Silahkan klik tulisan atau gambar untuk lanjut membaca 25 Kelurahan/Desa di Kota Ambon Dapat Bantuan 50 Unit Komputer.

25 Kelurahan/Desa di Kota Ambon Dapat Bantuan 50 Unit Komputer

---

• 25 Kelurahan/Desa di Kota Ambon Dapat Bantuan 50 Unit Komputer
• KPU Bursel Belum Terima Tanggapan Masyarakat Soal DCS
• PERSADA Bursel Kutuk Insiden Pemerkosaan Pegawai RSU Namrole
• Bidan di Kota Ambon Peringati HUT IBI ke 67
• Sosialisasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahguaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kodam Pattimura
• KANJENG NORMAN KOORDINATOR AHOKERS : "Ahokers Masih Utuh dan Solid"
• Gubernur Pertegas, SMA/SMK Negeri Bali Madara Khusus Anak Miskin Berprestasi
• Ciptakan Lingkungan Bersih dan Sehat, Personel Koramil 0821/13 Kunir Bersihkan Selokan Bersama Warga
• Sukseskan Lomba Gerak Jalan, Koramil 0821/14 Dan Polsek Pronojiwo Amankan Route.
• Juara I Barsela, Fopssi U-11 Aceh Selatan Wakili Aceh di Bandung
• PT. ASABRI Sosialisasikan Program PP 102 Tahun 2015
• Mayjen TNI Teguh Arief Indratmoko Resmi Jabat Pangdam Iskandar Muda
• 18 Kali Curi Aset Sekolah, Anang Cs Didor Timah Panas
• *Komsos Kreatif, Kodim 0815 Mojokerto Gelar Lomba Melukis & Al-Banjari*
• Menteri Yang Punya Urat Malu Harusnya Mundur Saat Nyaleg
• Sertifikat Tanah Gratis Diduga Oknum BPN Pelalawan Minta Uang Biaya Ukur Tanah
• Panglima TNI, Hadi Tjahjanto Bantu Muhammad Reza Manggar
• GEMPA BERUNTUN DI NTB, SEJATINYA DITETAPKAN SEBAGAI BENCANA NASIONAL
• NALAR PUBLIK TERCEDERAI : Asean Games 30T, Pertemuan IMF-BANK DUNIA 810 M, Lombok 548 Tewas Hanya 38 M
• Said Assagaff Usul 5 dan Tarik 2 Ranperda Provinsi Maluku 2018
• Festival Teluk Ambon (FTA) Jadi Persembahan Rakyat Maluku Meriahkan HUT RI ke 73
• Anggota DPRD Langkat Ditangkap karena Terlibat Peredaran Sabusabu 150 Kilogram
• Upacara Pramuka ke-57, “Pramuka Perekat NKRI“
• Jawab Tantangan, Presiden Jokowi Wajib Berikan Sepeda ke Muhammad Reza Mangar
• SEJUMLAH 280 PNS PURNA TUGAS DAPAT TALI ASIH.

25 Kelurahan/Desa di Kota Ambon Dapat Bantuan 50 Unit Komputer Posted: 21 Aug 2018 07:24 AM PDT BERITA MALUKU. Sebanyak 25 desa/kelurahan di Kota Ambon menerima bantuan 50 unit komputer dari Coca Cola Foundation Indonesia (CCFI) Bill dan Melinda Gates Foundation. Bantuan ini diberikan melalui Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon kepada desa/kelurahan. Walikota Ambon, Richard Louhenapessy yang menyalurkan bantuan ini secara simbolis kepada 25 desa/kelurahan di halaman kantor Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon, Selasa (21/8/2018) menyatakan bahwa banyak prestasi telah diraih kota ini, sehingga menempatkan Kota Ambon menjadi kota yang banyak mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Untuk itu, dirinya memberikan apresiasi positif, mengingat hal ini telah mengangkat dan mengharumkan nama kota Ambon, baik pada level regional, nasional maupun internasional. Walikota menjelaskan, tahun ini CCFI memberikan 50 unit kepada 25 perpustakaan desa/kelurahan. Jauh hari sebelum bantuan ini diberikan, pihaknya juga telah melakukan pelatihan kepada 13 pengelola desa di Kota Ambon, yakni pengelola perpustakaan Desa Galala, Hatiwe Kecil, Halong, Latta, Hutumuri, Negeri Lama, Nania, Waiheru, Rumah Tiga, Wayame, Hatiwe Besar, Tawiri dan Desa Laha. Degan demikian itu, bantuan komputer ini, nantinya akan didistribusikan di setiap desa atau masing- masing kelurahan penerima. "Komputer yang diterima dapat dimanfaatkan secara baik dan maksimal untuk pengembangan perpustakaan desa, sebagaimana telah dilakukan sebelumnya pada lima desa pilot project," harap orang nomor satu Kota Ambon ini. Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan Kota Ambon, Petrus Pattiasinna mengakui, sejak 1 Maret 2016 pihaknya telah melakukan kerjasama dengan CCFI, dan pada tahun 2017 telah mendapatkan 15 unit komputer untuk lima perpustakaan di desa diantaranya, Perpustakaan Desa Amahusu, Batu Merah, Poka, Hunut dan Desa Passo. Disamping itu pelatihan dengan strategi pengembangan layanan komputer dan internet. "Hasilnya perpustakaan tersebut sudah ditransformasi oleh masyarakat, sehingga perpustakaan bukan hanya menjadi tempat membaca buku, melainkan ada berbagai kegiatan pelatihan berbasis kebutuhan masyarakat," paparnya. (e) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang 25 Kelurahan/Desa di Kota Ambon Dapat Bantuan 50 Unit Komputer . Silahkan membaca berita lainnya.

KPU Bursel Belum Terima Tanggapan Masyarakat Soal DCS Posted: 21 Aug 2018 07:14 AM PDT BERITA MALUKU. Hingga, Senin (20/8) kemarin, belum ada tanggapan atau saran dari masyarakat terkait penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) DPRD Kabupaten Buru Selatan (Bursel) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. Hal itu disampaikan Ketua KPU Kabupaten Bursel, Said Sabi kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (21/8/2018). Dikatakan, sesuai dengan tahapan yang diatur oleh PKPU Nomor 5 Tahun 2018 dari tanggal 12 sampai dengan hari ini, masyarakat bisa memberikan tanggapan. "Tapi saya cek di panitia sampai hari ini belum ada masukan maupun tanggapan dari masyarakat," jelas Sabi. Dikatakan, walaupun tidak ada masyarakat yang menyampaikan tanggapan secara resmi, tapi ada masyarakat yang sudah menyampaikan tanggapan atau masukan terkait adanya Caleg yang masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), honorer maupun staf desa. "Hanya ada beberapa yang bersifat telepon dan memberikan informasi bahwa dari beberapa calon yang diumumkan ada yang masih berstatus PNS," ungkap Sabi. Dijelaskan, dari informasi-informasi yang disampaikan oleh masyarakat melalui telepon akan tetap ditindak lanjuti dan langsung dikonfirmasi kepada partai politik. "Dari hasil konfirmasi ada yang sudah menyampaikan dokumen dan ada yang belum," kata Sabi. Walaupun begitu lanjut Sabi, KPU Kabupaten Bursel masih membuka ruang untuk uji public itu hingga Selasa (21/8). Pasca masa tanggapan itu kata Sabi, ada tanggapan masyarakat maka pihaknya akan menyurati pihak partai politik terkait yang Calegnya masih berstatus PNS, Honorer dan staf desa Untuk menyampaikan surat pemberhentian selambat-lambatnya satu hari sebelum penetapan DCT (Daftar Calon Tetap). "Kami minta partai politik menyampaikan jauh-jauh hari sebelum penetaspan DCT, kami tidak mau satu hari sebelum penetapan DCT baru disampaikan, bisa disampaikan lebih awal," pintanya. Lanjutnya, pihak KPU Kabupaten Burel berharap semua Caleg yang telah diumumkan dalam DCS nantinya memenuhi syarat dan tak harus ada yang digugurkan. "Kita akan memaksimalkan agar semua caleg itu memenuhi syarat sesuai ketentuan undang-undang," harapnya. (AZMI) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang KPU Bursel Belum Terima Tanggapan Masyarakat Soal DCS . Silahkan membaca berita lainnya.

PERSADA Bursel Kutuk Insiden Pemerkosaan Pegawai RSU Namrole Posted: 21 Aug 2018 07:14 AM PDT BERITA MALUKU. Persatuan Da'i Muda (PERSADA) Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Senin (20/8) kemarin menggelar aksi demo di depan Kantor Bupati Bursel, mereka mengutuk keras kasus penganiayaan dan pemerkosaan yang terjadi di RSUD Namrole pada Kamis (16/8) kemarin. Kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh Rijal yang saat itu dalam kondisi mabuk terhadap salah satu pegawai RSUD Namrole berinisial SK (24) yang saat itu sedang melaksanakan tugas piket malam. Atas peristiwa itu, korban sampai saat ini sedang menjalani perawatan medis, sedangkan pelaku telah diamankan untuk diproses hukum. Terhadap kasus tersebut, demo yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum PERSADA Kabupaten Bursel, Ustad Ilham Marasauli serta Sekretarisnya Rajab Polpoke serta pihak keluarga korban berlangsung di depan Kantor DPRD setempat. Pantauan media ini, sebelumnya, puluhan pendemo ke Kantor Bupati sekitar pukul 10.00 wit dengan menggunakan mobil pick up dilengkapi pengeras suara. Ustad Ilham Marasauli dalam orasinya mendesak pelaku pemerkosaan harus dijerat dengan hukuman seberat-beratnya. Menurut Marasauli, PERSADA turun ke jalan untuk menggelar aksi ini karena insiden yang terjadi di Rumah Sakit itu telah membuat resah dan miris masyarakat di Kabupaten Bursel. Olehnya itu, PERSADA berharap dukungan yang tinggi dari seluruh masyarakat Kabupaten Bursel bahwa aksi yang mereka lakukan ini sebagai bentuk ajakan untuk tidak membiarkan kasus semacam ini terulang lagi. "Kami mengajak untuk kita semua tidak membiarkan kejahatan, kita tidak membiarkan pemerkosaan, penganiayaan yang menimpah siapa saja, apalagi korban ini adalah seorang yatim," tuturnya. Lanjutnya menyoroti manajemen di Rumah Sakit dibawa kepemimpinan Sabaha Patah yang dinilai perlu dievaluasi karena masyarakat yang datang ke Rumah Sakit untuk mendapatkan kesembuhan dan bukan mendapatkan penganiayaan dan pemerkosaan. "Pemda dan DPRD dapat melihat persoalan ini karena manajemen rumah sakit dapat dikatakan sangat amburadul dan harus diperbaiki. Mengapa rumah sakit tempat orang sakit untuk orang berlindung meminta perlindungan, tapi orang sehat yang kena (diperkosa). Kenapa, karena manajemen rumah sakit harus diperbaiki," tandasnya. Berorasi kurang lebih satu jam, Kasat Pol.PP Asnawi Gay menemui mereka dan mempersilahkan pendemo menemui Sekda Syahroel E Pawa di ruangan kerjanya pada pukul 11.00 WIT. Dalam pertemuan dengan Sekda itu, perwakilan PERSADA dan keluarga korban menyampaikan berbagai aspirasi mereka dan dilanjutkan dengan pembacaan sembilan butir pernyataan sikap mereka oleh Marasauli, yang terdiri dari, Pertama, mengutuk keras penganiayaan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang remaja laki-laki terhadap perawat RSUD Namrole di Kota Namrole, Kabupaten Bursel. Kedua, Mengutuk keras lemahnya manajemen rumah sakit sehingga aktivitas konsumsi minuman keras dapat terjadi di lingkungan RSUD Namrole. Ketiga, meminta kepada Bupati untuk mengevaluasi kinerja Direktur RSUD Namrole. Keempat, mendesak lembaga DPRD Kabupaten Bursel agar segera mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Larangan Peredaran Minuman Keras (Miras), karena bebasnya peredaran miras telah membawa dampak yang sangat merugikan banyak pihak. Kelima, mendesak Bupati Bursel agar segera mencabut izin operasional sekaligus menutup semua tempat-tempat prostitusi yang ada di Kota Namrole. Keenam, mendesak Bupati Bursel untuk melarang beredarnya miras di tempat-tempat wisata. Ketujuh, mendesak aparat penegak hukum untuk memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada saudara pelaku. Kedelapan, meminta kepada Pemerintah Kabupaten Bursel untuk memperhatikan nasib serta masa depan korban. Kesembilan, meminta kepada Kapolsek Namrole untuk melakukan sweeping miras yang beredar di tengah-tengah masyarakat secara rutin dan massif. Terhadap tuntutan itu, Sekda mengatakan bahwa setelah insiden itu pihaknya sudah langsung menjenguk korban dan pihaknya sudah memberikan garansi bahwa apabila dari kesimpulan dokter, korban harus dirujuk ke Ambon maka pihaknya akan memfasilitasinya. "Hari itu kami sudah langsung menjenguk korban, nanti kesimpulan dokter, apakah bisa ditangani disini atau harus dirujuk ke Ambon, kalau harus dirujuk, maka kami akan memfasilitasi," jelas Pawa. Pawa mengaku mengapresiasi kerja cepat pihak kepolisian Polsek Namrole dibawa komando AKP Yamin Selayar yang telah berhasil mengungkap pelaku dan telah memprosesnya sesuai hukum yang berlaku. Sikapi desakan agar menggantikan Direktur RSUD Namrolle, Sabaha Patah, Sekda mengaku bahwa memang Sabah telah pension tapi sementara dialihfungsikan ke fungsioanl sambil pihaknya mencari seorang dokter yang tepat untuk menjabat sebagai Direktur di Rumah Sakit tersebut. Pawa katakan sebenarnya telah dianggarkan pembiayaan bagi delapan orang petugas Satpam atau security di rumah sakit itu, tetapi memang ada sisi manajerial yang harus diperbaiki kedepannya sehingga insiden-insiden semacam ini tak perlu terulang. Masih Pawa dan berjanji akan menyampaikan pernyataan sikap pendemo ini ke Bupati Bursel, Tagop Sudarsono Soulissa untuk dapat diresponi. Usai dengan Sekda, para pendemo kemudian meninggalkan Kantor Bupati pada pukul 11.20 WIT dan melanjutkan aksi mereka di DPRD Kabupaten Bursel sekitar pukul 11.30 WIT. Kedatangan mereka di gedung wakil rakyat itu tidak berhasil menemui para wakil rakyat lantaran semua anggota DPRD Kabupaten Bursel sementara berada diluar daerah dalam rangka melaksanakan tugas.(AZMI) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang PERSADA Bursel Kutuk Insiden Pemerkosaan Pegawai RSU Namrole . Silahkan membaca berita lainnya.

Bidan di Kota Ambon Peringati HUT IBI ke 67 Posted: 21 Aug 2018 07:04 AM PDT BERITA MALUKU. Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Kota Ambon menggelar acara puncak peringatan Hari Ulang Tahun IBI yang ke 67 tahun 2018. Acara yang mengusung tema "Bidan Garda Terdepan Mengawal Kesehatan Maternal Neonatal Melalui Germas dan Pelayanan Berkualitas" (The Midwives Leading The Way by Quality Care) digelar di Gedung pertemuan Politeknik Negeri Ambon, Selasa (21/08/2018). Acara berlangsung khidmad itu diikuti oleh peserta seluruh bidan yang berada di bawah pengurusan IBI Kota Ambon dan dihadiri oleh tamu undangan seluruh kepala instansi pemerintahan Kota Ambon, kepala instansi kesehatan di Kota Ambon serta mitra IBI Cabang Kota Ambon. Ketua IBI Pengurus Daerah Maluku Bidan An Hitipeuw, SST., M.Keb., pada acara itu membacakan sambutan Ketua Umum IBI Pusat Dr. Emi Nurjasmi, M.Kes., yang mengatakan bahwa bidan diakui sebagai tenaga kesehatan professional yang bertanggung jawab yang bekerja serta menjamin kemitraan dengan perempuan dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan baik Balita dan keluarga berencana. Lebih lanjut dikatakan, bidan memiliki peran penting dalam mengawal   kesehatan maternal dan neonatal melalui Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) serta pelayanan berkualitas. Selanjutnya Ketua Umum IBI Pusat juga menyampaikan bahwa dalam menghadapi tantangan IBI kedepan baik di lingkungan maupun di luar organisasi antara lain jumlah anggota yang semakin bertambah dengan kualitas lulusan yang berfariasi perlu penanganan secara khusus dalam rangka menghadapi pelayanan kesehatan di era globalisasi. Hadir mewakili Walikota Ambon Richard Louhenapessy, S.H., Sekretaris Kota Ambon Anthony Gustaf Latuheru, SH., M.Si., dalam sambutannya mengatakan bahwa momen ulang tahun merupakan sebuah momen yang sangat penting, dimana dengan peringatan hari ulang tahun kita berupaya untuk melihat masa lalu sebagai mata rantai sejarah yang sangat bernilai sebagai referensi untuk menapaki masa kini dan masa depan. Lebih lanjut dikatakan, peringatan hari ulang tahun juga kita jadikan sebagai sarana mawasdiri atau intropeksi diri dengan demikian setiap etape perjalanan selalu bermakna dan mampu memberikan jawaban persoalan yang dihadapi di masa kini untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang. "Usia yang sangat matang dengan banyak pengalaman yang sudah dilalui sebagai organisasi profesi merupakan saat yang tepat untuk merenungkan apa yang telah dicapai dan kendala apa yang dihadapi untuk memperbaiki organisasi IBI dimasa yang akan datang", ujarnya. Selain itu disampaikan, IBI merupakan satu – satunya organisasi profesi untuk para bidan di Indonesia, terkait dengan itu Pemerintah Kota Ambon sedang giat – giatnya membangun kota melalui visi Ambon harmonis, sejahtera dan religius, dalam visi tersebut tertuang tiga peran dan tanggung jawab bidan. IBI memiliki tugas yang sangat strategis khususnya di Kota Ambon. Diakhir sambutannya, Sekretaris Kota Ambon mengucapkan selamat hari ulang tahun Ikatan Bidan Indonesia yang ke 67 tahun 2018. "Semoga kerjasama antara IBI dengan SKPD melalui pelayanan kesehatan ini akan tetap terjalin dengan baik demi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kebidanan khususnya di Kota Ambon", sambungnya.  Menjelang HUT IBI ke 67 tahun 2018, beberapa waktu lalu IBI Ranting Baguala selaku panitia penyelenggara peringatan HUT IBI tahun 2018 di Kota Ambon telah melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan bakti sosial kesehatan kebidanan di berbagai tempat yaitu, bakti sosial di Dusun Kotania Kabupaten Seram Bagian Barat, senam ibu hamil di Desa Tawiri, bakti sosial di Desa Hutumuri dan bakti sosial di Desa Halong.  Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Bidan di Kota Ambon Peringati HUT IBI ke 67 . Silahkan membaca berita lainnya.

Sosialisasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahguaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kodam Pattimura Posted: 21 Aug 2018 07:04 AM PDT BERITA MALUKU. Seluruh prajurit baik Perwira, Bintara dan Tamtama maupun Pegawai Negeri Sipil serta Anggota Persit Kartika Chandra Kirana Daerah XVI/Pattimura menerima penyuluhan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), Selasa (21/08) bertempat di Baileo Slamet Riyadi, Makorem 151/Binaiya. Sesuai dengan perintah Panglima TNI bahwa TNI harus bersih dari penyalahgunaan narkoba, maka sosialisasi P4GN kepada prajurit merupakan langkah positif dan sangat bermanfaat dalam mewujudkan personel TNI yang kuat dan mampu berfikir sehat sehingga tidak terjerumus penyalahgunaan narkoba. Sambutan Pangdam XVI/Pattimura, Mayjen TNI Suko Pranoto yang dibacakan Asintel Kasdam XVI/Pattimura, Kolonel Inf R. Suranto, S.I.P mengucapkan "Selamat Datang" sekaligus menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Tim penyuluhan Bahaya Narkoba, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan Penyuluhan Bahaya Narkoba kepada Prajurit dan PNS Kodam XVI/Pattimura serta Anggota Persit Kartika Chandra Kirana Daerah XVI/Pattimura. "Saya sangat menyambut baik kegiatan penyuluhan ini, karena melalui penyuluhan ini para peserta sekalian akan memperoleh gambaran, informasi dan pengetahuan serta menambah wawasan tentang bahaya Narkoba", kata Pangdam. Dalam kesempatan yang sama, Kepala BNNP Maluku Drs. Mochamad Aris Purnomo dalam sambutannya mengatakan dalam 1 (satu) tahun ada 8000 yang meninggal akibat Narkotika, jadi kasus ini sudah masuk dalam kategori darurat, untuk itu mari sama-sama kita perangi bersama tentang penyalahgunaan Narkoba di Indonesia. "Khususnya TNI, Polri dan BNNP saya minta untuk bersinergitas melawan dan memberantas penyalahgunaan narkotika. Hancurnya generasi saat ini karena narkoba, untuk itu penanganan pemberantasan Narkoba bukan hanya tugas TNI-Polri dan BNNP tapi ini merupakan tanggung jawab kita bersama", ajak Kepala BNNP Maluku. Lebih lanjut dikatakan, perang Jaman Now adalah perang tanpa senjata yaitu melawan narkoba. Daya rusak narkoba lebih besar dibandingkan dengan terorisme. Seluruh lapisan masyarakat telah terkontaminasi oleh narkoba. Narkoba juga telah menyebar keseluruh pelosok wilayah dan menyasar ke kalangan anak. Jalur masuk narkoba di indonesia terutama melalui jalur laut (Pelabuhan tidak resmi) atau jalur tikus. Selain untuk memberikan pemahaman terhadap narkoba dan obat-obat terlarang serta dampak buruknya, tujuan utama pelaksanaan sosialisasi P4GN tidak lain mengupayakan pencegahan dan pemberantasan terkait peredaran dan penyalahgunaan narkoba dengan melibatkan peran serta segenap elemen masyarakat dan instansi pemerintah terutama TNI. Kegiatan dilanjutkan dengan pemeriksaan  tes urine bagi seluruh peserta sosialisasi. Tes urine merupakan program rutin yang harus dilaksanakan sebagai tindakan preventif untuk mencegah anggota Kodam XVI/Pattimura dari bahaya Narkoba. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kasdam XVI/Patimura Asep Setia Gunawan S.I.P., para Dansat/Kabalak Jajaran Kodam XVI/Pattimura, para Prajurit, Ibu Persit dan PNS Kodam XVI/Patimura. (Pendam16) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Sosialisasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahguaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kodam Pattimura . Silahkan membaca berita lainnya.

KANJENG NORMAN KOORDINATOR AHOKERS : "Ahokers Masih Utuh dan Solid" Posted: 21 Aug 2018 05:57 AM PDT Ket Gambar : Ditengah Maraknya Isu Ahokers akan kemana di Pilpres 2019. Hal ini yang di angkat Oleh Aliansi Pemuda Mahasiswa Dukung Jokowi di Cafe Up2Yu Jakarta Pusat. JAKARTA | MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN, Selasa 21 Agustus 2018. Ditengah Maraknya Isu Ahokers akan kemana di Pilpres 2019. Hal ini yang di angkat Oleh Aliansi Pemuda Mahasiswa Dukung Jokowi di Cafe Up2Yu Jakarta Pusat. Para Ahokers Yang datang Juga cukup Banyak dan bersemangat mengikuti. begitu juga Tokoh Tokoh Ahokers Seperti Kanjeng Norman, Ruhut Sitompul, Felix, Gus Sholeh, Bonni Hargens, Jack Lapian Serta Pengamat Politik Karyono Wibisono. BERIKUT CUPLIKAN VIDEO SAAT DISKUSI PUBLIK Jack Lapian dan Ruhut Sitompul Yakin Ahokers Tetap Mendukung Pak Jokowi dan Ahokers Tidak Golput. Senada yang di Sampaikan Juga oleh Kanjeng Norman dengan tegas Mengatakan "Ahokers Masih Utuh dan Solid" Tegas Kanjeng Norman yang di Kenal Cukup "Kencang" dalam Membela Ahok. Sementara Karyano Wibisono Pengamat Politik menambahkan " Kemana sih arah Ahokers Pasca Pengumuman Cawapres Pak Jokowi, Saya tidak kuatir saya sependapat dengan Pak Norman...ahokers tetap utuh....ahokers saya lihat kecenderungan akan memilih Pak Jokowi, Hasil survey elektabilitas Pak Jokowi 52% ... Yang bilang Ahokers Pecah ini dari kompetitor" Tutup Karyono.(David) Editor : Yuni Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang KANJENG NORMAN KOORDINATOR AHOKERS : "Ahokers Masih Utuh dan Solid" . Silahkan membaca berita lainnya.

Gubernur Pertegas, SMA/SMK Negeri Bali Madara Khusus Anak Miskin Berprestasi Posted: 21 Aug 2018 05:55 AM PDT Buleleng Bali,Sekilasmedia.com- Berlangsungnya acara Inaugurasi peserta didik baru SMA/ SMK Negeri Bali Mandara, tahun pelajaran 2018/2019, di Air Sanih, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Selasa (21/8) diwarnai rasa bahagia dan keharuan oleh seluruh peserta didik. Pasalnya dalam kegiatan tersebut, mengedapankan kehadiran para orang tua peserta didik bertemu. Pada kesempatan itu, Gubernur Bali Made Mangku Pastika, juga hadir dan kembali menegaskan, bahwa SMA/SMK Negeri Bali Mandara bukan untuk pelajar miskin, akan tetapi anak miskin berprestasi yang mau melanjutkan pendidikan berkualitas. " SMA dan SMK Negeri Bali Mandara milik rakyat Bali, dan diperuntukkan bagi rakyat Bali, serta demi masa depan Bali, untuk pemerataan pendidikan dalam jangka panjang dan mengentaskan kemiskinan, " tegas Gubernur Pastika. Gubernur Pastika menbahkan, sebagai pelajar yang menuntut ilmu pengetahuan di SMA/SMK Negeri Bali Mandara dituntut tanggungjawab, karena dibiayai dari uang rakyat, sehingga harus belajar yang bagus untuk nantinya menjadi orang hebat, baik di Bali, Indonesia, bahkan internasional. " Saya mengajak semua bupati, walikota di Bali dan khususnya semua pihak untuk memberikan dukungan pada program pendidikan, termasuk SMAN dan SMKN Bali Mandara yang terus akan dikembangkan, ", imbuhnya. Sementara itu, Kepala SMAN Bali Mandara, Nyoman Darta melaporkan serangkaian pelaksanaan inaugurasi peserta didik baru SMAN dan SMKN Bali Mandara Tahun 2018/2019. Dari 1.245 orang jumlah pelamar, yang diterima 286 orang (23%) terdiri dari SMAN Bali Mandara-131 orang dan SMKN Bali Mandara-155 orang. Dari jumlah peserta didik baru tersebut, ternyata 166 orang terserap dari Kabupaten Buleleng, disusul Karangasem-49 orang, Bangli-19 orang, Tabanan-17 orang, Gianyar-10 orang, Klungkung-9 orang, Jembrana -6 orang, Badung dan Denpasar masing-masing 5 orang. " Tujuan kegiatan inagurasi ini adalah untuk menumbuhkan rasa percaya diri, meyakinkan peserta didik, bahwa mereka hanya miskin secara ekonomi serta menyakinkan, bahwa kemiskinan bukan penghalang untuk meraih sukses ", jelasnya.(soni) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Gubernur Pertegas, SMA/SMK Negeri Bali Madara Khusus Anak Miskin Berprestasi . Silahkan membaca berita lainnya.

Ciptakan Lingkungan Bersih dan Sehat, Personel Koramil 0821/13 Kunir Bersihkan Selokan Bersama Warga Posted: 21 Aug 2018 05:55 AM PDT Lumajang ( sekilasmedia com ) 21 agustus 2018, Sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, Personel Koramil 0821/13 Kunir melaksanakan karya bakti pembersihan selokan sepanjang 1000 meter bersama warga yang bertempat di Dusun Sumberbendo RT 01 RW 04 Desa Kunir Kidul Kecamatn Kunir Kabupaten Lumajang, Selasa (21/8/2018). Turut hadir dalam pelaksanaan kegiatan tersebut Kepala Desa Kunir Kidul beserta staf, personel Koramil 0821/13 Kunir yang dipimpin oleh Bati Bakti TNI, serta warga masyarakat setempat. Di sela pelaksanaan kegiatan, Bati Bakti TNI Koramil 0821/13 Kunir Peltu Sumandi mengatakan bahwa peran aktif personel koramil dalam kegiatan ini adalah merupakan salah satu wujud kepedulian TNI terhadap kelestarian lingkungan serta kesehatan masyarakat. Menurutnya, sebagai satuan komando kewilayahan dan juga sebagai mitra kerja bagi aparat pemerintah setempat, koramil wajib membantu dan mendukung setiap program pemerintah di segala bidang yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. "Selain itu juga pelaksanaan kegiatan seperti ini merupakan sarana bagi TNI untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat serta memupuk rasa kebersamaan dan kegotongroyongan sehingga terjalin komunikasi dan hubungan yang erat untuk memperkokoh kemanunggalan antara TNI dengan rakyat," tambahnya. "Semoga dengan pelaksanaan kegiatan bersama ini budaya gotong royong warisan pendahulu kita dapat tetap lestari, lingkungan menjadi lebih bersih dan kesehatan masyarakat dapat tetap terjaga," tutur Pelda Sumandi. Sementara itu Hasyim Nawawi, kepala desa setempat juga mengatakan bahwa pelaksanaan  kegiatan ini di samping untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat juga untuk memperlancar saluran selokan agar tidak sampai terjadi genangan air yang dapat menjadi tempat bersarangnya nyamuk maupun bakteri lainnya yang dapat menyebabkan penyakit. Dirinya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada personel Koramil 0821/13 Kunir yang bersedia meluangkan waktu untuk membantu pelaksanaan kerja bakti pembersihan selokan ini. "Kehadiran anggota Koramil Kunir dapat memberikan motovasi tersendiri bagi warga sekitar sehingga mereka lebih giat melaksanakan kerja bakti bersama Bapak-bapak TNI," tuturnya. "Mewakili perangkat desa dan masyarakat sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada anggota Koramil Kunir, semoga jalinan kerjasama dan komunikasi yang baik ini dapat menjadikan sarana untuk lebih memantapkan sinergitas antara TNI dengan aparat pemerintah serta mempererat kemanunggalan antara TNI dengan rakyat," pungkas( TIM ) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Ciptakan Lingkungan Bersih dan Sehat, Personel Koramil 0821/13 Kunir Bersihkan Selokan Bersama Warga . Silahkan membaca berita lainnya.

Sukseskan Lomba Gerak Jalan, Koramil 0821/14 Dan Polsek Pronojiwo Amankan Route. Posted: 21 Aug 2018 05:55 AM PDT Lumajang ( sekilasmedia com) 21 agustus 2018 , Guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh peserta lomba gerak jalan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan Pronojiwo dalam rangka memeriahkan HUT RI ke 73 tahun 2018, personel Koramil 0821/14 dan Polsek Pronojiwo mengamankan jalannya acara,  Selasa (21/8/2018) Serka Murdiono selaku koordinator pengamanan personel dari Koramil 0821/14 Pronojiwo mengatakan, bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan bersama dengan personel dari Polsek Pronojiwo agar pada pelaksanaan lomba gerak jalan dalam rangka memperingati HUT RI ke 73 tahun 2018 berjalan dengan tertib, aman dan lancar, ujarnya. "Pengamanan yang kita lakukan bersama meliputi pengawasan dari tempat start sampai dengan finish dengan mengisi route-route yang dianggap rawan dari adanya lalulintas kendaraan yang yang melintas dengan penempatan personel baik dari personel Polsek maupun dari Koramil", terang Serka Murdiono. Ia juga menambahkan, dengan adanya kegiatan lomba gerak jalan ini kita juga berupaya agar semua bisa berjalan sebagaimana mestinya, lomba terlaksana dengan lancar dan aman serta aktifitas dari masyarakat yang melintas melalui jalan tersebut bisa berjalan normal dengan memberikan arahan dan petunjuk serta pengawasan dari personel pengamanan, pungkasnya. Sementara Drs. Supriyadi, M. Pd selaku Kepala UPT Diknas kecamatan Pronojiwo memberikan apresiasi yang tinggi kepada para personel Polsek maupun Koramil 0821/14 Pronojiwo atas segala kelancaran dalam pelaksanaan lomba yang diikuti oleh SD/MI dan SMP dan sederajat yang ada di wilayah kecamatan Pronojiwo. "Terimakasih atas segala bantuan personel dari Koramil maupun Polsek Pronojiwo yang sudah mengamankan jalannya lomba gerak jalan dalam rangka HUT RI ke 73 tahun 2018 sehingga semuanya berjalan dengan tertib aman dan lancar", ungkapnya. Lomba gerak jalan tersebut menempuh jarak sepanjang 4 km dengan route start dari lapangan Pronojiwo - depan Makoramil Pronojiwo - pasar Pronojiwo dan finish di pertigaan desa Pronojiwo arah Tempursari dan semuanya berjalan lancar,  kendala yang ada dapat diselesaikan berkat sinergi bersama TNI dan Polri yang semakin kompak dan solid,  pungkas,( TIM) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Sukseskan Lomba Gerak Jalan, Koramil 0821/14 Dan Polsek Pronojiwo Amankan Route. . Silahkan membaca berita lainnya.

Juara I Barsela, Fopssi U-11 Aceh Selatan Wakili Aceh di Bandung Posted: 21 Aug 2018 05:07 AM PDT Foto : Pemain liga muda Fopssi U- 11 foto bersama di kantor Bupati Aceh Selatan.  MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN  | ACEH SELATAN | Pemain Liga Muda Forum Pembina Sekolah Sepak Bola Indonesia (FOPSSI) U-11 Kabupaten Aceh Selatan akan mewakili Provinsi Aceh di Kota Bandung   pada bulan September 2018 mendatang. Ikut sertanya Fopsi U-11 Aceh Selatan di Liga Muda di Kota Bandung bersama satu tim lagi dari wilayah timur dan tengah Aceh itu,  setelah meraih juara satu di final melawan SSB Bidjeh Sigupai Abdya dengan skor 3-0. Pertandingan Liga Muda usia pelajar antar barat selatan Aceh (Barsela) meliputi Aceh Barat, Nagan Raya, Abdya, dan Aceh Selatan itu berlangsung di Lapangan Bola Kaki, Alur Sungai Pinang, Kecamatan Jumpa, Abdya. "Alhamdulillah dalam pertandingan final kemaren (Minggu 19 Agustus 2018) Fopssi Aceh Selatan menang melawan tuan rumah, SSB Bidjeh Sigupai Abdya  3-0," kata pelatih Fopsi U-11 Aceh Selatan, Asrul Satria disela - sela acara penyambutan di Kantor Bupati Aceh Selatan, jalan Teuku Ben Mahmud Tapaktuan, Senin (20/8/2018). Kepulangan tim Fopsi Aceh Selatan disambut oleh Bupati Aceh Selatan Dedy Yuswadi, AP diwakili   Asisten I Setdakab Aceh Selatan, Erwiandi S.Sos M.Si. Juga turut menyambut Asisten III Ir H Said Azhar, dan Kabag Humas, Masriadi SSTP M.Si. Asrul Satria yang turut didampingi Faisal Haris, Manejer Fopsi U-11 Aceh Selatan melanjutkan, pertandingan Liga Muda di Abdya diikuti 10 tim dari wilayah barat selatan Aceh, yaitu Aceh Barat, Nagan Raya, Abdya, dan Aceh Selatan. "Sesuai kesepakatan panitia Provinsi Aceh sebelumnya bahwa yang akan  mewakili Aceh nanti adalah  juara satu. Pada tahun lalu kita juga mewakili Aceh di Kota Solo. Pada tahun ini kita juga akan  bertanding di tingkat nasional," ungkapnya. Untuk itu, ia berharap kepada  Pemkab Aceh Selatan  agar bersedia untuk membantu keberangkatan nanti. "Kami mengharapkan  juga kepada Pemkab agar melakukan pembinaan dan perhatian terhadap anak - anak pemain bola usia 11 tahun ini," harapnya. Sementara itu,  Asisten I Erwiandi menyebutkan kegiatan ini sangat bernilai positif untuk mencari bibit unggul pesepak bola usia dini yang selector dan kompetitif, dimana cabang olah raga sepak bola yang saat ini sangat pesat tumbuh dan berkembang ditengah - tengah masyarakat. "Harapan kami kepada seluruh peserta Liga Muda ini dapat menjunjung tinggi nilai-nilai spotifitas yang merupakan sebuah konsekuensi dari sebuah kompetisi yang Isya Allah akan mewakili Aceh pada bulan September 2018 mendatang," demikian ucapnya.(Has) Editor : Yuni Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Juara I Barsela, Fopssi U-11 Aceh Selatan Wakili Aceh di Bandung . Silahkan membaca berita lainnya.

PT. ASABRI Sosialisasikan Program PP 102 Tahun 2015 Posted: 21 Aug 2018 05:07 AM PDT  Foto : Peserta Asabri menerima sosialisasi MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | ACEH SELATAN | Kantor cabang (Kancab) PT. ASABRI Banda Aceh melaksanakan sosialisasi program pp 102 tahun 2015 tentang asuransi sosial prajurit Tentara Nasional Indonesia yang telah ditanda tangani oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo pada tanggal 22 Desember 2015 belum banyak diketahui oleh para prajurit TNI, Polri, ASN Kemhan/ Polri dan pensiunan TNI/Polri. Acara tersebut berlangsung di Aula Soedirman Makodim 0107/Asel, Jl. Teuku Cut Ali, Desa Lhok Bengkuang Timur, Kecamatan Tapaktuan, Senin (20/08/2018) yang dihadiri lebih kurang 200 orang peserta Asabri diantaranya Kepala Kancab PT. Asabri Kolonel Inf (Purn) Kabul Mulyanto, Dandim 0107/Asel diwakili Pasiminpers Kapten Inf Alfonso. Dan Pinca Bank BTPN Banda Aceh Gunawan, Kabag Sumda Polres Asel Kompol Harun, Para Danramil jajaran beserta anggota, personil Polres Asel, Ketua DPC Pepabri Asel Purnawirawan Ruslan beserta anggota, Persit Kodim Asel dan Bhayangkari Polres Asel. Dalam sambutannya, Dandim 0107/Asel melalui Pasiminpers mengucapkan selamat datang kepada tim sosialisasi PT Asabri yang sedianya memberikan penerangan, pemahaman dan pencerahan kepada prajurit TNI, anggota Polri baik yang masih aktif maupun pensiunan. "Mari kita menyimak dan memahami setiap paparan yang disampaikan oleh pihak Asabri karena ini sangat bermanfaat terkait hak yang akan diterima pada waktu pensiun," ucapnya. Sementara, Kolonel Inf (Purn) Kabul Mulyanto selaku Kepala Kantor Cabang PT. Asabri memaparkan secara detail program pp 102 tahun 2015 yang sekarang ini telah membawa banyak manfaat bagi peserta asuransi dibawah naungan PT. Asabri seperti jaminan kematian (JKM) meningkat menjadi 275 juta bagi yang tewas dan 400 juta untuk yang gugur. "Mengikuti Pp yang sekarang JKM mengalami peningkatan dengan potongan penghasilan 0,67 % dan ini merupakan salah satu 4 program asuransi sosial yang dikelola PT. Asabri selain program Tabungan Hari Tua (THT) dengan potongan penghasilan sebesar 3,25 %, jaminan kecelakaan kerja (JKK) potongannya 0,41 % serta program pensiun yang setiap bulannya dipotong sebesar 4, 75 %," rincinya. Kabul menerangkan bahwa program jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah suatu bentuk perlindungan atas risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja selama masa dinas. "Bagi yang harus menjalani perawatan, semua prosesnya akan ditanggung oleh pemerintah melalui asuransi PT. Asabri," ucap Kabul. Begitu juga halnya program JKM, Kabul mengatakan pemberian asuransi dikhususkan untuk perlindungan atas resiko kematian yang bukan diakibatkan oleh kecelakaan kerja dan karena dinas khusus. "Beasiswa sebesar Rp 30 juta juga akan diberikan kepada satu orang anak dari peserta yang gugur, tewas ataupun cacat. Santunan sebesar 17 juta keoada perwira, atau PNS jabatan pimpinan tinggi madya, pratama, jabatan administrator dan pengawas. Sedangkan untuk bintara, tamtama atau PNS jabatan pelaksana hanya dapat santunan 15, 5 juta," sebutnya. Selain itu, tambahnya, juga diberikan uang duka wafat (UDW) sebesar tiga kali gaji pokok terakhir dan juga biaya pemakaman sebesar Rp10 juta. Pemerintah juga memberikan beasiswa pendidikan bagi satu orang anak dari peserta sebesar Rp15 juta. Bagaimana dengan program Tabungan Hari Tua (THT), Kabul menyampaikan bahwa tabungan yang bersumber dari iuran peserta dan iuran pemerintah beserta pengembangannya yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai pada saat yang bersangkutan berhenti baik karena mencapai usia pensiun maupun bukan karena mencapai usia pensiun. "Banyak sekali manfaat program THT ini diantaranya diberikan Tabungan Asuransi (TA) kepada peserta dihitung dengan formula FII dikalikan oenghasilan terakhir sebelum pensiun, Nilai Tunai Tabungan Asuransi (NTTA), Biaya Pemakaman Peserta Pensiunan (BPPP) kepada ahli waris sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)," katanya. Kemudian sambung Kabul, Biaya Pemakaman Istri atau Suami (BPI/S), Biaya Pemakaman Anak (BPA), diberikan kepada peserta aktif, peserta pensiunan atau ahli waris dalam hal anak peserta aktif atau peserta pensiunan meninggal dunia yang terkait dengan iuran THT. "BPA diberikan sebesar 3 juta rupiah untuk paling banyak 2 (dua) anak yang masuk dalam tunjangan. Dan BPI/S sebesar 4 juta rupiah," jelas Kabul. Masih banyak lainnya yang belum disebutkan satu persatu, menurut Kolonel Inf (Purn) Kabul Mulyanto pemberian jaminan asuransi dari iuran peserta tentulah telah dikaji dengan matang agar dapat menguntungkan dan bermanfaat bagi peserta dikemudian hari. "Termasuk santunan yang akan diberikan meliputi Santunan Cacat Dinas Khusus (SCDK), Santunan Cacat Dinas Biasa (SCDB), Santunan Risiko Kematian Khusus Karena Gugur (SRKK-G), Santunan Risiko Kematian Khusus Karena Tewas (SRKK-T), Biaya Pengangkutan Peserta Kecelakaan Kerja (BPPKK), Bantuan Beasiswa (BSKK) dan lain sebagainya telah di atur dalam program pp 102 tahun 2015," demikian tandasnya.(Has) Editor : Yuni Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang PT. ASABRI Sosialisasikan Program PP 102 Tahun 2015 . Silahkan membaca berita lainnya.

Mayjen TNI Teguh Arief Indratmoko Resmi Jabat Pangdam Iskandar Muda Posted: 21 Aug 2018 04:42 AM PDT Foto : Kasad Jenderal TNI Mulyono pimpin Sertijab Pangdam Iskandar Muda  Media Nasional Obor Keadilan | Jakarta | Mayor Jenderal TNI Teguh Arief Indratmoko secara resmi menjabat Panglima Kodam Iskandar Muda (IM) menggantikan Mayjen TNI T. Abdul Hafil Fuddin SH SIP MH yang telah menjabat sejak Maret 2018 lalu. Upacara serahterima jabatan Pangdam IM tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono di Gedung AH Nasution, Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta Pusat, Senin (20/8/18). Mayjen TNI T Abdul Hafil Fuddin SH SIP MH yang menjabat Pangdam IM sejak 9 Maret 2018 dipindahtugaskan menjadi Perwira Staf Ahli Tk III Bidang Intekmil dan Siber Panglima TNI. Jabatan tersebut yang selama ini ditempati oleh Mayjen TNI Teguh Arief Indratmoko. Pangdam IM yang baru, Mayor Jenderal TNI Teguh Arief Indratmoko adalah seorang perwira tinggi TNI-AD dan merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1988. Sebelum menjabat Perwira Staf Ahli Tk III Bidang Intekmil dan Siber Panglima TNI dia juga pernah menjabat Wakil Komandan Paspampres.(Has) Editor : Yuni Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Mayjen TNI Teguh Arief Indratmoko Resmi Jabat Pangdam Iskandar Muda . Silahkan membaca berita lainnya.

18 Kali Curi Aset Sekolah, Anang Cs Didor Timah Panas Posted: 21 Aug 2018 04:40 AM PDT Klungkung Bali,Sekilasmedia.com- Tiga orang Pelaku pencurian di SMAN 1 Banjarangkan, Kabupaten Klungkung,  berhasil dibekuk Satuan Reksim Polres Klungkung. Ketiga pelaku masing masing Muhamad Usman (34) asal jalan Sultan Agung, Gang IX, No. 88, Kecamatan Kaliwates, Jember. Anang Hidayat (36) Jalan Mawar, Lingkungan Pagah, Kecamatan Patrang, Jember dan Sholeh Saiful Rahman (37) alamat Jalan Sultan Agung, Kepatihan, Kecamatan kaliwates, kabupaten Jember. Keberhasilan sat reskrim Polres Klungkung membekuk kelompok begal pencuri ini disampaikan langsung Waka Polres Klungkung Kompol Heri Supriawan di Mapolres Klungkung, Selasa (21/8) 2018. Dijelaskan, tersangka diketahui telah melakukan banyak aksi pencurian di wilayah Bali. Untuk memperdaya calon sasaranya modus yang digunakan berpura-pura dari Asosiasi Sarjana Teknologi Industri dan Pertanian ( ASTIP ) Malang. Agar lebih menarik tersangka menawarkan cairan pembersih kerak.  Saat melihat pegawai lengah, mereka mengambil barang-barang yang ada disekolah tersebut. Lebih jauh Wakapolres, sebenarnya pelaku berjumlah lima orang tapi baru berhasil diamankan tiga, sedangkan dua orang masih dalam pengejaran. Pada saat dilakukan penangkapan dari ketiga tersangka, dua orang pelaku mencoba melarikan diri, terpaksa polisi bertindak tegas dan melumpuhkan kakinya dengan timah panas. Penangkapan terhadap ketiga pencuri ini dilakukan pada hari Minggu, 19 Agustus 2018 malam hari, di tempat berbeda namun masih dalam seputaran Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Kepada petugas, pelaku mengaku telah melakukan aksi pencurian sebanyak 18 kali di Bali, yaitu diwilayah kabupaten Jembrana sebanyak dua kali, Tabanan satu kali, Gianyar tiga kali, Karangasem satu kali, Buleleng satu kali, Badung dua kali, Denpasar tiga kali, Bangli empat kali, dan di Klungkung satu kali, yaitu di SMAN 1 Banjarangkan. Dari tangan pelaku polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa enam buah laptop, enam buah handphone, dua buah proyektor, satu power supply, enam changer laptop, dua Earphone merah, sepuluh flasdisk, satu modem, satu card rider, lima STNK sepeda motor, satu set stempel Asosiasi Astip malang, lima KTP, tujuh Sim, enam kartu ATM, dua mous, tiga dompet, dua tas ransel. Kini ketiga tersangka dan semua barang buktinya masih diamankan di Mapolres Klungkung guna dilakukan penyidikan. " Para tersangka ini akan dijerat dengan pasal 363 KUHP. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun penjara," jelas Kompol Setiawan. Pada kesempatan itu Wakapolres juga  menghimbau kepada masyarakat atau perkantoran agar lebih berhati-hati bila didatangi oleh orang yang tidak dikenal dengan berpura -pura menawarkan sesuatu produk.(soni) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang 18 Kali Curi Aset Sekolah, Anang Cs Didor Timah Panas . Silahkan membaca berita lainnya.

*Komsos Kreatif, Kodim 0815 Mojokerto Gelar Lomba Melukis & Al-Banjari* Posted: 21 Aug 2018 04:30 AM PDT MOJOKERTO,Sekilasmedia.com-  Lomba melukis dan Al-Banjari/Marawis menjadi kegiatan utama dalam Komunikasi Sosial (Komsos) Kreatif  Kodim 0815 Mojokerto TA. 2018, yang berlangsung di Pendopo Pendopo Griya Paramitra Asrama Korem 082/CPYJ Jalan Gajah Mada Nomor 4 Kota Mojokerto, Jawa Timur, Selasa (21/08/2018). Komsos Kreatif yang diisi lomba melukis dan hadrah kali ini mengusung tema "Melalui Kemanunggalan TNI-Rakyat, Kita Wujudkan Cegah Tangkal Radikalisme", dibuka langsung Dandim 0815 Mojokerto, Letkol Kav Hermawan Weharima, SH. Digelarnya lomba lukis dan hadrah ini bertujuan untuk lebih mendekatkan antara TNI dan Rakyat.  Lomba lukis ini juga merupakan wahana untuk menggali dan menguji uji kreativitas generasi muda guna mencegah dan menangkal faham radikalisme, demikian ungkap Dandim.   Diharapkan melalui lomba lukis yang dikemas dalam Komsos Kreatif ini dapat mewadahi generasi muda khususnya para pelajar yang memiliki bakat atau kemampuan seni lukis.  Melalui lomba ini  juga dimaksudkan akan semakin meningkatkan tali silaturahmi antara Prajurit TNI dengan segenap komponen masyarakat dalam rangka mewujudkan cegah tangkal radikalisme, pungkas Dandim. Tercatat sejumlah 40 orang peserta mengikuti lomba melukis baik pelajar maupun umum, adapun kriteria penilaian meliputi daya ungkap terhadap karya murni (original), kemampuan daya estetika (artistik), tema dan daya kreativitas. Sedangkan untuk lomba Al-Banjari, kriteria penilaian meliputi vokal, performance dan percusen. Sesuai hasil penilaian Tim Juri dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, yang terdiri dari Sumarji, S.Pd, M.Pd, Suwardono, S.Pd, M.Pd, dan Joko Hadi, S.Pd, M.Pd, bahwa dalam lomba melukis kali ini, juara 1 (satu) diraih Tiara Putri Widyawati perwakilan dari Koramil 0815/01 Prajurit Kulon (SMKN 1 Kota Mojokerto), juara II (dua) diraih Nanang Muni perwakilan dari Koramil 0815/02 Trowulan (Yayasan Save Trowulan), juara III (tiga) diraih Maulida Khurriyatul Maghfiroh perwakilan dari Koramil 0815/09 Mojosari (SMP Klas VII Mamba'ul Ulum) dan juara harapan 1 (satu) diraih Slamet Hariyanto perwakilan dari Koramil 0815/15 Jatirejo (Perorangan asal Dinoyo). Sementara untuk lomba Al-Banjari/Marawis (hadrah) yang diikuti 20 tim/grup dari seluruh wilayah Koramil Jajaran Kodim 0815 Mojokerto. Hasil akhir lomba Al-Banjari, untuk juara 1 (satu) diraih Grup A'Dhomul Muabbad MBI Amanatul Ummah Pacet, juara II (dua) diraih Grup Al-Muhibbin Jetis, juara III (tiga) diraih Grup Qomarul Wujud Kemlagi, dan juara harapan 1 (satu) diraih Grup Al-Ikhlas Trawas.  Selain menerima tropi dan piagam penghargaan, para pemenang lomba juga mendapatkan dana  pembinaan dari Kodim 0815 Mojokerto. "Semoga tropy dan dana pembinaan ini dapat menjadi motivasi para pemenang lomba untuk terus mengasah kemampuan dalam berkarya dan berkreativitas dalam bidang seni", demikian ucap Dandim 0815 saat menyerahkan tropy.(dim/wo) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang *Komsos Kreatif, Kodim 0815 Mojokerto Gelar Lomba Melukis & Al-Banjari* . Silahkan membaca berita lainnya.

Menteri Yang Punya Urat Malu Harusnya Mundur Saat Nyaleg Posted: 21 Aug 2018 04:27 AM PDT Kisman Latumakulita/Net MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | JAKARTA | Para menteri Kabinet Kerja yang beretika dan bermoral harusnya mengundurkan diri dari jabatan menteri jika ingin maju sebagai calon anggota legislatif (Caleg) DPR. Sebab potensi konflik kepentingan (conflict of interest) nantinya akan sangat dominan. Mayoritas rakyat yang di kampung-kampung susah dan bingung untuk membedakan antara tokoh publik yang menjadi caleg DPR dan yang menteri pada waktu yang bersamaan. "Menteri dan pejabat negara yang masih punya urat malu, punya etika dan punya moral, sebaiknya mengundurkan diri jika ingin jadi caleg DPR. Supaya tidak tumpang-tindih antara tugas-tugas partai sebagai caleg DPR dan tugas menteri yang mewakili negara dan kepentingan publik," kata Direktur Eksekutif Intitute for Staretegic and Indonesian Studies, Kisman Latumakulita kepada wartawan di Jakarta, Selasa (21/8). Dijelaskan, Presiden Joko Widodo hampir dipastikan tidak akan memberi saran para menteri anggota Kabinet Kerja yang jadi caleg DPR untuk mundur. Karena memang tidak ada aturan perundang-undangan yang mewajibkan menteri mundur. Namun, para menteri harusnya tahu diri dan punya kesadaran sendiri untuk mundur, supaya tugas sebagai menteri untuk melayani masyarakat tidak terhambat saat mereka cuti kampanye sebagai caleg DPR. "Kalau tidak mundur, maka tentu tidak ada bedanya antara para menteri produk reformasi sekarang dengan menterinya Soeharto dulu. Hampir semua menteri kabinet Orde Baru menjadi caleg DPR. Ketika itu mereka tidak harus mudur sebagai menteri saat menjadi caleg DPR," ujar Kisman.  Reformasi kata Kisman, lahir sebagai bentuk koreksi terhadap cara-cara Orde Baru dulu. Salah satu kebijakan Orde Baru yang paling dominan adalah melakukan korupsi kebijakan untuk kepentinan penguasa dan partai penguasa. Pemilu jadinya tidak jurdil karena semua menteri Orde Baru jadi caleg DPR. Andaikan para menteri itu cuti saat berkampanye pun, beberapa fasilitas sebagai menteri masih tetap melekat. Misalnya,  rumah dinas menteri, ajudan dan sekretaris yang digunakan setiap saat untuk mengatur jadwal keberangkatan pergi-pulang berkampanye. Belum lagi aparat keamanan, seperti polisi dan TNI yang tetap disiagakan untuk pengamanan tertutup selama sang menteri berkampanye di suatu daerah atau lokasi. Menteri anggota kabinet Jokowi-JK yang menjadi caleg DPR sebaiknya mengikuti sikap sportif mantan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. Ketika akan mendaftar di KPU Provinsi Jawa Timur sebagai bakal calon gubernur, Khofifah mengajukan dua surat permohonan kepada Presiden. Surat pertama Khofifah berisi "pemberitahuan sekaligus permohonan kepada Presiden Jokowi untuk diizinkan maju sebagai bakal calon Gubenur Jawa Timur". Sedangkan surat kedua berisi "pengunduran diri Khofifah dari jabatan Menteri Sosial saat mendaftar sebagai bakal calon Gubernur Jawa Timur". "Ketika mendaftar ke KPU Jawa Timur sebagai bakal calon Gubernur, Khofifah tidak lagi menjabat Menteri Sosial. Padahal Khofifah bisa saja tidak perlu mundur dari Menteri Sosial saat mendaftar sebagai bakal calon Gubernur Jawa Timur. Apalagi tidak ada aturan perundang-undangan yang mengharuskan Khofifah mundur saat mendaftar sebagai bakal calon Gubernur," ujar Kisman yang juga politisi Partai Nasdem tersebut. Harusnya setelah KPU Jatim menetapkan Khofifah telah memenuhi syarat sebagai calon Gubernur Jatim, barulah Khofifah mundur dari Menteri Sosial. Namun sikap sportif dan kesatria Khofifah untuk mundur lebih awal ini yang harus dicontoh para menteri yang kini menjadi caleg DPR. "Lain halnya kalau para menteri tersebut tidak lagi punya urat malu, urat moral dan urat etika," tutur Kisman. Tercatat ada tujuh menteri kabinet Jokowi-JK yang menjadi caleg DPR priode 2019-2024. Dari PDIP ada tiga orang, yaitu Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Anak Gaung Puspayoga. Dari PPP ada Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin. Dari PKB ada tiga menteri kadernya yang tercatat sebagai caleg DPR, yaitu Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Menteri Desa, Pembangunan Daerag Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nachrawi. Berita ini di lansir dari RMOL. Editor : Yuni Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Menteri Yang Punya Urat Malu Harusnya Mundur Saat Nyaleg . Silahkan membaca berita lainnya.

Sertifikat Tanah Gratis Diduga Oknum BPN Pelalawan Minta Uang Biaya Ukur Tanah Posted: 21 Aug 2018 04:12 AM PDT Ket Foto : Kantor Pertanahan Pelalawan. Pelalawan Riau | Media Nasional Oborkeadilan | Oknum Badan Pertanahan Nasional  BPN Pelalawan Riau diduga minta uang pada warga pengurusan sertifikat gratis saat mengukur Tanah padahal ini adalah Program Nasional PORNAS  Sertifikat Tanah Gratis yang dibuat Presiden Jokowi,  Namun ada oknum pihak BPN  memungut dana Rp 150.000,- sampai Rp 200.000,-  persertifikat sesuai keterangan dari pegawai Lurah Henri Jerman yang membagikan sertifikat tanah melalui di kantor  Lurah kerinci timur kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Riau, Henry menyebutkan pada peserta pengurus sertifikat adapun dana kami terima dari pengurus sertifikat  bukan untuk kami, yang minta adalah pihak BPN. "Salah satu pengurus sertifikat tanah mengatakan, mereka minta uang 150 ribu Rupiah per sertifikat dan bahkan lebih sampai 200 ribu rupiah dari kami, ketika ditanya warga pada Hendry pegawai lurah  penfakuannya, uang  yang dikutip  dia dari warga kegunaannya untuk biaya pengukuran....sementara warga menyebutkan pada waktu pengukuran tanah bulan yang lalu sudah kami kasih 50 ribu rupiah dan sampai juga 100 ribu rupiah per sekali ukur...tapi kenyataannya sampai sekarang surat sertifikat kami belum selesai, sebab itu kami mohon pada pak Presiden tolong memperhatikan Permasalahan ini. padahal warga mengharap program ini adalah sertifikat tanah gratis untuk membantu warga namun mereka memanfaatkan situasi minta uang Dari warga ," ucap salah Satu warga  pangkalan kerinci tidak mau disebut namanya pada media ini, Selasa (21/8-2018). Tambahnya sampai saat ini surat sertifikat kami belum keluar, ketika kita tanyakan  kapan keluar sertifikatnya jawabnya paling sekitar delapan hari lagi katanya, sesudah tiba delapan hari namun surat sertifikatnya belum keluar sampai sekarang, seolah-olah kami merasa di permainkan oleh petugas BPN membuat kami kesal, "ungkapnya. Pihak BPN Pelalawan di hubungi melalui selulernya 081268151××× namun tidak ada jawabnya. (M. Panjaitan) Editor : Yuni Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Sertifikat Tanah Gratis Diduga Oknum BPN Pelalawan Minta Uang Biaya Ukur Tanah . Silahkan membaca berita lainnya.

Panglima TNI, Hadi Tjahjanto Bantu Muhammad Reza Manggar Posted: 21 Aug 2018 04:08 AM PDT DOBO, LELEMUKU.COM - Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal Hadi Tjahjanto memberikan bantuan kepada Muhammad Reza Mangar (13), bocah asal Desa Waria, Kecamatan Aru Utara Timur Batuley, Kabupaten Kepulauan Aru,  Provinsi Maluku yang viral karena memanjat tiang untuk selamatkan tali penggerek Bendera Merah Putih yang terlepas dari tangan pengibar bendera, pada saat upacara hari ulang tahun (HUT) ke 14 Kabupaten Kepulauan Aru di Lapangan Yos Sudarso, Dobo, Kecamatan Pulau Pulau Aru pada Senin, 18 Desember 2017 lalu. Bantuan yang diberikan Panglima melalui Komandan Koramil (Danramil)  1503-03/Dobo Lettu Inf. Doddy Masawoy ini senilai Rp10.000.000,- diberikan langsung kepada Reza ditemani neneknya Saniba Sellu dan pamannya Udin Foowoor. Menurut Bahtia Kalengkongan, staff pada Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Kabupaten Kepulauan Aru, bantuan berupa uang tunai dan sembako ini diberikan langsung kepada keluarga guna meringankan beban bocah yang selama ini bekerja sebagai nelayan cilik yang membantu meringankan beban neneknya di Kota Dobo. "Saat diberikan bantuan, Reza juga berkomunikasi dengan Panglima TNI," ujar Bahtia dalam pesan singkatnya ke Lelemuku.com pada Selasa (21/8). Dijabarkan anak putus sekolah sejak kelas 4 SD ini merupakan yatim piatu yang hidup bersama neneknya yang menumpang di rumah tetangga. Sementara ibunya Ismawati Walwa telah meningga sejak dia masih balita. "Reza terlahir dari keluarga kurang mampu. Ibunya meninggal saat Reza berusia dua tahun, dan bapaknya pergi entah kemana. Selama ini dia diasuh dan dirawat oleh neneknya yang keseharianya berjualan dipasar. Reza yang sang heroik ini putus sekolah di kelas 4 SD. Keseharian resa kerja bantu jualan neneknya dipasar atau ikut motor laut mencari ikan," ujar dia. Dijelaskan setelah viral di media sosial dan media massa nasional pada Senin (21/8) lalu, Reza kemudian mendapatkan perhatian dari berbagai pihak termasuk dari pemerintah pusat diantaranya dari Mabes TNI AD dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang menyatakan akan memberikan dukungan kepada Reza. Selain TNI, bantuan juga datang dari PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Dobo juga memberikan bantuannya berupa kesediaan menyekolahkan kembali Reza hingga jenjang S1. Sementara terkait rencana keberangkatan Reza bersama paman dan neneknya ke Jakarta guna memenuhi undangan tampil di acara talkshow Hitam Putih di stasiun televisi swasta nasional Trans7, pada Rabu (22/8) esok. Dikatakan pemerintah daerah (Pemda) juga memberikan dukungannya. Sebab Bupati Kepulauan Aru, dr. Johan Gonga memerintahkan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Gabriel El untuk memenuhi undangan tersebut. "Dukungannya, pemda akan siap untuk mendampingi Reza ke Jakarta," ujar dia. Sementara itu, ia menyatakan Reza yang bercita-cita akan menjadi seorang tentara ini mengaku bersyukur dan berbahagia dengan limpahan berkat yang diterimanya ini. "Ia sangat senang sekali dan bersyukur," ungkap Bahtia. (Laura Sobuber) Berikut adalah video saat Muhamad Reza Manggar memanjat bendera pada HUT Kabupaten Kepulauan Aru.

GEMPA BERUNTUN DI NTB, SEJATINYA DITETAPKAN SEBAGAI BENCANA NASIONAL Posted: 21 Aug 2018 02:57 AM PDT Foto : Emrus Sihombing Direktur Eksekutif[ Lembaga EmrusCorner ]  Media Nasional Obor Keadilan | Jakarta | Muncul pro dan kontra  akibat peristiwa bencana gempa beruntun di NTB. Sajian data dan argumentasi dari pro dan kontra dapat diterima akal sehat. Namun, menurut saya penderitaan yang sedang dirasakan rakyat di sana tidak cukup dengan akal sehat,  tetapi harus lebih mengedepankan rasa empati dalam persatuan. Menurut pengamatan saya,  yang menolak penetapan sebagai bencana nasional tampaknya merujuk pada indikator yang termaktub dalam undang-undang. Salah satu diantranya yang diwacanakan adalah indikator jumlah korban akibat gempa. Selain itu, menurut yang kontra, bisa jadi mempengaruhi jumlah kunjungan wisata manca negara. Jika aturan dan pemikiran ini menjadi rujukan,  inilah yang saya sebut berfikir dan bertindak mekanistis,  yang tidak dapat menyelesaikan persoalan secara cepat, mendalam dan menyeluruh. Melihat runtutan kejadian gempa yang mengakibatkan ratusan korban meninggal dan ribuan luka-luka serta puluhan ribu hidup di tenda-tenda pengungsian dengan fasilitas yang sangat-sangat minim,  seharusnya pemerintah daerah NTB dan pemerintah pusat tidak perlu ragu menetapkan sebagai bencana nasional. PENDERITAAN RAKYAT Melalui komunikasi dengan sahabat kami di NTB dan mengikuti berita di berbagai media kredibel, EmrusCorner mengindentifikasi berbagai penderitaan rakyat  di NTB sebagai berikut: Pertama, setidaknya ada 7 kabupaten - kota yang terkena dampak akibat gempa, baik rusaknya bangunan fisik dan berbagai penderitaan rakyat di sana. Kedua,  distribusi bantuan seperti makanan dan sanitasi masih belum merata, disebabkan  gempa beruntun yang berdampak sangat luar bisa. Ketiga,  dampak akibat gempa di satu tempat masih menyisahkan derita rakyat di sana yang belum tertangani, gempa muncul lagi di titik lain. Belum tuntas penanganan di satu tempat, pusat gempa muncul lagi di tempat yang berbeda. Oleh karena itu, upaya penanganan dipastikan membutuhkan intervensi serius dari berbagai kalangan, utamanya kehadiran negara dalam bentuk penetapan sebagai bencana nasional. Kempat, melihat jumlah korban,  tampaknya Rumah Sakit (RS) kewalahan menangani  korban luka parah dan ringan. Apalagi tidak sedikit RS dan peralatan RS yg rusak akibat gempa beruntun tersebut. Kelima,  sejumlah gedung dan fasilitas sekolah turut rusak. Akibatnya,  anak-anak tidak bisa seokolah seperti biasa. Untuk itu, butuh rekonstruksi fasilitas sekolah agar peserta didik dapat belajar seperti anak di daerah lainnya. Keenam,  dipastikan sangat banyak  warga trauma, dalam semua tingkatan usia. Trauma healing menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Ketujuh,  semakin lama warga ada di pengungsian yang tidak ideal, maka berpotensi menimbulkan berbagai penyakit dan bermacam persoalan sosial lainnya. Tentu hal ini akan memberi efek negatif lebih banyak lagi ke depan. Merujuk pada berbagai persoalan di atas,  tidak ada salahnya pemerintah daerah NTB dan pemerintah pusat di Jakarta duduk bersama  memutuskan peristiwa dampak gempa beruntun di NTB sebagai bencana nasional.  Dengan demikian,  segala kemampuan negeri ini bisa diarahkan membantu menyelesaikan berbagai persoalan bagunan fisik,  pemenuhan kebutuhan mendasar,  dan penanganan dampak sosial dapat teratasi secara cepat dan menyeluruh. Pilihan keputusan seperti ini bisa menjadi tradisi yang baik dalam mengatasi dampak gempa ke depan,  sebagai wujud kebersamaan dalam persatuan. Indonesia sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, ketika sebagian "anggota tubuh" Indonesia mengalami persoalan berat,  seperti akibat dampak gempa di NTB, maka sewajarnya anggota tubuh lainnya, daerah lain di Indonesia,  ikut merasakan dengan berbagai bentuk bantuan dalam kebersamaan.  Salah satu di antaranya,  sebagian APBD dari semua propinsi, kabupaten dan kota di Indonesia bisa saja dialokasikan untuk membantu Saudara-Saudari kita di NTB. Jika dampak akibat gempa yang beruntun yang terjadi di NTB ditetapkan sebagai peristiwa bencana nasional dan mengalirnya berbagai jenis bantuan dari semua Pemda di Indonesia dan segenap warga negara, inilah wujud kebersamaan dalam persatuan Indonesia. Trimakasih Emrus Sihombing Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorner Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang GEMPA BERUNTUN DI NTB, SEJATINYA DITETAPKAN SEBAGAI BENCANA NASIONAL . Silahkan membaca berita lainnya.

NALAR PUBLIK TERCEDERAI : Asean Games 30T, Pertemuan IMF-BANK DUNIA 810 M, Lombok 548 Tewas Hanya 38 M Posted: 21 Aug 2018 02:27 AM PDT Oleh : Natalius Pigai Gambar Istimewa  Media Nasional Obor Keadilan | Jakarta | Gempa yang mengguncang Lombok meluluhlantakkan infrastruktur vital, menghancurkan ribuan rumah/gedung. Jumlah korban tewas mencapai 548 jiwa. Aktivitas perekonomian dan pemerintahan macet. Belum lagi suasana kebatinan masyarakat. Meski sedemikian parah, pemerintah baru mengucurkan dana Rp38 miliar. Jumlah ini lebih kecil dari bantuan pemerintah untuk pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia  Oktober 2018 sebesar Rp810 miliar dan Asian Games Rp30 triliun. Hal ini dinilai tidak adil. Adalah adanya bentuk ketidakadilan terkait anggaran untuk korban gempa di Lombok NTB yang hanya puluhan milar rupiah jika dibandingkan dengan bantuan pemerintahan untuk acara seremonial yang mencapai ratusan miliar rupiah adalah potret nyata dan ketidakpedulian Pemerintahan Jokowi saat ini. Hal ini semakin membuktikan pemerintah tidak adil terhadap orang-orang miskin dan korban bencana alam yang saat ini sedang menderita. Bahkan pemerintah cenderung meninabobokan orang-orang kaya dan kaum elit. Potret ketidakpedulian terlihat dari distribusi anggaran dimana soal-soal ceremonial menghabiskan anggaran begitu fantastis, seperti pertemuan bank dunia mencapai Rp850 miliar dan  30 T untuk Asian Games yang diselenggarakan secara besar-besaran di atas penderitaan rakyat Indonesia. Pemerintah  harus tahu bahwa bencana alam di Lombok telah menjadi perhatian dunia internasional, termasuk para atlet yang saat ini sedang berlaga di Asian Games. Pemerintah tentu memastikan adanya pemenuhan kebutuhan hak asasi termasuk sandang, pangan dan papan untuk korban bencana alam. Upaya-upaya pemenuhan remedial bagi korban termasuk korban gempa di Lombok menjadi urgensif. Oleh karenanya rakyat pantas kecewa pada Jokowi yang harusnya secara jujur menyampaikan kepada peserta Asian Games bahwa bangsa Indonesia sedang dalam musibah. Hal itu dilakukan agar menimbulkan simpati dari atlet negara-negara lain. Tindakan seperti itu wajar sebab kita berada di milenium kemanusiaan dimana pilar-pilar HAM dan intervensi kemanusian telah menjadi nilai universal tiap negara. Gempa NTB telah merusak segalanya termasuk korban nyawa yang tidak sedikit jumlahnya maka termasuk bencana besar sehingga  penanganannya harus diambil alih pemerintah pusat dengan managemen termasuk pendanaanya. Oleh karena itu sudah wajar jika pemrintah mengumumkan Bencana Nasional.  Pernyataan bencana nasional tidak terpengaruh pada Lombok baik investasi dan destinasi wisata karena bencana alam ini sudah tentu diketahui oleh publik di seluruh dunia. Tidak ada alasan yang lebih kuat untuk menghindari tanggungjawab pemerintah  dengan alasan investasi dan pendapatan dari sektor pariwisata selain empati Kemanusian. Peristiwa Lombok adalah peristiwa kemanusian dengan kerugian yang diterima sesuai rilis BMKG maka kerugian lebih dari Rp7 triliun Sementara pemerintah hanya membantu  Rp38miliar. Berpedoman pada  pengalaman gempa Aceh, Yogyakarta dan lainnya idealnya sudah punya pengalaman cukup untuk bekerja secara sistemik, terkordinasi, cepat, tepat dan maksimal. Baik pada fase darurat paska gempa, fase rehabilitasi dan recovery semua aspek kehidupan sosial ekonomi dan infrastruktur masyarakat. Hari ini nalar publik tercederai dengan kebijakan darurat penanganan gempa Lombok di tangan Jokowi yang mengecilkan suasana kebatinan masyarakat Lombok yang sedang sedih. Memang ironi di negeri kemanusiaan yang adil dan beradab. [ Natalius Pigai, Aktivis Kemanusiaan ] Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang NALAR PUBLIK TERCEDERAI : Asean Games 30T, Pertemuan IMF-BANK DUNIA 810 M, Lombok 548 Tewas Hanya 38 M . Silahkan membaca berita lainnya.

Said Assagaff Usul 5 dan Tarik 2 Ranperda Provinsi Maluku 2018 Posted: 21 Aug 2018 02:23 AM PDT AMBON, LELEMUKU.COM - Gubernur Maluku, Said Assagaff menyampaikan 5 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Penarikan 2 Ranperda di Tahun 2018 melalui Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku dalam rangka penyampaian Ranperda Usul Pemprov Maluku Tahun 2018 di Gedung DPRD Maluku, Kamis (16/8). Kelima Ranperda tersebut masing-masing, Ranperda tentang Pencabutan Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Dasar, Ranperda tentang Perumahan dan Permukiman, Ranperda tentang Pegelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Perikanan dan Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika. Menurut Assagaff,  UUD 1945 memberikan landasan konstitusional bagi Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menetapkan Peraturan Daerah (Perda) dalam pelaksanaan Otonomi Daerah. Sejalan dengan itu, kata Assagaff, Pemda diberikan hak dan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. "Sejalan dengan arah kebijakan otonomi daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut, maka Pemda telah melakukan berbagai kebijakan daerah dan pembangunan guna percepatan kesejahteraan rakyat dan efisiensi serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan," ungkap Assagaff. Selain itu, lanjut Assagaff, dinamika perkembangan perundang-undangan di tingkat nasional seiring dengan perubahan regulasi pada pemerintah pusat, tentunya memberikan dampak terhadap keseluruhan proses perencanaan, penyusunan dan pembentukan produk hukum daerah, dalam hal ini Perda Provinsi Maluku. Sejalan dengan hal tersebut, sebut Assagaff berkaitan dengan Ranperda tentang Pencabutan Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Dasar, secara susbtansial merupakan konsekuensi dari perubahan pengaturan terhadap Standar Pendidikan Dasar sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014,  dimana pengalihan urusan pemerintahan khususnya kewenangan pengelolaan pendidikan dasar yang sudah tidak lagi menjadi kewenangan provinsi tetapi menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota. "Dengan demikian, Pengaturan terhadap Standar Pendidikan Dasar tidak dapat berlaku dan harus dicabut," jelasnya. Ranperda tentang Perumahan dan Permukiman, lanjut Assagaff, secara substansial merupakan urusan konkuren yang bersifat wajib pelayanan dasar bagi pemda. Selain itu, pengaturan tersebut dimaksudkan pula untuk memberikan kepastian hukum dalam kerangka penyusunan kebijakan strategis daerah dalam menghadapi kebutuhan dan tantangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat. Masih kata Assagaff, Ranperda tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, secara substansial, kebijakan pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan perlu diatur untuk memberikan arah dan landasan bagi pemda secara terpadu dan berkelanjutan guna kemanfaatan dan kepentingan pembangunan daerah kedepan. "Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 11 tahun 2013 tentang Pengelolaan Perikanan, bahwa secara substansial perubahan terhadap Perda Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Perikanan dilakukan untuk menyesuaikan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan bidang kelautan dan perikanan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda serta didasarkan pula pada Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 188.34-34-8963 Tahun 2016 tertanggal 13 Desember 2016, tentang Pembatalan beberapa ketentuan dari Perda Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Perikanan,"paparnya. Sedangkan Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, bahwa pengaturan terhadap penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika dilakukan untuk menyelaraskan substansi berkaitan dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemprov, sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Mendagri Nomor 188.34-34-4767 Tahun 2016 tertanggal 12 Mei Tahun 2016. Selain penyampaian ke-5 (lima) Ranperda, disampaikan juga "Penarikan 2 (dua) Ranperda Provinsi Maluku Tahun 2018, yakni, Ranperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) dan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi. "Adapun dasar penarikan terhadap kedua Ranperda antara lain, terhadap Ranperda tentang Rencana Pembangunan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), Pemda melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu untuk melengkapi ranperda tersebut dengan melampirkan "Buku Rencana dan Album Peta" dan terhadap Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi, Pemda melalui Dinas Perindustrian perlu untuk melampirkan "Peta Panduan Pengembangan Industri Unggulan Provinsi,"imbuhnya. Berkaitan dengan produk hukum daerah, Assagaff juga mengatakan, bahwa pada tanggal 31 Mei 2018 DPRD Provinsi Maluku telah menyetujui Ranperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.  "Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PP Kecil ini telah ditetapkan menjadi Perda Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,"tandas Assagaff. (HumasMaluku)

Festival Teluk Ambon (FTA) Jadi Persembahan Rakyat Maluku Meriahkan HUT RI ke 73 Posted: 21 Aug 2018 02:23 AM PDT AMBON, LELEMUKU.COM - Festival Teluk Ambon (FTA) tahun 2018 merupakan persembahan rakyat Maluku untuk memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke -73 dan juga sebagai perayaan hari ulang tahun Provinsi Maluku yang jatuh pada hari ini pada tanggal 19 Agustus, hal ini diharapkan menjadi ajang promosi pariwisata bagi Maluku pada umumnya dan Ambon pada khususnya, dengan mengangkat Tema "Katong Cinta Maluku". Untuk itu Kodam XVI/Pattimura, menggelar kegiatan Revitalisasi Pembersihan Pantai pada Minggu pagi (19/08) sekitar pukul 07.00 WIT yang melibatkan ratusan personil Kodam XVI/Pattimura, Anggota Persit KCK PD XVI/Pattimura, Tim Selam (Scuba) yang terlibat kegiatan pemecahan Rekor di Raja Ampat dan Manado dan masyarakat.  Kegiatan ini di pusatkan di pengiringan Tapal Kuda, Air Salobar Kec. Nusaniwe Kota Ambon. Acara diawali dengan menggelar apel sebelum pembersihan pantai di mulai. Panas terik dan angin laut semakin menambah semangat untuk melakukan bersih-bersih sampah di pantai dan laut. Tujuan diadakannya pembersihan pantai dan laut ini, selain dalam rangka memeriahkan Festifal Teluk Ambon (FTA)  Tahun 2018, juga bertujuan untuk melestarikan kebersihan pantai dan laut dari sampah-sampah yang berserakan terutama sampah plastik dan harapannya melalui kegiatan ini bisa berkelanjutan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan dan untuk tidak membuang sampah sembarangan terutama pada areal pantai, mengingat pantai dan laut bagi masyarakat di Maluku jadi bagian dari kehidupan. Setelah beberapa jam, sampah dengan berbagai macam produk, ukuran, jenis, dan warna berserakan di sepanjang pantai berhasil dikumpulkan. Mayoritas sampah yang dikumpulkan adalah sampah plastik seperti plastik bungkus makanan dan botol air mineral serta serpihan-serpihan kayu dalam ukuran kecil hingga sedang. Banyak juga sampah-sampah yang sudah mengendap di karang-karang sehingga perlu di bersihkan. Faktanya, masyarakat masih menjadikan pantai dan laut sebagai tempat sampah. Akibatnya beberapa sampah yang tidak mudah terurai terutama plastik akan terbawa hingga mengotori pantai dan laut. Sampah-sampah ini juga mencemari ekosistem laut dan berefek negatif terhadap biota laut. Sampah plastik yang terurai di laut akan menjadi mikroplastik dan dapat tertelan oleh hewan laut secara tidak sengaja. Kepedulian dan keterlibatan masyarakat dalam hal pengeleloaan sampah perlu ditingkatkan dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada di Maluku khususnya Kodam XVI/Pattimura. Hal ini  menjadi masalah serius mengingat Maluku yang menjadi salah satu destinasi wisata bahari di Indonesia Timur.  Aksi nyata seperti Revitalisasi pembersihan pantai dan sosialisasi bagi masyarakat terutama generasi muda dapat menjadi cara untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat. Ke depannya diharapkan masyarakat di Maluku khususnya Kota Ambon dapat mengurangi sampah dan turut serta menjaga lingkungan sekitar dari sampah demi terwujudnya kebersihan dan keindahan di Maluku. Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Suko Pranoto mengatakan solusi dari permasalahan tersebut terletak didarat,  yaitu masyarakat yang ada di darat, diharapkan juga melalui kegiatan ini dapat menyadarkan masyarakat dan mereka menjadi promotor-promotor di darat,  khususnya anak-anak sekolah. "Saya mengajak masyarakat Maluku baik yang ada di Ambon sampai pulau-pulau yang memiliki pesisir masih sangat bagus, indah, kita jaga semua itu untuk anak cucu kita, mudah-mudahan anak cucu kita masih dapat merasakan keindahan itu, selain itu mudah mendapatkan ikan walau hanya di pinggir atau pesisir, tidak perlu lagi harus ke tengah laut" imbau dia. Rencananya anak-anak akan diberikan tas yang dimodifikasi sedemikian rupa sehingga memiliki tempat sampah, sehingga anak-anak sekolah ini dapat memberikan contoh bagi orarg-orang dewasa tentang kebersihan lingkungan. "Kegiatan ini akan rutin dilaksanakan setiap minggu, tergelar di beberapa tempat,  baik dermaga, pasar  yang merupakan sumber sampah pembuangan, tiap minggu ada," tutup Pangdam dalam wawancara dihadapan media. (Pendam16)

Anggota DPRD Langkat Ditangkap karena Terlibat Peredaran Sabusabu 150 Kilogram Posted: 21 Aug 2018 02:17 AM PDT                                 Ket Foto ;   Narkoba Jenis Sabu MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN   I    Jakarta - Geger Anggota DPRD Langkat bernama Ibrahim Hasahan alias Hongkong (45 tahun) ditangkap Badan Narkotika Nasional karena diduga sebagai pemilik ratusan kilogram sabu-sabu. Ibrahim ternyata adalah kader Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan menduduki jabatan sebagai anggota Fraksi Nasdem DPRD Langkat. Pimpinan Partai Nasdem Sumatera Utara langsung memberikan sanksi berat kepada Ibrahim, yaitu memecat atau memberhentikannya dari anggota DPRD Langkat. Tewaskan Enam Orang, Kebakaran di Makassar Ulah Bandar Narkoba "Kami akan memberikan sanksi kepada saudara Ibrahim Hasan berkaitan dengan adanya keterbukaan indikasi sebagai bandar narkoba di Kabupaten Langkat," kata Sudarto Sitepu, Ketua Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan Partai Nasdem Sumatera Utara, di Medan pada Senin, 20 Agustus 2018. Sudarto menjelaskan, Ibrahim sudah empat tahun menjadi kader Nasdem. Setelah diberhentikan, Nasdem mempersiapkan penggantian antarwaktu (PAW) Ibrahim Hasan sebagai anggota DPRD Langkat. Ibrahim, katanya, selama ini bertugas biasa saja di DPRD Langkat. Perilakunya sehari-hari pun biasa saja dan tak ada yang mencolok. "Prestasi yang luar biasa memang tidak ada," ujarnya. Ibrahim tercatat sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) calon anggota legislatif DPRD Langkat periode 2019-2024 dengan nomor 5 untuk daerah pemilihan Langkat V. Hasil pemeriksaan kesehatan sebelumnya, Ibrahim dinyatakan bebas narkoba. Tiga karung sabu-sabu BNN membongkar jaringan narkoba internasional dengan barang bukti sabu-sabu diperkirakan ratusan kilogram di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Penyelundupan itu diduga melibatkan seorang oknum anggota DPRD Langkat, yang belakangan diketahui bernama Ibrahim Hasahan alias Hongkong. BNN juga menangkap lima orang diduga pelaku masing-masing berinsial R, I, AR, J dan A. "Kita amankan diduga pelaku hari Minggu dan Senin di Perairan Aceh Timur, Pangkalan Susu, dan Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat," kata Deputi Bidang Pemberantasan BNN, Inspektur Jenderal Arman Depari, kepada wartawan di Medan pada Selasa sore, 21 Agustus 2018. Pengungkapan kasus narkoba jaringan internasional itu berkat kerja sama antara Bea Cukai dan TNI Angkatan Laut di Kota Langsa, Aceh. Kemudian ditangkap sebuah kapal kayu berwarna biru di Perairan Selat Malaka oleh tim operasi gabungan untuk mengungkap narkoba jaringan internasional Malaysia-Sumatera Utara. "Terkait informasi adanya peredaran gelap narkotika di wilayah Pangkalan Susu Sumatera Utara. Adapun penangkapan di kapal kayu tersebut diamankan empat orang dengan barang bukti tiga karung goni diduga narkotika," kata Arman (Rahardja) Editor : Rahardja Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Anggota DPRD Langkat Ditangkap karena Terlibat Peredaran Sabusabu 150 Kilogram . Silahkan membaca berita lainnya.

Upacara Pramuka ke-57, “Pramuka Perekat NKRI“ Posted: 21 Aug 2018 02:10 AM PDT Mojokerto, Sekilasmedia. Com-Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kota Mojokerto melaksanakan upacara Hari Pramuka ke-57 tahun 2018 di Gelora A. Yani Kota Mojokerto, Selasa (21/8/2018).Bertindak selaku pembina upacara, Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Mojokerto Subambihanto, mewakili Wakil Wali kota Mojokerto selaku Wakil Ketua Pembina Cabang (Kamabicab) Kota Mojokerto. Membacakan amanat Ketua Kwartir Nasional Adhyaksa Dault, Subambihanto menyampaikan, gerakan pramuka merupakan garda terdepan perekat persatuan dan kesatuan bangsa. "Satya dan Darma Pramuka sebagai dasar pendidikan kepramukan harus benar-benar tertanam dalam hati setiap insan pramuka sebagai pedoman bersikap dan berperilaku," kata Bambi, sapaan akrab Subambihanto. Lebih lanjut disampaikan, Gerakan pramuka sebagai wadah pendidikan karakter kaum muda dan calon pemimpin masa depan Bangsa Indonesia, tentu harus lebih berperan dalam mendidik generasi milineal dewasa ini. "Ibaratnya gerakan pramuka sebagai rumah untuk semua orang di Indonesia. Sekat-sekat kamar telah diisi oleh partai politik, dan kamar lainnya mungkin telah diisi oleh suku-suku yang ada di indonesia dan golongan atau kelompok lainnya," lanjut Bambi.  Untuk itu, melalui HUT Pramuka ke-57 tahun yang bertema "Pramuka Perekat NKRI" ini Bambi kembali menegaskan bahwa gerakan pramuka harus tetap konsisten dan fokus untuk mendidik karakter kaum muda Indonesia untuk bersatu menjaga persatuan dan kesatuan demi utuhnya NKRI. Mengakhiri sambutannya Bambi berharap agar gerakan pramuka di Kota Mojokerto berpartisipasi di tahun politik dengan memberikan kesejukan dan tidak terlibat dalam hirukpikuk perpolitikan. "Untuk itu, saya mengharapkan seluruh jajaran pramuka utamanya anggota dewasa baik sebagai majelis pembimbing, andalan, pelatih, pembina, pamong saka maupun instruktur agar merapatkan barisan untuk bekerjasama secara sinergis guna mempercepat mewujudkan kaum muda Indonesia yang berkepribadian luhur, berkarakter, berwatak, handal dalam berfikir dan bertindak, memiliki jiwa bela negara, dan terampil dalam berbagai kecakapan sebagai bekal hidup kelak," kata Bambi. Usai memberikan sambutan, Bambi menganugerahkan tanda penghargaan lencana Pancawarsa atas kesetiaan kepada Gerakan Pramuka Kota Mojokerto dan keaktifannya melakukan kegiatan orang dewasa Gerakan Pramuka selama lima tahun dan kelipatannya. (wo) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Upacara Pramuka ke-57, "Pramuka Perekat NKRI" . Silahkan membaca berita lainnya.

Jawab Tantangan, Presiden Jokowi Wajib Berikan Sepeda ke Muhammad Reza Mangar Posted: 21 Aug 2018 01:53 AM PDT JAKARTA, LELEMUKU.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) wajib memberikan sepeda kepada Muhammad Reza Mangar, bocah asal Desa Waria, Kecamatan Aru Utara Timur Batuley, Kabupaten Kepulauan Aru,  Provinsi Maluku karena dinilai berhasil menjawab tantangan dari Presiden Republik Indonesia ini. Tantangan ini disampaikan Presiden Jokowi saat bertemu dengan Yohanis Ande Kala Marshal Lau atau dikenal dengan nama Joni (13) bocah pemanjat tiang bendera untuk memperbaiki tali pengait di Belu, Atambua, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 17 Agustus 2018 lalu, di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/8). "Ada enggak yang berani naik tiang setinggi itu? Tiang yang di sana loh ya. Jangan tiang bendera yang di Istana. Kalau di sini gede, mungkin banyak yang bisa. Yang di sana ini kan kecil banget. Kalau berani naik tiang yang dinaiki Joni, saya beri sepeda," ungkap Presiden Jokowi. Tantangan terbuka ini kemudian direspon warganet dengan menviralkan aksi kepahlawanan Reza Manggar yang mulai muncul sejak Minggu (19/8) lalu. Bocah ini menjadi pemanjat tiang untuk selamatkan tali penggerek Bendera Merah Putih yang terlepas dari tangan pengibar bendera, pada saat upacara hari ulang tahun (HUT) ke 14 Kabupaten Kepulauan Aru di Lapangan Yos Sudarso, Dobo, Kecamatan Pulau Pulau Aru pada Senin, 18 Desember 2017 lalu. Anak yatim piatu berumur 13 tahun yang hidup dengan neneknya ini dianggap sebagai pahlawan  karena mampu memanjat tiang bendera yang menghambat jalannya prosesi HUT kabupaten paling timur di Provinsi Maluku tersebut.  Reza awalnya viral usai HUT tersebut, namun ia tenar hanya di kalangan tertentu di Kabupaten Kepulauan Aru dan dihadiahi jabatan tangan dari tiga pejabat daerah dengan total pemberian Rp150.000 sebagai ucapan terima kasih. Setelah Joni viral pada 17 Agustus lalu, Reza pun kembali diungkit dan dibandingkan nasibnya dengan Joni yang langsung diundang Presiden Jokowi dan para menteri ke Istana Negara di Jakarta serta menonton secara langsung Pembukaan Asean Games 2018. Nasib malangnya sebagai nelayan cilik yang putus sekolah sejak kelas 4 SD ini kemudian menjadi kontras dengan apa yang dialami oleh Joni yang masih sekolah dan memiliki kedua orang tua.   Hal ini kemudian menjadi viral ditingkat nasional setelah berita tentang Reza diviralkan oleh akun instagram LambeTurah yang kemudian dipublikasikan di beberapa media massa Indonesia diantaranya, Tribunnews.com, Grid.id, Detik.com, Tribun Solo, SuratKabar.id, Rancah Post, Warta Kota, Bangka Pos, Medan Bisnis Daily, Tribun Jabar, Portal Madura, Surya Malang, Intisari, Akurat.co, Nakita, Tribun Bogor, Indonesia Satu, Tribun Today, Gentanusa, Gelora.co, Tribun Lampung, Analisa Publik, HarianPagi, SumutKota.com, Tribun Medan, Harian Surya dan Tribun Jakarta. Setelah viral Reza kemudian diundang ke salah-satu program televisi nasional di Jakarta pada Rabu (21/8). Guna mempersiapkan keberangkatannya, Reza akan ditemani pamannya, sementara Bupati Kepulauan Aru Dr. Johan Gonga dan Wakilnya Muin Sugalrey juga memberikan dukungan moril terhadap anak yang lahir di Kota Tual ini.  "Alhamdulilah akhirnya Reza Mangar bisa ke Jakarta. Trans7 hitam putih. Trimaksh tuk smua pihak teman-teman di FB atas doa dan kerjasamanya. Tuhan Maha besar," ungkap syukur Batia Kalengkongan Erwin, salah seorang PNS di Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Kepulauan Aru, dalam akun facebooknya pada Senin (20/8) petang. Postingan yang disukai hingga 41 ribu kali dan dikomentari 620 orang ini meminta agar Dedy Corbuzier, sang pembawa acara Hitam Putih di stasiun televisi Trans7 dapat memanggil Reza guna diwawancarai di program tersebut. Hal ini ditanggapi tim kreatif dengan mencari sarana komunikasi dengan instasi terkait guna memastikan lokasi terkini Reza dan kemudian mengajak anak tersebut agar dapat berangkat ke Jakarta bersama pamannya. Berita inipun menjadi kabar baik bagi warga Maluku, terutama di Aru. Warganet dari Kepulauan Aru pun memberikan apresiasi kepada semua pihak yang berusaha mempublikasikan kembali kisah kepahlawanan nelayan cilik ini. "Terima kasih untuk semua pihak yang sudah berjuang untuk perjuangan adik Reza. Semua masyarakat yang turut berpartisipasi untuk mengviralkan semangat juang sang pejuang merah putih di kabupaten kepualauan Aru. Walaupun moment yang terjadi bukan untuk memperingati hari kemerdekaan Republik indonesia," ujar salah satu warga Dobo, Julio Romera Kaidel. "Alhamdulilah ya Allah, Amin. terima kasih banyak buat saudara-saudari yang sudah partisipasi. Semoga adik Resa Mangar bisa tersenyum dan bisa sekolah..Amin," ungkap Normaraihan. "Akhirnya, kejadian setahun akan terjawab juga. Syukur buat Tuhan karna Ia tidak pernah menutup mata dan telingahnya bagi mereka yang berseru dan memohon padanya. Terimakasih Yesusku," ungkap Mesco Michel. Sebelumnya Batia menyatakan Reza yang berasal dari Desa Waria, Kecamatan Aru Utara Timur Batuley ini merupakan anak yatim piatu yang dirawat oleh neneknya yang tinggal di Kota Dobo, Ibukota kabupaten Kepulauan Aru. "Resa terlahir dari keluaarga kurang mampu. Ibunya meninggal saat Reza berusia 2 tahun, dan bapaknya pergi entah kemana. Selama ini dia diasuh dan dirawat oleh neneknya yang keseharianya berjualan dipasar. Reza yang sang heroik ini putus sekolah di kelas 4 SD. Keseharian resa kerja bantu jualan neneknya dipasar atau ikut motor laut mencari ikan," ujar dia. (Albert Batlayeri)

SEJUMLAH 280 PNS PURNA TUGAS DAPAT TALI ASIH. Posted: 21 Aug 2018 01:50 AM PDT Lumajang,Sekilas media. Com Pemerintah Kabupaten Lumajang akan memberikan Tali asih kepada pelepasan PNS yang memasuki masa  purna tugas berjumlah 280 orang diantara untuk TMT 1 Januari  sampai dengan TMT 1 Agustus 2018 di Lingkungan Pemkab Lumajang di Pendopo Kabupaten Lumajang, Selasa (21/8/2018). Bupati Lumajang, Drs. As'at, M.Ag., memberikan langsung tali asih secara simbolis kepada 4 orang penerima. Bupati mengucapkan terima kasih atas pengabdian para purna tugas PNS. "Saya mengucapkan terima kasih atas nama pemerintah atas pengabdian bapak/ibu, ada yang 30 tahun bahkan ada yang lebih," ungkapnya. Bukan iti saja,Ia berharap para purna tugas PNS tersebut tetap menjalin komunikasi yang baik melalui Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Lumajang. "Mari PWRI mari kita masuki bersama, di sana nanti untuk menjalin silaturahmi sesama purna PNS," ujarnya. Sementara itu, Kepala BKD Kabupaten Lumajang, Drs. Nurwakit Aliyusron, M.AP., melaporkan pemberian tali asih tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada PNS yang memasuki purna tugas serta sebagai bentuk penghargaan kepada PNS yang purna tugas dan bentuk silaturahim untuk menjalin komunikasi. Tali asih tersebut diberikan kepada 280 orang purna tugas per 1 Januari - 1 Agustus yang terdiri dari purna bulan Januari 29 orang, Februari 31 orang, Maret 25 orang, April 37 orang, Mei 52 orang, Juni 32 orang, Juli 35 orang dan Agustus 38 orang,"pungkasnya.(kar) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang SEJUMLAH 280 PNS PURNA TUGAS DAPAT TALI ASIH. . Silahkan membaca berita lainnya.

You are subscribed to email updates from #TACIGI. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.	Email delivery powered by Google
Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States