Silahkan klik tulisan atau gambar untuk lanjut membaca Johnny Plate Sebut Alasan Pemerintah Pusat Bentuk Satgas Komunikasi Publik Papua.

Posted: 24 Dec 2021 05:47 PM PST

Johnny Plate Sebut Alasan Pemerintah Pusat Bentuk Satgas Komunikasi Publik Papua.lelemuku.com.jpg

JAKARTA PUSAT, LELEMUKU.COM - Pemerintah Indonesia telah mengubah total pendekatan dalam penanganan serta pembangunan di Papua. Presiden Joko Widodo telah menunjuk secara langsung Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin untuk menangani percepatan kesejahteraan Papua.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate menyatakan saat ini Pemerintah juga meningkatkan koordinasi dan orkestrasi komunikasi publik agar perubahan kebijakan itu dapat dipahami dengan baik di dalam negeri maupun luar negeri.

"Bapak Presiden sendiri sudah menunjuk Bapak Wakil Presiden untuk secara khusus menangani ini. Perubahan pola dan cara, serta perubahan kebijakan ini, dulu bisa dikomunikasikan dengan baik," tegasnya dalam Rapat Koordinasi Pembentukan Satgas Komunikasi Publik Papua, di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Selasa (21/12/2021).

Menkominfo menegaskan perubahan kebijakan itu juga diiringi dengan perubahan komunikasi agar bisa mengubah persepsi publik. Menurutnya banyak kebijakan dan pembangunan yang telah berlangsung di Papua namun belum sampaikan dengan baik. Oleh karena itu, ke depan komunikasi perlu dilakukan dengan koordinasi yang lebih kuat.

"Saya melihat bahwa ini harus kita ubah pola yang dulunya berangkali bekerja secara sektoral, sekarang harus bekerja terkoordinasi sehingga kekuatan dan koordinasi kita menjadi lebih bagus dan lebih kuat," tandasnya.

Menurut Menteri Johnny, dalam rapat bersama Wapres K.H. Ma'ruf Amin belum lama ini, banyak dibahas perubahan pendekatan dalam mempercepat kesejahteraan warga Papua. Salah satunya perubahan yang disampaikan oleh Panglima TNI sesuai hasil dari pendalaman dan evaluasi kebijakan selama ini.

"Para menteri yang terkait juga sudah menyampaikan bagaimana keberpihakan kita, termasuk melakukan pendekatan kesejahteraan kepada Papua untuk menerjemahkan langsung keberpihakan Kepala Negara," jelasnya.

Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam rapat bersama Wapres berkaitan dengan pelaksanaan komunikasi publik. Menurut Menkominfo sudah saatnya pemanfaatan kanal dan media komunikasi dilakukan secara optimal.

"Barangkali, pertemuan kita ini, Pak Menkopolhukam sudah melaporkan kepada Pak Wapres dan peserta rapat bahwa kita menyusun semacam Gugus Tugas atau Satuan Tugas Komunikasi, tetapi Gugus Tugas atau Satuan Tugas ini harus flamboyan," ujarnya.

Pendekatan flamboyan, menurut Menteri Johnny berkaitan dengan diplomasi komunikasi yang melibatkan semua pengambil keputusan penting. "Komunikasinya harus diplomasi yang flamboyan, maka kelibatan dan pelipatan semua pengambil keputusan penting. Saya tidak ingin konten itu dikeluarkan dari Kominfo (saja), tetapi perlu memberikan gambaran perubahan sikap dan kebijakan yang besar serta keberpihakan terhadap warga Papua," jelasnya.

Selain itu, Menkominfo juga mendorong komunikasi publik dilakukan dengan pendekatan baru sesuai langkah yang telah diambil oleh TNI. "Untuk membangun kepercayaan tidak saja dari masyarakat internasional, tetapi juga rakyat atau tokoh Papua sebagai bagian dari anak bangsa Indonesia," ungkapnya.

Menurut Menteri Johnny, hal itu bisa dilakukan dengan kerja sama tim yang solid dengan menggunakan orkestrasi subtansi pesan yang akurat dan terorkestrasi dengan baik.

"Kita membentuk satu tim yang betul-betul solid dan bisa menyampaikan substansi yang akurat. Kita harus mengemas dengan yang lain supaya orkestrasinya tepat dan mencapai sasaran. Untuk menjembatani ini semuanya, kita membentuk Satuan Tugas atau Gugus Tugas, kalau perlu nanti dibuat atau disiapkandengan payung hukum yang kuat," tuturnya.

Menurut Menkominfo, target akhir yang diharapkan agar kebijakan dan arahan Presiden dapat berjalan dengan baik melalui pemanfaatan kanal komunikasi dan informasi yang dikelola bersama. Selain itu, pelaksanaan komunikasi publik akan menjadi lebih efektif.

"Jangan sampai nanti kesenjangan antara apa yang dilakukan dan arahnya Presiden Joko Widodo, enggak bisa jalan karena tidak terokestrasi dengan baik di semua kanal komunikasi Indonesia. Semuanya punya kanal komunikasi masing-masing, itu kita manfaatkan dengan informasi yang sudah dikelola bersama-sama. Jadi bisa efektif," ungkapnya.

Menteri Johnny menyatakan pelibatan semua pihak bukan berarti dari sisi Pemerintah saja, lebih dari itu akan melibatkan berbagai kalangan baik akademisi, pengamat hingga sampai pelaksana teknis di Papua.

"Sehingga, pada saat kita tampil tidak hanya sektoral melainkan ada orkestrasi. Jadi komunikasi publiknya harus total mulai dari yang sangat teknis sampai policy. Kita perlu juga penulis-penulis Indonesia yang baik, untuk kita ajak bicara sehingga membentuk suatu opini yang baik," tandasnya.

Pelaksanaan orkestrasi komunikasi selain dilakuan dengan pemanfaatan kanal dan penyelarasan informasi, menurut Menkominfo juga memerlukan komitmen dan dukungan bersama, terutama untuk menyusun agenda bersama, berbagi peran serta tugas sampai di jajaran terdekat dengan khalayak sasaran.

"Bahkan, kalau perlu kita sama-sama buat agenda setting-nya. Siapa yang tampil di depan maupun di belakang, orkestrasinya kita mainkan. Dengan harapan bahwa pimpinan lembaga kita punya komitmen yang sama dan bagaimana komitmen itu disampaikan ke tataran yang lebih teknis di bawahnya sehingga bisa tersambung," harapnya.

Menurut Menteri Johnny pendekatan kesejahteraan di Papua telah banyak dilakukan Pemerintah. Baik dalam alokasi APBN yang lebih besar, kemudian upaya lebih mendekatkan pelayanan pemerintah, termasuk pembahasan rencana pemekaran provinsi.

"Jangan sampai masyarakat tidak tahu. Sekarang justru APBN-nya lebih besar spending ke Papua. Setiap lembaga sudah bergerak dari Polri, TNI dan kementerian lain. Itu masing-masing tetapi dari satu kesatuan kepentingan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, sudah jelas untuk pendekatan kesejahteraan serta layanan pemerintahan yang lebih bagus," jelasnya. (kominfo)

Bambang Soesatyo Yakin Yahya Cholil Staquf Akan Solid dan Besarkan NU

Posted: 24 Dec 2021 05:21 PM PST

JAKARTA PUSAT, LELEMUKU.COM - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meyakini Nahdlatul Ulama akan semakin solid dan besar di bawah kepemimpinan KH Yahya Cholil Staquf karena pengalaman dan rekam jejak yang telah dimilikinya, dalam hal dakwah, organisasi, hingga kenegaraan.

"Rekam jejak KH Yahya Cholil Staquf tidak perlu diragukan. Beliau merupakan putra (alm) KH Cholil Bisri, pengasuh Ponpes Raudlatut Thalibin Rembang. KH Yahya Cholil Staquf juga menjadi santri (alm) KH Ali Maksum di Krapyak, Yogyakarta," kata Bambang Soesatyo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 24 Desember 2021.

Pria yang biasa disapa Bamsoet itu menjelaskan, dalam kenegaraan, Gus Yahya pernah menjadi juru bicara Presiden KH Abdurrahman Wahid. Karena itu, menurut dia, tidak heran jika Gus Yahya sangat mewarisi jiwa toleransi dan pluralisme Gus Dur.

"Sebagai organisasi Islam terbesar di dunia, dengan jumlah anggota mencapai 79 juta jiwa, NU tidak hanya menjadi kekuatan sosial bagi bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan dan kesatuan. NU juga senantiasa menjadi kekuatan sosial dunia dalam menghadirkan Islam yang tasamuh (toleran), tawazun (seimbang/harmoni), tawassuth (moderat), dan ta'adul (keadilan)," ujarnya.

Bamsoet menjelaskan, di tengah situasi dunia yang masih dihantui terorisme, NU telah menjadi benteng pertahanan dunia karena selalu dengan tegas menolak terorisme.

Menurut dia, NU juga selalu melawan tindakan teror yang dijalankan atas nama agama apapun dan oleh organisasi apapun.

"NU tidak pernah memberikan ruang bagi paham radikal, sekaligus selalu memberikan pencerahan kepada umat bahwa tindakan teror tidak dibenarkan atas nama agama," katanya.

Bamsoet menilai salah satu tantangan terbesar lainnya yang harus dijawab NU adalah bagaimana menggaet kalangan muda dan urban perkotaan. Hal itu menurut dia agar basis NU tidak hanya hadir di berbagai desa, melainkan juga bisa menembus hingga jantung perkotaan. (Tempo)

Inilah Penyebab Obat Herbal Punya Efek Samping Meski Berbahan Alami

Posted: 24 Dec 2021 05:12 PM PST

JAKARTA PUSAT, LELEMUKU.COM - Obat herbal bisa menjadi pilihan untuk kebutuhan kesehatan. Ada juga anggapan, herbal lebih aman dikonsumsi ketimbang obat kimia. Anggapan itu karena obat herbal berbahan alami.

Mengutip situs web Rumah Sakit Universitas Indonesia yang dimaksud dengan efek samping adalah keadaan yang tidak diinginkan akibat penggunaan obat. Efek samping akan muncul dari zat obat yang dikonsumsi.

Ketika mengonsumsi obat kimia, efek samping lebih mudah diprediksi dan dikenali, karena hanya mengandung satu zat tunggal aktif. Efek samping yang timbul ketika menggunakan obat herbal sering sulit diketahui zat kimia penyebabnya. Sebab, obat herbal pun mengandung berbagai zat kimia yang cenderung sulit diprediksi.

Seumpama orang menggunakan herbal sebagai tambahan untuk obat kimia yang rutin dikonsumsi, maka harus mewaspadai efeknya. Sebab, kedua obat itu dapat saling berinteraksi dalam tubuh. Interaksi ini bisa menimbulkan efek yang menguntungkan atau merugikan.

Berarti, obat herbal juga berisiko menimbukan efek yang tak diinginkan. Itu sebabnya sebelum mengonsumsi obat herbal, sebaiknya pasien berkonsultasi dulu pada dokter.

Mengutip situs web Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata, herbal dan obat kimia sebenarnya memiliki khasiat yang sama. Namun, proses kerjanya berbeda. Kalau obat kimia bekerja meredam gejala sakit. Sedangkan, obat herbal (suplemen, kapsul, jamu, atau rebusan) berguna menyeimbangkan fungsi organ tubuh agar kembali bekerja secara baik.

Interaksi herbal dan obat kimia dapat terjadi, karena keduanya mengandung senyawa aktif yang sama-sama mempengaruhi tubuh. Jika herbal dan obat kimia dikonsumsi secara bersamaan, ada tiga kemungkinan interaksi yang muncul antara lain efeknya makin kuat, berkurang, bahkan hilang. Efek dari obat-obatan sangat dipengaruhi jenis penyakit dan kondisi tubuh pasien. (Viola Nada Hafilda)