat Papua pada umumnya, terlebih dalam menciptakan damai di negeri ini.

"Hikmat Tuhan sungguh luar biasa terhadap jemaat GKI Paulus Dok V Jayapura. Sebab, peresmian gedung ibadah yang bertepatan pengucapan syukur HUT GKI di Tanah Papua yang ke 62. Untuk itu, saya berharap dengan adanya gedung gereja yang kokoh dan megah ini, semakin meningkatkan semangat jemaat untuk beribadah," kata Gubernur Lukas Enembe.

Gubernur Lukas Enembe menyebutkan bahwa dalam progress pembangunannya, jemaat GKI Paulus mengalami pergumulan yang panjang, di mana banyak suka-duka yang dialami meskipun bukan suatu hambatan dan tantangan.

Demikian juga, dalam pekerjaan pembangunannya, serta melalui campur tangan Tuhan, semua yang dirindukan dapat terwujud dengan baik.

"Dalam hal ini melalui pembangunan dan peresmian pembangunan GKI Paulus Dok V Jayapura, membutuhkan pengorbanan, baik dari segi waktu, tenaga, maupun biaya yang besar. Saya sendiri di periode pertama melakukan peletakkan batu pertama pada 2013 silam. Dan saat ini, setelah satu bulan lebih menjabat Gubernur Papua, meresmikan gedung ini. Lima tahun pembangunan merupakan pekerjaan luar biasa," imbuhnya.

Pada kesempatan serupa, Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Pdt. Andrikus Mofu, MTh, menyampaikan sukacita seluruh jemaat karena gedung GKI Paulus Dok V Jayapura diresmikan dan ditabiskan.

Gedung yang ia nilai sangat megah ini kiranya dapat mewarnai keimanan dan ketakwaan jemaat untuk beribadah, memuji, dan memulikan Tuhan.

"Jemaat GKI Paulus boleh bersukacita karena memiliki tempat ibadah yang luar biasa. Ini boleh jadi karena kekuatan yang datang dari Tuhan. Kiranya, melalui gedung yang sangat megah ini, dapat mewarnai keimanan kita semua untuk memuji dan memuliakan Tuhan," ujarnya.

Ketua Panitia Pembangunan GKI Paulus, Jansen Monim dalam laporannya menyampaikan, jika pembangunan GKI Paulus membutuhkan total dana sebesar Rp 17,2 miliar, dimana Rp 5,8 miliar diantaranya merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi Papua. (DiskominfoPapua)

Hery Dosinaen Imbau Semua Pihak Lindungi Hutan dan Alam Papua

Posted: 27 Oct 2018 07:24 AM PDT

Hery Dosinaen Imbau Semua Pihak Lindungi Hutan dan Alam Papua
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen mengimbau semua pihak di bumi cenderawasih untuk dapat melindungi hutan dan alam yang ada, guna menjaga kelangsungan hidup manusia serta flora dan fauna yang ada didalamnya.

Hal itu diserukan Sekda Hery Dosinaen pada Musyawarah Nasional (Munas) XI Ikatan Alumi Sekolah Kehutanan Menengah Atas, di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura, kemarin.

Menurut Sekda, saat ini pembalakkan liar masih cukup marak di bumi cenderawasih. Hal itu, ditandai dengan penangkapan sejumlah kayu ilegal yang hendak dijual ke luar Papua.

Oleh karenanya, para alumni sekolah kehutanan menengah atas yang juga adalah petugas kehutanan di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota se-Indonesia, agar dapat menjadi pelopor untuk melindungi tanah dan hutan Papua.

"Jangan justru ikut menjadi perusak alam kita. Maka itu, menjadi harapan kami supaya rekan alumni sekolah kehutanan menengah atas ini bisa bersama-sama memberikan dampak kepada masyarakat."

"Ya, diantaranya mungkin melalui sosialisasi maupun tupoksi yang diemban di jajaran birokrasinya masing-masing," kata dia.

Sekda menambahkan, pemerintah provinsi beserta masyarakat sangat mengapresiasi pelaksanaan munas alumni kehutanan di Papua.

Dia berharap kegiatan lima tahun sekali ini menghasilkan sebuah konklusi dengan melihat masalah kontemporer yang terjadi di Indonesia termasuk Papua.

Dilain pihak, ikut dan turut menyimpulkan sebuah rekomendasi untuk kedepan dipakai oleh pemerintah di pusat, provinsi dan kabupaten/kota, dalam mengambil kebijakan lebih lanjut, khusus di bidang penanganan kehutanan.

Pembina Ikatakan Alumni Sekolah Kehutanan Menengah Atas Provinsi Papua, Jan Jap Ormuseray mengatakan alumni ini merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan hutan. Para anggota alumni ini pun tersebar di dinas kehutanan hingga ke cabang dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Dilain pihak, para lulusan Sekolah Kehutanan Menengah Atas di Manokwari, Papua Barat setiap tahunnya "melahirkan" putra dan putri potensial untuk membantu pengelolaan hutan. Dia harapkan para alumni dapat membantu pemerintah daerah, untuk bersama-sama dengan pemerintah menyelamatkan hutan dan alam di Papua. (DiskominfoPapua)

Lukas Enembe Ajak Masyarakat Papua Wujudkan Keharmonisan Antar Umar Beragama

Posted: 27 Oct 2018 07:24 AM PDT

Lukas Enembe Ajak Masyarakat Papua Wujudkan Keharmonisan Antar Umar Beragama
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Memperingati perayaan hari ulang tahun (HUT) Gereja Kristen Injili di Tanah Papua (GKI) ke-62, komponen masyarakat diajak menyatukan tekad guna mewujudkan keharmonisan hidup antar umat beragama agar tercipta kesejahteraann lahir dan batin.

Gubernur Papua Lukas Enembe juga mengharapkan agar umat beragama di Papua, pada umumnya mampu menjaga ketenangan dan kedamaian. Selain itu, dapat bahu-membahu dalam upaya mensejahterakan masyarakat, sekaligus mewujudkan sikap senasib sepenangunangan.

"Sebab keharmonisan menjadi modal utama bagi kita umat beragama untuk membina dan mengembangkan kerukunan hidup antar umat beragama. Karena dengan terciptanya keharmonisan dalam kerukunan antar umat beragama, tentunya akan semakin meningkatkan peran serta umat dalam pembangunan bangsa, maupun dalam upaya mengatasi krisis ekonomi, budaya dan moral," hal demikian disampaikan Lukas pada peresmian dan pentahbisan gedung GKI Paulus Dok V, Jayapura, kemarin.

Ia katakan, Papua merupakan tanah damai yang diberkati. Dimana damai menjadi dambaan dan harapan bagi kita semua dan merupakan salah satu syarat menuju pada keharmonisan antar umat beragama. Damai pun menjadi bagian terpenting yang harus difokuskan serta diciptakan dalam pembangunan di Papua.

Karena itu, ketika damai itu ada maka pembangunan dapat dapat dilaksanakan dengan baik. Sehingga tanah Papua dan masyarakatnya dapat maju.

Dengan demikian, diharapkan peran gereja dapat membantu pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota untuk dapat menciptakan damai bagi negeri ini.

"Sebab salah satu prioritas pembangunan kita fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana visi Papua bangkit, mandiri dan sejahtera yang berkeadilan. Hal ini, disebabkan karena kesejahteraan memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan damai di tanah ini."

"Ketika masyarakat tidak sejahtera, maka mereka akan menciptakan ketidakamanan di lingkungan dimana mereka berada. Dan bila hal ini terjadi maka berpengaruh terhadap proses pelaksanaan pembanguna itu sendiri," ucap dia.

Berkenaan dengan peresmian gedung gereja GKI Paulus, ia mengucapkan selamat kepada jemaat, apalagi pembangunannya membutuhkan proses yang panjang dan tenaga maupun biaya besar.

Kendati demikian, hal itu bukanlah hambatan maupun tantangan dalam pekerjaan pembangunan gedung baru, terbukti lewat kegigihan jemaat dan campur tangan Tuhan, semua harapan dan kerinduan jemaat dapat terwujud.

"Sebab dikatakan dalam Firman Tuhan Mazmur 127a "jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya."

"Firman Tuhan inilah yang menjadi dasar iman kuat bagi jemaat untuk memberi dalam bentuk apa pun bagi Tuhan. Sehingga melalui hikmat Tuhan pula, gereja ini dapat diresmikan saat HUT GKI ke-62 di Tanah Papua," terang dia. (DiskominfoPapua)

Lukas Enembe Resmikan Gedung GKI Paulus Dok V Atas Jayapura

Posted: 27 Oct 2018 06:40 AM PDT

Lukas Enembe Resmikan Gedung GKI Paulus Dok V Atas Jayapura
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Bertepatan dengan peringatan HUT GKI di Tanah Papua ke 62, Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH meresmikan pembangunan gedung GKI Paulus Dok V Atas Jayapura, Jumat (26/10).

Dalam sambutannya, Gubernur Lukas Enembe menyebutkan betapa pentingnya peran gereja bagi Pemerintah Provinsi Papua dan rakyat Papua pada umumnya, terlebih dalam menciptakan damai di negeri ini.

"Hikmat Tuhan sungguh luar biasa terhadap jemaat GKI Paulus Dok V Jayapura. Sebab, peresmian gedung ibadah yang bertepatan pengucapan syukur HUT GKI di Tanah Papua yang ke 62. Untuk itu, saya berharap dengan adanya gedung gereja yang kokoh dan megah ini, semakin meningkatkan semangat jemaat untuk beribadah," kata Gubernur Lukas Enembe.

Gubernur Lukas Enembe menyebutkan bahwa dalam progress pembangunannya, jemaat GKI Paulus mengalami pergumulan yang panjang, di mana banyak suka-duka yang dialami meskipun bukan suatu hambatan dan tantangan.

Demikian juga, dalam pekerjaan pembangunannya, serta melalui campur tangan Tuhan, semua yang dirindukan dapat terwujud dengan baik.

"Dalam hal ini melalui pembangunan dan peresmian pembangunan GKI Paulus Dok V Jayapura, membutuhkan pengorbanan, baik dari segi waktu, tenaga, maupun biaya yang besar. Saya sendiri di periode pertama melakukan peletakkan batu pertama pada 2013 silam. Dan saat ini, setelah satu bulan lebih menjabat Gubernur Papua, meresmikan gedung ini. Lima tahun pembangunan merupakan pekerjaan luar biasa," imbuhnya.

Pada kesempatan serupa, Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Pdt. Andrikus Mofu, MTh, menyampaikan sukacita seluruh jemaat karena gedung GKI Paulus Dok V Jayapura diresmikan dan ditabiskan.

Gedung yang ia nilai sangat megah ini kiranya dapat mewarnai keimanan dan ketakwaan jemaat untuk beribadah, memuji, dan memulikan Tuhan.

"Jemaat GKI Paulus boleh bersukacita karena memiliki tempat ibadah yang luar biasa. Ini boleh jadi karena kekuatan yang datang dari Tuhan. Kiranya, melalui gedung yang sangat megah ini, dapat mewarnai keimanan kita semua untuk memuji dan memuliakan Tuhan," ujarnya.

Ketua Panitia Pembangunan GKI Paulus, Jansen Monim dalam laporannya menyampaikan, jika pembangunan GKI Paulus membutuhkan total dana sebesar Rp 17,2 miliar, dimana Rp 5,8 miliar diantaranya merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi Papua. (DiskominfoPapua)

Hery Dosinaen Imbau Semua Pihak Lindungi Hutan dan Alam Papua

Posted: 27 Oct 2018 06:40 AM PDT

Hery Dosinaen Imbau Semua Pihak Lindungi Hutan dan Alam Papua
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen mengimbau semua pihak di bumi cenderawasih untuk dapat melindungi hutan dan alam yang ada, guna menjaga kelangsungan hidup manusia serta flora dan fauna yang ada didalamnya.

Hal itu diserukan Sekda Hery Dosinaen pada Musyawarah Nasional (Munas) XI Ikatan Alumi Sekolah Kehutanan Menengah Atas, di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura, kemarin.

Menurut Sekda, saat ini pembalakkan liar masih cukup marak di bumi cenderawasih. Hal itu, ditandai dengan penangkapan sejumlah kayu ilegal yang hendak dijual ke luar Papua.

Oleh karenanya, para alumni sekolah kehutanan menengah atas yang juga adalah petugas kehutanan di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota se-Indonesia, agar dapat menjadi pelopor untuk melindungi tanah dan hutan Papua.

"Jangan justru ikut menjadi perusak alam kita. Maka itu, menjadi harapan kami supaya rekan alumni sekolah kehutanan menengah atas ini bisa bersama-sama memberikan dampak kepada masyarakat."

"Ya, diantaranya mungkin melalui sosialisasi maupun tupoksi yang diemban di jajaran birokrasinya masing-masing," kata dia.

Sekda menambahkan, pemerintah provinsi beserta masyarakat sangat mengapresiasi pelaksanaan munas alumni kehutanan di Papua.

Dia berharap kegiatan lima tahun sekali ini menghasilkan sebuah konklusi dengan melihat masalah kontemporer yang terjadi di Indonesia termasuk Papua.

Dilain pihak, ikut dan turut menyimpulkan sebuah rekomendasi untuk kedepan dipakai oleh pemerintah di pusat, provinsi dan kabupaten/kota, dalam mengambil kebijakan lebih lanjut, khusus di bidang penanganan kehutanan.

Pembina Ikatakan Alumni Sekolah Kehutanan Menengah Atas Provinsi Papua, Jan Jap Ormuseray mengatakan alumni ini merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan hutan. Para anggota alumni ini pun tersebar di dinas kehutanan hingga ke cabang dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Dilain pihak, para lulusan Sekolah Kehutanan Menengah Atas di Manokwari, Papua Barat setiap tahunnya "melahirkan" putra dan putri potensial untuk membantu pengelolaan hutan. Dia harapkan para alumni dapat membantu pemerintah daerah, untuk bersama-sama dengan pemerintah menyelamatkan hutan dan alam di Papua. (DiskominfoPapua)

Lukas Enembe Ajak Masyarakat Papua Wujudkan Keharmonisan Antar Umar Beragama

Posted: 27 Oct 2018 06:40 AM PDT

Lukas Enembe Ajak Masyarakat Papua Wujudkan Keharmonisan Antar Umar Beragama
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Memperingati perayaan hari ulang tahun (HUT) Gereja Kristen Injili di Tanah Papua (GKI) ke-62, komponen masyarakat diajak menyatukan tekad guna mewujudkan keharmonisan hidup antar umat beragama agar tercipta kesejahteraann lahir dan batin.

Gubernur Papua Lukas Enembe juga mengharapkan agar umat beragama di Papua, pada umumnya mampu menjaga ketenangan dan kedamaian. Selain itu, dapat bahu-membahu dalam upaya mensejahterakan masyarakat, sekaligus mewujudkan sikap senasib sepenangunangan.

"Sebab keharmonisan menjadi modal utama bagi kita umat beragama untuk membina dan mengembangkan kerukunan hidup antar umat beragama. Karena dengan terciptanya keharmonisan dalam kerukunan antar umat beragama, tentunya akan semakin meningkatkan peran serta umat dalam pembangunan bangsa, maupun dalam upaya mengatasi krisis ekonomi, budaya dan moral," hal demikian disampaikan Lukas pada peresmian dan pentahbisan gedung GKI Paulus Dok V, Jayapura, kemarin.

Ia katakan, Papua merupakan tanah damai yang diberkati. Dimana damai menjadi dambaan dan harapan bagi kita semua dan merupakan salah satu syarat menuju pada keharmonisan antar umat beragama. Damai pun menjadi bagian terpenting yang harus difokuskan serta diciptakan dalam pembangunan di Papua.

Karena itu, ketika damai itu ada maka pembangunan dapat dapat dilaksanakan dengan baik. Sehingga tanah Papua dan masyarakatnya dapat maju.

Dengan demikian, diharapkan peran gereja dapat membantu pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota untuk dapat menciptakan damai bagi negeri ini.

"Sebab salah satu prioritas pembangunan kita fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana visi Papua bangkit, mandiri dan sejahtera yang berkeadilan. Hal ini, disebabkan karena kesejahteraan memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan damai di tanah ini."

"Ketika masyarakat tidak sejahtera, maka mereka akan menciptakan ketidakamanan di lingkungan dimana mereka berada. Dan bila hal ini terjadi maka berpengaruh terhadap proses pelaksanaan pembanguna itu sendiri," ucap dia.

Berkenaan dengan peresmian gedung gereja GKI Paulus, ia mengucapkan selamat kepada jemaat, apalagi pembangunannya membutuhkan proses yang panjang dan tenaga maupun biaya besar.

Kendati demikian, hal itu bukanlah hambatan maupun tantangan dalam pekerjaan pembangunan gedung baru, terbukti lewat kegigihan jemaat dan campur tangan Tuhan, semua harapan dan kerinduan jemaat dapat terwujud.

"Sebab dikatakan dalam Firman Tuhan Mazmur 127a "jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya."

"Firman Tuhan inilah yang menjadi dasar iman kuat bagi jemaat untuk memberi dalam bentuk apa pun bagi Tuhan. Sehingga melalui hikmat Tuhan pula, gereja ini dapat diresmikan saat HUT GKI ke-62 di Tanah Papua," terang dia. (DiskominfoPapua)

KPK Duga 70 Persen Modus Korupsi di Papua dari Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)

Posted: 27 Oct 2018 06:40 AM PDT

KPK Duga 70 Persen Modus Korupsi di Papua dari Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut sekitar 70 persen modus tindak pidana KKN di Provinsi Papua, terjadi dari Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Lebih dominannya korupsi PBJ dibanding perijinan maupun suap-menyuap karena penempatan jabatan di bumi cenderawasih, kata Koordinator Supervisi Pencegahan KPK Wilayah Papua Maruli Tua, dikarenakan adanya praktik pengaturan atau penunjukan langsung kepada pihak ketiga.

"Sehingga PBJ pun cuma jadi formalitas karena sudah diatur semua diawal. Maksudnya pada beberapa PBJ ada kontraktor yang ditunjuk, sehingga ditandai proyek ini pemilik si A, lalu proyek seanjutnya si B."

"Kendati memang ada proses lelang, kemudian penelitian dokumen, tapi itu cuma sekedar mengikuti persyaratan namun sudah diatur pemenangnya," terang Maruli.

Menurut dia, hal itu kini menjadi tantangan bagi KPK untuk dieliminasi. Sebab menurutnya, hal demikian pun terjadi di daerah lain, seperti di Lampung Selatan. Oleh karenanya, dia mengingatkan para kepala daerah di provinsi maupun kabupaten dan kota untuk menghindari praktik seperti demikian.

Sebab bila tertangkap tangan, maka proses hukum kepada pelaku tidak akan pilih kasih. "Contohnya bupati Bekasi yang ditangkap KPK karena korupsi padahal sedang hamil empat bulan. Bisa dibayangkan nanti anaknya berpotensi lahir dalam keadaan ibunya sedang dalam kasus hukum."

"Makanya saya ingatkan sekali lagi kepada kepada daerah, juga bupati-bupati supaya menghindari segala bentuk KKN. Sebab jangan sampai moral kita menjadi bobrok karena keinginan mempunyai materi (uang). Sebab jika sudah tertangkap tangan maka sudah tak adan pengampungan lagi," imbaunya.

Sebelumnya, Marulis pernah mengkritisi sejumlah kepala daerah di bumi cenderawasih, yang jarang berada di tempat tugas. Dia menduga para kepala daerah, lebih banyak melakukan perjalanan ke luar daerah ketimbang mengurus pemerintahan di wilayahnya.

Tak hanya itu, sambung Maruli, dalam sejumlah kesempatan saat pihaknya berkunjung ke kabupaten, pihaknya masih menyaksikan beberapa kantor pemerintahan kosong ditinggal ASN entah kemana.

"Ini kami saksikan saat berkeliling ke daerah-daerah. Sehingga memang ini perlu ada perubahan sebab keberadaan pemerintah untuk melayani masyarakat," harap dia. (DiskominfoPapua)

Hery Dosinaen Ungkap Penjajakan Perubahan Porsi Pembagian Dana Otsus

Posted: 27 Oct 2018 06:40 AM PDT

Hery Dosinaen Ungkap Penjajakan Perubahan Porsi Pembagian Dana OtsusJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua memastikan perubahan porsi pembagian dana Otsus ke kabupaten dan kota di periode kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe, belum final dan masih dalam penjajakan bersama para pihak terkait.

Hal demikian disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen di Jayapura, kemarin, menanggapi pernyataan Ketua Asosiasi Pegunungan Tengah Papua Befa Yigibalom, meminta Pemprov tak merubah porsi 80 dana Otsus yang turun ke kabupaten dan kota.

Ia menerangkan salah satu alasan mengkaji perubahan porsi pembagian dana Otsus ke kabupaten dan kota, dikarenakan alasan pengalihan kewenangan tenaga pendidikan, kehutanan dan pertambangan ke provinsi, yang sebelumnya dibiayai kabupaten dan kota.

Pengalihan kewenangan itu sesuai amanat PP 18 2016 tentang Perangkat Daerah,  namun sayangnya penarikan ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke provinsi, tak disertai dengan pembiayan dari pemerintah pusat.

"Makanya, kami sangat prihatin bahwa kebijakan menarik atau pengalihan SMA ke provinsi tidak disertai kebijakan fiskal hingga akhirnya jadi bebean luar biasa. Faktor ini juga yang kami akui menjadi pertimbangan merubah porsi pembagian dana Otsus."

"Memang banyak kabupaten dan kota di Indonesia melakukan aspek  hukum dan lain sebagainya dengan harapan kebijakan ini bisa ditarik kembali. Tapi ini karena kebijakan pemeritnah pusat, makanya kita lakukan. Hanya jika akan merubah pembagian porsi dana Otsus, tentunya ada pengkajian lebih mendalam lewat pertemuan, baik menghadirkan semua stake holder terkait supaya penerapannya tak bermasalah dikemudian hari," tutur dia.

Kendati masih dalam pengkajian, ia mengimbau para bupati untuk tetap tenang sebab kebijakan perubahan porsi dana Otsus oleh kepala daerah, tak mengorbankan kepentingan pembangunan kepada masyarakat, lebih khusus di wilayah perkampungan.

"Sebab intinya kebijakan ini semua dilakukan gubernur untuk masyarakat. Tidak ada kepentingan lain."

"Prinsipnya gubernur tetap berikan perhatian serius terhadap Pemda di kabupaten dan kota juga untuk atur dan urus rumah tangganya. Hanya memang lagi-lagi dengan kondisi obyektif yang ada inilah, maka perlu pengkajian secara akademis. Namun hasilnya kita harap bisa menguntungkan semua pihak," tandasnya.

Sebelumnya, Bupati Lanny Jaya Befa Yigibalom selaku Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Papua meminta agar Gubernur Lukas Enembe agar tak buru-buru melakukan evaluasi pembagian porsi dana Otsus.

Sebab pelaksanaan dana Otsus di kabupaten dan kota dinilai telah menyentuh semua sektor, yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat maupun infrastruktur. Kendati mesti merubah, Befa berharap ada penjelasan yang tepat dari pemprov serta pembahasannya wajib melibatkan pemerintah kabupaten dan kota. (DiskominfoPapua)

Protap Pagi Polsek Soreang Antisipasi Kemacetan Lalu Lintas

Posted: 27 Oct 2018 05:46 AM PDT

Tribrata News Polres Bandung - Sebagai upaya mengantisapasi arus lalu lintas yang cukup padat  dipagi hari  sehingga perlu pengaturan arus lalu lintas disimpang–simpang jalan yang rawan macet dan rawan kecelakaan.

Melaksanakan pengaturan dan pelayanan terhadap  aktifitas masyarakat dipagi hari  dengan menjaga dan mengatur arus lalulintas   di  Sepanjang jalur rawan macet Pasar Soreang dan perempatan Pemda Kab. Bandung.

hal tersebut disampaikan Ipda Agus Wibowo selaku  Pnit Lntas Polsek Soreang Polres Bandung saat melaksanakan pengaturan dan pengamanan, di perempatan Pemda Kab. Bandung (27/10/2018)

"Mencegah terjadi kemacetan di pagi hari dan upaya menciptakan keamanan serta kelancaran aktifitas masyarakat dengan melakukan pengaturan arus lalu lintas di jalan raya sebagai bentuk Pelayanan Prima Kepolisian," ungkap  Panit lantas Polsek Soreang.

"Secara rutin kegiatan pengaturan dan pelayanan masyarakat di jalan raya setiap pagi dalam PH pagi sudah menjadi protap (program tetap) Polsek  Soreang dengan tujuan  pelayanan yang maksimal dengan pengaturan arus kendaraan," tambahnya
Indramayu Post
Penulis: Polsek Soreang 


Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Protap Pagi Polsek Soreang Antisipasi Kemacetan Lalu Lintas . Silahkan membaca berita lainnya.

Bhabinkamtibmas Polsek Nagreg Ajak Ketua RW dan RT, Cegah Paham Radikalisme

Posted: 27 Oct 2018 05:46 AM PDT

Tribrata News Polres Bandung - Bhabinkamtibmas Desa Bojong, Polsek Nagreg, Aiptu Sutadi, melakukan kunjungan silaturahmi kepada Ketua RW dan RT di Kampung Durung Tengah RW 02, Desa Bojong, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, Sabtu (27/10/2018).

Dalam kunjungannya Bhabinkamtibmas mengajak para Ketua RW dan RT untuk dapat menjaga kondusifitas lingkungannya menjelang pelaksanaan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019, serta menghimbau untuk waspada terhadap penyebaran paham-paham radikalisme, dan penyebaran berita-berita Hoax.

"Baik Ketua RW maupun RT, agar selalu berkomunikasi dengan warganya, saling memberikan informasi, kemudian aktifkan wajib lapor kepada ketua RW/RT bagi tamu yang bermalam maupun warga baru dilingkungan warga, tingkatkan Siskamling dan tumbuhkan semangat gotong royong warga untuk kebersamaan," imbau Aiptu Sutadi.

Sementara itu Kapolsek Nagreg, Kompol Sudrajat saat dikonfirmasi mengungkapkan, bahwa saat ini jajaran Kepolisian sedang menggelar Operasi Bina Waspada, dengan sasaran bertujuan untuk mengajak masyarakat mewaspadai terhadap berbagai bentuk paham-paham radikalisme, Intoleransi dan anti Pancasila, yang dapat berpotensi konflik, dalam rangka cipta kondisi menjelang pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019,

"Operasi ini mengedepankan fungsi Binmas melalui kegiatan penyuluhan, sambang, pembinaan dan door to door system oleh Bhabinkamtibmas, untuk memberikan pemahaman, wawasan serta pesan-pesan kamtibmas, guna meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya paham-paham radikalisme," ujar Kapolsek Nagreg.

Indramayu Post
Penulis: Polsek Nagreg 


Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Bhabinkamtibmas Polsek Nagreg Ajak Ketua RW dan RT, Cegah Paham Radikalisme . Silahkan membaca berita lainnya.

Ignasius Jonan Buka Pesparani Nasional I di Ambon

Posted: 27 Oct 2018 05:39 AM PDT

Ignasius Jonan Buka Pesparani Nasional I di Ambon
SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia, Ignasius Jonan mewakili Presiden Republik Indonesia (RI) Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) untuk membuka  acara Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Katolik Nasional ke I tahun 2018 di Kota Ambon, Provinsi Maluku.

Hal tersebut diungkapkan oleh Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB), Petrus Fatlolon, SH., MH. Ia mengatakan Presiden Jokowi berhalangan hadir dikarenakan jadwalnya yang begitu padat sehingga acara perdana yang membanggakan masyarakat Maluku tersebut dibuka oleh Ignasius Jonan dan didampingi oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin serta akan ditutup oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Puan Maharani.

"Pak presiden berhalangan hadir, terakhir saya berkomunikasi dengan Bapak Gubernur Said Assagaf. Beliau menyampaikan yang akan membuka pesparani nasional pertama di kota ambon ini adalah Menteri Ignasius Jonan," ujar dia kepada Lelemuku.com pada Sabtu (27/10).

Fatlolon pun menghimbau seluruh lapisan masyarakat di Kepulauan Maluku untuk bersama-sama mendukung sepenuhnya pelaksanaan pesparani perdana tinggat nasional di Kota Ambon agar berjalan lancar dan sukses.

"Mari kita mendukung sepenuhnya pelaksanaan pesparani pertama tinggat nasional di Ambon ini dan ciptakan kondisi yang aman, damai dan tertib untuk para tamu yang akan datang," imbaunya. (Laura Sobuber)

DPD LASQI akan Gelar Festival Bintang Vokalis Qasidah Gambus di Kota Ambon

Posted: 27 Oct 2018 05:39 AM PDT

DPD LASQI akan Gelar Festival Bintang Vokalis Qasidah Gambus di Kota Ambon
AMBON, LELEMUKU.COM - Salah satu upaya mendukung Kota Ambon sebagai World City of Music (WCOM) atau Kota Musik Dunia serta meningkatkan ketakwaan Iman, Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Seni Qasidah (DPD LASQI) Kota Ambon menggelar Festival Bintang Vokalis Qasidah Gambus tingkat Kota yang dilaksanakan di Gedung Ashari,Senin (22/10).

Festival tersebut dibuka secara resmi oleh Walikota Ambon, Richard Louhenapesy dan dihadiri oleh Ketua Umum DPP Lasqi pusat, H.Tarmizi Tohor; Sekjen DPP Lasqi, Inu Aminuddin; Ketua Harian DPP Lasqi Pusat, Yayat Supriyadi; Komandan Kodim 1504/Ambon, Fendry N. Raminta; Ketua DPD Lasqi Kota Ambon, Iffah Syarif; Wakil Walikota Ambon, Syarif Hadler; Sekretaris Kota Ambon, A.G.Latuheru beserta Kepala OPD Kota Ambon.

Ketua DPD Lasqi Kota Ambon dalam sambutannya mengakui tingginya animo masyarakat dalam menyambut pelaksanaan festival bernuansa Religi ini. Tercatat sejumlah 122 peserta yang mendaftarkan diri untuk mengikuti festival dimaksud.

Ditambahkan, Ambon tidak hanya diwarnai oleh musik bernuansa Pop, Jazz, dan musik lainnya, namun juga musik-musik bernuansa religi yang harus ditumbuh kembangkan sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pembentukkan karakter anak bangsa.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Pusat Lasqi memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon yang telah mendukung sehingga kegiatan lomba tersebut dapat terlaksana.

Diakui, Kota Ambon berhak menjadi Kota Musik Dunia, karena Kota Ambon merupakan lumbungnya para penyanyi dan musisi.

Dirinya berharap, festival dapat berjalan dengan baik dan hasil penilaian dapat dilakukan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Ditempat yang sama, sebelum membuka festival Qasidah Gambus, Walikota Ambon melantik Dewan Hakim/Juri yang terdiri dari 5 (lima) orang, dimana salah satu dewan juri merupakan Sekjen DPP Lasqi Pusat.

Dalam sambutannya, Walikota menyampaikan terima kasih kepada DPD Lasqi Kota Ambon yang telah memberikan sumbangsih guna mendukung Kota Ambon sebagai Kota Musik Dunia.

Walikota menjelaskan, festival yang digelar merupakan pencapaian yang luar biasa, karena selain mampu menyediakan wadah bagi masyarakat Kota Ambon dalam bermusik, khususnya musik religius juga menjaga kualitas pelestarian nilai-nilai religius serta mampu meningkatkan kualitas pemahaman keagamaan lewat festival.

Atas keputusan Rakernas DPP Lasqi Tahun 2018 yang disampaikan Ketua DPP Lasqi Pusat, Walikota Ambon menerima dan mendukung sepenuhnya Kota Ambon sebagai Kota penyelenggaraan Festival Qasidah Gambus tingkat Nasional Tahun 2019.

Festival Qasidah Gambus akan berlangsung sejak tanggal 22-25 Oktober 2018. (DiskominfoAmbon)

Pesparani 2018 Disiarkan Langsung di TVRI

Posted: 27 Oct 2018 05:39 AM PDT

Pesparani 2018 Disiarkan Langsung di TVRI
AMBON, LELEMUKU.COM - Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Katolik Nasional ke I  digelar di Kota Ambon, Provinsi Maluku mulai 27 Oktober hingga 2 November 2018.

Kegiatan nasional ini merupakan yang pertama kalinya digelar oleh gereja Katolik.
Diperkirakan, kegiatan ini akan diikuti sekitar 8.000 peserta dan undangan dari 34 provinsi.

Hari ini, Kamis (27/10) Pesparani akan secara resmi dimulai pada pukul 15.00 WIT atau 13.00 WIB. Acara pembukaan Pesparani Katolik ini akan disiarkan langsung di Televisi Republik Indonesia (TVRI).

Ketua Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Nasional (LPEKN) Prof. Drs. Adrianus Eliasta Meliala, M.Si, M.Sc, Ph.D dalam rilisnya mengatakan tujuan Pesparani digelar yakni sebagai bagian tidak terpisahkan dari masyarakat Indonesia, maka umat Katolik melalui Pesparani ingin mempersembahkan karya terbaiknya dibidang seni dan sosial budaya bagi bangsa Indonesia dengan harapan memperkaya khasanah budaya, religi .

Serta menumbuh kembangkan kerukunan dan persaudaraan diantara umat beragama dan masyarakat, terutama kaum muda agar akar nilai-nilai budaya bangsa tetap terjaga .

"Pesparani merupakan suatu aktivitas seni budaya dan kegiatan kerohanian umat Katolik dalam bentuk pagelaran, lomba musik, dan nyanyian liturgi, dengan tujuan mengembangkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalam terhadap ibadah dan liturgi gerejani serta mendorong pengembangan seni budaya bernafaskan iman Katolik sebagai salah satu wujud kekayaan multikulturalisme bangsa Indonesia," ungkap Adrianus Meliala.

"Persiapan Provinsi Maluku sebagai tuan rumah Pesparani tahun ini sudah 95 persen," ungkap Zeth Sahuburua sebagai Ketua Panitia Pelaksana Pesparani 2018.

Dijelaskan Adrianus, pada Rapat Kerja Nasional LP3KN di Bali, pada 10-14 Maret lalu, panitia pelaksana Pesparani 2018 Ambon telah menyatakan kesiapannya. (Tribunnews)

KPK Duga 70 Persen Modus Korupsi di Papua dari Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)

Posted: 27 Oct 2018 05:19 AM PDT

KPK Duga 70 Persen Modus Korupsi di Papua dari Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut sekitar 70 persen modus tindak pidana KKN di Provinsi Papua, terjadi dari Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Lebih dominannya korupsi PBJ dibanding perijinan maupun suap-menyuap karena penempatan jabatan di bumi cenderawasih, kata Koordinator Supervisi Pencegahan KPK Wilayah Papua Maruli Tua, dikarenakan adanya praktik pengaturan atau penunjukan langsung kepada pihak ketiga.

"Sehingga PBJ pun cuma jadi formalitas karena sudah diatur semua diawal. Maksudnya pada beberapa PBJ ada kontraktor yang ditunjuk, sehingga ditandai proyek ini pemilik si A, lalu proyek seanjutnya si B."

"Kendati memang ada proses lelang, kemudian penelitian dokumen, tapi itu cuma sekedar mengikuti persyaratan namun sudah diatur pemenangnya," terang Maruli.

Menurut dia, hal itu kini menjadi tantangan bagi KPK untuk dieliminasi. Sebab menurutnya, hal demikian pun terjadi di daerah lain, seperti di Lampung Selatan. Oleh karenanya, dia mengingatkan para kepala daerah di provinsi maupun kabupaten dan kota untuk menghindari praktik seperti demikian.

Sebab bila tertangkap tangan, maka proses hukum kepada pelaku tidak akan pilih kasih. "Contohnya bupati Bekasi yang ditangkap KPK karena korupsi padahal sedang hamil empat bulan. Bisa dibayangkan nanti anaknya berpotensi lahir dalam keadaan ibunya sedang dalam kasus hukum."

"Makanya saya ingatkan sekali lagi kepada kepada daerah, juga bupati-bupati supaya menghindari segala bentuk KKN. Sebab jangan sampai moral kita menjadi bobrok karena keinginan mempunyai materi (uang). Sebab jika sudah tertangkap tangan maka sudah tak adan pengampungan lagi," imbaunya.

Sebelumnya, Marulis pernah mengkritisi sejumlah kepala daerah di bumi cenderawasih, yang jarang berada di tempat tugas. Dia menduga para kepala daerah, lebih banyak melakukan perjalanan ke luar daerah ketimbang mengurus pemerintahan di wilayahnya.

Tak hanya itu, sambung Maruli, dalam sejumlah kesempatan saat pihaknya berkunjung ke kabupaten, pihaknya masih menyaksikan beberapa kantor pemerintahan kosong ditinggal ASN entah kemana.

"Ini kami saksikan saat berkeliling ke daerah-daerah. Sehingga memang ini perlu ada perubahan sebab keberadaan pemerintah untuk melayani masyarakat," harap dia. (DiskominfoPapua)

Hery Dosinaen Ungkap Penjajakan Perubahan Porsi Pembagian Dana Otsus

Posted: 27 Oct 2018 05:19 AM PDT

Hery Dosinaen Ungkap Penjajakan Perubahan Porsi Pembagian Dana OtsusJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua memastikan perubahan porsi pembagian dana Otsus ke kabupaten dan kota di periode kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe, belum final dan masih dalam penjajakan bersama para pihak terkait.

Hal demikian disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen di Jayapura, kemarin, menanggapi pernyataan Ketua Asosiasi Pegunungan Tengah Papua Befa Yigibalom, meminta Pemprov tak merubah porsi 80 dana Otsus yang turun ke kabupaten dan kota.

Ia menerangkan salah satu alasan mengkaji perubahan porsi pembagian dana Otsus ke kabupaten dan kota, dikarenakan alasan pengalihan kewenangan tenaga pendidikan, kehutanan dan pertambangan ke provinsi, yang sebelumnya dibiayai kabupaten dan kota.

Pengalihan kewenangan itu sesuai amanat PP 18 2016 tentang Perangkat Daerah,  namun sayangnya penarikan ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke provinsi, tak disertai dengan pembiayan dari pemerintah pusat.

"Makanya, kami sangat prihatin bahwa kebijakan menarik atau pengalihan SMA ke provinsi tidak disertai kebijakan fiskal hingga akhirnya jadi bebean luar biasa. Faktor ini juga yang kami akui menjadi pertimbangan merubah porsi pembagian dana Otsus."

"Memang banyak kabupaten dan kota di Indonesia melakukan aspek  hukum dan lain sebagainya dengan harapan kebijakan ini bisa ditarik kembali. Tapi ini karena kebijakan pemeritnah pusat, makanya kita lakukan. Hanya jika akan merubah pembagian porsi dana Otsus, tentunya ada pengkajian lebih mendalam lewat pertemuan, baik menghadirkan semua stake holder terkait supaya penerapannya tak bermasalah dikemudian hari," tutur dia.

Kendati masih dalam pengkajian, ia mengimbau para bupati untuk tetap tenang sebab kebijakan perubahan porsi dana Otsus oleh kepala daerah, tak mengorbankan kepentingan pembangunan kepada masyarakat, lebih khusus di wilayah perkampungan.

"Sebab intinya kebijakan ini semua dilakukan gubernur untuk masyarakat. Tidak ada kepentingan lain."

"Prinsipnya gubernur tetap berikan perhatian serius terhadap Pemda di kabupaten dan kota juga untuk atur dan urus rumah tangganya. Hanya memang lagi-lagi dengan kondisi obyektif yang ada inilah, maka perlu pengkajian secara akademis. Namun hasilnya kita harap bisa menguntungkan semua pihak," tandasnya.

Sebelumnya, Bupati Lanny Jaya Befa Yigibalom selaku Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Papua meminta agar Gubernur Lukas Enembe agar tak buru-buru melakukan evaluasi pembagian porsi dana Otsus.

Sebab pelaksanaan dana Otsus di kabupaten dan kota dinilai telah menyentuh semua sektor, yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat maupun infrastruktur. Kendati mesti merubah, Befa berharap ada penjelasan yang tepat dari pemprov serta pembahasannya wajib melibatkan pemerintah kabupaten dan kota. (DiskominfoPapua)

Milad ke-25 Yayasan Ukhuwah Dihadiri Gubernur Kalsel

Posted: 27 Oct 2018 04:01 AM PDT

Gubernur Kalsel H. Sahbirin  Noor menghadiri acara milad ke 25 Yayasan Ukhuwah Banjarmasin/beritabanjarmasin.com
BANJARMASIN, BBCOM - Sejumlah personel Polsek Banjarmasin Selatan diterjunkan menjaga pelaksanaan Milad ke-25 Yayasan Ukhuwah Banjarmasin di Jalan Bumi Mas Raya, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Sabtu (26/10/2018).

Seksi Humas Polsek Banjarmasin Selatan Bripka Abdul Aziz kepada wartawan BeritaBanjarmasin.com, mengatakan kegiatan yang dihadiri Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor; Letkol Teguh Wiratama, Dandim 1007/Banjarmasin; M. Yusrin, Camat Banjarmasin Selatan; Mayor Inf Sudjiono, Danramil Banjarmasin Selatan dan Kompol H Najamudin Bustari, Kapolsek Banjarmasin Selatan tersebut berlangsung aman dan kondusif.

"Situasi keamanan di Banjarmasin Selatan aman terkendali saat berlangsungnya kegiatan peringatan Milad ke-25 Yayasan Ukhuwah Banjarmasin," kata Abdul Aziz mewakili Kapolsek Kompol H Najamuddin Bustari.

Dikatakan, terciptanya situasi yang aman dan kondusif tersebut tak terlepas dari perencanaan persiapan pengamanan yang matang dan cermat.

Sebelum acara digelar, pihaknya telah meminta kepada panitia acara untuk sama-sama menjaga ketertiban. Tak hanya berkoordinasi dengan panitia acara serta para petugas keamanan setempat, polisi juga melakukan pendekatan kepada para juru parkir (jukir) di sekitar lokasi. Polisi mengingatkan kepada jukir tersebut untuk benar-benar melaksanakan pekerjaannya guna mencegah kehilangan kendaraan.

"Sudah menjadi kewajiban kita untuk menciptakan kemanan dan ketertiban di tiap acara yang digelar oleh warga.
Alhmdulillah sejak acara dimulai tidak ada kejadian yang menonjol," tegas polisi yang dekat dengan awak media ini. (edoz/sip)
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Milad ke-25 Yayasan Ukhuwah Dihadiri Gubernur Kalsel . Silahkan membaca berita lainnya.

TP PKK Kota Ambon Juarai Lomba Cipta Menu B2SA Nasional 2018

Posted: 27 Oct 2018 02:34 AM PDT

TP PKK Kota Ambon Juarai Lomba Cipta Menu B2SA Nasional 2018
BANJARBARU, LELEMUKU.COM - Tim Penggerak (TP) PKK Kota Ambon, Provinsi Maluku yang mewakili Propinsi Maluku kembali menerima penghargaan dalam ajang lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) tingkat nasional tahun 2018 yang diselenggarakan di Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (17/10).

Turut hadir saat pelaksanaan Lomba tersebut, Wakil Walikota Ambon, Syarif Hadler didampingi Wakil Ketua TP PKK Kota Ambon, Iffah Syarif.

Menu yang disajikan TP PKK Kota Ambon pada Lomba tersebut adalah Sukun Tuna Ayam Kenari; Salad Sayur; Jus Merah Putih dan Susu sebagai menu makan pagi, Ubi Pelangi; Ikan Panggang Kenari; Kare Gumira dan Semangka Merah sebagai menu makan siang serta Selimut Kembang; Ikan Spiral; Urap Pucuk Beringin dan Alpukat sebagai menu makan malam.

Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon, Sylvia Abdullah kepada Media Center mengatakan, TP PKK Kota Ambon meraih penghargaan pada kategori kreasi menu beragam dan berimbang dilihat dari kompisisi yang disajikan.

Ditambahkan, Lomba Cipta Menu B2SA dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia (HPS) ke XXXVIII ini diikuti oleh 34 Propinsi se-Indonesia.

Sementara itu, Acara Puncak Peringatan HPS ke XXXVIII baru akan digelar besok hari (18/10) bertempat di Kompleks Kantor Gubernur Kalimantan Selatan. (DiskominfoAmbon)

Kota Ambon Jadi Tuan Rumah Konferensi Musik Pasifik (KMP) 2019

Posted: 27 Oct 2018 02:34 AM PDT

Kota Ambon Jadi Tuan Rumah Konferensi Musik Pasifik (KMP) 2019
JAKARTA, LELEMUKU.COM – Setelah sukses dalam penyelenggaraan Konferensi Musik Indonesia (KAMI) Maret 2018 Silam, Kota Ambon kini dipercayakan oleh Badan Ekonomi Kreatif (BeKraf) Republik Indonesia untuk menggelar Konferensi Musik tingkat Internasional dengan tajuk Konferensi Musik Pasific (KMP) 2019.

Hal tersebut dibuktikan lewat pertemuan koordinasi awal yang dilakukan antara Bekraf-Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dan Ambon Music Office (AMO) yang dilangsungkan di Novotel Hotel-Tangerang, Kamis (18/10).

Hadir dalam pertemuan tersebut, Walikota Ambon,Richard Louhenapessy; BeKraf yang diwakili Direktur Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual,Robinson Sinaga beserta jajarannya; Perwakilan PAPRI dan Kemenlu; Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon, Rico Hayat beserta jajarannya; dan juga Pengurus AMO.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kepada Media Center mengatakan, kegiatan KMP rencananya akan dilaksanakan pada bulan september 2019 mendatang sekaligus mengiringi kemeriahan HUT Kota Ambon ke-444.

Ditegaskan, Kegiatan yang akan digelar adalah even internasional dan Pemkot Ambon akan memaksimalkan seluruh potensi untuk menyukseskannya dan mengambil peluang bisnis guna memajukan Ambon.

Pada even tersebut,juga direncanakan akan diadakannya Business Summit dan Ambon Night, dimana peserta bisnis summit adalah duta besar Negara-negara peserta KMP 2019. (DiskominfoAmbon)

Pemkot Ambon Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Posted: 27 Oct 2018 02:24 AM PDT

Pemkot Ambon Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
AMBON, LELEMUKU.COM - Sejak diundangkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 pada tanggal 22 Maret 2018 silam dan akan diberlakukan pada tahun 2019 nanti. Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Provinsi Maluku lewat Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menggelar Sosialisasi Perpres No 16. Tahun 2018 yang berlangsung di Ruang Rapat Lt.2 Balaikota Ambon pada Jumat,(26/10).

Sosialisasi dibuka oleh Walikota Ambon, Richard Louhenapessy didampingi Sekretaris Kota Ambon, A.G.Latuheru, para Asisten Sekretaris Kota Ambon serta Pimpinan OPD lingkup Pemkot Ambon dengan menghadirkan Kasubbag Penyusunan Materi Diklat LKPP-RI, Heldi Yudiyatna sebagai Narasumber.

Dengan mengalami beberapa perubahan dalam aturan terkait Pengadaan Barang dan Jasa, Walikota Ambon dalam sambutannya mengakui, kegiatan pengadaan barang dan jasa adalah hal yang sangat urgent dan strategi untuk kepentingan pelayanan pembangunan.

"Pengadaan barang dan jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Artinya, semua kegiatan belanja yang ada di anggaran pendapatan dan belanja daerah, direalisasikan dalam suatu proses pengadaan barang dan jasa," ungkap dia.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ini diharapkan mempercepat dan mempermudah pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, tidak berbelit-belit, sederhana, sehingga memberikan value for money serta mudah dikontrol dan diawasi.

"Sosialisasi tentang Peraturan Presiden ini, sangatlah penting guna mengetahui aturan-aturan baru dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah. Untuk itu, diharapkan semua peserta, khususnya para pimpinan perangkat daerah sebagai penanggungjawab pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah pada perangkat daerah masing-masing dapat mengikuti sosialisasi tersebut dengan seksama," tambah Louhenapessy.

Kepada penyelenggara yaitu bagian pengadaan barang/jasa, Walikota berharap untuk terus mengelola secara administratif proses pengadaan, mengawal prosesnya hingga mendapat barang/jasa yang sesuai, sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kota dalam mencegah tindakan korupsi yang telah ditandatangani dalam rencana aksi daerah, pencegahan dan pemberantasan korupsi bersama KPK beberapa waktu lalu. (DiskominfoAmbon).

Wiranto dan Olly Sepakat Revolusi Mental Perkuat Kerukunan Bangsa

Posted: 27 Oct 2018 02:18 AM PDT

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Wiranto dan Olly Sepakat Revolusi Mental Perkuat Kerukunan Bangsa . Silahkan baca dan menyimak artikelnya.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto membuka Rembuk Nasional Gerakan Indonesia Tertib di Grand Kawanua Convention Center Manado, Sabtu (27/10/2018) pagi.

Dalam rembuk nasional sebagai bagian dari Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental (PKN-Revmen) ini, Wiranto juga menjadi pembicara dengan tema Membangun Kesadaran dan Perilaku Masyarakat Untuk Menjadi Agen Hukum.

Dalam paparannya, Wiranto menerangkan bahwa selama empat tahun era kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, perkembangan revolusi mental di Indonesia berjalan baik.

"Dalam empat tahun Jokowi-JK, revolusi mental itu memang belum tercapai seluruhnya karena dalam proses. Tapi perkembangannya cukup baik," kata Wiranto.

Bahkan, Wiranto mengklaim Indonesia sudah mendapat pengakuan dari dunia internasional sebagai negara nomor satu yang berhasil meraih kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

"Negara ini mendapat pengakuan dari lembaga internasional. Mereka mengisyaratkan tingginya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah, yaitu nomor satu," ucap Wiranto.

Selain itu, Wiranto mengatakan, pemerintah terus memperkuat keamanan negara. Ini guna mendorong iklim berinvestasi yang baik di Indonesia. Tambah Wiranto, Indonesia mendapat pengakuan dari dunia Internasional sebagai negara kesembilan paling aman di dunia.

Wiranto menjelaskan, pencapaian positif itu adalah hasil gerakan revolusi mental yang dicanangkan pemerintah, yaitu memperkuat kerukunan bangsa dengan melawan terorisme dan radikalisme di pelosok nusantara.

"Sudah ada hasilnya gerakan revolusi mental itu, meski belum sempurna. Terus diupayakan dengan sebaik mungkin. Upaya yang sudah kami lakukan adalah melawan terorisme dan radikalisme," beber Wiranto.

Sementara, usai pembukaan Rembuk Nasional Gerakan Indonesia Tertib, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE mengatakan Gerakan Nasional Revolusi Mental berdampak pada kehidupan masyarakat Sulut yang rukun dan damai, meskipun masyarakatnya sangat majemuk, baik dari sisi etnis, religi, budaya, dan adat istiadat.

"Masyarakat Sulawesi Utara selalu menjaga kerukunan antar umat beragama. Sulawesi Utara termasuk daerah paling rukun di Indonesia," kata Olly.

Lanjut Olly, terjaganya semangat toleransi ini karena didukung oleh optimalnya peranan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) dan BKSAUA (Badan Kerjasama Antar Umat Beragama).

"Sulut selalu rukun karena pemerintah daerah selalu melakukan konsolisasi dengan FKUB dan BKSAUA," beber Olly.

Untuk diketahui, pada Rembuk Nasional Gerakan Indonesia Tertib ini juga menghadirkan sejumlah narasumber dari pemerintah pusat, yaitu :

Paparan Online Antri di Keimigrasian oleh Dirjen Imigrasi, Kemenkumham Ronny Sompie, Paparan Pelayanan Rekam Cetak KTP-E oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh dan Paparan Pelayanan SIM Online dan E-Tilang oleh Direktur Keamanan dan Keselamatan Korlantas Mabes Polri Chryshnanda Dwilaksana.

Selanjutnya, Paparan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional oleh Deputi IV Pelayanan Publik Kementerian PAN dan RB Diah Natalisa, Paparan Terbentuknya Pagar Sterilisasi/Zonasi Terminal dan Pembangunan Jembatan Gantung oleh Direktur Prasarana Perhubungan Darat Kemenhub Chandra Irawan dan Paparan Program Sekolah Ramah Anak oleh Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian PPPA Leny Nurhayati Rosalin. (Humas Pemprov Sulut)


Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Wiranto dan Olly Sepakat Revolusi Mental Perkuat Kerukunan Bangsa . Silahkan membaca berita lainnya.

Revmen Indonesia Melayani Sukses Digelar Di Sulut

Posted: 27 Oct 2018 02:18 AM PDT

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Revmen Indonesia Melayani Sukses Digelar Di Sulut. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.

Rangkaian kegiatan Pekan Revolusi Mental (Revmen) yang telah dibuka oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Puan Maharani kemarin (26/10) di Sulawesi Utara mendapat sambutan hangat oleh masyarakat daerah Nyiur Melambai.

Terbukti begitu antusiasnya peserta Revmen 2018 hadir mengikuti rangkaian agenda seperti Rembuk Nasional Gerakan Indonesia Melayani yang dilaksanakan di Swis Bell Hotel Manado, Sabtu (27/10/2018).

Diketahui kegiatan ini diselengarahkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Revormasi Birokrasi RI. Adapun rangkaian kegiatan acara ini dikosentrasikan pada materi yang disajikan oleh setiap pemateri tentang revolusi mental pada gerakan Indonesia melayani.

Kristiana Swasti dalam paparan materinya mengangkat tentang aspek keteladanan yang dapat menjadi penggerak bagi setiap ASN. Disamping itu juga monitoring dan evaluasi sangat dibutuhkan.

"Evaluasi merupakan implementasi dari nilai-nilai satria, yang mencakup empat aspek yakni; aspek kepemimpinan, aspek kelompok budaya pemerintah, aspek perubahan pola pikir serta aspek implementasi nilai-nilai satria dalam pelaksanaan tugas," sahtunya.

Ditempat yang sama, salah satu pembawa materi Ronny Gosal berbicara dari prespektif akademisi tentang pelaksanaan Gerakan Indonesia Melayani. Tuturnya, fokus revolusi mental Sulut adalah membudayakan etos kerja.

"Kesetaraan gender di Sulut sama rata.
Revolusi mental sesungguhnya lahir dari komitmen untuk menghidupkan nilai-nilai yang ada yakni intekritas," katanya.

Nampak kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dari setiap peserta yang hadir dan juga pembahasan kelompok yang berkaitan dengan gerakan Indonesia melayani serta revolusi mental.

Turut serta dalam acara Revmen Gerakan Indonesia Melayani, VP HC Strategic Management Telkom Indonesia Dharma Syahputra yang juga pembawa materi serta Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksana-Kementerian Keuangan Dini Kusmswsti yang juga pembawa materi. (humas provinsi sulut)


Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Revmen Indonesia Melayani Sukses Digelar Di Sulut . Silahkan membaca berita lainnya.

Ignasius Jonan Gantikan Presiden Jokowi Buka Pesparani Nasional ke I

Posted: 27 Oct 2018 02:14 AM PDT

Ignasius Jonan Gantikan Presiden Jokowi Buka Pesparani Nasional ke IAMBON, LELEMUKU.COM - Panitia Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Katolik Nasional ke I tahun 2018 mengadakan Konferensi Pers untuk menjawab pertanyaan hadir tidaknya Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pembukaan Pesparani I 2018, yang bertempat di Lantai 2 Kantor Gubernur Maluku pada Sabtu (27/10).

Dalam konferensi pers ini hadir Sekretaris umum Panitia lokal Titus Rahail, Ketua LP3KN Adrianus Eliasta Meliala, dan Uskup Amboina Mgr Petrus Canisius Mandagi MSC yang menjelaskan bahwa panitia lokal maupun pusat sudah berusaha sebisa mungkin untuk menghadirkan Presiden Joko Widodo. Tetapi semua keputusan tentu dengan pertimbangan lain sehingga Presiden tidak berkesempatan hadir.

"Meski begitu Presiden akan hadir secara digital lewat sambutan video kepada masyarakat Maluku secara khusus dan peserta Pesparani," ungkap Adrianus dihadapan 40 wartawan baik nasional dan lokal,

Dipastikan Presiden Jokowi tidak akan menghadiri pembukaan Pesparani tingkat nasional I di kota Ambon. Dan akan diwakilkan oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan untuk membuka pesta paduan suara umat Katolik terakbar di tanah air ini.

Sebagai Tuan Rumah dari Pesparani Tingkat Nasional I 2018 di Ambon, Mgr Mandagi mengaku sangat bangga, dan senang bahwa pada akhirnya Pesparani Katolik yang sudah lama dinantikan oleh masyarakat Khatolik ini akhirnya bisa terlaksana dan untuk pertama kalinya dilaksanakan di kota Ambon.

Uskip Mandagi juga menjelaskan soal hakikat Pesparani sesungguhnya. Menurutnya ketidakhadiran orang nomor satu di negeri ini kiranya tidak mengurangi rasa sukacita sebagai satu kesatuan dalam acara ini.

"Ini merupakan pesta sukacita dan kegembiraan, jadi meskipun Bapak Presiden tidak datang tapi hadir secara lain, tetapi kegembiraan dan sukacita harus menjadi warna dari Pesparani ini," Uskup  Mandagi.

Mgr Mandagi mengatakan Pesparani adalah kesempatan untuk mempertobatkan diri kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Harusnya event besar ini melambangkan sebuah tahap dimana kita semua mau membangun kerukunan antar umat beragama tanpa sekat.

"Ini adalah momen membangun kerukunan antar umat beragama karena saat ini banyak orang karena politik menjadi 'setan' bagi orang lain. Setan sudah pensiun karena banyak orang Kristen sudah menjadi setan dengan tingkah laku yang tidak mencerminkan Kristus," ungkap Mgr Mandagi.

Sementara itu Titus mengatakan sedikitnya 12.000 peserta sudah menyemut di Kota Ambon. Sebagai panitia mereka berharap agar segala sesuatu dapat berjalan dengan baik agar tersuksesnya kegiatan ini. (HumasMaluku)

Kegiatan Revmen Indonesia Melayani Sukses Digelar Di Sulut

Posted: 27 Oct 2018 02:08 AM PDT

Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Kegiatan Revmen Indonesia Melayani Sukses Digelar Di Sulut. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.

Rangkaian kegiatan Pekan Revolusi Mental (Revmen) yang telah dibuka oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Puan Maharani kemarin (26/10) di Sulawesi Utara mendapat sambutan hangat oleh masyarakat Nyiur Melambai.

Terbukti dengan antusiasnya peserta Revmen yang hadir mengikuti rangkaian agenda seperti Rembuk Nasional Gerakan Indonesia Melayani yang dilaksanakan di Swis Bell Hotel Manado, Sabtu (27/10/2018).

Diketahui kegiatan ini diselengarahkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Revormasi Birograsi RI. Adapun rangkaian kegiatan acara ini dikosentrasikan pada materi yang disajikan oleh setiap pemateri tentang revolusi mental pada gerakan Indonesia melayani.

Kristiana Swasti dalam paparan materinya mengangkat tentang aspek keteladanan yang dapat menjadi penggerak bagi setiap ASN. Disamping itu juga monitoring dan evaluasi sangat dibutuhkan.

"evaluasi merupakan implementasi dari nilai-nilai satrya, yang mencakup empat aspek yakni; aspek kepemimpinan, aspek kelompok budaya pemerintah, aspek perubahan pola pikir serta aspek implementasi nilai-nilai satrya dalam pelaksanaan tugas," sahtunya.

Ditempat yang sama, salah satu pembawa materi Ronny Gosal berbicara dari prespektif akademisi tentang pelaksanaan Gerakan Indonesia Melayani. Tuturnya, fokus revolusi mental Sulut adalah membudayakan etos kerja.

"kesetaraan gender di Sulut samarata.
Revolusi mental sesungguhnya lahir dari komitmen untuk menghidupkan nilai-nilai yang ada yakni intekritas," katanya.

Nampak kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dari setiap peserta yang hadir dan juga pembahasan kelompok yang berkaitan dengan gerakan Indonesia melayani serta revolusi mental.

Turut serta dalam acara Revmen Gerakan Indonesia Melayani, VP HC Strategic Management Telkom Indonesia Dharma Syahputra yang juga pembawa materi serta Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksana-Kementerian Keuangan Dini Kusmswsti yang juga pembawa materi. (humas provinsi sulut)


Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Kegiatan Revmen Indonesia Melayani Sukses Digelar Di Sulut . Silahkan membaca berita lainnya.

Petrus Fatlolon Yakin Kontingen Tanimbar Juara di Pesparani 2018

Posted: 27 Oct 2018 01:54 AM PDT

Petrus Fatlolon Yakin Kontingen dari Tanimbar Juara di Pesparani 2018SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku Petrus Fatlolon, SH., MH yakin kontingen Kepulauan Tanimbar akan menjadi juara di Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Katolik Nasional ke I tahun 2018 di Kota Ambon, Provinsi Maluku.
"Saya optimis kita akan mendapat juara," ujar dia kepada Lelemuku.com pada Sabtu (27/10).

Bupati Fatlolon mengatakan tim paduan suara dari Bumi Duan Lolat berjumlah 106 peserta dan tergabung dalam kontingen Provinsi Maluku. Tim dari Tanimbar sendiri akan mengikuti 3 kategori mata lomba, diantaranya Kategori Wanita Dewasa, Kategori Gregorian dan Kategori Mazmur.

"Ada tiga kategori lomba yang kita ikut, mari kita doakan supaya mereka bisa menampilkan yang terbaik," katanya.

Fatlolon menuturkan jika pada Sabtu pagi (27/10) ia bersama Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) MTB  Joice Pentury Fatlolon, SP dan didampingi oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daaerah (SKPD) terkait mengunjungi peserta dari Kepulauan Tanimbar guna melihat secara langsung persiapan mereka dalam mengikuti kegiatan akbar yang akan berlangsung pada 27 Oktober hingga 2 November 2018 tersebut.

"Saya melakukan kunjungan dan sekaligus mengecek bagaimana kesiapan dan ternyata kesiapan mereka sudah matang serta mereka sudah siap bertanding berparpatisipasi untuk menyukseskan Perparani pertama tingkat nansional di Ambon," tutur dia
.
Bupati Fatlolon mengungkapkan selain memberikan dukungan moril dengan kehadirannya dalam pembukaan iven nasional itu, pihaknya juga memberikan bantuan anggaran untuk mendukung pelaksanaan acara yang membanggakan masyarakat Kepulauan Maluku itu sebesar 1 Milyar Rupiah.

Ia pun meminta dukungan dari segenap masyarakat Tanimbar yang berada di seluruh Indonesia untuk memberi dukungan baik secara moril lewat doa agar pelaksana kegiatan yang akan dibuka oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia, Ignasius Jonan itu dapat berjalan lancar dan sukses.

"Mari seluruh masyarakat MTB baik yang ada di Tanimbar, Kota Ambon serta dimana saja berada supaya memberikan dukungan moril dan doa kepada peserta dari Tanimbar dan juga Provinsi Maluku," pintanya. (Laura Sobuber)