Sebanyak 175 anak yatim dan yatim piatu mendapat bantuan Peralatan Sekolah dari Bupati Lampung Tengah |
- Sebanyak 175 anak yatim dan yatim piatu mendapat bantuan Peralatan Sekolah dari Bupati Lampung Tengah
- 2000 Santri Diharapkan Menjadi Pionir Perdamaian di Kalsel
- Pertahanan Non Militer di Tanah Papua Memiliki Peran Penting
- Daya Serap SKPD Rendah, Lukas Enembe Enggan Disalahkan
- Lukas Enembe Bakal Rampingkan SKPD hingga 30, Puluhan Pejabat Bakal Non Job
- Papua Masih Tunggu Undangan Menpan RB Terkait CPNS 2018
- Pemprov Maluku Dukung BNN Wujudkan Desa Bersih Narkoba
- Zeth Sahuburua dan Para Pemegam Saham Gelar RUPS-LB PT. Bank Maluku-Malut
- Hamin bin Thahir Pimpin Rapat Percepatan Pembangunan Bendungan Way Apu
- Berhasil Dalam Menyusun Laporan Keuangan 2017, PEMKOT Ambon Terima Penghargaan WTP
- Keharmonisan Satgas TMMD Ke-103 Saat Makan Bersama
- Keharmonisan Satgas TMMD Ke-103 Saat Makan Bersama
- Jelang PKN-Revmen, Persiapan Terus Dimatangkan
- Pertahanan Non Militer di Tanah Papua Memiliki Peran Penting
- Daya Serap SKPD Rendah, Lukas Enembe Enggan Disalahkan
- Lukas Enembe Bakal Rampingkan SKPD hingga 30, Puluhan Pejabat Bakal Non Job
- Papua Masih Tunggu Undangan Menpan RB Terkait CPNS 2018
- Gubernur Madang Kagum dengan Pembangunan di Tanah Papua
- Aksi Nyata Revolusi Toilet Jadi Agenda PKN-Revmen 2018
- Gubernur Madang Kagum dengan Pembangunan di Tanah Papua
- Spesies Anggrek Baru Dinamai Rubidium Iriana dan Rubidium Yulce Enembe
- Spesies Anggrek Baru Dinamai Rubidium Iriana dan Rubidium Yulce Enembe
- Honorer K2 Dibawah Umur 35 Tahun Bisa Daftar CPNS Formasi Umum
- Honorer K2 Dibawah Umur 35 Tahun Bisa Daftar CPNS Formasi Umum
- ITB Sediakan Banyak Ahli Bantu Pembangunan di Papua
| Posted: 23 Oct 2018 07:37 AM PDT Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Sebanyak 175 anak yatim dan yatim piatu mendapat bantuan Peralatan Sekolah dari Bupati Lampung Tengah. Silahkan baca dan menyimak artikelnya. Seputih banyak - Rapemda 92,8 Fm. Sebanyak 175 anak yatim dan yatim piatu mendapat bantuan Peralatan Sekolah dari Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto,Jum'at 19 Oktober 2018 Dari 175 anak yatim dan yatim poatu yang.mendapat bantuan tersebut berasal dari 5 kecamatan di wilayah timur yaitu Kecamatan Seputih banyak,way seputih,seputih.mataram,bandar mataram rumbia masing masing Kecamatan yang mendapat bantuan sebanyak 35 anak. Acara yang berlangsung di balai kampung sari bakti SB 2 tersebut juga dihadiri staf ahli bupati dan beberapa kepala dinas terkait Dalam sambutannya Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto berpesan kepada anak anak yang mendapat bantuan peralatan sekolah ini, agar di pergunakan dengan sebaik baiknya dan lebih giat dalam belajar. Dijelaskan loekman bantuan ini merupakan bentuk keperdulian pemerintah Kabupaten Lampung Tengah peduli dan berbagi Diakhir sambutannya bupati gotong Royong ini kembali mengingatkan kepada warga.masyarakat yang hadir untuk terus membudayakan hidup bergotong royong dalam bentuk apapun Karna Menurut loekman hasil dari gotong royong ini sangat luar biasa sekali yaitu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin dan yang tidak mungkin akan menjadi kenyataan ( Diskominfolamteng) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Sebanyak 175 anak yatim dan yatim piatu mendapat bantuan Peralatan Sekolah dari Bupati Lampung Tengah . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
| 2000 Santri Diharapkan Menjadi Pionir Perdamaian di Kalsel Posted: 23 Oct 2018 05:44 AM PDT
BANJARMASIN, BBCOM - 2000 Santri dari berbagai Pondok Pesantren dan Madrasah se-Kota Banjarmasin ikuti upacara dan kirab memperingati Hari Santri Nasional di halaman Mesjid Raya Sahbilal Muhtadin, Selasa (23/10/2018). Kakanwil Kemenag Kalsel, Noor Fahmi yang ditemui usai melepas kirab menuturkan peringatan Hari Santri Nasional 2018 merupakan peringatan yang ketiga dilakukan oleh Kemenag. Selain itu, merupakan peringatan yang lebih meriah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Apalagi ini merupakan hasil kerja sama dengan Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) Kalsel. "Tahun ini kita bekerja sama dengan PWNU," paparnya kepada BeritaBanjarmasin.com. Mengangkat isu perdamaian atas persoalan-persoalan yang kian marak terjadi di lapangan. Seperti hoax, ujaran kebencian dan terorisme. Noor Fahmi mengharapkan melalui kegiatan ini dapat mempertegas peran santri yaitu menjadi pionir perdamaian. "Dengan karakter moderat, toleransi, dan cinta tanah air diharapkan dapat menjadi pionir perdamaian," tegasnya. Hal senada juga diungkapkan oleh Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor yang mengimbau kepada santri agar terus belajar supaya nanti dapat berperan aktif dalam berbagai kegiatan yang ada di tempat tinggal, dalam pembangunan daerah, dan menjadi pionir menjaga kesatuan bangsa. Selain itu, lelaki yang akrab disapa Paman Birin ini berharap kegiatan ini harus selalu dipertahankan dan ditingkatkan. "Saya pikir kegiatan positif seperti ini harus terus dipertahankan, kalau perlu ditingkatkan setiap tahunnya," tegas Paman Birin. (puji/sip) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang 2000 Santri Diharapkan Menjadi Pionir Perdamaian di Kalsel . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
| Pertahanan Non Militer di Tanah Papua Memiliki Peran Penting Posted: 23 Oct 2018 04:47 AM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Strategi pertahanan dan kedaulatan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga harus menjadi agenda pembangunan daerah yang tertuang dalam konsumen rencana pembangunan daerah, ketahanan nasional tentu sangat mempengaruhi keamanan daerah dan juga sebaliknya. Hal itu diungkapkan Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Politik, Simeon Itlay pada Seminar Sinergitas Penanganan Ancaman Non Militer di Aula Kantor Bappeda, Rabu (17/10). "Kedudukan pemerintah daerah dalam pertahanan non militer memiliki peran yang sangat penting, karena pemerintah daerah adalah institusi terdepan yang berhadapan langsung dengan permasalahan yang dapat berpotensi menjadi ancaman non militer," katanya. Disisi lain, katanya, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumber daya nasional di daerah yang dapat didayagunakan untuk mendukung kepentingan pertahanan negara. Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah daerah harus bisa mensinergikan penanganan ancaman non militer di daerahnya supaya dapat diantisipasi dan dikelola sedini mungkin, sehingga ancaman itu, tidak berkembang menjadi lebih luas. Dalam penyelenggaraan pertahanan negara, khususnya upaya menghadapi ancaman non militer diperlukan komitmen dan partisipasi serta tanggungjawab semua komponen bangsa dalam menghadapi ancaman non militer sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. "Di era kekininan ancaman non militer merupakan bentuk lain dari perang modern yaitu sejenis perang yang berbiaya murah, namun memiliki dampak/efek, karena merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara," ujarnya. Bahkan, imbuhnya, jenis perang ini dapat menjadi lebih berbahaya dari perang konvensional, karena menggunakan kekuatan non militer yang tidak terlihat tetapi dampaknya sangat terasa. Untuk menghadapi ancaman non militer ini diperlukan sebuah kekuatan yang bersifat non fisik. (DiskominfoPapua) | ||
| Daya Serap SKPD Rendah, Lukas Enembe Enggan Disalahkan Posted: 23 Oct 2018 04:47 AM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe enggan disalahkan dengan tingkat daya serap yang rendah, jelang tutup tahun anggaran 2018 ini. Lukas mengatakan, dirinya sudah mundur dari jabatan gubernur dan fokus mengikuti Pilkada sejak awal 2018. Pemerintahan pun dilanjutkan oleh Penjabat Gubernur Soedarmo yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri (mendagri) Tjahjo Kumolo. "Soal daya serap, kan kita kemarin ikut Pilkada. Jadi yang laksanakan pemerintahan adalah kepala pemerintahan sebelumnya (Pj. Gubernur Soerarmo)," terang Lukas, ketika ditanya wartawan terkait masih rendahnya daya serap Pemprov Papua tahun ini. Gubernur akui, hampir semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah provinsi, memiliki daya serap yang rendah. Bahkan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Papua, ada banyak proyek fisik yang dibatalkan pelelangannya. "Sebab kita dalam program 20119 - 2020, selain reformasi birokrasi kita fokuskan kegiatan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur maupun persiapan PON. Tidak ada kegiatan lain dan bisa kita pastikan penyerapannya baik mulai tahun depan. Tapi untuk tahun ini jika penyerapan rendah itu merupakan kegiatan yang dijalankan pejabat (gubernur) sebelumnya," terang dia. Sebelumnya, Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua Doren Wakerkwa kembali mengingatkan SKPD agar segera meningkatkan daya serap. "Peningkatan daya serap harus menjadi perhatian serius dari semua SKPD. Sebab Serapan APBD 2018 sampai saat ini kurang maksimal. Untuk itu, kepala dinas dan kepala badan tolong hal ini menjadi perhatian," tegas dia. Doren meminta setiap SKPD agar dapat mendorong pihak ketiga untuk segera melakukan penagihan setelah proyek yang dikerjakan rampung. "Sebab para kontraktor di Papua ini lebih banyak menagih setelah proyeknya selesai. Nah hal ini pula yang membuat penyerapan kita masih belum maksimal saat ini," kata dia. Kendati begitu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Muhammad Musa'ad meyampaikan hal yang berbeda. Sampai dengan September lalu, penyerapan sudah menyentuh angka 68 persen. Dirinya pun meyakini penyerapan bakal mencapai angka maksimal 90 persen sesuai target penyerapan tahun ini. (DiskominfoPapua) | ||
| Lukas Enembe Bakal Rampingkan SKPD hingga 30, Puluhan Pejabat Bakal Non Job Posted: 23 Oct 2018 04:47 AM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH mengingatkan kepada pimpinan SKPD yang selama 5 tahun sudah bekerja harus siap terima pindah jabatan dan siap tidak dapat jabatan (non job) pasca perampingan SKPD nanti. "Saya sampaikan bahwa kepala SKPD yang ada ini sudah 5 tahun bekerja dengan saya harus siap terima pindah jabatan dan siap terima jika tidak bisa dipakai lagi, pasca perampingan SKPD," kata Gubernur Enembe di Jayapura, Rabu (17/10). Menurutnya, perampingan SKPD akan dilakukan dalam waktu dekat ini, dari 53 SKPD menjadi 30-an SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Perampingan ini, sudah dibahas bersama kepala SKPD terkait, sesuai visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yakni Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan. "Jadi, kita bentuk tim untuk perampingan SKPD, mungkin dari 50 lebih SKPD dirampingkan menjadi 30-an SKPD," tegasnya. Dikatakan, banyak OPD yang akan dirampingkan, namun hanya SKPD urusan wajib dan umum dipertahankan. "SKPD yang akan dirampingkan banyak, seperti Dinas Koperasi digabungkan, ada juga SKPD yang dileburkan, hanya dinas yang urusan wajib dan umum saja kita pertahankan," kata Gubernur. Gubernur Lukas Enembe menambahkan perampingan SKPD di lingkungan Pemerintan Provinsi Papua untuk mengefektifkan kinerja SKPD menjadi lebih baik. "Iya, dalam waktu dekat ini kita akan lakukan perampingan SKPD untuk efektifkan kinerja lebih baik," katanya. Menurut Enembe, perampingan SKPD dilakukan, karena selama ini ada tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang sama, tapi beda SKPD itu akan digabungkan jadi satu saja agar lebih efektif dalam bekerja. "Banyak SKPD akan kita gabungkan karena selama ini tupoksi sama bahkan ada SKPD ditiadakan atau dihapus," pungkasnya. (DiskominfoPapua) | ||
| Papua Masih Tunggu Undangan Menpan RB Terkait CPNS 2018 Posted: 23 Oct 2018 04:47 AM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota masih menunggu undangan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) terkait, perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018. Hal demikian disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Hery Dosinaen, di Jayapura, dalam satu kesempatan, kemarin. "Rencana pertemuan dengan Menpan RB kami masih tunggu. Nanti Menpan akan undang Sekda Provinsi dan Kabupaten/Kota. Juga nanti ada Kepala BKD se-Papua yang membahas terkait permintaan CPNS secara offline di Papua," terang dia. Sekda memastikan, kendati belum menerima undangan, dipastikan pelaksanaan perekrutan CPNS 2018 untuk provinsi, kabupaten dan kota di Papua bakal tetap digelar pada tahun ini. "Yang jelas penerimaan untuk Papua ada jadwal tersendiri yang tak mengikuti agenda perekrutan secara nasional. Yang pasti kita harap upayakan digelar tahun ini," tuntasnya. Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Papua Nicolaus Wenda memastikan penerimaan CPNS 2018 di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, bakal dilaksanakan pada tahun ini setelah mekanisme perekrutan disepakati bersama Kemenpan RB. Kendati demikian, Nicolaus belum dapat memastikan jadwal pasti perekrutan CPNS 2018. Hanya saja, pelaksanaanya tetap diupayakan pada tahun ini. "Kita tunggu saja, sebab pasti setelah bertemu Menpan RB, jadwal penerimaan CPNS akan ditetapkan. Intinya penerimaan CPNS di Papua digelar secara khusus dan tidak mengikuti agenda nasional," terang dia. Sementara ditanya mengenai jumlah kouta penerimaan untuk Provinsi Papua, Nicolaus mengatakan untuk penerimaan CPNS 2018 dari jalur umum berjumlah 333. Sementara itu, Pemprov juga masih akan membuka penerimaan CPNS jalur khusus untuk guru, dengan jumlah sekitar 300-an. "Sehingga total ada 600-an pegawai yang bakal direkrut untuk provinsi tahun 2018. Sementara untuk kabupaten digelar secara terpisah dan koutanya sesuai usulan kebutuhan daerah," terang dia. (DiskominfoPapua) | ||
| Pemprov Maluku Dukung BNN Wujudkan Desa Bersih Narkoba Posted: 23 Oct 2018 04:45 AM PDT  AMBON, LELEMUKU.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku mendukung sepenuhnya program Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mewujudkan desa di Maluku bebas dari narkoba. "Kita siap bekerjasama dengan BNN dalam rangka memberantas narkoba untuk mewujudkan desa bersih narkoba di negeri raja-raja ini,"ujar Gubernur Said Assagaff dalam sambutannya, dibacakan Seketaris Daerah Maluku Hamin Bin Thahir, dalam Dialog Publik bersama Kepala BNN RI, Komjen Pol. Heru.Winarko yang berlangsung dilantai tujuh, kantor Gubernur Maluku, Rabu (10/10). Dikatakan, pencanangan Desa Bersih Narkoba di Maluku, dimaksudkan agar desa-desa itu mampu memiliki daya tangkap yang kuat terhadap godaan narkoba. Sehingga ketika desa-desa itu sudah menyatakan komitmennya untuk melawan narkoba maka bandar dan pengedar pun akan sulit untuk mengedarkan barang-barang tersebut. "Saya selaku Gubernur Maluku menyambut baik dan memberikan apresiasi, karena ini merupakan salah satu komitmen Pemprov Maluku dalam upaya melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di daerah. Dan ini adalah bentuk nyata dan kesungguhan seluruh anak bangsa untuk aktif dalam memberikan penjelasan penyalahgunaan narkoba,"ucapnya. Dijelaskan, dalam kurun waktu dua tahun, kasus kejahatan yang terjadi bervariasi, tahun 2016 terdapat 24 kasus dengan 34 tersangka tahun, tahun 2017 6 kasus dengan 8 tersangka, dan tahun 2018, 9 kasus dengan 17 tersangka. Dengan total yang direhabilitasi sebanyak 1490 orang, baik melalui Lembaga dan instansi milik pemerintah serta Lembaga rehabilitasi milik masyarakat. "Tadi ada permintaan dari kepala BNN RI bahwa Maluku harus memiliki tempat rehabilitasi, insya Allah kita menyiapkan lahan untuk untuk mendirikanm fasilitas dimaksud,"pungkasnya. Sedangkan untuk penyalahgunaan narkoba, bebernya berdasarkan survei yang dilakukan oleh Universitas Indonesia, provinsi Maluku menempati posisi ke-24 dari 36 provinsi dengan jumlah penyalahgunaan 1.59 persen, sedangkan untuk pelajar, pemuda dan mahasiswa 2,0 persen baik itu yang pernah menggunakan narkoba dan setahun menggunakan narkoba. "Angka ini cukup tinggi, dan perlu menjadi perhatian khusus dari pempus maupun pemda, untuk mengatasi hal ini,"tuturnya. Sementara itu, untuk pemberantasan narkoba di jajaran pemerintahan, kata Assagaff sudah ada peraturan yang mengatur hal tersebut, sesuai surat edaran Menpan-RB nomor 20 tahun 2017, tentang pelaksanaan pencegahan dan pemnberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelar narkotikan dilingkungan instansi pemerintah. Jelasnya, dalam surat edaran tersebut, ada beberapa point, yakni melaksanakan sosialisasi bahaya narkoba dan penyebarluasan informasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan gelap narkotika kepada seluruh ASN. Melaksanakan tes urine kepada seluruh ASN termasuk calon ASN dilingkungan instansi masing-masing melalui koordinasi ditingkat provinsi sampai kabupaten/kota. Dan membentuk Satuan Tugas anti narkoba pada masing-masing instansi. "Untuk itu, saya mengajak kepada masing-massing instansi pemerintah untuk bersama memerangi dan meningkatkan kesadaran bahaya narkoba. Sebagai upaya mewujudkan desa di Maluku bebas dari narkoba," pintanya.(HumasMaluku) | ||
| Zeth Sahuburua dan Para Pemegam Saham Gelar RUPS-LB PT. Bank Maluku-Malut Posted: 23 Oct 2018 04:45 AM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Tiga agenda utama menjadi pembahasan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bank Maluku-Maluku Utara (Malut). Rapat yang dipimpin Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua selaku Pemegang Saham Pengendali pada Bank Pembangunan Daerah tersebut berlangsung selama dua jam dan dipusatkan di Hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat. Tampak hadir dalam RUPS-LB para bupati/walikota selaku pemegang saham, diantaranyanya Walikota Ambon Richard Louhenapessy, Bupati Maluku Tengah (Malteng) Abua Tuasikal, Walikota Tual Abdul Hamid Rahayaaan, Bupati Maluku Tenggara (Malra) Anderias Rentanubun, Bupati Seram Bagian Barat (SBB) Yasin Payapo, Bupati Seram Bagian Timur (SBT) Abdul Mukti Keliobas, Bupati Buru Ramly Umasugi, Bupati Halmahera Tengah (Halteng) Edi Langkara, Bupati Halmahera Barat (Halbar) Danny Missy, Bupati Halmahera Timur (Haltim) Rudi Erawan, Bupati Halmahera Utara (Halut) Frans Maneri, Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Hendrata Thes, Bupati Pulau Morotai Benny Laos, Bupati Taliabu Aliong Mus, Walikota Ternate Burhan Abdurahman dan Walikota Tidore Kepulauan (Tikep) Ali Ibrahim. Ikut hadir pada RUPS-LB ini, dua Komisaris yakni, Yusuf Latuconsina dan Izack Saimima. Usai RUPS-LB, Komisaris Utama, Nadjib Bachmid yang ditemui mengatakan, sesuai agenda ada lima (5) hal yang akan dibahas dan telah disampaikan ke seluruh pemegang saham. "Dari lima agenda, yang disetujui dalam RUPS hanya tiga yaitu, pertama, Perubahan Anggaran Dasar (AD). Kedua Penyempurnaan sistem dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris dan ketiga, Penetapan Gaji Direktur Utama (Dirut)," ungkap Bachmid. Dalam RUPS juga sebut Bachmid, bupati walikota selaku pemegang saham meminta untuk membuka lagi calon Dirut. "Mereka minta agar kita membuka lagi calon supaya tidak hanya satu orang saja, kalau bisa mendapatkan lebih dari satu calon," paparnya. Sampai saat ini, tambah Bachmid, baru satu nama yang terdaftar dalam penjaringan untuk calon Dirut yakni, Mantan Direktur Operasional Bank SulutGo, Judy Koagouw. "Baru satu nama calon yang diajukan, sehingga terpaksa harus ditunda lagi," imbuhnya. Menurutnya, pihaknya berkeinginan secepatnya proses penetapan Dirut, sehingga secara terstruktur semua jabatan terisi. "Kalau dari kita (Komisaris) dan Direksi berkeinginan untuk cepat terisi, karena ada dari sisi penilaian tingkat kesehatan bank atau yang disebut RGEC, sehingga kita bisa memperoleh nilai baik, karena itu juga salah satu faktor penilaian," harapnya. Namun demikian, Bachmid katakan, untuk proses sampai pada penetapan seorang Direktur atau Dirut, akan melalui proses dan waktu yang cukup lama. "Pencalonannya harus melalui persetujuan RUPS, setelah itu dilanjutkan dengan fit and proper test, dan ditetapkan kembali melalui RUPS, sehingga memang membutuhkan waktu. Kita berharap semester pertama di tahun 2019 sudah ada Dirut yang devenitif," ucapnya. Berkaitan dengan minimnya yang mencalonkan diri sebagai Dirut, kata Bachmid, hal ini disebabkan, karena di dalam AD mengatur persyaratan terkait dengan hal dimaksud. Salah satu diantaranya, jika yang mencalonkan itu berasal dari luar daerah, maka harus setingkat direktur. "Nah itu yang sulit. Ada juga yang mantan direktur, akan tetapi usianya sudah tidak sesuai, karena usia juga dibatasi dalam AD, yakni 50-60 tahun," pungkas Bachmid.(HumasMaluku) | ||
| Hamin bin Thahir Pimpin Rapat Percepatan Pembangunan Bendungan Way Apu Posted: 23 Oct 2018 04:45 AM PDT  AMBON, LELEMUKU.COM - Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Hamin bin Thahir, Kamis (11/10) memimpin rapat dalam rangka membahas percepatan penyelesaian pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Way Apu di Kabupaten Buru. Hadir dalam rapat tersebut, Kepala Balai Wilayah Sungai Provinsi Maluku, Hariyono Utomo, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Sadli Ie, Ka. Ops. Polda Maluku, Gatot Mangkurat Putra, dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta instansi vertikal lainnya. Sebagaimana diketahui proyek pembangunan Bendungan Way Apu merupakan proyek strategis nasional yang mendukung target-target pemerintah pusat melalui program strategis nasional. "Mengingat pentingnya bendungan Way Apu ini, maka harus segera dilaksanakan. Hal ini, karena sesuai dengan target-target pemerintah pusat terhadap berbagai program strategis di seluruh Indonesia, termasuk di Maluku," ungkap Thahir. Untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk proyek strategis nasional, sebut Thahir telah diatur dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2018. "Oleh karena itu, sebagai implementasi dari Perpres tersebut dan berdasarkan dokumen perencanaan yang disampaikan oleh Balai Wilayah Sungai, maka Pemerintah Provinsi Maluku melalui SK Gubernur telah dibentuk Tim Terpadu, Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Bendungan Way Apu, yang pada hari ini kami akan membicarakan langkah-langkah selanjutnya," papar Thahir. Terkait pengadaan tanah, kata Thahir, akan melibatkan instansi vertikal baik dari Kejaksaan, Kepolisian, sehingga ke depan tidak bermasalah paska proses pengadaan lahan itu. "Kita akan menggunakan pihak independen untuk menghitung besaran nilai santunan kepada masyarakat itu sendiri, nanti dalam pelaksanaanya oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Yang jelas besaran nilai santunan akan mengikuti mekanisme dan tata cara sesuai aturan yang berlaku," paparnya. Selain bendungan Way Apu, sebut Thahir, proyek strategis lainnya adalah Pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP). Sementara itu, Kepala Balai Wilayah Sungai Provinsi Maluku, Hariyono Utomo yang ditemui usai rapat mengaku, rapat tim terpadu untuk percepatan pembangunan bendungan Way Apu. "Ini rapat korodinasi pertama. Jadi semua anggota tim akan ditentukan tugas masing-masing, salah satunya untuk penanganan dampak social sesuai Perpres Nomor 62 Tahun 2018," kata Utomo. Sedangkan untuk ijin penggunaan lahan yang masuk Kawasan hutan lindung, sampai saat ini masih berproses di Kementerian. "Kita sedang menunggu ijin dari kementerian Kehutanan untuk proses selanjutnya," tandas Utomo. (HumasMaluku) | ||
| Berhasil Dalam Menyusun Laporan Keuangan 2017, PEMKOT Ambon Terima Penghargaan WTP Posted: 23 Oct 2018 04:26 AM PDT Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Berhasil Dalam Menyusun Laporan Keuangan 2017, PEMKOT Ambon Terima Penghargaan WTP. Silahkan baca dan menyimak artikelnya. Ambon,PPID – Setelah dianggap berhasil dalam menyusun serta menyajikan laporan keuangan tahun anggaran 2017, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon,hari ini,selasa (23/10), menerima penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang berlangsung di Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku.
Kepala Kantor Wilayah (Ka.Kanwil) Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku, Sudarmanto memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Ambon atas capaian laporan keuangan tahun anggaran 2017 dengan meraih opini WTP. Menurut Ka.Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku, prestasi yang diraih Pemkot Ambon saat ini bukanlah sesuatu yang mudah, diharapkan agar prestasi tersebut dapat tetap dipertahankan ditahun-tahun yang akan datang.
Walikota menambahkan, Pencapaian Opini WTP bukanlah merupakan hasil akhir, melainkan merupakan pintu masuk bagi Aparatur Pemkot Ambon untuk meningkatkan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Walikota menghimbau kepada seluruh pimpinan SKPD dan jajarannya agar tidak hanya cukup mengejar opini namun bekerja keras dalam menjamin tata kelola keuangan yang lebih baik serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, karena hanya melaui peningkatan pelayanan publik yang semakin prima akan berujung pada peningkatan pembangunan kota. -MCAmbon, MP- Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Berhasil Dalam Menyusun Laporan Keuangan 2017, PEMKOT Ambon Terima Penghargaan WTP . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
| Keharmonisan Satgas TMMD Ke-103 Saat Makan Bersama Posted: 23 Oct 2018 03:23 AM PDT | ||
| Keharmonisan Satgas TMMD Ke-103 Saat Makan Bersama Posted: 23 Oct 2018 03:20 AM PDT | ||
| Jelang PKN-Revmen, Persiapan Terus Dimatangkan Posted: 23 Oct 2018 03:00 AM PDT Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Jelang PKN-Revmen, Persiapan Terus Dimatangkan . Silahkan baca dan menyimak artikelnya. Semakin dekatnya pelaksanaan kegiatan Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental (PKN-Revmen) yang akan berlangsung pada tanggal 26 - 28 Oktober 2018 di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara membuat panitia terus melakukan persiapan agar hajatan nasional yang melibatkan sekitar 15.000 peserta di dalamnya gubernur, walikota dan bupati seluruh Indonesia ini berjalan lancar. Demikian disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan Kemenko PMK Nyoman Shuida pada rapat final persiapan PKN-Revmen di Manado, Selasa (23/10/2018) sore. "Melalui rapat final ini, kami sampaikan bahwa persiapan pelaksanaan sudah matang dan Sulawesi Utara siap menyelenggarakan PKN Revolusi Mental pada tanggal 26-28 Oktober 2018," kata Nyoman. Nyoman menuturkan, semua tahapan persiapan yang telah dilakukan dalam penyelenggaraan PKN-Revmen menjadi penyemangat bagi seluruh masyarakat untuk menjadi pelaku Gerakan Revolusi Mental. "Kami berharap dengan berbagai persiapan yang sudah dilakukan ini dapat memberikan dampak positif dan juga menjadi inspirasi bagi masyarakat di Indonesia untuk sama-sama menerapkan Gerakan Revolusi Mental," tutur Nyoman. Sebelumnya, dalam rapat yang diikuti pemerintah pusat dan Ketua Umum Panitia Daerah PKN-Revmen yang juga Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Sulut Edison Humiang ini terungkap sejumlah sarana yang disiapkan untuk menunjang suksesnya hajatan yang rencananya bakal dihadiri langsung oleh Presiden RI Joko Widodo. Diantaranya, penataan lokasi acara di Lapangan Robert Wolter Monginsidi, lahan parkir kendaraan, koneksi internet, tempat pameran, keamanan, pengaturan lalu lintas, sarana kesehatan dan fasilitas pendukung lainnya. Semua sarana tersebut dipastikan siap digunakan pada PKN-Revmen 2018. Untuk diketahui, PKN-Revmen tahun 2018 ini mengangkat tema "Revolusi Mental untuk Indonesia Satu, Mandiri dan Melayani". Sejumlah kegiatan akan dilaksanakan dalam menyemarakkan acara ini yaitu "Gerakan Indonesia Melayani", "Gerakan Indonesia Bersih", "Gerakan Indonesia Tertib", "Gerakan Indonesia Mandiri" dan Gerakan Indonesia Bersatu". PKN-Revmen tahun ini akan lebih menekankan hasil capaian nyata dari upaya dan komitmen pemerintah pusat dan daerah bersama dengan berbagai elemen masyarakat untuk melaksanakan perubahan. Adapun Rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain rembuk lima program gerakan perubahan (Melayani, Bersih, Tertib, Mandiri dan Bersatu), gerakan aksi nyata serempak di 34 provinsi dalam bulan Pemantapan GNRM, nonton bersama dan diskusi film bertemakan Revolusi Mental, pameran inovasi pelayanan publik dan karya kreatif anak bangsa, hingga karnaval budaya Indonesia. Dengan berbagai acara yang menarik ini, Rapat turut dihadiri Direktur Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan Kemendagri Prabawa Eka Soesanta, Kaban Kesbangpol Sulut Meiki Onibala, perwakilan dari Kemenko Polhukam dan instansi lainnya. (Humas Pemprov Sulut)     Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Jelang PKN-Revmen, Persiapan Terus Dimatangkan . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
| Pertahanan Non Militer di Tanah Papua Memiliki Peran Penting Posted: 23 Oct 2018 02:45 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Strategi pertahanan dan kedaulatan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga harus menjadi agenda pembangunan daerah yang tertuang dalam konsumen rencana pembangunan daerah, ketahanan nasional tentu sangat mempengaruhi keamanan daerah dan juga sebaliknya. Hal itu diungkapkan Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Politik, Simeon Itlay pada Seminar Sinergitas Penanganan Ancaman Non Militer di Aula Kantor Bappeda, Rabu (17/10). "Kedudukan pemerintah daerah dalam pertahanan non militer memiliki peran yang sangat penting, karena pemerintah daerah adalah institusi terdepan yang berhadapan langsung dengan permasalahan yang dapat berpotensi menjadi ancaman non militer," katanya. Disisi lain, katanya, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumber daya nasional di daerah yang dapat didayagunakan untuk mendukung kepentingan pertahanan negara. Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah daerah harus bisa mensinergikan penanganan ancaman non militer di daerahnya supaya dapat diantisipasi dan dikelola sedini mungkin, sehingga ancaman itu, tidak berkembang menjadi lebih luas. Dalam penyelenggaraan pertahanan negara, khususnya upaya menghadapi ancaman non militer diperlukan komitmen dan partisipasi serta tanggungjawab semua komponen bangsa dalam menghadapi ancaman non militer sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. "Di era kekininan ancaman non militer merupakan bentuk lain dari perang modern yaitu sejenis perang yang berbiaya murah, namun memiliki dampak/efek, karena merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara," ujarnya. Bahkan, imbuhnya, jenis perang ini dapat menjadi lebih berbahaya dari perang konvensional, karena menggunakan kekuatan non militer yang tidak terlihat tetapi dampaknya sangat terasa. Untuk menghadapi ancaman non militer ini diperlukan sebuah kekuatan yang bersifat non fisik. (DiskominfoPapua) | ||
| Daya Serap SKPD Rendah, Lukas Enembe Enggan Disalahkan Posted: 23 Oct 2018 02:45 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe enggan disalahkan dengan tingkat daya serap yang rendah, jelang tutup tahun anggaran 2018 ini. Lukas mengatakan, dirinya sudah mundur dari jabatan gubernur dan fokus mengikuti Pilkada sejak awal 2018. Pemerintahan pun dilanjutkan oleh Penjabat Gubernur Soedarmo yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri (mendagri) Tjahjo Kumolo. "Soal daya serap, kan kita kemarin ikut Pilkada. Jadi yang laksanakan pemerintahan adalah kepala pemerintahan sebelumnya (Pj. Gubernur Soerarmo)," terang Lukas, ketika ditanya wartawan terkait masih rendahnya daya serap Pemprov Papua tahun ini. Gubernur akui, hampir semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah provinsi, memiliki daya serap yang rendah. Bahkan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Papua, ada banyak proyek fisik yang dibatalkan pelelangannya. "Sebab kita dalam program 20119 - 2020, selain reformasi birokrasi kita fokuskan kegiatan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur maupun persiapan PON. Tidak ada kegiatan lain dan bisa kita pastikan penyerapannya baik mulai tahun depan. Tapi untuk tahun ini jika penyerapan rendah itu merupakan kegiatan yang dijalankan pejabat (gubernur) sebelumnya," terang dia. Sebelumnya, Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua Doren Wakerkwa kembali mengingatkan SKPD agar segera meningkatkan daya serap. "Peningkatan daya serap harus menjadi perhatian serius dari semua SKPD. Sebab Serapan APBD 2018 sampai saat ini kurang maksimal. Untuk itu, kepala dinas dan kepala badan tolong hal ini menjadi perhatian," tegas dia. Doren meminta setiap SKPD agar dapat mendorong pihak ketiga untuk segera melakukan penagihan setelah proyek yang dikerjakan rampung. "Sebab para kontraktor di Papua ini lebih banyak menagih setelah proyeknya selesai. Nah hal ini pula yang membuat penyerapan kita masih belum maksimal saat ini," kata dia. Kendati begitu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Muhammad Musa'ad meyampaikan hal yang berbeda. Sampai dengan September lalu, penyerapan sudah menyentuh angka 68 persen. Dirinya pun meyakini penyerapan bakal mencapai angka maksimal 90 persen sesuai target penyerapan tahun ini. (DiskominfoPapua) | ||
| Lukas Enembe Bakal Rampingkan SKPD hingga 30, Puluhan Pejabat Bakal Non Job Posted: 23 Oct 2018 02:45 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH mengingatkan kepada pimpinan SKPD yang selama 5 tahun sudah bekerja harus siap terima pindah jabatan dan siap tidak dapat jabatan (non job) pasca perampingan SKPD nanti. "Saya sampaikan bahwa kepala SKPD yang ada ini sudah 5 tahun bekerja dengan saya harus siap terima pindah jabatan dan siap terima jika tidak bisa dipakai lagi, pasca perampingan SKPD," kata Gubernur Enembe di Jayapura, Rabu (17/10). Menurutnya, perampingan SKPD akan dilakukan dalam waktu dekat ini, dari 53 SKPD menjadi 30-an SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Perampingan ini, sudah dibahas bersama kepala SKPD terkait, sesuai visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yakni Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan. "Jadi, kita bentuk tim untuk perampingan SKPD, mungkin dari 50 lebih SKPD dirampingkan menjadi 30-an SKPD," tegasnya. Dikatakan, banyak OPD yang akan dirampingkan, namun hanya SKPD urusan wajib dan umum dipertahankan. "SKPD yang akan dirampingkan banyak, seperti Dinas Koperasi digabungkan, ada juga SKPD yang dileburkan, hanya dinas yang urusan wajib dan umum saja kita pertahankan," kata Gubernur. Gubernur Lukas Enembe menambahkan perampingan SKPD di lingkungan Pemerintan Provinsi Papua untuk mengefektifkan kinerja SKPD menjadi lebih baik. "Iya, dalam waktu dekat ini kita akan lakukan perampingan SKPD untuk efektifkan kinerja lebih baik," katanya. Menurut Enembe, perampingan SKPD dilakukan, karena selama ini ada tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang sama, tapi beda SKPD itu akan digabungkan jadi satu saja agar lebih efektif dalam bekerja. "Banyak SKPD akan kita gabungkan karena selama ini tupoksi sama bahkan ada SKPD ditiadakan atau dihapus," pungkasnya. (DiskominfoPapua) | ||
| Papua Masih Tunggu Undangan Menpan RB Terkait CPNS 2018 Posted: 23 Oct 2018 02:45 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota masih menunggu undangan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) terkait, perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018. Hal demikian disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Hery Dosinaen, di Jayapura, dalam satu kesempatan, kemarin. "Rencana pertemuan dengan Menpan RB kami masih tunggu. Nanti Menpan akan undang Sekda Provinsi dan Kabupaten/Kota. Juga nanti ada Kepala BKD se-Papua yang membahas terkait permintaan CPNS secara offline di Papua," terang dia. Sekda memastikan, kendati belum menerima undangan, dipastikan pelaksanaan perekrutan CPNS 2018 untuk provinsi, kabupaten dan kota di Papua bakal tetap digelar pada tahun ini. "Yang jelas penerimaan untuk Papua ada jadwal tersendiri yang tak mengikuti agenda perekrutan secara nasional. Yang pasti kita harap upayakan digelar tahun ini," tuntasnya. Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Papua Nicolaus Wenda memastikan penerimaan CPNS 2018 di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, bakal dilaksanakan pada tahun ini setelah mekanisme perekrutan disepakati bersama Kemenpan RB. Kendati demikian, Nicolaus belum dapat memastikan jadwal pasti perekrutan CPNS 2018. Hanya saja, pelaksanaanya tetap diupayakan pada tahun ini. "Kita tunggu saja, sebab pasti setelah bertemu Menpan RB, jadwal penerimaan CPNS akan ditetapkan. Intinya penerimaan CPNS di Papua digelar secara khusus dan tidak mengikuti agenda nasional," terang dia. Sementara ditanya mengenai jumlah kouta penerimaan untuk Provinsi Papua, Nicolaus mengatakan untuk penerimaan CPNS 2018 dari jalur umum berjumlah 333. Sementara itu, Pemprov juga masih akan membuka penerimaan CPNS jalur khusus untuk guru, dengan jumlah sekitar 300-an. "Sehingga total ada 600-an pegawai yang bakal direkrut untuk provinsi tahun 2018. Sementara untuk kabupaten digelar secara terpisah dan koutanya sesuai usulan kebutuhan daerah," terang dia. (DiskominfoPapua) | ||
| Gubernur Madang Kagum dengan Pembangunan di Tanah Papua Posted: 23 Oct 2018 02:45 AM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Provinsi Madang, Papua New Guinea (PNG), Peter Yama menyampaikan kekagumannya atas keberhasilan pembangunan di Provinsi Papua. Gubernur Peter Yama mengungkapkan hal itu, ketika melakukan kunjungan ke Jembatan Hamadi-Holtekamp dan Stadion Papua Bangkit, di Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura. "Saya senang dengan semua pembangunan yang dilakukan oleh Gubernur Lukas Enembe, karena dia (Lukas) punya hati untuk membangun Papua," kata Peter Yama kepada pers usai meninjau stadion Papua Bangkit, Senin, (22/10) malam. Dikatakan, pemerintah Provinsi Papua sudah benar membangun stadion ini, karena orang Papua senang berolahraga dan di PNG belum ada fasilitas olahraga seperti ini. "Saya sudah melihat semua pembangunan di Papua dalam kunjungan kali ini, saya merasa kagum dan bangga, seorang Gubernur Lukas Enembe bisa membangun stadion terbaik nomor dua di Indonesaia maupun jembatan yang sangat indah, itu sangat luar biasa," ujarnya. Dikatakan Peter Yama, politisi yang baik adalah melakukan satu kebijakan untuk masyarakat itu adalah hal yang utama. "Saya adalah politis aktif di PNG dan saya banyak dengar hal yang jelek dan buruk menyangkut hak diskriminasi orang Papua, tapi hari ini saya bisa buktikan bahwa Papua di bawah kepemimpinan Lukas Enembe, banyak kemajuan pembangunan yang sangat luar biasa," bebernya. Menurutnya, kebebasan orang berusaha dan membangun ekonomi itu memberikan kebebasan dan kemajuan ekonomi di Papua dan ia senang dengan kondisi seperti itu. "Saya mau sampaikan bahwa tanah yang kita miliki ini adalah tanah yang besar, tapi ketika kita meninggal hanya 6 meter tanah saja yang kita ambil. Kita tidak akan ambil semua tanah dan kekayaan besar ini bawa ke surga, kita tidak membawa bangsa yang besar ini ke surga, maka ketika kita semua masih ada diatas tanah ini, mari kita lakukan hal-hal yang baik dan menunggu tuhan panggil dan kita pergi," paparnya. Peter Yama juga menyampaikan apresiasi kapada Pemerintah Indonesia, khususnya Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, yang mendukung penuh kinerja Lukas Enembe dalam pembanunan tanah Papua. "Terima kasih kepada Lukas Enembe yang sudah melakukan hal besar dalam membanguan untuk rakyat Papua," ucapnya. Gubernur Lukas Enembe pada kesempatan itu, menyatakan, Indonesia adalah bangsa yang besar dan dirinya ingin semua orang bisa melihat pembangunan yang ada di Papua. "Selama ini kita tertutup dengan PNG, dengan kita membuka akses kerjasama ini, semua orang bisa datang melihat banyak perubahan terjadi Papua," katanya. Lukas Enembe juga berjanji dalam peresmian dan pembukaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2020 di Papua, pejabat-pejabat dari PNG akan diundang. Gubernur juga optimis, pembangunan stadion Papua Bangkit bisa selesai akhir tahun ini. "Sampai dengan saat ini progres dari proyek stadion itu sudah mencapai sekitar 80 persen. Untuk sekarang sudah mencapai sekitar 80 persen. Mereka bekerja dan lembur setiap hari, kurang lebih ada 950 pekerja," ujarnya. Pihaknya optimis pada bulan Desember 2018 nanti, pembangunan stadion dapat diselesaikan. Selain itu, pada awal tahun 2019, akan dilakukan proses pembuatan lintasan lari. "Semua peralatan seperti kursi dan lainnya sudah ada di Jayapura, tinggal dipasang, saya sangat optimis stadion ini selesai tepat waktu," harapnya. (DiskominfoPapua) | ||
| Aksi Nyata Revolusi Toilet Jadi Agenda PKN-Revmen 2018 Posted: 23 Oct 2018 02:25 AM PDT Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Aksi Nyata Revolusi Toilet Jadi Agenda PKN-Revmen 2018. Silahkan baca dan menyimak artikelnya. Gerakan lndonesia Bersih dengan Aksi Nyata Revolusi Toilet menjadi salah satu agenda penting dalam Pekan Kerja Nyata Nasional Revolusi Mental (PKN-Revmen) yang akan berlangsung di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 26 - 28 Oktober 2018. Aksi Nyata Revolusi Toilet ini diwujudkan dalam ajang penilaian fasilitas kebersihan Toilet pada hari Jumat, 26 Oktober 2018 di lingkungan sekolah, kampus, lnstansi pemerintah, restoran, lokasi pariwisata se Sulut. "Aksi Nyata Revolusi Toilet sendiri merupakan gerakan untuk mendorong pemerintah dan masyarakat agar menjaga kebersihan di seluruh Toilet," ungkap Wakil Gubernur Drs. Steven O.E. Kandouw dalam surat edaran pemberitahuan kegiatan PKN-Revmen yang disampaikan kepada seluruh stakeholder. Adapun tim penilai aksi nyata revolusi toilet sebagai berikut : 1. Lokasi : Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota Koordinator : Badan Kepegawaian Daerah Sulut Tim Penilai Tingkat Provinsi : Badan Kepegawaian Daerah Sulut, Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Sulut, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Sulut. Tim Penilai Tingkat Kabupaten/Kota : Badan Kepegawaian Kabupaten/Kota, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota. 2. Lokasi : SMA/SMK Provinsi Sulawesi Utara dan SMP, SD Kabupaten/Kota Koordinator : Dinas Pendidikan Daerah Sulut Tim Penilai Tingkat Provinsi : Dinas Pendidikan Daerah Sulut dan Badan Kepegawaian Daerah Sulut Tim Penilai Kabupaten dan Kota : Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Badan Kepegawaian Kabupaten/Kota 3. Lokasi : Restoran dan Rumah Makan Koordinator : Dinas Pariwisata Daerah Sulut Tim Penilai Tingkat Provinsi : Dinas Pariwisata Daerah Sulut serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulut. Tim Penilai Tingkat Kabupaten/Kota : Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota. (Humas Pemprov Sulut)  Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Aksi Nyata Revolusi Toilet Jadi Agenda PKN-Revmen 2018 . Silahkan membaca berita lainnya. | ||
| Gubernur Madang Kagum dengan Pembangunan di Tanah Papua Posted: 23 Oct 2018 02:17 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Provinsi Madang, Papua New Guinea (PNG), Peter Yama menyampaikan kekagumannya atas keberhasilan pembangunan di Provinsi Papua. Gubernur Peter Yama mengungkapkan hal itu, ketika melakukan kunjungan ke Jembatan Hamadi-Holtekamp dan Stadion Papua Bangkit, di Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura. "Saya senang dengan semua pembangunan yang dilakukan oleh Gubernur Lukas Enembe, karena dia (Lukas) punya hati untuk membangun Papua," kata Peter Yama kepada pers usai meninjau stadion Papua Bangkit, Senin, (22/10) malam. Dikatakan, pemerintah Provinsi Papua sudah benar membangun stadion ini, karena orang Papua senang berolahraga dan di PNG belum ada fasilitas olahraga seperti ini. "Saya sudah melihat semua pembangunan di Papua dalam kunjungan kali ini, saya merasa kagum dan bangga, seorang Gubernur Lukas Enembe bisa membangun stadion terbaik nomor dua di Indonesaia maupun jembatan yang sangat indah, itu sangat luar biasa," ujarnya. Dikatakan Peter Yama, politisi yang baik adalah melakukan satu kebijakan untuk masyarakat itu adalah hal yang utama. "Saya adalah politis aktif di PNG dan saya banyak dengar hal yang jelek dan buruk menyangkut hak diskriminasi orang Papua, tapi hari ini saya bisa buktikan bahwa Papua di bawah kepemimpinan Lukas Enembe, banyak kemajuan pembangunan yang sangat luar biasa," bebernya. Menurutnya, kebebasan orang berusaha dan membangun ekonomi itu memberikan kebebasan dan kemajuan ekonomi di Papua dan ia senang dengan kondisi seperti itu. "Saya mau sampaikan bahwa tanah yang kita miliki ini adalah tanah yang besar, tapi ketika kita meninggal hanya 6 meter tanah saja yang kita ambil. Kita tidak akan ambil semua tanah dan kekayaan besar ini bawa ke surga, kita tidak membawa bangsa yang besar ini ke surga, maka ketika kita semua masih ada diatas tanah ini, mari kita lakukan hal-hal yang baik dan menunggu tuhan panggil dan kita pergi," paparnya. Peter Yama juga menyampaikan apresiasi kapada Pemerintah Indonesia, khususnya Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, yang mendukung penuh kinerja Lukas Enembe dalam pembanunan tanah Papua. "Terima kasih kepada Lukas Enembe yang sudah melakukan hal besar dalam membanguan untuk rakyat Papua," ucapnya. Gubernur Lukas Enembe pada kesempatan itu, menyatakan, Indonesia adalah bangsa yang besar dan dirinya ingin semua orang bisa melihat pembangunan yang ada di Papua. "Selama ini kita tertutup dengan PNG, dengan kita membuka akses kerjasama ini, semua orang bisa datang melihat banyak perubahan terjadi Papua," katanya. Lukas Enembe juga berjanji dalam peresmian dan pembukaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2020 di Papua, pejabat-pejabat dari PNG akan diundang. Gubernur juga optimis, pembangunan stadion Papua Bangkit bisa selesai akhir tahun ini. "Sampai dengan saat ini progres dari proyek stadion itu sudah mencapai sekitar 80 persen. Untuk sekarang sudah mencapai sekitar 80 persen. Mereka bekerja dan lembur setiap hari, kurang lebih ada 950 pekerja," ujarnya. Pihaknya optimis pada bulan Desember 2018 nanti, pembangunan stadion dapat diselesaikan. Selain itu, pada awal tahun 2019, akan dilakukan proses pembuatan lintasan lari. "Semua peralatan seperti kursi dan lainnya sudah ada di Jayapura, tinggal dipasang, saya sangat optimis stadion ini selesai tepat waktu," harapnya. (DiskominfoPapua) | ||
| Spesies Anggrek Baru Dinamai Rubidium Iriana dan Rubidium Yulce Enembe Posted: 23 Oct 2018 02:17 AM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Dua spesies bunga Anggrek baru yang ditemukan oleh Profesor Edwar dari Leiden University di Papua, rencananya akan diberi nama Rubidium Iriana dan Rubidium Yulce Enembe. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Jan Jap Ormuseray mengatakan, pihaknya telah bekoordinasi dengan Leiden University Belanda terkait penemuan jenis Anggrek baru itu. "Dua jenis anggrek baru itu akan dikembangkan dan diberi nama Rubidium Iriana dan Rubidium Yulce Enembe. Selain itu, Pemprov Papua rencana akan mengusulkan kepada PT Pos Indonesia agar dipatenkan sebagai perangko," kata Jan Ormuseray, Kamis (18/10). Menurutnya, pemberian nama Rubidium Iriana dan Rubidium Yulce Enembe terhadap dua Anggrek baru itu, sebagai sebuah penghargaan kepada Ibu Iriana sebagai ibu negara dan Ibu Yulce sebagai istri Gubernur Papua. Senada dengan itu, Sekda Papua, TEA. Hery Dosinaen, SIP, MKP, MSi menyambut positif dengan adanya perkembangan dan penemuan Anggrek baru di Papua itu. Ia minta dinas terkait berkoordinasi dengan Leiden University untuk melakukan MoU atau ada hal–hal yang terkait dengan kerja sama dengan Pemprov Papua sehingga mendukung pengembangan dan kelestarian Anggrek Papua itu. "Saya sudah dengar ada temuan itu. Saya sudah perintahkan untuk berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Papua," ujarnya. Sebelumnya, Profesor Edwar dari Leiden University ASAL Belanda menemukan dua spesis Anggrek baru, ketika meneliti berbagai jenis tanaman Anggrek di tanah Papua tahun 2017. Dua spesies ini rencananya akan dikembangkan oleh Pemerintah Papua dan Leiden University Belanda. Profesor Edwar, adalah seorang peneliti yang menemukan dua spesies Anggrek itu. Menurutnya, Papua memiliki 2.900 ragam spesies Anggrek yang bisa dikembangkan di dunia. "Kita akan membuat taman hutan Anggrek, kupu-kupu dan burung di dua lokasi, yakni di Biak dan Keerom, karena dua lokasi ini sangat cocok untuk pengembangbiakan spesies-spesies itu, " imbuh Prof Edwar saat memberikan pemaparan di Kegiatan Rakernis Rehabilitasi Hutan di Jayapura, Rabu (17/10). (DiskominfoPapua) | ||
| Spesies Anggrek Baru Dinamai Rubidium Iriana dan Rubidium Yulce Enembe Posted: 23 Oct 2018 02:05 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Dua spesies bunga Anggrek baru yang ditemukan oleh Profesor Edwar dari Leiden University di Papua, rencananya akan diberi nama Rubidium Iriana dan Rubidium Yulce Enembe. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Jan Jap Ormuseray mengatakan, pihaknya telah bekoordinasi dengan Leiden University Belanda terkait penemuan jenis Anggrek baru itu. "Dua jenis anggrek baru itu akan dikembangkan dan diberi nama Rubidium Iriana dan Rubidium Yulce Enembe. Selain itu, Pemprov Papua rencana akan mengusulkan kepada PT Pos Indonesia agar dipatenkan sebagai perangko," kata Jan Ormuseray, Kamis (18/10). Menurutnya, pemberian nama Rubidium Iriana dan Rubidium Yulce Enembe terhadap dua Anggrek baru itu, sebagai sebuah penghargaan kepada Ibu Iriana sebagai ibu negara dan Ibu Yulce sebagai istri Gubernur Papua. Senada dengan itu, Sekda Papua, TEA. Hery Dosinaen, SIP, MKP, MSi menyambut positif dengan adanya perkembangan dan penemuan Anggrek baru di Papua itu. Ia minta dinas terkait berkoordinasi dengan Leiden University untuk melakukan MoU atau ada hal–hal yang terkait dengan kerja sama dengan Pemprov Papua sehingga mendukung pengembangan dan kelestarian Anggrek Papua itu. "Saya sudah dengar ada temuan itu. Saya sudah perintahkan untuk berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Papua," ujarnya. Sebelumnya, Profesor Edwar dari Leiden University ASAL Belanda menemukan dua spesis Anggrek baru, ketika meneliti berbagai jenis tanaman Anggrek di tanah Papua tahun 2017. Dua spesies ini rencananya akan dikembangkan oleh Pemerintah Papua dan Leiden University Belanda. Profesor Edwar, adalah seorang peneliti yang menemukan dua spesies Anggrek itu. Menurutnya, Papua memiliki 2.900 ragam spesies Anggrek yang bisa dikembangkan di dunia. "Kita akan membuat taman hutan Anggrek, kupu-kupu dan burung di dua lokasi, yakni di Biak dan Keerom, karena dua lokasi ini sangat cocok untuk pengembangbiakan spesies-spesies itu, " imbuh Prof Edwar saat memberikan pemaparan di Kegiatan Rakernis Rehabilitasi Hutan di Jayapura, Rabu (17/10). (DiskominfoPapua) | ||
| Honorer K2 Dibawah Umur 35 Tahun Bisa Daftar CPNS Formasi Umum Posted: 23 Oct 2018 01:32 AM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua memastikan tenaga Honorer Kategori Dua (K2) dibawah umur 35 tahun, memiliki kesempatan mendaftar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari jalur formasi umum. Hal itu disampaikan Kepala BKD Papua Nicolaus Wenda, di Jayapura, belum lama ini. Menurut dia, bila sesuai rencana, penerimaan CPNS 2018 di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, bakal dilaksanakan sebelum akhir tahun setelah mekanisme perekrutan disepakati bersama Kemenpan RB. Hal demikian, menyikapi usulan perekrutan CPNS 2018 secara offline yang baru-baru ini disetujui Presiden Joko Widodo, saat menerima gubernur dan bupati/walikota se-Papua, di Istana Negara, Jakarta. "Yang pasti kalau umur dibawah 35 tahun memenuhi syarat untuk mendaftar CPNS. Untuk itu, kita minta dukungan supaya penerimaan CPNS terlaksana secepatnya," terang dia. Sebelumnya, Kepala Nicolaus Wenda memastikan jadwal pasti perekrutan CPNS 2018. "Kita tunggu saja, sebab pasti setelah bertemu Menpan RB, jadwal penerimaan CPNS akan ditetapkan. Intinya penerimaan CPNS di Papua digelar secara khusus dan tidak mengikuti agenda nasional," terang dia. Sementara ditanya mengenai jumlah kouta penerimaan untuk Provinsi Papua, Nicolaus mengatakan untuk penerimaan CPNS 2018 dari jalur umum berjumlah 333. Sementara itu, Pemprov juga masih akan membuka penerimaan CPNS jalur khusus untuk guru, dengan jumlah sekitar 300-an. "Sehingga total ada 600-an pegawai yang bakal direkrut untuk provinsi tahun 2018. Sementara untuk kabupaten digelar secara terpisah dan koutanya sesuai usulan kebutuhan daerah," terang dia. Pada kesempatan itu, ia menyebut adanya indikasi penipuan oleh oknum tak bertanggungjawab yang mengatasnamakan Kepala BKD. Dia memastikan, jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan meminta imbalan uang, agar menolak dan segera dilaporkan ke pihak berwajib. "Sebab dari informasi yang saya dengar ada orang tertentu yang menatasnamakan saya lalu menjanjikan kelulusan. Yang bersangkutan melalui media massa mengaku bernama Budiono dan saya tegaskan itu seorang calo yang tidak bertanggung jawab." "Saya tidak pernah menyuruh staf atau pihak manapun untuk meminta uang dan menjanjikan kelulusan. Sekali lagi bila menemukan silahkan dilaporkan ke polisi," tegasnya. (DiskominfoPapua) | ||
| Honorer K2 Dibawah Umur 35 Tahun Bisa Daftar CPNS Formasi Umum Posted: 23 Oct 2018 01:30 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua memastikan tenaga Honorer Kategori Dua (K2) dibawah umur 35 tahun, memiliki kesempatan mendaftar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari jalur formasi umum. Hal itu disampaikan Kepala BKD Papua Nicolaus Wenda, di Jayapura, belum lama ini. Menurut dia, bila sesuai rencana, penerimaan CPNS 2018 di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, bakal dilaksanakan sebelum akhir tahun setelah mekanisme perekrutan disepakati bersama Kemenpan RB. Hal demikian, menyikapi usulan perekrutan CPNS 2018 secara offline yang baru-baru ini disetujui Presiden Joko Widodo, saat menerima gubernur dan bupati/walikota se-Papua, di Istana Negara, Jakarta. "Yang pasti kalau umur dibawah 35 tahun memenuhi syarat untuk mendaftar CPNS. Untuk itu, kita minta dukungan supaya penerimaan CPNS terlaksana secepatnya," terang dia. Sebelumnya, Kepala Nicolaus Wenda memastikan jadwal pasti perekrutan CPNS 2018. "Kita tunggu saja, sebab pasti setelah bertemu Menpan RB, jadwal penerimaan CPNS akan ditetapkan. Intinya penerimaan CPNS di Papua digelar secara khusus dan tidak mengikuti agenda nasional," terang dia. Sementara ditanya mengenai jumlah kouta penerimaan untuk Provinsi Papua, Nicolaus mengatakan untuk penerimaan CPNS 2018 dari jalur umum berjumlah 333. Sementara itu, Pemprov juga masih akan membuka penerimaan CPNS jalur khusus untuk guru, dengan jumlah sekitar 300-an. "Sehingga total ada 600-an pegawai yang bakal direkrut untuk provinsi tahun 2018. Sementara untuk kabupaten digelar secara terpisah dan koutanya sesuai usulan kebutuhan daerah," terang dia. Pada kesempatan itu, ia menyebut adanya indikasi penipuan oleh oknum tak bertanggungjawab yang mengatasnamakan Kepala BKD. Dia memastikan, jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan meminta imbalan uang, agar menolak dan segera dilaporkan ke pihak berwajib. "Sebab dari informasi yang saya dengar ada orang tertentu yang menatasnamakan saya lalu menjanjikan kelulusan. Yang bersangkutan melalui media massa mengaku bernama Budiono dan saya tegaskan itu seorang calo yang tidak bertanggung jawab." "Saya tidak pernah menyuruh staf atau pihak manapun untuk meminta uang dan menjanjikan kelulusan. Sekali lagi bila menemukan silahkan dilaporkan ke polisi," tegasnya. (DiskominfoPapua) | ||
| ITB Sediakan Banyak Ahli Bantu Pembangunan di Papua Posted: 23 Oct 2018 01:30 AM PDT  BANDUNG, LELEMUKU.COM - Institut Teknologi Bandung (ITB) siap membantu dalam menyusun strategi pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Papua. Hal ini mengemuka dalam diskusi antara Pemerintah Provinsi Papua, dalam hal ini Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Papua dengan Civitas Akademika ITB, khususnya pada Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK). Diskusi ini dalam rangka kegiatan Papua Update Goes to Campus, yang dilaksanakan di Ruang Seminar SAPPK ITB, Bandung, Senin (22/10) lalu. Dr. Ibnu Syabr, Ketua Program Studi S2 dan S3 pada SAPPK mengatakan, bahwa pada tahun 2010 SAPPK ITB telah memberikan dukungan untuk program Rencana Strategis Kampung (RESPEK). Dalam kegiatan itu, telah direkomendasikan agar Pemprov Papua fokus meningkatkan infrastruktur yang memberikan daya ungkit yang tinggi. "Kami pada saat itu telah melakukan sinkronisasi dengan 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua untuk melihat overlap infrastruktur yang ada. Kami telah mencoba untuk memperbaiki konektivitas antar daerah di Papua. Kami memiliki banyak ahli yang siap membantu pembangunan Papua," ujar Ibnu. Dalam diskusi yang diiikuti oleh para pengajar dan mahasiswa di lingkungan SAPPK, khususnya oleh para dosen yang telah terlibat dalam beberapa kegiatan pengkajian infrastruktur di Provinsi Papua, mengemuka beberapa usulan bagaimana sebaiknya Pemprov Papua merumuskan penyiapan di masa yang akan datang. "Pengelolaan pembangunan di Papua tidak dapat mengacu pada teori-teori pembangunan yang konseptual, baik konseptual teori maupun konseptual dari pemerintah yang menyamakan dengan daerah lain di Indonesia. Papua harus dibangun dengan cirinya sendiri, khususnya dengan pendekatan 5 wilayah adat yang telah dirumuskan oleh Pemprov Papua," sambung Dr. Sri Maryati yang juga Wakil Dekan Sumber Daya pada SAPPK. Senada dikatakan Dr. Denny Zulkaidi bahwa pengelompokan 5 wilayah adat ini sebaiknya juga mempresentasikan ciri khas/karakteristik adat yang sama dari masing-masing kabupaten/kota dalam satu wilayah adat. "Perlu diidentifikasi apa saja karakteristik itu, karena akan menentukan pola pendekatan penyediaan infratsruktur di masing-masing wilayah adat. Standar pelayanan di daerah perkotaan atau ibu kota kabupaten juga tentunya berbeda dengan di kampung," ujar Prof Deni yang juga Wakil Dekan Bidang Akademik di SAPPK ini. Sebelum diskusi berlangsung, Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua di Jakarta, Alexander Kapisa mengatakan, Papua Update kali ini akan sangat bermanfaat bagi Papua, karena akan menjadi masukan penting dalam menyiapkan program-program pembangunan Papua. "ITB pasti sudah mempunyai banyak konsep yang dapat kami serap dalam rangka menyiapkan program-program yang dapat mensejahterakan masyarakat Papua, khususnya dalam bidang infratsruktur dan pelayanan dasar masyarakat papua," imbuhnya. (DiskominfoPapua) |
Walikota Ambon, Richard Louhenapessy yang menerima langsung penghargaan tersebut didampingi oleh para pimpinan OPD serta para peserta Bimbingan Teknis Akuntansi dan Aplikasi Persediaan.
Sementara itu, Walikota Ambon dalam sambutannya mengatakan, opini wajar tanpa pengecualian (WTP) merupakan prestasi yang didambakan oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia, lewat penataan dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, efekif, efisien,dan ekonomis.| You are subscribed to email updates from #TACIGI. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
