Gubernur Serahkan KUA PPAS 2019 ke DPRD Maluku |
- Gubernur Serahkan KUA PPAS 2019 ke DPRD Maluku
- Papua Bidik Kategori Provinsi Menuju Informatif, Kabupaten Harus Bentuk PPID
- Petrus Fatlolon Pindah ke NasDem, Melki Frans: Persetan Dengan Dia
- Demo Masyarakat Adat Suku Naulu di Kantor Gubernur Ricuh
- Matitaputty : Belajar Manajemen Resiko Banjir, Kota Ambon Dapat Kesempatan Ikuti FRRCTP
- 9 November Bakal Berlangsung Seminar Nasional Rempah-Rempah di Maluku
- Mabesad Gelar Monitoring Reformasi Birokrasi di Wilayah Kodam XVI/Pattimura
- Hery Dosinaen Titipkan Empat Hal Kepada APIP Papua
- Tim Opsnal Dit Reskrimum Polda Malut Amankan Kurir Judi Togel
- Memiliki Ganja, Seorang Pemuda Ditangkap Polisi
- Ketua Bawaslu dan Anggota KPU Halsel Bersilahturahmi Dengan Kapolres Halsel
- Biro Rena Polda Maluku Utara Melaksanakan Penyusunan Renbutgar Ideal Tahun 2020
- Walikota Sikapi Hasil Tes Seleksi CPNS
- Polisi Amankan 152 Liter Milo Tak Bertuan
- Polisi Gelar Rekontruksi Pembunuhan di Kali Acai
- a
- Khusus Untuk Tim Basarnas, Operasi Pencarian Lion Air JT610 Kembali Diperpanjang 3 Hari
- Percepat Pembangunan Rumah Bagi ASN
- Saya Akan Jadi Pembeli Pertama Motor Listrik Gesits
- PERTAMINA MULAI BOR SUMUR MINYAK BNA-P03 DI DESA SEMANGGI
- Jelang Pemilu,Sat Binmas Polresta Pontianak Gelar FGD Bersama Kantor Walikota Pontianak
- Jelang Pemilu,Sat Binmas Polresta Pontianak Gelar FGD Bersama Kantor Walikota Pontianak
- BUPATI UNDI PANEN HADIAH SIMPEDES BRI BLORA
- Warga Sangat Bersyukur Dengan Adanya TMMD Ke-103
- Petrus Fatlolon Hijrah ke Partai NasDem
| Gubernur Serahkan KUA PPAS 2019 ke DPRD Maluku Posted: 07 Nov 2018 06:19 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Gubernur Serahkan KUA PPAS 2019 ke DPRD Maluku. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Penyerahan KUA PPAS dari Gubernur ke Ketua DPRD Maluku Edwin Huwae, dalam rapat paripurna, yang berlangsung di baileo rakyat, karang panjang, Ambon, Rabu (7/11/2018). Turur hadir, Wakil Gubernur Zeth Sahuburua, Seketaris Daerah Hamin Bin Thahir, seluruh OPD lingkup pemprov Maluku dan pimpinan dan anggota DPRD. Gubernur dalam sambutannya mengatakan, penyusunan APBD 2019 akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian makro dan arah kebijakan pada tahun tersebut, baik itu ditingkat nasional maupun provinsi. Dimana perubahannya sangat mempengaruhi APBD baik dari sisi pendapatan maupun didasari berbagai asumsi perekonomian makro maupun arah kebijakan di tingkat nasional. Menurutnya, berdasarkan perkembangan perekonomian daerah dalam tahun 2018 serta asumsi-asumsi makro ekonomi 2019 baik ditingkat nasional maupun daerah, maka pendapatan daerah dalam tahun anggaran 2019 direncanakan sekitar Rp3,17 triliyun. Dijelaskan, rencana pendapatan daerah provinsi Maluku tahun 2019 meliputi pendapatan asli daerah sebesar Rp496.27 miliyar, dana perimbangan naik menjadi Rp2,67 triliyun tahun 2019 lebih tinggi dari tahun 2018 sebesar Rp2,64 triliyun atau sebesar 1,14 persen dan lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan sebesar Rp3,14 miliar. "Untuk mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan tersebut, maka kebijakan pendapatan pemerintah daerah provinsi Maluku tahun 2019, terutama akan diprioritaskan pada peningkatan pendapat asli daerah dan dana perimbangan," ujarnya. Menurutnya, upaya peningkatan PAD pada tahun 2019 lebih diarahkan pada peningkatan pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, sedangkan retribusi daerah lebih diarahkan pada penyediaan dan perbaikan kualitas pelayanan dan fasilitas retribusi itu sendiri. Lenbih lanjut dikatakan, mengacu pada kebijakan belanja, maka belanja pemerintah daerah provinsi maluku tahun 2019 direncanakan sebesar Rp3,17 triliyun. Untuk kelompok belanja tidak langsung, kata Assagaff direncanakan Rp1,94 triliyun, lebih tinggi dari tahun 2018 sebesar Rp1,89 triliyun atau naik 2,55 persen. Sedangkan belanja langsung direncanakan sebesar Rp1,23 triliyun lebih rendah dari tahun 2018 sebesar Rp1,59 trilyun. Ia mengakui, penurunan ini disebabkan pendapatan asli daerah pada tahun 2019 diproyeksikan turun dari tahun sebelumnya. Selain itu, belanja tidak langsung juga mengalami kenaikan terutama pada pos belanja pegawai sebagai kosekuensi pelimpahan kewenanban kepada pemerintah provinsi sesuai amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014. "Hal inilah yang menyebabkan proposi belanja tidak langsung cukup besar dan belanja langsung mengalami penurunan,"ucapnya. Lebih rinci dikatakan, dari gambaran pendapatan daerah tahun 2019 sebesar Rp3,167 triliyun jika dibandingkan dengan belanja daerah tahun 2019 sebesar Rp3,166 triliyun maka direncanakan terjadi surplus anggaran sebesar Rp0,629 miliyar. Terlepas dari hal tersebut, kata orang nomor satu di Maluku ini, untuk pembiayaan daerah yang merupakan transaksi keuangan dalam rangka menutup defesit atau memanfaatkan surplus anggaran dapat digambarkan, pada sisi pembiayaan yang merupakan penerima daerah yang beraumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, dalam tahun 2019 diproyeksikan sebesar Rp11.87 miliyar. Sementara pembiayaan yang merupakan pengeluaran daerah pada tahun 2019 diproyeksikan sebesar Rp12,50 miliar. "Dari gambaran pembiayaan tersebut maka terdapat pembiayaan netto sebesar Rp0,629 miliyar. Dengan demikian, maka surplus anggaran tahun 2019 sebesar Rp0,629 miliyar sebagai akibat dari pelampauan kemampuan pendapatan daerah terhadap kebutuhan belanja daerah dapat ditutupi oleh minus pembiayaan tersebut," tuturnya. Menanggapi paparan tersebut, Ketua DPRD Edwin Huwae dalam sambutannya, mengatakan, dengan memasuki tahapan pembahasan kedua dokumen itu maka diharapkan adanya komitmen bersama, baik pemda melalui tim anggaran, maupun dewan lewat Badan anggaran untuk dapat menetapkan program prioritas sesuai kemampuan keuangan daerah. Dirinya menyadari sungguh, keuangan daerah masih terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat, yang semakin hari semakin meningkat. Menurutnya, terbatas keuangan daerah tersebut turut mempengaruhi kuantitas dan kualitas berbagai program pembangunan yang direncanakan untuk dilaksanakan selama ini. Selain itu, kondisi wilayah Maluku yang terdiri dari ribuan pulau, mempwngaruhi pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan. Sehingha terjasi disparitas di sekitar wilayah dalam pembangunan. "Daerah terpencil yang selama ini belum tersentuh oleh program kegiatan pembangunan harua diprioritaskan dalam setiap kebijakan pengelolaan anggaran," tandasnya Oleh karena itu, lanjutnya pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencaan sampai implementasi harus dapat dilaksanakan secara baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaky, dengan mengedepankan asa efektifitas dan efisien pengelolaan anggaran. Dengan demikian, output yang dihasilkan dari setiap program dan kegiatan akan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat Maluku, terutama masyarakat yang mendiami daerah terpencil. "Kita berharap, apa dihasilkan dari proses penyusunan APBD provinsi tahun 2019 akan menghasilakan dokumen perencanaan anggaran daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Sehingga nantinya diimplementasikan dapat memberikan dampak signifikan bagi kwmajuan masyarakat dan daerah yang.kita cintai ini," harapnya. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Gubernur Serahkan KUA PPAS 2019 ke DPRD Maluku . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||||
| Papua Bidik Kategori Provinsi Menuju Informatif, Kabupaten Harus Bentuk PPID Posted: 07 Nov 2018 06:10 AM PST  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Papua, Doren Wakerkwa, SH meminta kabupaten-kabupaten yang belum ada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) agar segera dibentuk. Pasalnya, keberadaan PPID sangat penting untuk mendukung keterbukaan informasi ke publik dalam berbagai aspek pembangunan. Pembentukan PPID juga dalam rangka mendukung target Pemprov Papua yang menargetakan penghargaan dari Komisi Informasi (KI) Pusat Republik Indonesia dengan kualifikasi capaian terbaik kategori badan publik informatif tahun 2019. Tahun 2018, KI Pusat telah menganugerahkan badan publik yang memenuhi kualifikasi dengan capaian terbaik dengan tiga kategori yakni badan publik informatif, badan publik menuju informatif dan badan publik cukup informatif. "Tahun depan, kita harus mendapatkan prestasi yang lebih tinggi. Kabupaten yang belum bentuk PPID harus segera bentuk, karena ini perintah undang-undang," tegas Doren Wakerkwa usai menerima Penganugerahaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018 di Istana Wakil Presiden, Senin (5/11) siang. Doren menjelaskan sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan bertujuan menjamin hak warga negara mengetahui programn dan kebijakan publik pemerintah. Oleh karena itu, setiap institusi maupun pemerintah provinsi dan kabupaten/kota wajib membentuk PPID. Dengan keberadaan PPID itu, maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah. "Gubernur telah menyampaikan kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk segera membentuk PPID. Bagaimana saudara (bupati) belum bentuk PPID, terus mengekspos segala aspek pembangunan, makanya harus punya PPID," ujar Doren Wakerkwa. Ditambahkan, sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk informasi dan komunikasi dapat terarah dengan baik, jika setiap tingkatan pemerintahan memiliki instansi informasi tekhnis yang berkerja maksimal. Dan yang terpenting informasi yang diterima publik dapat dipertanggungjawabkan. "Dari kabupaten ke provinsi, dari provinsi ke pusat supaya kegiatan pemerintahan dan pembangunan berjalan dan dapat diinformasikan dengan baik," ujarnya. Doren atas nama Gubernur Papua menyampaikan apresiasi kepada KI Pusat yang telah memberikan penghargan kepada Pemprov Papua. Menurutnya, kerjasama antara kedua lembaga publik itu dapat ditingkatkan pada waktu mendatang. "Sebagai Asisten I mewakili gubernur menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Komisi Informasi Pusat yang sudah memberikan penghargaan dan membantun Papua dalam pengembangan informasi," tandasnya. Ditempat yang sama, Ketua KI Pusat, Gede Narayana mengatakan, untuk meningkatkan kualifikasi capaian terbaik kategori badan publik informatif tahun 2019 mendatang, Pemprov Papua harus memperoleh nilai antara 90 sampai 100. Dan, itu bisa terwujud jika pelayanan badan publik dan PPID di Papua sesuai dengan regulasi yang ada yakni UU Nomor 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur penyedian informasi, informasi serta merta dan informasi yang dikecualikan. "Kita berbasis metode dan itu ada nilai. Jika menuju badan publik informatif harus mencapai nilai yang saya sebutkan tadi. Bagaimana caranya? Badan publik dan PPID nya mengikuti apa yang diatur lewat regulasi yaitu UU Nomor 14 tahun 2008. Ada informasi yang disediakan dan informasi serta merta dan informasi yang dikecualikan, termasuk juga penilaian peyedia informasi, pelayanan dan arsipatoris semua dilihat dari penilaian itu," jelas Narayana. Gede Narayana mengingatkan KI dalam melakukan penilaian tidak menggunakan rangking, tetapi penilaian secara kualifikasi sehingga setiap badan publik termasuk pemerintah provinsi wajib meningkatkan layanan informasinya. "Ini bukan kontestasi dan bukan juara-juaraan," pungkasnya. (DIskominfoPapua) | ||||||
| Petrus Fatlolon Pindah ke NasDem, Melki Frans: Persetan Dengan Dia Posted: 07 Nov 2018 06:09 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Petrus Fatlolon Pindah ke NasDem, Melki Frans: Persetan Dengan Dia. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.
Walaupun dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut, Demokrat tidak sendirian mendukung Fatlolon, melainkan bersama enam partai politik lainnya. Ditanya mengenai hal ini, kader Partai Demokrat, Melkias Frans tidak mau berkomentar banyak, hanya bisa menyampaikan persetan dengan dia, dengan raut muka yang sedikit kesal. "Mau pindah kemana kah, persetan dengan dia," ucap calon Anggota DPR RI ini, kepada awak media di kantor DPRD Provinsi Maluku, Rabu (7/11/2018). Ditanya mengenai apakah Petrus Fatlolon sudah melayangkan surat pengunduran resmi, dirinya mengatakan untuk menanyakan langsung kepada ketua Partai Roy Pattiasina. Diberitakan sebelumnya, Petrus Fatlolon memutuskan untuk keluar dari Partai yang telah menjadikannya sebagai Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB), dan memilih Partai NasDem sebagai tempat berlabuh untuk proses politik selanjutnya. Hal ini dibuktikan dengan dipakaikannya seragam partai oleh Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh kepada petrus Fatlolon, saat menghadiri apel siaga pemenangan dan orientasi caleg 2019 partai NasDem se-Maluku, yang berlangsung di baileo Siwalima, Karang Panjang, Ambon, Selasa kemarin (6/11). Ditanya mengenai hal tersebut, Petrus Fatlolon kepada awak media mengatakan, kepindahannya ke NasDem merupakan salah satu wujud komitmennya untuk turut memenangkan Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden 2019 mendatang. "Sejalan dengan komitmen saya pada tanggal 30 Juli lalu bertemu dengan Pak Jokowi di Istana Bogor. Saya berkomitmen untuk memenangkan beliau di Pilpres tahun depan, terkhususnya di Kabupaten MTB. Untuk itu, harus ada bersama-sama dengan partai pendukung, salah satunya NasDem," ujarnya. Apalagi menurutnya, NasDem adalah partai yang sangat terbuka, partai masa depan bangsa. Dirinya mengungkapkan, untuk surat resmi pengunduran ke Demokrat sudah dibuatnnya untuk selanjutkan diserahkan ke Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Demokrat. "Surat resmi penguduran diri sudah ada dikantong saya dan akan diserahkan kepada DPD maupun DPP untuk selanjutnya diserahka kepada pimpinan DPD maupun DPP," ucapnya. Fatlolon tidak memungkiri Demokrat merupakan partai yang membawanya menjadi Bupati MTB, namun perjuangan ini tidak sendiri, namun bersama enam partai pengusung lainnya. "Bukan hanya Demokrat saja tetapi semuanya, ada tujuh partai salah satuya democrat. Untuk itu, kali izinkan saya bersama NasDem membangun negeri," pungkasnya. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Petrus Fatlolon Pindah ke NasDem, Melki Frans: Persetan Dengan Dia . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||||
| Demo Masyarakat Adat Suku Naulu di Kantor Gubernur Ricuh Posted: 07 Nov 2018 06:09 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Demo Masyarakat Adat Suku Naulu di Kantor Gubernur Ricuh . Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Hal ini diduga karena ada pihak ketiga yang berusaha merusak jalannya aksi demontransi, lantaran ketidakpahaman soal pertemuan perwakilan 10 orang dari pendemo dengan Gubernur Maluku, Ir. Said Assagaff. Tidak ada konfirmasinya mengenai pertemuan dimaksud, membuat para demostrasi yang berada diluar pagar kantor Gubernur memaksa masuk, namun dihalang oleh aparat kepolisian maupun Pol PP. Aksi saling dorong-mendorong terus terjadi, sehingga membuat aparat, kepolisoan mengeluarkan tembakan peringatan ke udara, disusul dengan tembakan gas air mata kepada demonstran. Hal tersebut, kemudian memicu aksi saling baku lempar dan kejar-mengejar antara sejumlah demonstran dengan pihak kepolisian. Walaupun demikian, masih ada sejumlah demonstran yang memilih untuk tidak terlibat dalam insiden tersebut, sambil menunggu pertemuan perwakilan demonstran dengan Gubernur selesai. Ricuhnya aksi demonstran juga menjadi pembahasan antara Gubernur dengan perwakilan pendemo. Menurut koordinator demonstrasi, Usman Tumain Bugis, ricuhnya demonstrasi disebabkan karena ketidakpahaman diantara para pendemo yang berada diluar gedung. "Dinamika itu terjadi tanpa ada pengetahuan dari kita selaku penaggungjawab," ujarnya. HASIL PERTEMUAN Gubernur dalam pertemuan bersama 10 perwakilan demonstran mengungkapkan, belum pernah mengeluarkan izin kepada perusahan-perusahaan tersebut. "Berdosa kita. Apalagi saya mau berakhir masa jabatan tidak mungkin saya mau tinggalkan masalah atau dosa. saya belum pernah kasi ijin, karena bukan kewenangan saya untuk itu. Kewenangan saya hanya memberikan rekomendasi. Satu bulan kalua saya tidak kasih rekomendasi, ombudsmen akan datang ke saya tanyakan kenapa bapak menghambat,"ujarnya. Dirinya meminta, Kepala Dina sKehutanan Provinsi Maluku, Sadli Lie, untuk menginventarisir perusahaan-perusahaan yang sementara ini beroperasi. "Dicek dimana perusahaan-perusahaan itu dia ambil hak-hak masyarakat adat. Kalau itu ada, dikeluarkan dari peta," tegas Gubernur kepada Sadlie Lie. Tak hanya itu, dirinya juga akan membentuk tim kecil, untuk melihat secara langsung kondisi yang ada disana, dan akan bertemu langsung dengan lihat PT Bintang Lima, Makmur, PT Nusa Ina, Titian Hijriah, serta menjaring aspirasi terkait hal ini. "Kalau seperti ini kan saya harus tanya lagi ke bupati. Musti tanya lagi ke camat. Ini kan saya ambil jalan pintas, terpaksa kita bentuk tim kecil untuk turun. Pokoknya hak-hak masyarakat, hak-hak adat akan kita ikuti terus. Kita tegakan. Saya berdosa, bapak-bapak bisa sumpah saya, kalua untuk itu. Saya minta juga kepala dinas Kehutanan membantu saya untuk melihat hal-hal seperti ini dan kedepan kalua ada masalah datang saja, tidak usah dengan demo," pintanya. Menurutnya, data-data yang disampaikan ke pemrpov Maluku akan dibawa langsung oleh Kadis Kehutanan ke Menteri Kehutanan. "Pada intinya kalau benar-benar ada persoalan terhadap hak-hak masyarakat, maka saya akan mendesak untuk mencabut izin tersebut," ucapnya. Untuk diketahui, adapun berbagai pernyataan sikap demostran, yakni mendesak pemerintah untuk segera mencabut izin PT. Starar Pacefic di kecamatan teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur. Mendesak pemerintah segera mencabut izin PT. Bintang Lima Makmur di suku naulu kabupaten Maluku Tengah. Mendesak pemerintah segera mencabut ijin PT. Nusa Kna Tanah Merah di kecamatan Werinama Kabupaten, SBT. Mendesak pemerintah pemerintah segera mencabut izin untuk rencana transmigrasi di hutan ada (kebun sagu) di suku Huanulu Maluku Tengah. Mendesak pemerintah harus mengakui mengesahkan kesatuan masyarakat Hukum adat dengan wilayah, Laut dan kekayaan lainnya diatas wilayah adat yang dimiliki. Mendesak pemerintah segera mencabut ijin CV Tirian Hijrah di suku abio Ahiolo Kabupaten Seram Bagian Barat. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Demo Masyarakat Adat Suku Naulu di Kantor Gubernur Ricuh . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||||
| Matitaputty : Belajar Manajemen Resiko Banjir, Kota Ambon Dapat Kesempatan Ikuti FRRCTP Posted: 07 Nov 2018 06:06 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Matitaputty : Belajar Manajemen Resiko Banjir, Kota Ambon Dapat Kesempatan Ikuti FRRCTP. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Ambon, Ir. Enrico Matitaputty, M.Tech, Rabu 07/11/18. "Pada dasarnya pelatihan ini ditujukan untuk memberikan pemahaman kepada pengambil keputusan ditingkat pusat dan daerah terkait dengan pengelolaan sumber daya air terpadu, terutama manajemen risiko banjir (Flood Risk Management). Kemudian untuk memahami juga manajemen risiko banjir terpadu. Hal ini sangat penting bagi Kota Ambon yang tergolong rawan banjir," aku Matitaputty.  "Negara yang memiliki karakteristik seperti Indonesia seperti Malaysia yang dilihat dari topografi serta memiliki iklim tropis. Dengan karakteristik yang hampir sama tersebut akan mudah bagi kita untuk mendalami berbagai penanganan resiko banjir. Bahkan secara umum, kita mempelajari bagaimana kapasitas manajemen proyek sektor FMSRB dalam mencapai tujuan proyek baik di tingkat pusat maupun daerah nantinya," rinci lelaki yang menyelesaikan program magister di India ini. Diakuinya, metode pelatihan yang disampaikan sangat variatif dan menyenangkan. "Dengan tutor yang komunikatif dan menguasai materi, kami bisa menyesuikan dan mengikuti dengan baik pelatihan tersebut. Pelatihan diawali dengan presentasi oleh narasumber. Kemudian kami dibagi dalam beberpa kelompok untuk mendiskusikan hal sesuai dengan tema yang diberikan. Berikutnya kami dipersilahkan mengikuti kunjungan lapangan yang dipimpin pakar sistem inovatif dan lembaga manajemen di Australia, sekaligus praktek simulasi kesiapsiagan bencana banjir," ungkap Matitaputty.  Sementara itu, peserta pelatihan dari Indonesia adalah para pengambil keputusan diantaranya dari Badan Perencanaan Nasional (BAPPENAS) Departemen Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Provinsi Maluku serta Kota Ambon yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Ambon, Ir. Enrico Matitaputty M.Tech, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ambon Drs. Demmy Paays serta Sekertaris Bappeda (Litbang) Kota Ambon, Ir. Feberien Maail. (MT-01) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Matitaputty : Belajar Manajemen Resiko Banjir, Kota Ambon Dapat Kesempatan Ikuti FRRCTP . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||||
| 9 November Bakal Berlangsung Seminar Nasional Rempah-Rempah di Maluku Posted: 07 Nov 2018 05:59 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul 9 November Bakal Berlangsung Seminar Nasional Rempah-Rempah di Maluku. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Kegiatan yang diselenggarakah oleh panitia yang dibentuk oleh Gubernur Maluku, Said Assgaaff, diketuai Kepala Balai Perhutanan Sosial dan kemitraan Lingkungan Maluku Papua, Yusup, akan berlangsung dari tanggal 9-10 November 2018 di Natsepa Hotel. Dalam konfrenesi pers yang berlangsung di Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Wakil Ketua panitia penyelenggara, Prof. Dr. Ir. Agustinus Kastanya mengatakan, seminar yang dilaksanakan memiliki tujuan untuk mensosialisasikan kegiatan perhutunan sosial dan perkembangannya bagi pemangku kepentingan di Maluku, sebagai wadah untuk penyatuan presepsi setiap pemangku kepentingan terhadap proses dan kegiatan perhutanan sosial di Maluku dan upaya mengembalikan kejayaan rempah-rempah di Maluku dan mensinergikan peran pentahelix dalam mendukung kegiatan perhutanan sosial untuk kejayaan rempah-rempah di Maluku. Dijelaskan, peserta yang akan mengikuti kegiatan ini sebanyak 212 orang yang berasal dari pemangku kepentingan di wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat dan Kementerian Lingkungan Hidup, Pertanian, Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UKM serta kementerian Pariwisata. Sedangkan narasumber yang dihadirkan berjumlah 18 orang yang berasal dari Kementerian, akademisi, pemda, pengusaha dan perbankan. Lebih lanjut dikatakan, perhutana sosial didefenisikan dalam permen LHK no 83/2016 sebagai sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan, atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama, untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan. Dirinya mengungkapkan, kegiatan perhutanan sosial di Maluku di tahun ini sekitar 64.553 hektar, yang mencakup 48 izin, dan meliputi 8.987 kepala keluarga. Dimana, ada sebagian yang sudah diusulkan dan masih dalam proses verifikasi dan pada akhirnya pada penetapan izin. "Diperkirakan di Maluku sekitar 200 ribu lebih hektar akan diberikan kepada masyarakat, sesuai target yang sudah ditetapkan baik pempus melalui peta indikatif, yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Maluku," tuturnya. Lanjutnya, pengembangan perhutanan sosial berdasarkan kearifan lokal masyarakat, sudah dikembangkan rempah-rempah dalam sistim dusun terutama di pulau Lease, Maluku tengah dan hampir seluruh Maluku dengan nama spesifik di masing-masing wilayah. Dusun ini sebetulnya kata Kastanya, jika dikaji secara ilmiah dan berkembang selama ini adalah model agroforesri, yang bisa mengkobinasikan semua sektor kehutanan pertanian, pertenakan, yang bisa dikembangkan dengan perikanan, mengingat panjang garis pantai sekitar 10 ribu kilometer. "Ini bisa dikembangkan menjadi agroforesri. Jadi kombuinasi kehutanan, peternakan, perikanan kita bisa menjadikannya sebagai objek wisata. Sehingga menjadi sebuah model," ucapnya. Lanjutnya, pada tahun 2015-2016 pihaknya telah menyelenggarakan melalui Gubernur yang mendorong seminar agroforesri di Maluku dan seminar international bersama Unpatti untuk menetapkan agroforesri sebagai sebuah sistem pengelolaan lahan atau sistem pertanian pulau-pulau kecil. Menurut Kastanya, ini sangat penting untuk dikaji secara bersama. Karena melalui sistem ini dengan menghadapi perubahan iklim yang mempunyai kerentanan yang sangat tinggi di pulau-pulau kecil, sistem agroforesri bisa mengendalikan semua proaes, dampak dari perubahan iklim, sehingha sistim ini cocok untuk dikembangkan. "Seminar ini akan berlangsung untuk mengkaji itu semua," katanya. Dirinya berharap dari seminar ini ada pemahaman dari semua stakeholder, mengingat pembangunan perhutanan sosial dalam rangka mendorong kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestatian lingkungan, "Itu merupakan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh hanya satu sektor, tetapi semua sektor dan stakeholder berperan dalam proses pengembangan perhutanan sosial," pungkasnya. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang 9 November Bakal Berlangsung Seminar Nasional Rempah-Rempah di Maluku . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||||
| Mabesad Gelar Monitoring Reformasi Birokrasi di Wilayah Kodam XVI/Pattimura Posted: 07 Nov 2018 05:59 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Mabesad Gelar Monitoring Reformasi Birokrasi di Wilayah Kodam XVI/Pattimura. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Siaran pers Pendam XVI/Pattimura kepada media ini, Rabu (7/11/2018) menyebutkan, Reformasi Birokrasi TNI-AD merupakan kelanjutan dari Reformasi Internal TNI-AD yang dijiwai oleh paradigma baru TNI-AD, sebagai suatu keputusan yang sangat penting, bukan saja bagi TNI-AD tetapi juga bagi bangsa dan negara serta kepentingan nasional pada umumnya. Program Reformasi Birokrasi Angkatan Darat pada hakekatnya adalah komitmen TNI-AD untuk memposisikan dan mengoptimalkan peran dan fungsi serta tugasnya secara tepat dalam hubungan antar instansi atau lembaga guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bebas korupsi, kolusi maupun nepotisme (KKN). Kegiatan monitoring digelar selama tiga hari, mulai 07 s.d 09 November 2018, bertempat di Aula Makodam XVI/Pattimura, Ambon yang mengusung tema "Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi TNI-AD di Kodam XVI/Pattimura Tahun 2018". TNI-AD mengirimkan Tim Monitoring RB di Kodam XVI/Pattimura yang diketuai oleh Kolonel Inf Agus Y.R. Agustinus, S.H. Monitoring dibuka oleh Panglima Kodam XVI/Pattimura Mayjen TNI Suko Pranoto selaku Ketua Pelaksana Reformasi Birokrasi di Kodam XVI/Pattimura. "Hal tersebut ditujukan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif, dan efisien serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik," ujar Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Tatang Sulaiman dalam amanat yang dibacakan oleh Kolonel Inf Agus Y.R. Agustinus, S.H. "Selain itu juga bertujuan memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan TNI pada umumnya," ujar Wakasad. Wakasad menghimbau kepada seluruh pihak untuk terlibat dan melakukan peningkatan kinerja guna mendukung terwujudnya clean government and good governance, sebagaimana yang dicanangkan pemerintah. Harapannya, program reformasi birokrasi di lingkungan TNI AD dapat berjalan dengan lebih baik dan terarah dalam mewujudkan visi reformasi birokrasi nasional, yakni terwujudnya pemerintahan berkelas dunia. Pangdam XVI/Pattimura memerintahkan kepada seluruh jajaran untuk segera menindaklanjuti hal-hal yang telah dirumuskan oleh TNI-AD, khususnya Para Asisten selaku Ketua Bidang dan Kabalak serta para Dansat dalam membantu mengumpulkan data dan Informasi yang diperlukan oleh Tim Monitoring, agar tugas para Tim Tersebut dapat terlaksana dengan baik dan lancar serta mencapai sasaran yang diharapkan. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Mabesad Gelar Monitoring Reformasi Birokrasi di Wilayah Kodam XVI/Pattimura . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||||
| Hery Dosinaen Titipkan Empat Hal Kepada APIP Papua Posted: 07 Nov 2018 05:45 AM PST  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Guna memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan di bumi cenderawasih, Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen menitipkan empat hal kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di lingkungan pemerintah provinsi. Empat hal itu, yakni pertama peran maksimal APIP dalam mencegah korupsi. Kedua, kesiapan APIP dalam mengawal sistem pengendalian intern menuju level III dan kapabilitas APIP level III. Ketiga, mengoptimalkan peran APIP dalam pengawasan dana desa, dan keempat tindak lanjut dalam implementasi perjanjian kerja sama maupun penanganan pengaduan masyarakat. "Empat hal ini penting agar penyelenggaraan pemerintah bisa berjalan sesuai yang diharapkan," terang Sekda Hery pada Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah se- Provinsi Papua, Senin (5/11). Tak sampai disitu, Hery mengingatkan pentingnya koordinasi antara instansi pemerintah maupun antar aparatur pemerintah, baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah. Hal demikian wajib dilakukan, guna mewujudkan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik antar semua pihak. "Sebab dalam manajemen pemerintahan daerah, koordinasi antara instansi pemerintah maupun antara aparatur pemerintah, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah, wajib dilakukan. Hal demikian sekali lagi untuk mewujudkan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan," tegas dia. Dalam kesempatan itu, Sekda mengingatkan APIP untuk untuk memberikan peringatan dini (early warning) serta pendampingan (consulting) kepada penyelenggaraan pemerintahan, guna mencegah terjadinya pelanggaran yang menjadi temuan pada instansi masing-masing. Oleh karenanya, dia berharap ada koordinasi dalam membangun sistem kerja pengawasan intern pemerintah baik dari pihak BPKP, Inspektorat Provinsi, Kabupaten dan Kota. Agar tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan tugas dalam meningkatkan pelaksanaan tugas antar instansi pengawasan pemerintah. "Makanya, rapat koordinasi ini sangat penting karena berperan strategis untuk meningkatkan kinerja pengawasan di Provinsi Papua. Khususnya, dalam hal perencanaan dan pelaksnaan pengawasan tahun 2019". "Disamping itu, rapat ini juga diharapkan mendukung terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi mengenai arah kebijakan pengawasan 2019, yang secara sinergis di daerah, dalam upaya penyusunan peta pengawasan yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi," harapnya. (DiskominfoPapua) | ||||||
| Tim Opsnal Dit Reskrimum Polda Malut Amankan Kurir Judi Togel Posted: 07 Nov 2018 05:41 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Tim Opsnal Dit Reskrimum Polda Malut Amankan Kurir Judi Togel. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.
Tribratanews.malut.polri.go.id – Polda Maluku Utara, Tim Opsnal Direktorat Reserse Kriminal Umum kembali berhasil mengamankan satu tersangka kasus judi Toto gelap (Togel) dengan inisial HS (27). Sdr HS diduga melakukan permainan judi togel dengan cara menerima pasangan dari para pemasang dan setelah itu sdr HS melanjutkan pemasangan togel teesebut ke link togel online melalui Hp. Penangkapan terhadap tersangka HS oleh Tim Opsnal Dit Reskrimum Polda Malut di lingkungan Skep Kelurahan Salahuddin Kecamatan Kota Ternate Tengah, yang merupakan hasil laporan masyarakat yang ditindak lanjuti. Rabu 7/11/18.
Dari penangkapan tersangka ini, Tim Opsnal berhasil mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya uang tunai senilai Rp 5.485.000. satu buku tabungan BNI Syariah, satu buah ATM Gold BNI Syariah, satu buah buku daftar nama pemasang togel, tiga buah buku nota rekapan pemasangan nomor togel serta dua henpone berbagai merek. "Sementara tersangka dan barang bukti sudah kita amankan untuk melakukan pengembangan tersangka lain." Ucap Anggota Tim Opsnal.
Anggota Tim Opsnal Dit Reskrimum masih melakukan Pengembangan, karena Sdr. HS yang saat ini ditahan merupakan kurir dari judi tersebut, Dit Reskrimum Polda Maluku Utara masih akan terus melakukan pengembangan terhadap bandar atas kasus tersebut. Sdr. HS karena perbuatannya maka akan dijerat dengan pasal 303 tentang perjudian dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. (Wtftt) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Tim Opsnal Dit Reskrimum Polda Malut Amankan Kurir Judi Togel . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||||
| Memiliki Ganja, Seorang Pemuda Ditangkap Polisi Posted: 07 Nov 2018 05:26 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Memiliki Ganja, Seorang Pemuda Ditangkap Polisi. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Tribratanews.papua.polri.go.id Polres Jayapura Kota,- Seorang pemuda berinisial AAB (24) yang merupakan warga Ambon, akhirnya berurusan dengan pihak Kepolisian setelah ditangkap karena memiliki Narkotika Jenis Ganja di Pelabuhan Laut Jayapura. Selasa (06/11/18) malam pukul 20.00 wit. Kapolres Jayapura Kota AKBP Gustav R. Urbinas, SH., S.IK melalui Kapolsek Kawasan Pelabuhan Laut Jayapura Iptu Joko Prayogo, S.Sos saat dikonfirmasi membenarkan pihaknya telah mengamankan seorang pemuda karena memiliki narkotika jenis ganja pada saat hendak naik ke atas Kapal KM Dobonsolo dengan tujuan Serui. Lanjut Kapolsek, penangkapan pelaku AAB (24) berawal saat personil melaksanakan razia rutin terhadap barang bawaan penumpang yang hendak naik ke kapal KM Dobonsolo. "Dalam razia tersebut pelaku kedapatan membawa narkotika jenis ganja sebanyak 1 karung beras merk rool rice, 4 bungkus plastik bening ukuran besar dan 6 bungkus plastik bening ukuran sedang ," Ujar Iptu Joko Prayogo, S.Sos. Kapolsek menuturkan, untuk tersangka AAB (24) berserta barang bukti kami sudah serahkan ke penyidik Sat Narkoba Polres Jayapura Kota guna proses hukum lebih lanjut.(*) Penulis. : Humas Sakura. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Memiliki Ganja, Seorang Pemuda Ditangkap Polisi . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||||
| Ketua Bawaslu dan Anggota KPU Halsel Bersilahturahmi Dengan Kapolres Halsel Posted: 07 Nov 2018 05:16 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Ketua Bawaslu dan Anggota KPU Halsel Bersilahturahmi Dengan Kapolres Halsel. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.
Tribratanews.malut.polri.go.id – Polda Maluku Utara, Ketua Bawaslu Kab. Halsel Kahar Yasim,SH dan Anggota Bawaslu diantaranya Rais Kahar, S.Pd dan Asman Jamil, SH serta Anggota KPU Kab. Halsel diantaranya Antoni Nurdin,S.Ag.M.Ikom dan Sdr. Nasir Halik, S.Sos. pagi tadi melaksanakan silahturahmi dengan Kapolres Halmahera Selatan yang baru AKBP. Agung Setyo Wahyudi, SH.SIK.Msi. Ketua Bawaslu dan Anggotanya serta Anggota KPU Halsel dating di Polres halsel untuk melakukan silahturahmi, rombongan tersebut diterima langsung oleh Kapolres Halmahera Selatan. Rabu 07/11/18. Kegiatan silahturahmi antara Polres Halsel dengan Pihak Penyelenggara dan Pengawas Pemilu yaitu KPU Kab. Halsel dan Bawaslu Kab. Halsel, dilaksana di Ruang Rapat Mako Polres Halsel Desa Tomori Kec. Silaturahmi yang dilaksanakan tersebut adalah untuk membangun Sinergi antara Pihak Keamanan dalam hal ini Polres Halsel, dengan Pihak Penyelenggara maupun Pengawas Pemilu yang ada di Kab. Halsel dalam menciptakan Pileg dan Pilpres dapat berjalan Aman, Damai dan Sejuk. "maksud dari Silahturahmi ini untuk membangun sinergi antara Polres Halsel dan KPU serta Bawaslu di Kab. Halsel, dalam rangka menciptakan Pileg dan Pilpres yang aman dan damai di bumi Saruma." Ucap Kapolres Halsel. (wtftt) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Ketua Bawaslu dan Anggota KPU Halsel Bersilahturahmi Dengan Kapolres Halsel . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||||
| Biro Rena Polda Maluku Utara Melaksanakan Penyusunan Renbutgar Ideal Tahun 2020 Posted: 07 Nov 2018 05:16 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Biro Rena Polda Maluku Utara Melaksanakan Penyusunan Renbutgar Ideal Tahun 2020. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.
Tribratanews.malut.polri.go.id – Polda Maluku Utara, Biro Perencanaan Polda Maluku Utara pagi tadi melaksanakan kegiatan penyusunan rencana kebutuhan anggaran idel T.A. 2020, Satker Jajaran Polda Maluku Utara yang dilaksanakan dari tanggal 7 samapai dengan tanggal 8 November 2018. Kegiatan tersebut di laksanakan di aula Hotel Muara Ternate, dan dibuka secara langsung oleh Kabag Ren Progar Biro Perencanaan Polda Maluku Utara AKBP Noer Imansyah, serta di ikuti oleh Kasubbag Renmin dan Operator RK-AKL Satker Polda Malut dan Kabag Ren serta Operator RK-AKL Polres Jajaran. Rabu 7/11/18.
Dalam arahannya Kabag Ren Progar Biro Perencanaan Polda Maluku Utara AKBP Noer Imansyah mengatakan, penyusunan pagu ideal ini harus dimengerti dan dipahami oleh seluruh Kabag Ren dan anggotanya, begitu juga Kasubbag Renmin dan stafnya. kasubbag renmin yang lebih memahami tetang kebutuhan atau kekurangan satkernya, kasubbag renmin harus membantu pimpinannya di satker masing-masing karena tiap kasatker tidak mungkin mengetahui atau dapat mengawasi setiap kebutuhan dan kekurangan satkernya.
"kasubag renmin yang lebih memahami hal tersebut, jika kita tidak tahu maka kita harus bertanya ke orang yang lebih memahami, sehingga kita tidak dianggap remeh oleh orang lain." Ujar Kabag Ren Progar. Giat pembukaan penyusunan anggaran pagu ideal Satker Jajaran Polda Maluku Utara ini selesai dan dilanjutkan dengan penyusunan pagu ideal oleh operator yang didampingi oleh Staf Biro Rena Polda Maluku Utara. (Wtftt) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Biro Rena Polda Maluku Utara Melaksanakan Penyusunan Renbutgar Ideal Tahun 2020 . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||||
| Walikota Sikapi Hasil Tes Seleksi CPNS Posted: 07 Nov 2018 05:16 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Walikota Sikapi Hasil Tes Seleksi CPNS. Silahkan baca dan menyimak artikelnya. Ambon,PPID – Rabu, (7/11) Memasuki hari ketiga tes seleksi penerimaan CPNS untuk wilayah Kota Ambon, tercatat baru 20 peserta yang dinyatakan lulus. Menyikapi hal tersebut, Walikota Ambon, Richard Louhenapessy mengundang para awak media melakukan konferensi pers yang berlangsung di Auditorium SMP Negeri 6 Ambon.
Walikota menyadari sesungguhnya ada perbedaan kebiasaan yang significant jika dibandingkan dengan wilayah pusat. "Kita di Maluku, lebih sering menggunakan manual system dalam melakukan seleksi, dibandingkan dengan wilayah lain di bagian barat Indonesia yang masyarakatnya sudah terbiasa dengan Computerized System," terang Walikota. Sehingga, ditambahkan, baiknya standarisasi yang digunakan disesuaikan dengan standart kualitas wilayah masing-masing. Di depan para awak media, Walikota memastikan akan berupaya untuk meminta pertimbangan dari Kementerian PAN-RB perihal pola penilaian yang diterapkan. "Jumlah passing grade yang ditentukan adalah 298, maka saya akan meminta pihak Kementerian untuk mempertimbangkan kembali para peserta yang nilai tes nya sudah melewati ambang batas passing grade kolektif tersebut namun masih dinyatakan tidak lulus," Tandasnya. Terkait upaya yang dilakukan, Walikota menjelaskan pada hari jumat mendatang, Para Walikota dan Bupati, Para Pimpinan DPRD serta Para Kepala Kepegawaian Se-Provinsi Maluku akan melakukan rapat bersama Gubernur untuk membicarakan hal tersebut, serta akan melayangkan surat kepada Kementerian PAN-RB untuk mempertimbangkan proses penilaian yang terkesan sangat memberatkan para peserta tes di Maluku. -MCAmbon, MP-. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Walikota Sikapi Hasil Tes Seleksi CPNS . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||||
| Polisi Amankan 152 Liter Milo Tak Bertuan Posted: 07 Nov 2018 05:11 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Polisi Amankan 152 Liter Milo Tak Bertuan. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Tribratanews.papua.polri.go.id Polres Jayapura Kota - Kepolisian Sektor Kawasan Laut Jayapura saat razia berhasil mengamankan 152 liter minuman keras lokal jenis Sopi di Pelabuhan Laut Jayapura. Selasa (6/11/2018) malam pukul 17.45 wit. "Iya benar, sebanyak 152 liter minuman keras lokal jenis sopi tak bertuan berhasil diamankan oleh pihak kami saat melaksanakan pengamanan dan razia terhadap barang bawaan penumpang yang baru turun dari kapal KM Dobonsolo," kata Kapolres Jayapura Kota AKBP Gustav R. Urbinas, SH., S.IK melalui Kapolsek KPL Jayapura Iptu Joko Prayogo, S.Sos saat dikonfirmasi humas polres jayapura kota. Rabu (7/11/2018). Kapolsek menuturkan bahwa seperti biasa setiap ada kapal yang masuk di pelabuhan laut jayapura, pihaknya melaksanakan pengamanan dan razia terhadap barang bawaan penumpang yang baru turun. "Dalam pelaksanaan razia tersebut pihaknya berhasil mengamankan 152 liter minuman keras jenis sopi yang pada saat itu di bawa oleh TKBM sedangkan pemiliknya tidak berada ditempat sehingga barang bukti tersebut di amankan di Mapolsek KPL," Terang Iptu Joko Prayogo, S.Sos. Kapolsek menambahkan, untuk barang bukti sudah diamakan dan akan kami serahkan ke Satuan Narkoba Polres Jayapura Kota guna dilakukan pemusnahan barang bukti tersebut.(*) penulis : Humas Sakura Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Polisi Amankan 152 Liter Milo Tak Bertuan . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||||
| Polisi Gelar Rekontruksi Pembunuhan di Kali Acai Posted: 07 Nov 2018 05:01 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Polisi Gelar Rekontruksi Pembunuhan di Kali Acai. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Tribratanews.papua.polri.go.id Polres Jayapura Kota,- Kepolisian Sektor Abepura melaksanakan rekontruksi kasus penggeroyokan dan pembunuhan dengan korban Sauri (45) bertempat di Aula Mapolsek Abepura. Selasa (6/11/2018) sore pukul 17.00 wit. Rekontruksi tersebut dipimpin langsung Kapolsek Abepura AKP Dionisius VDP. Helan, S.IK didampingi Kanit Reskrim Ipda Arifin, S.TK dan Panit Opsnal Ipda Jetny Sohilait, SH di backup oleh tim opsnal jatanras Polda Papua serta turut hadir Jaksa Penuntut Umum Ramma, SH. Dimana kasus penggeroyokan dan Pembunuhan terhadap korban yang dilakukan oleh tiga pelaku yakni MAS alias S, RS dan MF terjadi pada hari jumat (26/10) sekitar 23.30 wit. "Iya benar kemarin sore kami telah melaksanakan rekontruksi kasus penggeroyokan dan pembunuhan korban Sauri (45) yang terjadi di depan Salon Wanda Kali Acai Distrik Abepura," ucap Kapolres Jayapura Kota AKBP Gustav R. Urbinas, SH., S.IK melalui Kapolsek Abepura AKP Dionisius VDP. Helan, S.Ik saat dikonfirmasi oleh Humas Polres Jayapura Kota. Rabu (7/11/201. Lanjut Kapolsek, dimana rekontruksi tersebut memperagakan sebanyak 10 adegan yang diperankan oleh ketiga tersangka. Menurut Kapolsek, kasus ini berawal dari ajakan salah seorang pelaku kepada saksi A untuk mengkonsumsi minuman keras, namun saksi A tak langsung merespon ajakan itu hingga akhirnya terjadi perselisihan antara korban dengan pelaku. "Saat pelaku dan korban berselisih, pelaku melihat celurit korban yang diselipkan dibagian belakang baju, sehingga pelaku kembali untuk melaporkan ke kakaknya dan seorang rekan lagi untuk menghampiri korban dengan membawa dua buah pisau dapur dan disitulah terjadi pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia," ujar Kapolsek.(*) Penulis. : Humas Sakura Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Polisi Gelar Rekontruksi Pembunuhan di Kali Acai . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||||
| Posted: 07 Nov 2018 04:54 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul a. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Terima kasih karena telah membaca informasi tentang a . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||||
| Khusus Untuk Tim Basarnas, Operasi Pencarian Lion Air JT610 Kembali Diperpanjang 3 Hari Posted: 07 Nov 2018 03:44 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Khusus Untuk Tim Basarnas, Operasi Pencarian Lion Air JT610 Kembali Diperpanjang 3 Hari. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Kepala Basarnas Marsdya M. Syaugi menyampaikan keterangan pers di Posko JITC 2 Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (7/11) siang. (Foto: Humas Basarnas) Hari ini, Rabu (7/11), operasi SAR pesawat Lion Air PK-LQP dengan nomor penerbangan JT-610 yang jatuh di Perairan Karawang memasuki hari ke-10 atau hari terakhir perpanjangan 3 hari pertama. Namun demikian, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) atau Badan SAR Nasional (Basarnas) Marsekal Madya TNI M. Syaugi selaku SAR Coordinator (SC) memutuskan untuk memperpanjang kembali 3 hari setelah dilaksanakan evaluasi dan masukan dari lapangan. "Operasi SAR kami perpanjang tiga hari lagi, khusus untuk tim Basarnas," kata Kepala Basarnas pada konferensi pers di Posko Terpadu JITC 2 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (7/11) siang. Selain tim Basarnas, lanjut Syaugi, potensi-potensi SAR dari unsur TNI-Polri, Kementerian Perhubungan, KPLP, KSOP, Bea Cukai, Bakamla, KKP, Pertamina, dan lainnya kembali ke kesatuannya masing-masing untuk menunaikan tugas lainnya. "Kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan serta apresiasi yang tinggi atas sinegitas, dedikasi, dan kerjasama yang solid di lapangan, sehingga sampai hari ini kita dapat mengevakuasi 186 kantong jenazah korban," ucap Kepala Basarnas. Selanjutnya, tim Basarnas dengan kekuatan yagg ada saat ini, terdiri dari 220 personil termasuk 60 penyelam dan diperkuat dengan 4 Kapal, 4 RIB, dan 5 LCR (perahu karet) akan fokus mencari korban dengan locus radius 250 meter pada koordinat yang selama ini menjadi pusat pencarian. "Operasi ini sudah berlangsung 10 hari, dan tren dari hasil penyisiran di permukaan maupun di dasar laut sudah menurun, karena itu, kekuatan yang dimiliki Basarnas saya rasa sudah cukup untuk kembali meneruskan pencarian sampai 3 hari ke depan," terangnya. Sementara tim DVI tetap standby, menunggu hasil operasi yang dilakukan tim Basarnas. "Sampai saat ini, kami sudah menerima 186 bodypack dari Basarnas dan sudah ada 44 korban yang sudah teridentifikasi di Rumah Sakit Polri," kata Kompol Asep Winardi, Kaur DVI Subbid Dokpol Biddokkes Polda Metro Jaya. Terkait posko, tetap dipergunakan Posko Terpadu di JITC 2 Tanjung Priok dan Tanjung Pakis. Seperti diberitakan sebelumnya, pesawat Lion Air PK-LQP dengan nomor penerbangan JT-610 rute Cengkareng – Pangkalpinang mengalami kecelakaan 13 menit setelah lepas landas dari Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Senin (29/10) pagi. Pesawat dengan personal on board sebanyak 189 orang itu jatuh di kawasan Perairan Karawang, Jawa Barat. (Humas Basarnas/ES)
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Khusus Untuk Tim Basarnas, Operasi Pencarian Lion Air JT610 Kembali Diperpanjang 3 Hari . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||||
| Percepat Pembangunan Rumah Bagi ASN Posted: 07 Nov 2018 03:19 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Percepat Pembangunan Rumah Bagi ASN. Silahkan baca dan menyimak artikelnya. Presiden Joko Widodo bersama dengan jajaran terkait hari ini menggelar rapat terbatas untuk membahas upaya penyediaan rumah bagi para ASN, TNI, dan Polri. Pembahasan tentang hal itu merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan publik. "Kita akan konsentrasi pada upaya percepatan penyediaan rumah yang layak bagi 945 ribu ASN, 275 ribu prajurit TNI, dan 360 ribu anggota Polri," kata Presiden dalam arahannya di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 7 November 2018. Kepala Negara berharap, selain untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi para aparatur negara, kebijakan penyediaan perumahan ini juga menimbulkan efek berganda bagi pertumbuhan ekonomi nasional. "Tujuannya jelas agar ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri semakin konsentrasi dalam bekerja. Selain itu juga memberikan efek ganda untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang muncul dari berbagai kegiatan dalam program percepatan pembangunan perumahan ini," tuturnya. Sebelumnya, dalam rapat terbatas pada 16 April 2018, Kepala Negara sempat menyinggung jajarannya untuk turut memperhatikan kebutuhan perumahan yang layak bagi para abdi negara. Kali ini, Presiden meminta laporan detail dari jajarannya mengenai perkembangan dan proses penyiapan lahan untuk menjalankan kebijakan ini. Sejumlah aspek seperti model pembiayaan juga menjadi pembahasan pemerintah. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Percepat Pembangunan Rumah Bagi ASN . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||||
| Saya Akan Jadi Pembeli Pertama Motor Listrik Gesits Posted: 07 Nov 2018 03:19 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Saya Akan Jadi Pembeli Pertama Motor Listrik Gesits. Silahkan baca dan menyimak artikelnya. Presiden Joko Widodo menerima audiensi tim gabungan yang mempersiapkan sepeda motor listrik Gesits pada Rabu pagi, 7 November 2018. Hadir dari Tim gabungan tersebut di antaranya, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir, Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Joni Hermana, Rektor Institut Teknologi Bandung Kadarsyah Suryadi, Direktur PT. Gesits Technology Indonesia Zaki Nahdi Saleh, dan para pimpinan BUMN yang terlibat dalam produksi motor listrik tersebut, yakni Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Tumiyana dan Direktur Utama PT LEN Industri (Persero) Zakky Gamal Yasin. Dalam pertemuan tersebut, Presiden yang didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, membicarakan persiapan produksi massal sepeda motor listrik Gesits yang merupakan karya anak bangsa. Rencananya, produk tersebut akan segera memasuki tahap produksi dan termasuk salah satu prinsipal Indonesia pertama yang masuk ke pasar sepeda motor listrik Tanah Air. Setelah pertemuan dilakukan di Istana Merdeka, Jakarta, Presiden Joko Widodo sempat menjajal sepeda motor listrik Gesits di sekitar halaman Istana. Saat itu, Kepala Negara yang mengenakan helm hitam tampak mengendarai Gesits berwarna merah. "Tadi saya coba enggak ada suara knalpotnya. Saya senangnya yang greng, greng, greng . Tadi enggak ada (suara) jadi agak bingung menyesuaikan. Halus sekali. Ini sangat ramah lingkungan," kata Presiden. Presiden mengatakan, dalam audiensi tersebut dibicarakan soal rencana produksi massal Gesits dalam waktu dekat. Rencananya, dalam satu bulan, sepeda motor listrik tersebut akan diproduksi sebanyak 60.000 unit dalam satu tahun atau 5.000 unit setiap bulan dan tergantung permintaan pasar. Sebelumnya, Gesits juga telah melalui sejumlah uji coba dan pengembangan sejak 2015 silam. "Ini adalah brand dan prinsipal 100 persen Indonesia untuk sepeda motor listrik. Sudah diuji coba dari Jakarta ke Bali enggak ada masalah," tuturnya. Dirinya melanjutkan, apabila sepeda motor listrik Gesits ini meluncur ke pasaran, konsumen akan memiliki lebih banyak pilihan. Presiden meyakini apabila harga yang ditawarkan cukup kompetitif dan memiliki keunggulan tersendiri dibanding sepeda motor konvensional, sepeda motor listrik ini akan diterima oleh pasar. "Brand dan prinsipal Indonesia bisa mendahului pertama di pasaran. Ini sangat bagus. Tadi saya sudah diberi tahu harganya kompetitif," ujarnya. Menurut informasi yang disampaikan kepada Presiden, Gesits ditenagai oleh baterai lithium ion dan dapat menempuh jarak sejauh kurang lebih 70 kilometer untuk satu kali pengisian baterai dengan lama pengisian kurang lebih 3 jam. "Saya kemarin lihat di pameran motor 8 jam (pengisian). Ini saya kaget bisa 3 jam untuk 70 kilometer," ucapnya. Untuk diketahui, komponen baterai tersebut merupakan satu-satunya komponen motor yang masih harus diimpor oleh pihak Gesits. Ke depannya, komponen tersebut diharapkan juga akan diproduksi di dalam negeri. "Yang paling krusial ini produksi baterai lithium-nya. Padahal kita raw materialnya ada," ujar Presiden. Pemerintah sendiri akan terus mendorong pengembangan produk-produk otomotif dalam negeri. Pemerintah salah satunya akan memberikan bantuan bagi percepatan uji coba, uji kelaikan, dan perizinan yang dibutuhkan. "Ini nanti kalau sudah diproduksi saya jadi pembeli pertama," tandasnya. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Saya Akan Jadi Pembeli Pertama Motor Listrik Gesits . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||||
| PERTAMINA MULAI BOR SUMUR MINYAK BNA-P03 DI DESA SEMANGGI Posted: 07 Nov 2018 03:00 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul PERTAMINA MULAI BOR SUMUR MINYAK BNA-P03 DI DESA SEMANGGI. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.
BLORA. Pertamina EP Asset IV Cepu mulai melaksanakan pemboran sumur Banyuasin (BNA-P03) di Desa Semanggi, Kecamatan Jepon guna mendapatkan minyak bumi. Pemboran diawali dengan melaksanakan syukuran tajak pada hari Rabu (7/11/2018) yang dihadiri Bupati Djoko Nugroho, GM PT. Pertamina EP Asset IV Cepu Agus Amperianto, Kepala DLH Blora, jajaran Forkopimcam Jepon, Kades Semanggi dan warga sekitar. Syukuran tajak dilaksanakan dengan pemotongan tumpeng oleh Bupati bersama GM PT. Pertamina EP Asset IV Cepu yang kemudian diserahkan kepada operator pemboran dengan harapan bisa menghasilkan minyak sehingga bisa meningkatkan produksi nasional, dan berdampak pada peningkatan ekonomi daerah. Tak hanya itu, santunan kepada 120 anak yatim yang berasal dari Desa Semanggi dan sekitarnya juga dilakukan dengan harapan semuanya bisa ikut mendoakan kesuksesan pemboran sumur minyak BNA-P03 ini. GM PT. Pertamina EP Asset IV Cepu Agus Amperianto dalam sambutannya didampingi Cepu Field Manager Afwan Daroni, menjelaskan bahwa sumur BNA-P03 ini merupakan sumur baru yang akan dibor sedalam 2036 meter dan merupakan sumur terdalam diantara sumur tua yang ada di lapangan Banyuasin.
"Pemboran Sumur BNA-P03 akan membutuhkan waktu sekitar 41 hari dengan menggunakan Rig PDSI #25.2/LTO750-M. Kami mewakili PT Pertamina EP Asset IV Cepu berharap dukungan dari seluruh pihak agar proses pemboran ini berjalan lancar dan tanpa hambatan berarti serta tentunya Zero Accident. Kami targetkan nantinya bisa memproduksi minyak sebanyak 150 barel per hari," ucap Agus Amperianto. "Apabila target tersebut berhasil didapatkan tentunya akan memberikan dampak positif bagi lingkungan masyarakat sekitar dan tambahan PAD bagi Kabupaten Blora," tambah Agus Amperianto. Selama pemboran ini, Agus menyebutkan setidaknya ada 16 kontraktor yang bergabung untuk bekerjasama dengan jumlah pekerja sebanyak 110 personil. Selama 24 jam pekerjaan terus berjalan dengan sistem shif. Bupati Djoko Nugroho pun mengapresiasi upaya PT Pertamina EP Asset IV Cepu yang terus begitu getolnya mencari titik-titik sumur baru untuk meningkatkan produksi minyak di Kabupaten Blora. Sehingga dirinya juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung kegiatan pemboran minyak ini. "Pertamina ini bagian dari BUMN milik Pemerintah, saya selaku Bupati juga bagian dari Pemerintah. Tidak ada Pemerintah yang ingin menyengsarakan masyarakatnya, yang ada adalah ingin menyejahterakan masyarakatnya. Jika minyak ini nanti berhasil diproduksi disini pasti efeknya akan sangat bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Ayo didukung, ojo dirusuhi nggih," ujar Bupati kepada warga yang hadir dalam acara itu. Bupati juga meminta agar warga sekitar tidak mudah percaya pada isu-isu negatif yang sengaja disebarkan oleh oknum tertentu untuk mengganggu aktifitas pemboran minyak.
"Ojo gampang percaya kabar negatif. Kalau kurang jelas tentang aktifitas pemboran ini tanyakan langsung ke humasnya Pertamina melalui Kepala Desa. Saya hafal, biasanya ada saja oknum-oknum yang tidak suka dan membuat kabar miring tentang aktifitas migas," lanjut Bupati. Menurut Bupati, jika target 150 barel per hari tercapai di sumur BNA-P03, maka jumlah tersebut sama halnya dengan jumlah produksi seluruh sumur minyak tua yang ada di Kabupaten Blora. Camat Jepon, Free Bayu Alamanda menambahkan keterangan bahwa sebelum kegiatan pemboran dimulai, pihak Pertamina sudah terlebih dahulu melakukan perizinan dan berkoordinasi dengan Forkopimcam. "Alhamdulillah kemarin Pertamina sudah berkoordinasi dengan Forkopimcam baik untuk pengamanan maupun rekruitmen tenaga kerja yang dibutuhkan. Kami sepakat mengambil tenaga kerja dari wilayah ring satu Desa Semanggi," terangnya. Usai syukuran tajak, dilanjutkan dengan peninjauan lapangan sumur BNA-P03 oleh Bupati dan seluruh tamu undangan. Dalam peninjauan lapangan itu, semuanya diwajibkan mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) berupa rompi khusus dan helm. (Tim Berita Humas Protokol Setda Kab.Blora) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang PERTAMINA MULAI BOR SUMUR MINYAK BNA-P03 DI DESA SEMANGGI . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||||
| Jelang Pemilu,Sat Binmas Polresta Pontianak Gelar FGD Bersama Kantor Walikota Pontianak Posted: 07 Nov 2018 02:36 AM PST | ||||||
| Jelang Pemilu,Sat Binmas Polresta Pontianak Gelar FGD Bersama Kantor Walikota Pontianak Posted: 07 Nov 2018 02:31 AM PST | ||||||
| BUPATI UNDI PANEN HADIAH SIMPEDES BRI BLORA Posted: 07 Nov 2018 02:10 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul BUPATI UNDI PANEN HADIAH SIMPEDES BRI BLORA. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.
BLORA. Bupati Djoko Nugroho pada hari Rabu (7/11/2018) menghadiri acara penarikan Undian Panen Hadiah Simpedes Bank BRI Cabang Blora Periode 1 Maret 2018- 31 Agustus 2018. Bertempat di Gedung Sasana Bhakti, penarikan undian dilakukan Bupati bersama jajaran Forkopimda dengan mengundi hadiah utama mobil Nissan Grand Livina. Dimana berdasarkan undian acak memakai sistem komputer, menetapkan Imam Subakri salah satu nasabah BRI Unit Japah sebagai yang beruntung membawa pulang hadiah utama Grand Livina. Tak hanya itu, saja, sejumlah panen hadiah lainnya juga disediakan berupa mobil suzuki carry, sejumlah sepeda motor dan alat elektronik lainnya. Di hadapan jajaran direksi BRI Cabang Blora, Bupati Djoko Nugroho mengatakan atas nama Pemkab Blora dan masyarakat mengucapkan terimakaih kepada BRI yang selama ini telah memberikan banyak bantuan untuk pembangunan Blora. "Terimakasih kepada BRI yang ikut menyukseskan pembangunan di Blora. Misalnya belum lama ini BRI juga ikut melakukan penanganan kekeringan dengan menyalurkan bantuan air bersih untuk warga Blora," ucap Bupati. Kepada para nasabah, Bupati agar mereka bisa memanfaatkan program program yang ada di BRI untuk mengembangkan usaha atau keperluan lainnya yang bisa untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. "Manfaatkan apa yang ada di program BRI untuk mengembangkan usaha yang bapak ibu miliki." pintanya Khusus untuk panen hadiah Simpedes ini, Bupati merasa senang dan bangga karena menurutnya ini merupakan acara yang spektakuler. "Acara ini luar biasa, disini sambil nabung, mengembangkan usaha, kita juga dapat hadiah, ini tentu sangat bagus sekali. Selamat kepada para pemenang hadiah, semoga bermanfaat," pungkasnya. Pimpinan Cabang BRI Blora, Sutarta mengucapkan terimakasih kepada Bupati Blora yang telah hadir di acara ini dan berkesempatan untuk langsung mengundi hadiah utama bersama kapolres, Dandim, Kepala Pengadilan dan tamu undangan lainnya. "Di panen hadiah simpedes ini kami mengundi kupon mulai dari 100 ribu. Untuk hari ini kita undi grand livina, mobil carry, sepeda motor 6 buah dan hadiah hiburan lainya," ujar Sutarta. Sutarta menambahkan tahun ini BRI juga memberikan CSR dengan menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat Blora sebesar 25 juta. "Tahun ini hingga November pendapatan kami sebesar 2,3 Triliyun. Hal ini tidak lepas dari dukungan Pemkab Blora dan semua masyarakat Blora yang menabung di BRI," lanjutnya. Tak hanya itu pihaknya membuka teras di sejumlah wilayah yang ada di Blora, dan BRI ada di setiap kecamatan, hal ini di lakukan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi dalam menabung. "Nasabah juga tidak perlu lagi datang ke cabang Blora karena di setiap kecamatan ada kantor BRI, bahkan di sejumlah Desa juga sudah ada Teras BRI yang mempermudah masyarakat dalam menambung" terangnya. (Tim Berita Humas Protokol Setda Kab.Blora) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang BUPATI UNDI PANEN HADIAH SIMPEDES BRI BLORA . Silahkan membaca berita lainnya. | ||||||
| Warga Sangat Bersyukur Dengan Adanya TMMD Ke-103 Posted: 07 Nov 2018 01:56 AM PST | ||||||
| Petrus Fatlolon Hijrah ke Partai NasDem Posted: 07 Nov 2018 01:09 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Petrus Fatlolon Hijrah ke Partai NasDem. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Hal ini dibuktikan dengan dipakaikannya seragam partai oleh Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh kepada Petrus Fatlolon, saat menghadiri apel siaga pemenangan dan orientasi caleg 2019 partai NasDem se-Maluku, yang berlangsung di baileo Siwalima, Karang Panjang, Ambon, Selasa (6/11/2018). Ditanya mengenai hal tersebut, Petrus Fatlolon kepada awak media mengatakan, kepindahannya ke NasDem merupakan salah satu wujud komitmennya untuk turut memenangkan Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden 2019 mendatang. "Sejalan dengan komitmen saya pada tanggal 30 Juli lalu bertemu dengan Pak Jokowi di Istana Bogor. Saya berkomitmen untuk memenangkan beliau Di Pilpres tahun depan, terkhususnya di Kabupaten MTB. Untuk itu, harus ada bersama-sama dengan partai pendukung, salah satunya NasDem," ujarnya. Apalagi menurutnya, NasDem adalah partai yang sangat terbuka, partai masa depan bangsa. Dirinya mengungkapkan, untuk surat resmi pengunduran ke Demokrat sudah dibuatnnya untuk selanjutkan diserahkan ke Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Demokrat. "Surat resmi penguduran diri sudah ada dikantong saya dan akan diserahkan kepada DPD maupun DPP untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan DPD maupun DPP," ucapnya. Fatlolon tidak memungkiri Demokrat merupakan partai yang membawanya menjadi Bupati MTB, namun perjuangan ini tidak sendiri, namun bersama enam partai pengusung lainnya. "Bukan hanya Demokrat saja tetapi semuanya, ada tujuh partai salah satuya democrat. Untuk itu, kali izinkan saya bersama NasDem membangun negeri," pungkasnya. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Petrus Fatlolon Hijrah ke Partai NasDem . Silahkan membaca berita lainnya. |
Dalam konferensi tersebut, Walikota menyatakan keprihatinan beliau terhadap minimnya jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam tes seleksi yang berbasis online system (Computer Assisted Test).
"Kita tidak menyalahkan tingginya passing grade yang ditentukan, yang kita sesali adalah penyetaraan nilai passing grade untuk 3 kategori tes secara nasional," Ungkap Walikota.
| You are subscribed to email updates from #TACIGI. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
