Forkopimda Maluku Bentuk Tim Gabungan Tertibkan Gunung Botak |
- Forkopimda Maluku Bentuk Tim Gabungan Tertibkan Gunung Botak
- Gubernur Siap Dipanggil Kajati untuk Berikan Keterangan Terkait Kasus Repo Bank Maluku
- Ditemukan Logo Palu Arit, Sempat Ditahan 6 WNA Asal Negara Cina Akhirnya Dibebaskan
- Finary Manan: Rokok Elektrik Harus Dilekati Pita Cukai
- Danlantamal IX Terima Finalis Ajang Putera Puteri Maritim Indonesia Asal Maluku
- Pangdam Pattimura Tinjau Lomba Peleton Tangkas
- Atlet Karate Kodam Pattimura Siap Hadapi Kejurnas Panglima TNI Cup
- Agustinus Utuwaly Serahkan Raperda Pembentukan SKPD Baru
- Pangdam Tinjau Lomba Peleton Tangkas Kodam XVI/Pattimura
- Baru Dua Tahun Di Gunakan gedung SDN Binong IV Kondisi Sudah Rusak
- Warga Rt 03 Dasana Indah Raih Juara 1 Lomba Kebersihan Tingkat RW Tahun 2018
- SDN Kelapa Dua II Prioritas Penata Halaman Sekolah Usulkan Paving Blok
- Kapolsek Batu Ceper Sambangi Kefiaman H.Mujari
- Proyek Siluman SDLB Purworejo 2, Memantik Pegiat Sosial Pertanyakan Peran Disdik Provinsi Jawa Timur
- 14 Orang Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur Terancam Dipecat
- Warga Sukamantri Pertanyakan Terbitnya Sertifikat Di Lahan Aset Negara.
- 19 September Dibuka Penerimaan CPNS, Pemprov Maluku Dapat Jatah 302 Orang
- BKD Maluku Tindaklanjuti Surat Edaran Pemecatan PNS Berstatus Koruptor
- Wagub Maluku Sampaikan Kebijakan Umum Perubahan APBD Promal 2018 pada Paripurna DPRD
- Minggu Ini ASN Bursel Mantan Koruptor Dipecat
- Tagop : Pilkades, Momentum Mencari Pemimpin
- Kasad : Piala Panglima TNI 2018 Ajang Unjuk Prestasi Dan Momen Tingkatkan Soliditas Sesama Patriot Bangsa
- Pemkab Bursel Jalin Kerjasama Dengan Kementrian Pertanian
- Pawa : Semua Pegawai Diminta Wujudkan Pemerintahan Yang Bersih
- Sederet Proyek APBD Kab Mesuji Diduga Milik Oknum Ketua PWI
| Forkopimda Maluku Bentuk Tim Gabungan Tertibkan Gunung Botak Posted: 18 Sep 2018 07:48 AM PDT  Keputusan tersebut diambil setelah gubernur Maluku, Said Assagaff memimpin rapat terbatas Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), yang dihadiri Kapolda Maluku, Irjen (Pol) Royke Lumowa, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Triono Hartanto, Kepala Badan Intelejen Negara Daerah (Kabinda) Maluku, Brigjen (TNI) Khairully. Sedangkan Pangdam XVI/ Pattimura diwakili Asintel Kasdam XVI/Pattimura Kolonel (Inf) R. Suranto dan Karo Ops Kasdam XVI/Pattimura Kol (Inf) Ali Aminudin, dan Dantamal Ambon diwakili Wakil Dantamal IX Ambon Kol (Marinir) Supriyono. Rapat yang berlangsung selama dua jam di ruang rapat gubernur Maluku, Selasa (18/9/2018) ini, selain membahas persoalan Gunung Botak juga membahas tentang kesiapan Penyelenggaraan Pesparani I Tingkat Nasional yang akan berlangsung di Maluku. "Kita hidupkan kembali pos keamanan TNI-Polri di Gunung Botak," ujar Assagaff. Menurutnya, sebagai penanggung jawab keamanan, maka kepolisian yang akan menangani masalah keamanan sementara TNI akan mem-backup. "TNI backup, biar polisi sebagai keamanan. Kita hidupkan pos gabungan," tegasnya. Dirinya menginginkan keberadaa pos gabungan pengamanan di Kawasan Gunung Botak harus permanen. Maksudnya berlangsung dalam jangka waktu yang lama. "Saya kira harus permanen sekitar satu tahun atau lebih. Jangan dua atau tiga bulan saja karena ditakutkan para penambang illegal dan peredaran bahan-bahan berbahaya akan terus berlangsung," terangnya. Menurutnya, penanganan persoalan Gunung Botak harus disikapi secara cepat dan tegas karena ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang akan berdampak luas, sehingga pembentukan pos gabungan sangat penting dilakukan. "Kalau bisa mulai minggu-minggu depan ini sudah bisa diaktifkan. Untuk anggaran akan dialokasikan oleh pemerintah daerah Maluku," kata Assagaff. Di lain sisi, Assagaff juga meminta aparat kepolisian untuk menindaktegas setiap kegiatan yang merusak lingkungan. "Siapapun yang terlibat disini harus ditindak, karena kita mau daerah ini aman," ucap Assagaff. Sementara itu, Kapolda Maluku, Irjen (Pol) Royke Lumowa usai pertemuan kepada pers mengaku mendukung langkah pembentukan Pos Gabungan TNI, Polri dan Pemprov Maluku. "Akan ada kegiatan terpadu TNI, Polri dan aparat Pemda untuk melakukan ketertiban di Kawasan Gunung Botak. Keberadaan pos pengamanan ini akan memakan waktu bertahun-tahun, tidak hanya satu (1) atau dua (2) bulan saja, karena kegiatan yang terjadi telah merusak lingkungan," kata Lomowa. Mantan Kakorlantas Polri itu menegaskan, siapapun yang melakukan kegiatan illegal akan ditindak. "Intinya tidak boleh beroperasi kalau tanpa ijin, merusak lingkungan dengan penggunaan Sianida, Mercury atau segala macam bahan yang berbahaya yang merusak lingkungan akan ditindak," tegasnya. Sikap tegas itu juga diberlakukan termasuk kepada aparat yang terlibat. "Apabila ada aparat yang terlibat akan dihukum tegas," tandas Lumowa. Ditanya mengenai tindaklanjuti mengungkap pengiriman 13 ton bahan berbahaya dan beracun (B3) di Pelabuhan Namlea, Kabupaten Buru, kata Kapolda sementara ini lagi uji laboratorium di Makassar. "Dari hasil laboratorium baru kita bisa mengetahui apakah memgandung sianida atau tidak. Kita tinggal menunggu hasilnya dengan kisaran 1 sampai 2 bulan," pungkasnya. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Forkopimda Maluku Bentuk Tim Gabungan Tertibkan Gunung Botak . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Gubernur Siap Dipanggil Kajati untuk Berikan Keterangan Terkait Kasus Repo Bank Maluku Posted: 18 Sep 2018 07:43 AM PDT  "Kalau Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku butuh keterangan, panggil saya dan saya akan berikan keterangan supaya kasus ini cepat selesai, jangan sampai berlama-lama. Kalau kasus Surabaya bisa selesai, maka ini juga harus selesai," kata Gubernur Maluku, Said Assagaff, Selasa (18/9/2018). Orang nomor satu di Maluku ini meminta agar kasus tersebut selesai dalam tahun ini juga. "Saya berharap Kejaksaan Tinggi Maluku dapat menyelesaikan kasus Repo Bank Maluku dalam tahun ini," kata Assagaff. Assagaff mengatakan, kasus dugaan korupsi repo Bank Maluku ini, menimbulkam kerugian bagi daerah hingga ratusan miliar rupiah. "Ini kerugian yang sangat besar bagi Bank Maluku. Oleh karena itu Kejaksaan diminta serius menanganinya. Bisa dibilang bahwa uang ratusan miliar yang hilang di Bank Maluku itu adalah uang saya. Karena saya adalah pemegang saham pengendali di Bank Maluku," ujar Assagaff. Kejaksaan lanjut Assagaff, mesti bertindak jujur dan adil. Siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut harus diproses sesuai hukum. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Gubernur Siap Dipanggil Kajati untuk Berikan Keterangan Terkait Kasus Repo Bank Maluku . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Ditemukan Logo Palu Arit, Sempat Ditahan 6 WNA Asal Negara Cina Akhirnya Dibebaskan Posted: 18 Sep 2018 06:56 AM PDT  Ditemukan Logo Palu Arit, Sempat Ditahan 6 WNA Asal Negara Cina Akhirnya Dibebaskan MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | JAKARTA | Selasa ( 18/09 ) , Pada Pukul. 21.00 Wib hari senin bertempat di Hotel Amaris Jl. Interchange Tol Karawang Barat Kab. Karawang telah diamankan oleh Pihak Imigrasi Karawang Warga Negara Asing (WNA) asal China sebanyak 6 orang dan dua warga Negara Indonesia. Ke enam WNA asal Republik Cina itu yakni : 1. Mr. Fu Zhibo 2. Mr. Wu Min 3. Mr. Shen Li 4. Mr. Tan Yunbo 5. Mr. Lan Zhibing. 6. Mr. Tian Zhi Guo. Pendamping asal WNI : 1. Asisten Survei : Umar, Islam, Yogyakarta 2 Maret 1989. 2. Driver : Aris, Islam, Bogor 1 Juli 1984. Kepada Media Nasional Obor keadilan Ahmad Jeffry kasubsi komunikasi pengelola humas membenarkan ada pemeriksaan Terhadap 6 WNA atas aduan Warga. Hasil Pemeriksaan Ke 6 WNA merupakan utusan dari PT. Sinohydro Graha Persada 2 yang berlokasi di Bekasi Selatan Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat. Ke 6 WNA Cek'in di Hotel Amaris (Lantai III No. 309,310,314,316) . Nasirudin adalah salah satu warga indonesia yang Turut Mencantumkan nama dan KTP guna syarat menginap Di Hotel terkait. Pada hari Sabtu Tgl 15 September 2018 Sekitar Pkl. 18.00 Wib terdiri dari 6 WNA dan 3 WNI. Pada hari Minggu dan Senin tgl 16 - 17 September melakukan Survei Pengukuran Lokasi Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung, mulai dari SDN Tegallega I s.d Jl. Batu Bubulah Desa Tegallega Kec. Ciampel Kab. Karawang. Lalu Pada Senin tgl 17 September 2018 sekitar Pkl. 20.00 Wib, ke 6 WNA mendatangi tempat Spa & Massage di belakang Ruko Bizpark Interchange Tol Karawang barat dan diketahui oleh warga, di tegur oleh warga tetapi tidak bisa menjawab dengan bahasa Indonesia, spontanitas warga mendatangi Hotel Amaris dengan maksud mempertanyakan kembali asal usul WNA itu . Hingga tiba anggota Unit Intelkam Polres dan Babinsa serta membawanya ke Kantor Imigrasi Karawang. Pada tgl 18 September 2018 Pkl. 01.20 Wib Penterjemah dari PT.Sinohydro a.n Sdr. Youka Warga Negara Indonesia Keturunan menerangkan tentang Barang yg diamankan yaitu : Paspor, Visa dan Buku Bergambar Palu Arit menerangkan tentang Regulasi Partai Komunis China, yang menerangkan Aturan, Pasal dan Norma serta menyatakan bahwa pemegang Buku tersebut orang yang mempunyai/berkompeten di Negara China/Partai Komunis China. Ke 6 WNA asal China tersebut merupakan Tim Survei Lokasi Proyek Kereta Api Cepat Jakarta - Bandung. PT. Hinohydro Graha Persada 2 bergerak di Bid. Konstruksi. Asisten Survei Umar mengatakan : Saya sudah bekerja selama kira kira 2 tahun di PT. Sinohydro Graha Persada 2, Bahwa selama ini tidak mengetahui adanya dokumen bawaan WNA yaitu Buku bergambar Palu Arit. Tgl 18 September 2018 Pkl. 01.45 s.d 03.00 Wib dilaksanakan pemeriksaan Dokumen ke 6 WNA tersebut oleh Wasdakim Imigrasi Karawang dan ke 6 WNA Asal China tersebut terdata di Imigrasi, Paspor dan Visa serta Ijin tinggal di Indonesia terdaftar di Imigrasi. Utk ke 6 WNA asal China di tempatkan di Savehouse PT. Hinohydro Bekasi Selatan Kab. Bekasi (Cek Out dari Hotel Amaris), dgn Penjamin Sdr. Youka dari PT. Hinohydro Graha Persada 2. Kedua Buku bergambar Palu Arit diamankan di Mapolres Karawang. Pada Selasa 18 September 2018 Pkl. 03.40 Wib ke 6 WNA tersebut Cek'out dari Hotel Amaris menuju Savehouse PT. Hinohydro Graha Persada Bekasi dengan menggunakan Ran Toyota Portuner B 800 SCL dan B 1580 SST. Pada Pkl. 03.50 Wib Ke 6 WNA meninggalkan Hotel Amaris menuju Bekasi pengawalan Wasdakim Imigrasi Karawang. Saat ditanya status Hukum terhadap 6 WNA Tersebut Ahmad Jeffry kasubsi komunikasi pengelola humas menyatakan telah di Bebaskan karena tidak ditemukan Pelanggaran pungkas Ahmad. Sementara Itu pengakuan warga yang juga Penjamin di Hotel Mengatakan dan Mengakui bahwa ke 6 WNA itu adalah bekerja Di Indonesia tapi kenapa Di bebaskan? Bukan kah Mestinya Di Tangkap lalu di Deportasi ( Obor / Red ) Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Ditemukan Logo Palu Arit, Sempat Ditahan 6 WNA Asal Negara Cina Akhirnya Dibebaskan . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Finary Manan: Rokok Elektrik Harus Dilekati Pita Cukai Posted: 18 Sep 2018 06:53 AM PDT  Ini berlaku sejak 1 Juli 2018 sesuai Peraturan Meteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau. Dan, pita cukai ini hanya berlaku untuk Likuid Vape bukan untuk alatnya. "Pita cukai akan ditempelkan pada kemasan cairan atau likuid vape yang diproduksi atau diimpor mulai 1 Juli 2018 hingga seterusnya," Kata Manan dalam konferensi persnya di Aula DJBC Maluku, Selasa (18/9/2018). Manan mengatakan, Peraturan Menteri berlaku sejak 1 Juli 2018 lalu namun terdapat masa relaksasi aturan pengenaan cukai tersebut hingga 1 Oktober 2018 mendatang. Untuk produk likuid vape yang telah diproduksi sebelum tanggal 1 Juli 2018 dan belum sesuai ketentuan dapat dijual oleh pengecer. "Dapat disediakan untuk dijual sampai tanggal 1 Oktober 2018 hal ini bertujuan agar para pengusaha vape memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan perijinan dan mendapatkan pita cukai dari pemerintah," ujarnya. Dijelaskan, pihaknya telah melakukan sosialisasi untuk pita cukai terhadap likuid vape kepada vapestor yang ada di Maluku yang terdiri dari 12 vapestor yang ada di Ambon, 2 Vapestor di Tual dan 5Vapestor di Ternate. Manan berharap, dengan sosialisasi yang dilakukan mulai tanggal 1 Oktober mendatang tak ada lagi likuid vape yang tidak dilekati pita cukai. "Untuk masyarakat pengguna vape diahrapkan tidak membeli likuid vape yang tak dilekati pita cukai," ujarnya. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk melapor ketika menemukan likuid vape yang tidak dilekati pita cukai yang beredar di publik. "Kami akan melakukan sidak nantinya dan jika ditemukan ada sanksi yang dikenakan yakni sanksi administratif dan sanksi pidana," tegas Manan. (e) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Finary Manan: Rokok Elektrik Harus Dilekati Pita Cukai . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Danlantamal IX Terima Finalis Ajang Putera Puteri Maritim Indonesia Asal Maluku Posted: 18 Sep 2018 06:48 AM PDT  Diterima diruang kerjanya, Selasa (18/09/2018), Danlantamal IX berpesan kepada kedua finalis asal Maluku untuk tetap semangat dalam mengikuti tahapan seleksi di tingkat pusat dan terus menambah wawasan tentang potensi kemaritiman yang ada di Maluku, sehingga nantinya dapat membantu pemerintah daerah di bidang potensi maritim yang ada. "Tetap semangat dan terus gali informasi – informasi untuk menambah wawasan tentang potensi maritim sehingga nanti muncul ide – ide yang dapat membantu pemerintah daerah untuk memajukan potensi kemaritiman di Provinsi Maluku," pesan Danlantamal IX. Beliau juga menambahkan kegiatan PPMI ini sangat bagus diadakan karena dapat mendidik generasi muda untuk cinta maritim yang mempunyai wawasan kebangsaan dan nasionalisme yang tinggi. Untuk itu pihaknya sangat mendukung dan mengapresiasi kegiatan PPMI ini, karena menurutnya sangat bermanfaat bagi generasi muda untuk mengembalikan kejayaan maritim Indonesia. Adalah Mansur Rumata dan Rezika Juniko Uspessy, mereka terpilih mewakili Provinsi Maluku pada ajang tahunan yang diselenggarakan oleh Yayasan Putera-Puteri Maritim Indonesia. Mereka mendaftar secara online melalui laman resmi PPMI https://ift.tt/2xvDPID dan berhasil terpilih mewakili Provinsi Maluku yang akan bersaing di tingkat pusat bersama dengan 66 peserta terpilih lainnya dari seluruh provinsi di Indonesia pada tanggal 20 September 2018 mendatang. Mansur Rumata merupakan lulusan Mahasiswa Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan Universitas Pattimura Ambon tahun 2018. Sedangkan Rezika Juniko Uspessy adalah Mahasiswa Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan Universitas Pattimura Ambon. Dikutip dari pemberitaan di beberapa media, kegiatan Pemilihan Putera-Puteri Maritim Indonesia (PPMI) bertujuan mencari potensi yang multi-talenta dari kalangan generasi muda bangsa Indonesia untuk menjadi Duta Maritim yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, memiliki wawasan dan budaya maritim yang profesional, memiliki kreatifitas yang tinggi dan handal serta memiliki komitmen untuk mengembalikan kejayaan maritim Indonesia melalui peningkatan pemberdayaan Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi Sumber Kekayaan Alam Kelautan Indonesia, untuk kemudian mensosialisasikan dan mempromosikannya kepada masyarakat melalui kegiatan yang atraktif baik ditingkat regional maupun internasional. (DISPEN LANTAMAL IX) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Danlantamal IX Terima Finalis Ajang Putera Puteri Maritim Indonesia Asal Maluku . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Pangdam Pattimura Tinjau Lomba Peleton Tangkas Posted: 18 Sep 2018 06:48 AM PDT  Siaran pers Pendam XVI/Pattimura kepada media ini, Selasa (18/9/2018) menyebutkan, kegiatan Perlombaan Peleton Tangkas tersebut diikuti sebanyak enam tim yang, terdiri dari Yonif 731/ Kabaresi, Yonif 734/Satria Nusa Samudra, Yonif 733 R/Masariku, Yonif 732 RK/Banau, Satuan Gabungan (Rem 151, 152 dan Denmadam) dan Satuan Gabungan Denzipur 5/CMG, Denkav 5/BLC, Balakdam. Bertindak selaku koordinator Materi HTF Kapten Arm Agustinus Mbau. Peserta Ton tangkas yang terlibat dalam materi HTF berjumlah 156 orang dengan Satu Tim berjumlah 26 orang. Perlombaan materi HTF dimulai dari titik start di Desa Waai dan finish di Dusun Ujung, Batu Desa Waai. Perlombaan diawali dengan pengecekan tensi oleh tim kesehatan, dilanjutkan dengan pengecekan personel oleh Panitia materi HTF dan pengambilan nomor undian dari masing-masing peserta lomba. Setelah itu dilanjutkan dengan senam Peregangan. Tim yang melaksanakan start gelombang pertama adalah Yonif 731/Kabaresi yang dilepas langsung oleh Danrindam XVI/Pattimura Kolonel Inf Parlindugan Hutagalung. Disusul start gelombang berikutnya yaitu tim Yonif 734/Satria Nusa Samudra, 733 R/Masariku, Satuan Gabungan (Rem 151, 152 dan Denmadam), dan terakhir Yonif 732 RK/Banau. Selain meninjau, Pangdam XVI/Pattimura juga berkesempatan mencoba langsung kegiatan tersebut seperti materi turun hesti (lokasi air terjun Desa Waai), Jaring Pendarat dan Lempika (Lempar pisau dan kapak). Dalam peninjauannya Pangdam didampingi oleh Kasdam XVI/Pattimura Brigjen TNI Asep Setia Gunawan S.IP, Irdam XVI/Pattimura Kolonel Arh Karev Marpaung, Danrindam XVI/Pattimura Kolonel Inf Parlindugan Hutagalung, Para Asisten dan Kabalak Kodam XVI/Pattimura. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Pangdam Pattimura Tinjau Lomba Peleton Tangkas . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Atlet Karate Kodam Pattimura Siap Hadapi Kejurnas Panglima TNI Cup Posted: 18 Sep 2018 06:23 AM PDT |
| Agustinus Utuwaly Serahkan Raperda Pembentukan SKPD Baru Posted: 18 Sep 2018 05:41 AM PDT  SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku, Agustinus Utuwaly, S.Sos telah menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baru kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) MTB, Frengky Limber, SE dalam rapat paripurna istimewa DPRD MTB, pada Senin (17/Ia menjelaskan dalam prepektif sosiologi, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten MTB Nomor 04 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah yang diberlakukan pada tahun 2016 hingga 2018 ini belum sepenuhnya memenuhi kondisi nyata di Kabupaten MTB. "Karena Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengalami kelebihan beban. Bagian Perbatasan Setda MTB yang awalnya menjalankan fungsi staf pendukung pada Setda serta Dinas Sosial yang awalnya dibentuk dengan tipe c tidak sesuai dengan besaran fungsi yang dilaksanakan saat ini," jelas Wabup Utuwaly. Ia pun mengungkapkan bahwa mendasari landasan Yuridis Sosiologis tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) MTB memandang perlu untuk dilakukan perbaikan dan penyesuaian secara komprehensif terhadap materi muatan Perda Nomor 4 Tahun 2016 untuk merubah sebagiannya dengan membentuk 5 perangkat daerah baru. 5 SKPD tersebut adalah Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Tipe A, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tipe A, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tipe B, Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe B dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tipe A. "Selain membentuk perangkat daerah baru, Pemkab MTB juga meningkatkan Tipe Dinas Sosial dari Tipe C menjadi Tipe A untuk disesuaikan dengan bobot fungsi yang dilaksanakan saat ini," ungkap Wabup Utuwaly. (Laura Sobuber) |
| Pangdam Tinjau Lomba Peleton Tangkas Kodam XVI/Pattimura Posted: 18 Sep 2018 04:58 AM PDT |
| Baru Dua Tahun Di Gunakan gedung SDN Binong IV Kondisi Sudah Rusak Posted: 18 Sep 2018 03:33 AM PDT  BantenNet.com, KABUPATEN TANGERANG - Gedung Baru SDN Binong IV Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang - Banten yang dibangun pada tahun 2014 hasil relokasi sekolah disaat numpang, bahwa SDN Binong IV mendapatkan Pembangunan Unit Sekolah Baru yang dilakukan oleh Dinas Cipta Karya Kabupaten Tangerang APBD 2014, sedangkan setelah dua tahun digunakan tahun 2016, namun bangunan tersebut internit dan kusen alumunium kondisinya rusak. Menurut informasi salah satu guru H Aman bersama guru yang lainnya menyampaikan bahwa bangunan sekolah ini baru ditempatkan tahun 2016. " Kami sangat miris kondisi bangunan yang masih layak, tiba tiba internitnya jebol rusak berat, diantarnya kelas II dan Kelas V, dengan kejadian waktu Siang dan Sore," ucap H Aman pada Banten.Net.Com, Senin ( 17/ ) Disamping itu kondisi sekolah SDN Binong IV dengan memiliki 442 murid yang baru ditempati selama dua tahun, saat ini sudah dilaporka ke Dinas Cipta Karya Kab Tangerang. > sol Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Baru Dua Tahun Di Gunakan gedung SDN Binong IV Kondisi Sudah Rusak . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Warga Rt 03 Dasana Indah Raih Juara 1 Lomba Kebersihan Tingkat RW Tahun 2018 Posted: 18 Sep 2018 03:28 AM PDT  BantenNet.com, KABUPATEN TANGERANG - Dalam rangka melestarikan kebersihan lingkungan warga Perum Dasana Indah Kelurahan Bojong Nangka Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang - Banten, memberikan warna warni menggelar Lomba Kebersihan pada saat merayakan hari kemerdekaan republik yang ke 73 Tahun 2018 di Lingkungan Rw 0 27. Hasil dari penilaian lomba Kebersihan Lingkungan di Rw 027 yang dipimpin A Nasir, menyampaikan yang menyandang Piagam Lomba Kebersihan. " Saya sangat berikan apresiasi pada warga Rw 027, dimana lomba ini memberikan edukasi pada warga untuk saling menjaga kebersihan setiap lingkungan, tentunya hasil ini dari penilaian setiap Rt, namun Piagam ini diraih Rt 03 dengan Juara 1 Piagam Kebersihan Tingkat Rw, " ucap Nasir pada Banten.Net.Com, Senin ( 17/9 ) di Komplek Blok UE Perum Dasana Indah Bojong Nangka. Disamping itu lingkungan Rt 03 yang dipimpin Tavip menyampaikan, hasil ini merupakan kerjasama dan dukungan warga. " Pihaknya sangat berterimakasih pada tim penilai, dimana Lomba Kebersihan Lingkungan diraih oleh Rt 03, diharapkan, ini menjadi motivasi setiap warga dengan sadar untuk menjaga kebersihan terutama sampah sampah dibuang pada tempat yang ada di lingkungan kita sendiri," pinta Tavip selaku Ketua Rt 03 yang juga sebagai konsultan itu. > Sol Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Warga Rt 03 Dasana Indah Raih Juara 1 Lomba Kebersihan Tingkat RW Tahun 2018 . Silahkan membaca berita lainnya. |
| SDN Kelapa Dua II Prioritas Penata Halaman Sekolah Usulkan Paving Blok Posted: 18 Sep 2018 03:18 AM PDT  BantenNet.com ,KABUPATEN TANGERANG - SDN Kelapa Dua II Kelurahan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang - Banten, mendambakan penataan halaman sekolah, karena kondisinya sebagian rusak, demikian dikatakan Kepala Sekolah Ridwan S.Pd, Selasa ( 18/9 ). Menurut Ridwan selaku Kepala Sekolah menyampaikan bahwa sekolah memprioritaskan paving blok kurang lebih 500 meter luasnya. " Saya mengusulkan sudah sering kali melalui musrenbang tingkat kelurahan kecamatan dan Kabupaten, namun sampai saat ini belum terealisasi," tegas Ridwan pada Banten.Net.Com. Disamping itu sarana prasarana sekolah, sudah terpenuhi dari segi ruang kelas. " Pihaknya sedang menunggu usulan paving blok, namun untuk ruang kelas sudah cukup, Alhamdullilah siswa sudah masuk pagi, walaupun dipararel," papar Ridwan SP.d selaku Kepala SDN Kelapa Dua II. > sol Terima kasih karena telah membaca informasi tentang SDN Kelapa Dua II Prioritas Penata Halaman Sekolah Usulkan Paving Blok . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Kapolsek Batu Ceper Sambangi Kefiaman H.Mujari Posted: 18 Sep 2018 03:18 AM PDT  BantenNet.com, KOTA TANGERANG - Peningkatan kinerja yang dilakukan oleh Kapolsek Polsek Batu Ceper tetap terus akan di laksanakan oleh beliau dengan cara mendatangi ke rumah-rumah para tokoh-tokoh warga masyarakat yang berpotensi yang dapat sekaligus membantu pihak kepilisian di dalam menjaga ketentraman dan keamanan di wilayah Kecamata Batu Ceper. Didalam Program Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Harry Kurniawan SIK MH adalah " Para anggota harus bisa mengiplementasikan kegiatan Sambang Tokoh-tokoh Masyarakat dan apabila perlu Polisi bukan hanya pintar menembak penjahat saja akan tetapi harus bisa menembak hati warga masyarakat dengan berbagai cara bahkan berikan rasa nyaman dan perlindungan kepada warga masyarakat yang sangat sekali membutuhkan kehadiran sosok Polisi yang Promoter di mata Masyarakat Dengan berdasarkan hal-hal program tersebut di atas maka Kapolsek Batu Ceper selalu melaksanakan tatap muka bersilahturahmi langsung datang ke rumah salah satu tokoh masyarakat H.Mujari di rumah kediamannya RT. 2/3 Kelurahan Kebon Besar Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang - Banten. Adapun kunjungan dan sambang pada saat yang baik ini di lakukan hari Senin (17/9/2018) Pukul 09.00 Wib di dalam kesempatan bertatap muka tersebut maka Kapolsek Batu ceper menyampaikan pesan - pesan Kamtibmas. " Agar selalu lakukan koordinasi dengan petugas Polri di lapangan dan apabila menerima informasi Kamtibmas dari warga masyarakat wajib untuk memberitahukan kepada anggota personil dari Polsek Batu Batu Ceper," ucapnya. Sehingga dapat membantu menciptakan situasi yang kondusif dan aman di wilayah, " Saya juga akan memberikan himbauan kepada anggota saya untuk memberikan perlindungan kepada warga untuk menjaga ketentraman dan keamanan warga masyarakat sehingga warga dapat merasa terayomi di bawah perlindungan pihak kepolisian terutama di wilayah hukum Polsek Batu Ceper," Tutur Hidayat Iwan Irawan.SH.MA pada awak media. Selanjutnya acara tatap muka di lanjutkan dengan ramah tamah dengan membicarakan riwayat hidup bahkan membicarakan pekerjaan masing-masing hingga terdilah komunikasi yang aktif, pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan jalinan komunikasi dan meningkatkan kerjasama di bidang keamanan ketertiban masyarakat. " Agar terhindar dari Guantibmas yang selalu saja meresakan warga masyarakat, semoga warga batu ceper dapat merasa terlindungi bahkan terhindar dari kriminalitas dengan baik atas kinerja kami selaku penjaga keamanan jiwa raga dan harta benda warga masyarakat," papar Hidayat Iwan Irawan SH MA selaku Kapolsek Batu Ceper. > sol Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Kapolsek Batu Ceper Sambangi Kefiaman H.Mujari . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Proyek Siluman SDLB Purworejo 2, Memantik Pegiat Sosial Pertanyakan Peran Disdik Provinsi Jawa Timur Posted: 18 Sep 2018 02:46 AM PDT  Foto : Lokasi Rehabilitasi Gedung SDLB PURWOREJO 2 Kota Pasuruan MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | PASURUAN | [ 18-09-2018 ] Dalam melaksanakan amanah undang-undang dasar Tahun 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara serta undang-undang nomor 20 tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional juga bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME. Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab . Namun cita-cita mulia pendiri bangsa ini yang ditunjang gelontoran dana Trilyunan rupiah untuk menunjang tercapainya mutu pendidikan yang bermutu dan bermartabat serta berkeadilan sosial tidak sesuai dengan fakta lapang. Salah satunya dana rehab bangunan ruang kelas di SDLB Purworejo 2 kecamatan Purworejo kota Pasuruan Jawa timur yang bernilai ratusan juta rupiah di sinyalir sarat dengan KKN, kolusi korup dan nepotisme. Hal ini disampaikan oleh Saipul Rizal salah satu ketua pegiat sosial kota Pasuruan. " SDLB ini merupakan pendidikan husus bagi anak-anak berkebutuhan khusus, sudah seharusnya pemerintah memperlakukan khusus pula. Namun sayang Proyek di SDLB ini tidak sesuai dengan harapan, salah satunya tidak adanya papan nama selama proyek berlangsung sehingga fungsi kontrol masyarakat seakan ditutup." Saiful juga menambahkan ketidak transparan dalam pelaksanaan anggaran menjadi indikasi mudahnya penyelewengan anggaran negara. Biar gak seperti proyek siluman pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagai dinas yang menaungi perlu dipertanyakan tugasnya dalam melakukan fungsi kontrol penggunaan anggaran agar bisa mencegah terjadinya penyelewengan anggaran.Tegas Saiful, tak lepas dari rumor issue tak sedap , beberapa waktu lalu SDLB Purworejo 2 ini juga disorot media terkait keluhan beberapa wali murid dan guru tentang SK pengangkatan PTT, Pegawai tidak tetap asal Surabaya yang disinyalir karena ada kedekatan dengan sang kepala sekolah serta menggeser tenaga kebersihan sekolahan sebelumnya meski warga setempat dan sudah lama mengabdi di sekolahan tersebut. Terkait kinerja SDLB ini, awak media ini mendatangi UPT. Pendidikan Propinsi Jawa Timur di kota Pasuruan, namun sayang sang kepala UPT. Tidak bisa dikonfirmasi karena sedang diluar kota. Sementara staff yang lain tidak mau memberi komentar " maaf mas, tidak bisa komentar. Sampean datang lagi saja lain waktu konfirmasi langsung pada pimpinan kami. Ujar salah satu staf perempuan di ruangan UPT. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sambil berlalu dari hadapan awak media ini. ( Zainal ) Editor : Redaktur Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Proyek Siluman SDLB Purworejo 2, Memantik Pegiat Sosial Pertanyakan Peran Disdik Provinsi Jawa Timur . Silahkan membaca berita lainnya. |
| 14 Orang Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur Terancam Dipecat Posted: 18 Sep 2018 02:11 AM PDT  Foto : Sekda Kabupaten Ende Dr. dr. Agustinus G. Ngasu, M. Kes. MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | ENDE NTT | 14 Orang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang sudah divonis pengadilan karena terjerat kasus Korupsi akan dipecat paling lambat Senin, (31/12) mendatang. Ada dua kasus yang menjadi Keputusan Bersama Mendagri, Menteri PANRB dan Kepala BKN yakni kasus asusila dan korupsi. Di Ende, sebanyak 12 PNS yang terjerat kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan 2 PNS kasus asusila. Para aparatur tersebut akan dipecat akhir tahun ini. Sekda Ende, Dr. dr. Agustinus G. Ngasu, M. Kes, menjelaskan para PNS tersebut secara otomatis tidak menerima gaji mulai awal Oktober nanti. Hal ini dilakukan berdasarkan Keputusan Bersama Nomor 182/6597/SJ, Nomor 5 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena melakukan tindakan pidana Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan Jabatan. "Karena mereka gajinya langsung stop. Stop per satu oktober. Itu berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri,"kata Agustinus. Ia menjelaskan, keputusan tersebut berlaku untuk aparatur yang sudah memenuhi kekuatan hukum tetap. Sedangkan yang sedang proses tidak termuat dalam keputusan bersama tersebut. "Jadi begitu dia ada keputusan dari pengadilan dan kita terima berkas keputusannya akan dipecat,"katanya. Terkait 14 orang abdi negara tersebut, sekda Agustinus belum dapat merincikannya. (AJW) Editor : Louis Mindjo Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang 14 Orang Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur Terancam Dipecat . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Warga Sukamantri Pertanyakan Terbitnya Sertifikat Di Lahan Aset Negara. Posted: 18 Sep 2018 01:03 AM PDT  BantenNet.com, KABUPATEN TANGERANG - Warga sukamantri beserta Dinas kementrian PUPR balai Besar Ciliwung - Cisadane yang diwakili Bidang Pengairan, PUPR Provinsi Banten yang diwkili Kepala Bidang Pengairan, UPT Balai Cisadane - Cidurian, Biro Hukum Provinsi Banten Pu Binamarga Dan Sumber daya air Kabupaten Tangerang lakukan peninjauan langsung ke lokasi situ cilongok dengan adanya laporan warga sukamantri Yang Diduga terbitnya sertipikat di atas lahan situ cilongok. Pada selasa, 17 September 2019. Parman warga cilongok peratanyakn dengan adanya sertifikat yang muncul diatas lahan yang dulunyu sebagai rawa atau situ cilongok dan tiba tiba ada yang mengkelaim bahwa itu tanah pribadi dengan dasar yang tidak jelas dan tidak bisa untuk menunjukan keabsahan asalmula tanah tersebut, ucap parman kepada BantenNet.com  " situ cilongok yang sudah ber sertifikat kenapa bisa terjadi, sewaktu saya mnggarap tanah tersebut dengan atas nama Ir.Rosadi Jelas sekali di mana kami membuat surat dari Dinas Sumber daya Air Provinsi Banten dan suratnya pun kami sudah memberitahukan ke intansi terkait, kami disini semua hanya ingin memastikan apakah sertifikat yang ada itu sesui dengan riwayat tanah atau malah sebaliknya ada oknum yang sengaja ingin memiliki tanah situ tersebut demi keuntungan pribadi" lanjut parman. Masih Menurutnya, ini akibat lemahnya pengawasan dari dinas terkait seharusnya dinas terkait harus lebih jeli dengan adanya situ yang terletak di wialayah sukamantri, pungkasnya. sementara itu H Daud sebagai kepala bidang pengairan dinas PUPR Banten mengatakan, kami selaku dinas terkait akan kembali mengadakan rapat khusus dengan jajaranya untuk mengetahui lebih lanjut tentang setatus tanah tersebut. karna saat ini kami masih mengumpulkan data data dan bukti terkait lokasi yang sudah memiliki sertifikat dan hasil dari peninjauan kami kelokasi adalah sebuah bahan untuk kami laporkan ke atasan kami agar sesegera menemukan solusi yang terbaik. " data yang kami miliki hanya sebatas luas keseluruhan luas situ cilongok dengan luas 23 H, dan data atau peta wilyah belum kami miliki dan itu masih Berada di Dinas provinsi Jawa Barat" paparnya. Dari hasil peninjauan dan insvetigasi ini kami bersam intansi terkait akan segera untuk melakukan pengecekan ulang dan akan meminta data data yang otentik terkait situ cilongok yang sementara diketahui luas situ cilongok pungkasnya. > spyn Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Warga Sukamantri Pertanyakan Terbitnya Sertifikat Di Lahan Aset Negara. . Silahkan membaca berita lainnya. |
| 19 September Dibuka Penerimaan CPNS, Pemprov Maluku Dapat Jatah 302 Orang Posted: 17 Sep 2018 05:03 PM PDT  Pemerintah Provinsi Maluku sendiri mendapat jatah sebanyak 302 orang yang diperuntukan untuk, tenaga Guru, tenaga kesehatan, infrastruktur, perikanan, perhubungan dan pariwisata. "Kalau ikut jadwal nasional, pembukaan penerimaan CPNS tanggal 19 September. Kuota Maluku sebanyak 302 orang, terdiri tenaga Guru, tenaga kesehatan, infrastruktur dan penunjang visi misi Gubernur, yakni tenaga perikanan, tenaga perbuhubunbgan dan tenaga parawsiata," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku, Femy Sahetapy usai mengikuti rapat paripura DPRD dalam penyampaian kebijakan umum perubahan anggaran serta prioritas dan platfon anggaran sementara perubahan APBD tahun anggaran 2018, yang berlangsung di balai rakyat, karang panjang, Ambon, Senin (17/9/2018). Walaupun sudah ada jadwal penerimaan maupun kouta CPNS, namun pihaknya bersama beberapa daerah lainnya di Indonesia Timur masih menunggu informasi resmi dari Kantor Regional IV (Kanreg) Regional IV Badan Kepegawaian Negara (BKN) Makassar. "Untuk pembukaannya kita di Maluku dan beberapa daerah lainnya masih menunggu informasi resmi dari Kanreg Regional 4 Makassar," ucapnya. Menindaklanjuti hal ini, pihaknya terlebih dahulu akan melakukan pertemuan bersama pemerintah kabupaten/kota. "Jadi rencana hari rabu ini kita rapat dengan kabupaten/kota untuk membicarakan terkait hal ini," tuturnya. Dijelaskan, penerimaan maupun seleksi CPNS akan dilakukan secara online, yang difokuskan untuk lulusan sarjana. "Jadi sesuai jadwal minggu kedua September sampai minggu kedua oktober pendaftaran setelah itu baru dilakukan seleksi secara online," pungkasnya. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang 19 September Dibuka Penerimaan CPNS, Pemprov Maluku Dapat Jatah 302 Orang . Silahkan membaca berita lainnya. |
| BKD Maluku Tindaklanjuti Surat Edaran Pemecatan PNS Berstatus Koruptor Posted: 17 Sep 2018 05:03 PM PDT  Hal ini disampaikan Kepala BKD Provinsi Maluku, Femy Sahetapy usai mengikuti rapat paripura DPRD dalam penyampaian kebijakan umum perubahan anggaran serta prioritas dan platfon anggaran sementara perubahan APBD tahun anggaran 2018, yang berlangsung di balai rakyat, karang panjang, Ambon, Senin (17/9/2018). Terkait hal ini, pihaknya terlebih dahulu akan menyurati semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk ada dalam satu pertemuan bersama, guna mengetahui berapa banyak koruptor yang saat ini masih menjadi PNS aktif. Setelah itu, kata Sahetpy akan menyurati pengadilan untuk mendapatkan keputusan inkrah. "Itu mekanisme, saya belum bisa kasi keterangan karena pak Serketaris Daerah, Hamin Bin Thahir baru pulang pertemuan itu. Untuk itu, perlu dikaji sesuai keputusan inkrah dari pengadilan, setelah itu baru diproses," ucapnya. Diungkapkan, untuk Maluku sampai saat ini data yang ada masih kosong, sampai menunggu hasil pertemuan bersama dengan SKPD dan hasil keputusan inkrah dari pengadilan. Ditanya apakah BKD selama ini tidak mempunyai arsip terkait PNS koruptor, diakuinya selama ini tidak ada informasi dari masing-masing SKPD, apakah si A dan B terjerat maslah korupsi. "Untuk itu, perlu ada keputusan inkrah dari pengadilan. Kalau kita belum dapat keputusan tersebut kita mau putuskan dia terkena masalah kasus bagaimana," pungkasnya. Untuk itu, dirinya akan memberikan informasi lanjut, jika sudah ada hasil pertemuan bersama SKPD dan surat inkrah dari pengadilan. Untuk diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Syafrudin, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana meneken surat keputusan bersama terkait pemecatan 2.357 PNS yang berstatus koruptor. Surat keputusan bersama tersebut secara umum mengatur pemberhentian tidak hormat para PNS yang terlibat korupsi. Dimana pelaksanaan keputusan bersama ini diselesaikan paling lama bulan Desember 2018. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang BKD Maluku Tindaklanjuti Surat Edaran Pemecatan PNS Berstatus Koruptor . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Wagub Maluku Sampaikan Kebijakan Umum Perubahan APBD Promal 2018 pada Paripurna DPRD Posted: 17 Sep 2018 05:03 PM PDT  Kebijakan umum tersebut, yakni penyesuaian terhadap pos-pos pendapatan yang diperkirakan sampai dengan akhir tahun Anggaran 2018 yang mengalami perubahan. Kedua, adanyanya kebijakan Pemerintah Pusat yang harus disinkronkan oleh Pemerintah Daerah serta pelaksanaan event-event nasioal yang pelaksanaanya di Provinsi Maluku menyebabkan harus diakukan pergeseran anggaran antara unit organisasi, antar kegiatan dan antar kenis belanja. Ketiga, perlu dilakukan penyesuaian kebijakan Pemda terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Kenijakan umum Anggaran tahun 2018 sehingga terjadi pergeseran atau perubahan anggaran belanja pada OPD. Keempat, penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya yang tercermin dalam Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2017 yang harus digunakan dalam Perubahan APBD Tahun 2018. Sementara itu, untuk Pendapatan Daerah, diungkapkan Sahuburua, yang direncanakan dalam KUPA dan PPAS Perubahan APBD Promal Tahun 2018, naik menjadi RP3,467 triliun dari perkiraan semula sebesar Rp3,463 triliun atau mengalami peningkatan sebesar Rp3,615 miliar (0,10 persen). "Peningkatan ini bersumber dari Dana Hibah Pemerintah Pusat yang diperuntukkan bagi pelaksanaan program Flood Management Selected River Bassin (FMSRB) dalam rangka mengatasi bencana banjir di Kota Ambon," tuturnya. Pada bagian Belanja direncanakan turun menjadi Rp3,476 triliun, lebih rendah dengan rencana semula sebesar Rp3,484 triliun atau turun 0,23 persen. Kelompok belanja tidak langsung diperkirakan mengalami perubahan dari rencana semula sebesar Rp1,891 triliun, turun menjadi Rp1,885 triliun rupiah (berkurang 0,32 persen). "Sedangkan untuk Belanja Langsung direncanakan turun menjadi Rp. 1,591 triliun, lebih rendah dari rencana semula sebesar Rp. 1,593 triliun (turun 0,12 persen)," bebernya. Dari gambaran tersebut, kata Sahuburua, jika dibandingkan dengan perubahan Belanja Daerah sebesar Rp. 3,476 triliun, maka terjadi penurunan defisit anggaran dari 20,540 miliar menjadi Rp. 8,912 miliar atau turun 56,61 persen. Sementara untuk kebijakan Pembiayaan dalam KUPA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2018 terjadi penurunan pada pos penerimaan pembiayaan daerah. Dari semula direncanakan sebesar Rp. 20,540 miliar menjadi 8,912 miliar pada KUPa dan PPAS Perubahan 2018. "Sedangkan pada Pos Pengeluaran Pembiayaan tidak mengalami perubahan dari semula, yakni Rp. 1,700 miliar. Dengan demikian terdapat pembiayaan netto sebesar Rp. 8,912 miliar yang dapat dimanfaatkan untuk menutupi defisit anggaran," tandasnya. Dirinya berharap Rancangan Perubahan APBD yang akan disusun tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara rasional sert amudah disesuaikan terhadap berbegai perkembangan yang akan terjadi sampai berakhir tahun 2018. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Wagub Maluku Sampaikan Kebijakan Umum Perubahan APBD Promal 2018 pada Paripurna DPRD . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Minggu Ini ASN Bursel Mantan Koruptor Dipecat Posted: 17 Sep 2018 04:06 PM PDT |
| Tagop : Pilkades, Momentum Mencari Pemimpin Posted: 17 Sep 2018 04:06 PM PDT |
| Posted: 17 Sep 2018 03:38 PM PDT |
| Pemkab Bursel Jalin Kerjasama Dengan Kementrian Pertanian Posted: 17 Sep 2018 09:21 AM PDT |
| Pawa : Semua Pegawai Diminta Wujudkan Pemerintahan Yang Bersih Posted: 17 Sep 2018 09:21 AM PDT |
| Sederet Proyek APBD Kab Mesuji Diduga Milik Oknum Ketua PWI Posted: 17 Sep 2018 09:16 AM PDT  Sederet Proyek APBD Kab Mesuji Diduga Milik Oknum Ketua PWI MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | LAMPUNG | HEBOHH!!!! Sederet Proyek APBD Di Mesuji Duga Milik Ketua PWI Mesuji. Dugaan Adanya sederet Proyek yang di berikan Kepada sejumlah Oknum Wartawan di kabupaten Mesuji terus menuai kritik beberapa organisasi kewartawanan lainnya, terbaru Beberapa media Online spontan Melirik Ketua PWI yang Di Duga kuat memiliki Sederet Proyek yang bersumber dari APBD. Awal kecurigaan Rekan Rekan Media berawal dari Adanya bangunan drainase yang terletak di kecamatan Way serdang dengan papan nama yang terpasang di lokasi pekerjaan tersebut milik Kontraktor CV. Iman Jaya dengan Nomer kontrak 600/KTR/LS.16.KONT.BM/IV.07/MSJ/2018.Tanggal 21 mei 2018 . Saksikan berikut cuplikan video nya saat proyek APBD sedang berproses Pekerjaan pembangunan drainase /talud /Retaining Wall Ruas Jalan Rejo Mulyo -Simpang Onggok SP Kegiatan Pembangunan saluran drainase /gorong-gorong jalan kabupaten Lokasi Desa Hadi Mulyo Kecamatan Way Serdang degan Nilai kontrak Rp 273.010.0000.00 degan masa Waktu pelaksanaan 120 kalender kerja Sumber dana APBD 2018. Sementara ketika Tim Media ini menanyakan kepada Kepala Desa Sumber Rejo Adi Mujito mengatakan bahwa pekerjaan tersebut di Ketahui di kerjakan oleh oknum wartawan yang juga selaku ketua organisasi wartawan ternama di Mesuji. "Pekerjaan itu milik ketua Organisasi wartawan karena saya sering melihat dia mengawasi pekerjaan drainase yang berada dia antara desa Rejo Mulyo dan Sumber Rejo."ujar Kades tersebut dengan Rasa Kecewa. Namun sangat Di sayangkan Atas pekerjaan tersebut beberapa warga di seputar lokasi yang sempat di mintai keterangannya mengatakan bahwa mereka senang dengan program pemerintah Mesuji yang merata akan tetapi,"Kami meminta untuk mutu pekerjaan juga harus di perhatikan, masak pekerjaan kabupaten kalah mutunya dengan pekerjaan yang di laksanakan oleh desa melalui Dana Desa, kalau ada pekerjaan desa yang di timbun tanah seperti ini pasti di suruh bongkar oleh tim monef kecamatan atau dari tim monef kabupaten ,, nah tapi kalau pekerjaan kabupaten kok di biarkan begini apa karna yang Punya Ketua PWI" Ujar salah satu warga yang juga selaku aparat desa setempat yang enggan di sebut namanya. Terkait pekerjaan yang di duga asal jadi tersebut rekan rekan meminta tanggapan dari Dinas PUPR Mesuji selaku dinas yang membidangi, namun Sampai berita terbitkan tim investigasi yang terdiri dari sejumlah media ini masih menunggu balasan Whatsapp (WA) dari Sekretaris Dinas PUPR Mesuji. (Tim). Editor : Redaktur Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Sederet Proyek APBD Kab Mesuji Diduga Milik Oknum Ketua PWI . Silahkan membaca berita lainnya. |
| You are subscribed to email updates from #TACIGI. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
