Wednesday, September 19, 2018

9:50 PM
Silahkan klik tulisan atau gambar untuk lanjut membaca Pemkab Bursel Cetak 24 Ribu Surat Suara Untuk Pilkades.

Pemkab Bursel Cetak 24 Ribu Surat Suara Untuk Pilkades


Pemkab Bursel Cetak 24 Ribu Surat Suara Untuk Pilkades

Posted: 19 Sep 2018 06:31 AM PDT

BERITA MALUKU. Pemerintah Kabupaten Buru Selatan (Bursel) telah mencetak surat suara sebanyak 24 ribu lembar. Pencetakan surat suara tersebut untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang akan berlangsung 1 Oktober 2018 nanti.

"Kita telah melakukan pencetakan suarat suara, sedang dicetak sebanyan 24 ribu surat suara," kata Kabag Pemerintahan Setda Buru Selatan, Ridwan Nyio kepada wartawan di Namrole, Rabu (19/9/2018).

Dikatakan, distribusi surat suara akan dilaksanakan setelah surat suara itu sudah ada. Dan, sesuai pentahapan surat suara akan dilaksanakan 28 September akan datang.

Berapa jumlah desa yang melaksanakan Pilkades, kata Ridwan Nyio, bahwa dari 29 desa, 28 desa yang telah siap melaksanakan Pilkades.

Tambah Ridwan Nyio lagi, desa-desa yang akan melaksanakan Pilkades pada 1 Oktober saat ini dijabat oleh pelaksana tugas (Plt) dan pelaksana harian (Plh).

"Yang pelaksana harian ada 5 desa, untuk penjabat ada 3 desa. Karena kepala desa yang maju pilkades harus mundur," jelas Ridwan Nyio.

Ridwan Nyio mengatakan, ada beberapa desa yang sedang bermasalah karena masyarakat menolak mengikuti pemilihan kepala desa.

"Ada tiga desa yang bisa dikatakan kategori rawan masalah karena ada desa yang masyarakatnya menolak mengikuti pemilihan," ujarnya.

Dikatakan, desa Waelou, desa Waemulang dan Waeha bahwa sebagian besar masyarakatnya menolak mengikuti pilkades. (AZMI)

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Pemkab Bursel Cetak 24 Ribu Surat Suara Untuk Pilkades . Silahkan membaca berita lainnya.

Warga Resah, Polres Buru Izinkan Judi Bola Guling Buka di Namrole

Posted: 19 Sep 2018 06:31 AM PDT

BERITA MALUKU. Pihak kepolisian dinilai tidak konsisten menutup aktivitas Judi Bola Guling (JBG) 'Bowling Asmara' di Namrole, ibukota Kabupaten Buru Selatan (Bursel) yang dikelola Dirman, bos atau pemilik tempat judi tersebut. Akibatnya, sejumlah warga yang menghubungi wartawan, Rabu (19/9/2018) mengaku resah.

Sebelumnya, jajaran kepolisian dari Polsek Namrole yang dikomandoi AKP. Yamin Selayar selaku Kapolsek Namrole pernah menutup tempat perjudian ini. Namun entah mengapa, aktivitas ilegal yang meresahkan warga itu kembali beroperasi setiap malam.

Informasi yang diperoleh media ini, Diman membuka kembali permainan judi ini lantaran pemperoleh ijin keramaian dari Polres Buru.

Kasat Intel Polres Pulau Buru Iptu Is Walla dikonfirmasi via pesan singkat (SMS), sebelumnya mengaku memberikan izin setelah Dirman bertemu langsung dengan Kapolres.

"Terkait dengan izinnya, saya dan Pak Diman sudah menghadap langsung ke Pak Kapolres dan beliau (Kapolres) yang izinkan, maka saya keluarkan izinnya," kata Is Walla.

Walla katakan, jika Kapolres tidak mengizinkan maka dirinya tidak berani mengeluarkan izin kepada Diman.

"Kalau beliau tidak izinkan, tidak mungkin saya kasih keluar izinnya," terangnya.

Menyikapi adanya permainan JBG ini, anggota DPRD Kabupaten Bursel dari Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Umasangadji meminta ketegasan pemerintah daerah untuk segera menutup perjudian ini.

"Pemerintah Daerah seharusnya komitmen dan tegas menutup perjudian bola guling ini. Kan sudah pernah ditutup, kenapa dibiarkan dibuka lagi," kata Umasangadji beberapa waktu lalu.

Ditegaskan, pemerintah daerah semestinya tak membiarkan aktivitas perjudian ini beroperasi kembali di Namrole.

"Wibawa Pemerintah Daerah ada dimana, kalau sudah menyatakan untuk ditutup permanen, tapi sekarang dibuka lagi.Aada apa ini," ucap Madoli yang juga Bendahara DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bursel itu.


Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Warga Resah, Polres Buru Izinkan Judi Bola Guling Buka di Namrole . Silahkan membaca berita lainnya.

Lantamal IX Ambon Buka Pendaftaran CPNS Lingkungan TNI AL

Posted: 19 Sep 2018 06:10 AM PDT

BERITA MALUKU. TNI Angkatan Laut memberi kesempatan kepada warga Negara Indonesia untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan TNI AL.

Siaran pers Dispen Lantamal IX kepada media ini, Rabu (19/9/2018) menyebutkan, kualifikasi pendidikan S-I dan D-III sesuai dengan kebutuhan di masing – masing Panitia Daerah tempat penerimaan, diantaranya wilayah Lantamal I Belawan, wilayah Lantamal IV Tanjung Pinang, wilayah Jakarta, wilayah Lantamal V Surabaya, wilayah Lantamal VI Makassar, wilayah Lantamal VII Kupang, wilayah Lantamal VIII Manado, wilayah Lantamal IX Ambon, wilayah Lantamal X, wilayah Lantamal XI, wilayah Lantamal XIII, wilayah Lantamal XIV.

Untuk Panitia Daerah wilayah Lantamal IX Ambon sendiri menerima kualifikasi pendidikan meliputi S-I Profesi Dokter Umum dibutuhkan sebanyak 1 orang, Profesi Dokter Gigi sebanyak 1 orang, D-III Perkapalan sebanyak 1 orang dan D-III Teknik Mesin di butuhkan sebanyak 2 orang.

Pendaftaran di buka dari tanggal 19 September 2018 dan ditutup tanggal 28 September 2018 pukul 23.59 WIT. Cara mendaftar yaitu calon mendaftar secara online melalui Website https://sscn.bkn.co.id dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP)  NIK pada Kartu Keluarga dan nomor Kartu Keluarga (KK).

Adapun syarat pendaftaran yaitu WNI pria/wanita yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, taat kepada Pancasila, UUD 45 dan NKRI, tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana kejahatan, tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/anggota TNI/Polri maupun pegawai BUMN/BUMD atau diberhentikan tidak sebagai pegawai swasta.

Selain itu, tidak berkedudukan sebagai CPNS atau prajurit TNI/Polri dan siswa sekolah ikatan dinas pemerintah, tidak bersuami/beristrikan seorang yang berkewarganegaraan asing atau tanpa kewarganegaraan dengan mencantumkan surat keterangan dari kelurahan atau kepala desa, tidak sebagai peserta seleksi CPNS pada Kementerian atau Lembaga Pemerintah lain, tidak pernah terlibat gerakan yang menentang Pancasila, UUD 45 dan NKRI.

Syarat lainnya adalah memiliki kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan jabatan pada tanggal 1 Desember 2018, usia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun dengan IPK untuk PTN dengan akreditas A minimal 2,50 dan PTN dengan akreditas B minimal 2,75. Sedangkan PTS dengan akreditas A minimal 2,75 dan PTS dengan akreditasi B minimal 3,00.

Selain itu bersedia ditempatkan diseluruh wilayah NKRI, sehat jasmani dan rohani, tinggi badan minimal untuk pria 160 Cm dan wanita 155 Cm dengan berat badan seimbang, tidak buta warna, tidak bertindik, tidak bertato ataupun bekasnya dan bersedia mengembalikan biaya yang dikeluarkan Negara apabila yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai calon PNS bukan karena dinas sesuai indeks biaya pengadaan.

Bagi pelamar wanita tidak dalam keadaan hamil pada waktu melamar dan seleksi, bersedia menjalani ikatan dinas untuk tidak keluar dan atau pindah ke Instansi Kementerian lain sekurang-kurangnya 10 tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan PNS.

Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak kartu peserta ujian secara online melalui website https://sscn.bkn.co.id yang dimulai pada tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan 7 Oktober 2018.

Daftar ulang secara fisik ke tempat pendaftaran yang telah ditentukan dengan datang sendiri dan menunjukkan cetakan formulir pendaftaran serta menyerahkan surat lamaran tulis tangan bermaterai Rp. 6.000, pas foto terbaru berwarna ukuran 3X4 dengan latar belakang merah, tidak tutup kepala dan berkacamata masing-masing 3 lembar, fotokopi KTP, fotokopi ijazah dan transkrip nilai dilegalisir, daftar riwayat hidup singkat, foto copy SKCK dari Polres setempat.

Selain itu juga menyerahkan surat keterangan bebas Narkoba terbaru yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah (Pemda), fotokopi AK-1/Kartu kuning dari Depnaker, surat keterangan sehat terbaru dari dokter rumah sakit pemerintah dengan melampirkan hasil Lab foto thorax, urine rutin, kimia darah rutin, fungsi hati dan fungsi ginjal.

Berkas lamaran dimasukkan dalam Map warna merah untuk S1 dan warna kuning untuk DIII, surat keterangan tidak dalam keadaan hamil dari dokter pemerintahdan membawa dokumen asli.

Untuk ketentuan lainnya lamaran dibuat rangkap 1, nama pelamar harus ditulis lengkap beserta gelar akademik untuk S1 dan D3, alamat ditulis lengkap beserta kode pos dan nomor telepon serta selama seleksi tidak dipungut biaya apapun. Seleksi kompetensi dasar dimulai tanggal 8 Oktober 2018 hingga tanggal 9 Oktober 2018.

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Lantamal IX Ambon Buka Pendaftaran CPNS Lingkungan TNI AL . Silahkan membaca berita lainnya.

23 Atlet Karate Kodam Pattimura Siap Hadapi Kejurnas Panglima TNI Cup

Posted: 19 Sep 2018 06:10 AM PDT

BERITA MALUKU. Sebanyak 23 atlet karate yang disiapkan Kodam XVI/Pattimura, terdiri dari 18 putra dan 5 putri sudah tiba di Jakarta sejak pagi (18/09) kearin untuk Menghadapi Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Karate Panglima TNI Cup –VI yang berlangsung selama tiga hari mulai 21-23 September 2018 mendatang.

Siaran pers Penda XVI/Pattimura kepada media ini, Rabu (19/9/2018) menyebutkan, Kontingen Karate Kodam XVI/Pattimura menginap di Penginapan Mess Akademi TNI dan rencananya besok, Kontingen Karate Kodam XVI/Pattimura akan melaksanakan Daftar Ulang di Gor Mabes TNI.

Seluruh atlet itu kata Komandan Kontingen Karate Kodam XVI/Pattimura, Kolonel Czi Rudy W, latihan setiap hari pagi dan sore, sampai dengan pelaksanaan.

Sebagai informasi Kejurnas Karate Panglima TNI Cup, dilaksanakan di GOR A. Yani Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur (Jaktim). Adapun kategori yang diperlombakan yaitu, untuk putra, Kata beregu, Kata Perorangan, Komite kelas -55, -60, -67, -75, -84, +84 dan Komite Beregu Putra. Untuk putri, Kata Perorangan, Komite kelas -55, -68, +68, -61 dan Komite Beregu Putri. Kejurnas ini diikuti oleh atlet Karate Militer dan sipil.

Kerjuaraan ini digelar dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun TNI ke -73 pada tanggal 05 Oktober 2018 mendatang. Hal ini sesuai dengan tema yang diusung yaitu "Ayo Ikuti dan Sukseskan! Menyambut Hari Ulang Tahun TNI Ke 73". Selain itu juga sebagai ajang mempersiapkan atlet Karate dalam mengahdapi kejuaraan AFK Tahun 2019.

Target di Kejurnas nanti kata Kolonel Czi Rudy, akan berikan yang terbaik untuk Kodam XVI/Pattimura

"Dan kita akan berusaha meraih medali," ungkap Kazidam. 

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang 23 Atlet Karate Kodam Pattimura Siap Hadapi Kejurnas Panglima TNI Cup . Silahkan membaca berita lainnya.

Kasdam Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata 2018

Posted: 19 Sep 2018 06:10 AM PDT

BERITA MALUKU. Kepala Staf Kodam XVI/Pattimura, Brigjen TNI Asep Setia Gunawan, mewakili Panglima Kodam XVI/Pattimura Mayjen TNI Suko Pranoto, turut menghadiri Apel Gelar Pasukan dalam rangka Operasi Mantap Brata Siwalima tahun 2018, bertempat di lapangan upacara Letkol (Purn) C Tahapari Jl Sultan Hassanudin Tantui, kecamatan Sirimau, kota Ambon.

Siaran pers Pendam XVI/Pattimura kepada media ini, Rabu (19/9/2018) menyebutkan, kegiatan yang mengusung tema "Melalui Apel Gelar Pasukan Dalam Rangka Operasi Mantap Brata 2018 Kita Tingkatkan Sinergi Polri Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Mewujudkan Kamdagri Yang Kondusif " juga dihadiri oleh Gubernur Maluku Ir Said Assagaf selaku Inspektur Upacara.

Turut hadir dalam acara tersebut, Kapolda Maluku Irjen POL Royke Lumowa SIK, Wakil Walikota Ambon Syarif Hadler, Danlantamal IX Ambon Laksma TNI Antongan Simatupang, Asintel Kasdam XVI/Ptm Kolonel Inf Suranto, Aster Kasdam XVI/Ptm Kolonel Inf Ali Aminudin, Danpomdam XVI/Ptm Kolonel CPM Widyo, Dandim 1504/Ambon Letkol Inf Fendri Navyanto Raminta, Kapolres Pulau Ambon AKBN Sutrisno Hadi SIK dan PJU Polda Maluku.

Gubernur Maluku Ir Said Assagaf yang bertindak sebagai Inspektur upacara dalam Apel tersebut menyematkan tanda pita kepada perwakilan TNI-Polri sebagai pertanda bahwa pelaksanaan Operasi Kepolisian " MANTAP BRATA 2018 " dalam rangka pengamanan penyelenggaraan pemilu tahun 2019 mulai hari ini resmi dilaksanakan.

Gubernur Maluku Ir Said Assagaf mengatakan, Apel Gelar Pasukan yang diselenggarakan ini bertujuan mengecek kesiapan personel maupun materil sebelum diterjunkan guna melaksanakan pengamanan tugas negara, dalam hal ini pesta demokrasi pemilu 2019 yang tahapannya saat ini sudah dilaksanakan.

Lebih lanjut Gubernur Maluku menambahkan yang perlu diwaspadai bersama saat ini adalah pemanfaatan politik identitas dan isu sara yang dapat memecah belah persatuan dan kerukunan bangsa indonesia.

"Saya berpesan kepada seluruh jajaran TNI-Polri agar tetap mempertahankan sinegritas guna pelaksanaan tugas kedepan " tegas Gubernur Maluku. 

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Kasdam Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata 2018 . Silahkan membaca berita lainnya.

Lantamal IX Peringati Tahun Baru Islam 1440 H/2018 M

Posted: 19 Sep 2018 06:10 AM PDT

BERITA MALUKU. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) IX Ambon menggelar acara peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharam 1440 Hijriyah / 2018 Masehi di Masjid Nurul Iman Kompleks Lantamal IX Halong Ambon. Acara diikuti seluruh personel militer dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lantamal IX dan Yonmarhanlan IX serta Pengurus dan Anggota Korcab IX Daerah Jalasenastri Armada III yang beragama Islam, Rabu (19/09/2018).

Pada acara yang menghadirkan penceramah Ustadz Arsal Risal Tuasikan dan Ustadz Supardi selaku pembaca Saritilawah itu mengangkat tema "Dengan hikmah Tahun Baru Islam 1440 Hijriyah/ 2018 Masehi kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada allah swt guna membentuk prajurit tni yang militan, loyal dan profesional".

Dalam sambutan Komandan Lantamal IX Laksamana Pertama TNI Antongan Simatupang yang di bacakan oleh Wakil Komandan Lantamal IX Kolonel Marinir Supriyono menyampaikan bahwa tema yang diangkat pada peringatan tahun baru Islam yang di peringati sekarang ini dapat menginpirasi kita untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu disampaikan dengan memasuki tahun baru 1440 Hijriyah ini senantiasa di jadikan teladan, segala apa yang yang dilakukan oleh Rosulullah dalam menghadapi segala tantangan yang dihadapi dalam berdakwah dan senantiasa berfikir serta bertindak positif dalam menghadapi tantangan hidup.

 "Kita juga diperintahkan berhijrah sebagaimana Rasulallah Salallhu Alaihi Wassalam diperintahkan hijrah. Hanya saja hijrah yang harus kita lakukan sekarang ini adalah disebut Hijrah Qalbiyah, yaitu berusaha memperbaiki dan meningkatkan kualitas diri", ungkapnya.

Beliau menambahkan dalam tahun baru ini hendaknya kita berusaha supaya masa depan kita lebih baik dari masa yang lalu, hendaklah hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini.

Lebih lanjut dikatakan dari peristiwa hijrah Rasul tersebut kita jadikan sebagai promoter atau pendorong untuk melakukan hijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan, dari kemusyrikan menuju ketauhidan, dari kebodohan menuju kemajuan dan dari kemiskinan menuju kecukupan.

Kemudian acara dilanjutkan dengan ceramah sekaligus doa yang yang disampaikan oleh Ustadz Arsal Risal Tuasikal yang menyampaikan kisah nabi Muhammad SAW dalam berjuang dengan gigih mendakwahkan dan mensiarkan Agama Islam.

Selain itu disampaikan peringatan tahun baru Islam dan peringatan – peringatan keagamaan lainnya adalah merupakan sejarah yang tidak boleh dilupakan. "Jangan pernah kita melupakan sejarah, karena sejarah akan terus berulang hanya aktornya yang berbeda dan kita juga adalah bagian dari sejarah", sambungnya. (DISPEN LANTAMAL IX)


Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Lantamal IX Peringati Tahun Baru Islam 1440 H/2018 M . Silahkan membaca berita lainnya.

Jambore Pemuda Indonesia Berlangsung Di Provinsi Bangka Belitung Oktober Nanti

Posted: 19 Sep 2018 05:08 AM PDT

Foto : Muhammad Ramdhan Ulayo/ Istimewa

BantenNet.com, JAKARTA - Kegiatan akbar Jambore Pemuda Indonesia (JPI) yang merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga RI. Jambore pemuda Indonesia tahun 2018 akan berlansung pada tanggal 5-11 Oktober di Provinsi Bangka Belitung, Kabupaten Bangka Selatan, di Sport Center Gelanggang Olahraga (GOR) Junung Besaoh Parit Tiga Taboali. Kegiatan akbar ini akan mempertemukan perwakilan pemuda dari 34 Provinsi dan 516 Kabupaten Kota se-Indonesia.

Kegiatan Jambore Pemuda Indonesia merupakan implementasi dari undang - undang nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan dalam konteks pembangunan kepemudaan, kegiatan ini melibatkan perwakilan Pemuda Pemudi Indonesia yang terdiri dari 238 Peserta Putra dan 238 Peserta Putri dari 34 Provinsi, 80 LO dan 34 Pendamping serta 100 orang Volunteer dari unsur Purna Prakarya Muda Indonesia yang merupakan alumni Program Bankti Pemuda Antar Provinsi dan Jambore Pemuda Indonesia.

Kegiatan Jambore Pemuda Indonesia dengan Tema " Pemuda Indonesia Mandiri, Kreatif dan Inovatif ini diharapakan dapat meningkatkan rasa nasionalisme, kapasitas dan kualitas pemuda, mentransformasi nilai budaya bangsa, serta persatuan dan kesatuan dalam menjaga dan memperjuangkan bangsa Indonesia.

Sebagai alumni Jambore Pemuda Indonesia yang juga merupakan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Purna Prakarya Muda Indonesia, M. Ramdhan Ulayo putra Maluku yang sering disapa Bung Ulayo ini mengatakan bahwa anggota PPMI dari tingkat pusat sampai kabupaten siap membantu Kemenpora dan Pemprov Babel serta Pemkab Basel untuk mengsukseskan kegiatan JPI.

Apa yang diharapakan dari kegiatan Jambore Pemuda Indonesia?
Ulayo menyampaikan bahwa, " Melalui kegiatan JPI ada 3 hal penting yang diharapkan yaitu :
Mendorong percepatan terwujudnya pemuda yang berkarakter, kapasitas dan daya saing.
Terwujudnya pemuda yang mampu menghayati nilai-nilai kearifan lokal guna memperkuat semangat dan rasa kebangsaan melalui presos internalisasi kearifan lokal.
Terwujudnya pemuda yang mampu memupuk rasa persatuan, cinta tanah air, penghargaan terhadap pluralisme dan sikap mandiri memiliki intergritas ". ungkapnya, kepada media FP, Rabu, (19/09).

Sejauh mana peran serta PPMI dalam mensukseskan JPI ?

PPMI selaku alumni program tentu memliiki peran penting dan sangat strategis dalam mensukseskan Jambore pemuda Indonesia mengingat hampir 80% eksekutor Kegiatan adalah anggota PPMI dan 20% adalah pemerintah daerah. Walaupun kegiatan Jambore Pemuda Indonesia adalah kegiatan Kemenpora dan Dispora selaku tuan rumah namun keterlibatan PPMI dalam membantu kegiatan tersebut tidak bisa dianggap sebelah mata.
Kami juga melakukan komunikasi intens dengan kemenpora, Pemprov Babel, dan Pemkab Basel dalam rangka mempersiapkan kebutuhan Kegiatan Jambore Pemuda Indonesia.

Hal ini kami lakukan sebagai bentuk pengabdian kami kepada bangsa dan negara yang merupakan alumni program yang telah menjalankan tugas negara, dalam rangka membangun kepemudaan. Mengigat para peserta JPI yang selesai ikut kegiatan tersebut akan masuk dan kembali kami bina dalam Organisasi yang bernama Purna Prakarya Muda Indonesia (PPMI).


> spyn

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Jambore Pemuda Indonesia Berlangsung Di Provinsi Bangka Belitung Oktober Nanti . Silahkan membaca berita lainnya.

Pangdam Resmi Tutup Lomba Peleton Tangkas Kodam XVI/Pattimura

Posted: 19 Sep 2018 12:02 AM PDT

Sukseskan Pemilu, Kasdam Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata 2018

Posted: 18 Sep 2018 11:27 PM PDT

Tommy Soeharto: KIBLAT Harus Lebih Menyapa Masyarakat Bawah

Posted: 18 Sep 2018 08:33 PM PDT


BantenNet.com , JAKARTA - Diterima 9 orang pengurus teras Komite Islam Bela Konstitusi (KIBLAT) di kediaman pribadi Hutomo Mandala Putra dalam rangka Milad ke-9 pada 1 Oktober 2018, Senin (17/9) siang di Jalan Yusuf Adiwinata, Menteng, Jakarta Pusat.

"Kami minta arahan dari Bapak H.Hutomo Mandala Putra terkait KIBLAT ke depan setelah Ketua Umum KIBLAT wafat pada Senin(11/9) pagi," pinta Sekjen KIBLAT Aminuzal saat ditemui Tommy Soeharto didampingi Ketua DPW dan Ketua-ketua DPC se-DKI Jakarta.

Mendengar permintaan Sekjen KIBLAT dengan taktis putra kesayangan Presiden Soeharto ini menyarankan agar pengurus KIBLAT  melakukan dinamika organisasi dengan mengadakan Rapimnas sesuai ketentuan dalam AD/ART KIBLAT.

"KIBLAT selayaknya  lebih membumi , turun ke bawah lebih menyapa masyarakat dengan bakti-bakti sosialnya. Teruslah jalin kerjasama dengan elemen masyarakat lain di lapangan dalam segala aktivitas," Demikian antara lain arahan dari Ketua Dewan Pembina.

Dalam silaturahim singkat Senin siang ini tuan rumah terlihat cukup perhatian pada Awal, putra dari almarhum Kosasih yang hadir dalam acara menemui Ketua Dewan Pembina KIBLAT H. Hutomo Mandala Putra.

KIBLAT itu sendiri terlahir kembali 1 Oktober 2009 dengan adanya benang merah lahirnya organisasi ini saat mengamankan Sidang Istimewa pada 1999 lalu dari gangguan kelompok-kelompok yang  tidak menginginkan adanya Sidang Istimewa pada era kepemimpinan  Presiden Habibie.


> spyn

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Tommy Soeharto: KIBLAT Harus Lebih Menyapa Masyarakat Bawah . Silahkan membaca berita lainnya.

Judi Togel Tumbuh Subur Di Wilayah Pantura Masyarakat Minta Penegak Hukum Segera Bertindak

Posted: 18 Sep 2018 08:13 PM PDT


BantenNet.com, KABUPATEN TANGERANG – Perjudian terus merambah dan meresahkan warga di wilayah Pantai Utara (Pantura) Kabupaten Tangerang. Di wilayah ini berbagai jenis judi kian marak, mulai dari togel, pakong hingga Hwawe. Kelompok yang menjadi korban adalah masyarakat kecil. Dengan kian meluasnya praktik maksiat tersebut, aparat penegak hukum diminta memberantasnya. Aktivis Komite Aksi Reformasi Pemuda Teluknaga (Karpet), Budi Usman, secara tegas mendesak penegak hukum memberantas praktik judi itu, sekaligus menindak para bandar. Saat ini, kata dia, bukan saja judi togel, pakong dan wahwe, tapi juga terdapat beberapa tempat arena jackpot.
"Ini harus segera disikapi, perjudian ini sudah meresahkan masyarakat," ujarnya kepada BantenNet.com, Rabu 19 pagi September 2018.
Menurut dia, desakan semacam itu sebenarnya sudah berulang kali disampaikan kepada aparat kepolisian di tingkat Polsek Teluknaga dan Polres Tangerang. Bulan puasa lalu, misalnya, pihak penegak hukum memang telah melakukan pemberantasan perjudian di Pantura. Namun akhir-akhir ini, kembali marak. Karpet sendiri telah menggelar pertemuan dengan tokoh masyarakat, pemuka agama, remaja mushola, remaja mesjid. Langkah itu dalam rangka memberikan dukungan kepada aparat penegak hukum untuk segara mengadakan aksi penindakan.
Diungkapkan Budi, dalam UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian dan dapat dijerat dengan pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara.
Budi juga meminta kepada segenap aparatur pemerintahan baik kepolisian maupun militer di wilayah untuk segera menertibkan dan mengamankan dalang di balik perjudian togel dan fajar pakong di wilayahnya .
"Menurut data yang kami terima perjudian togel dan fajar pakong telah tersebar di seluruh wilayah, untuk itu agar segera dilakukan penelusuran di seluruh desa di wilayah Tangerang Utara khususnya Kecamatan Teluknaga dan Kosambi karena sasaran penjudi togel bukan hanya didominasi kaum dewasa akan tetapi sudah mengarah kepada pelajar maupun anak-anak yang merupakan generasi bangsa Indonesia yang mesti diselamatkan dari bahaya perjudian. Saya berharap aparatur setempat juga ikut turun membasmi penyakit masyarakat jenis judi," tambah Budi.
Kalangan tokoh masyarakat di daerah Teluknaga, seperti Haji Sobri mendukung upaya itu. Menurut mereka, saat ini para pengedar kupon judi sudah terang-terangan.
"Perhatikan, di depan umum saja pengedar kupon judi terang-terangan buka lapak. Lantas, bagaimana kita mau meningkatkan sumber daya manusia (SDM), sementara lingkungan masyarakat terus diracuni peraktik judi itu," kata Haji Sobri.
Dikatakannya, selama ini masyarakat sering meminta kepada penegak hukum supaya segala jenis perjudian diberantas. Sayangnya, lanjut dia, aparat terkesan kurang meresponnya.
"Praktik judi ini sangat mengganggu, bahkan di dekat tempat atau sarana ibadah pun jalan terus. Saya mohon aparat menindaknya sesuai hukum berlaku," tegasnya.
> ldn

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Judi Togel Tumbuh Subur Di Wilayah Pantura Masyarakat Minta Penegak Hukum Segera Bertindak . Silahkan membaca berita lainnya.

Pemda Bursel Siapkan 24 Ribu Surat Suara Untuk Pilkades

Posted: 18 Sep 2018 12:51 PM PDT

OKP Minta Nasehat Menteri Pemuda Dan Olahraga Dalam Menghadapi Acara Silaturahmi Nasional Nanti

Posted: 18 Sep 2018 10:48 AM PDT


BantenNet.com, JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga, Dr. H. Imam Nahrawi, S.Ag., M.KP menerima audiensi pimpinan organisasi kepemudaan (OKP) yang berhimpun dalam wadah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI),  di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Republik Indonesia, Senayan,  Jakarta Selatan. Senin, (17/18).

Chairul Razak, Ketua Umum Pemuda Matahari Bangsa yang juga menjadi steering comittee acara Silaturahmi Nasional (SILATNAS) pemuda Indonesia menerangkan maksud dan tujuan para pimpinan okp nasional silaturahmi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

"Terima kasih kepada pak Menpora yang telah menerima kami untuk silaturahmi, adapun maksud kedatangan kami, diantaranya meminta nasehat sebelum acara silatnas/rapimpurnas pemuda indonesia terselenggara pada 22-23 september 2018, dan menjelaskan problematika kepemudaan,  kebangsaan serta kenegaraan," tegasnya.

Chairul menambahkan bahwa pemuda Indonesia hari ini telah kehilangan arah tujuan karena wadah keberhimpunan yang menuai polemik tidak pernah terselesaikan dan mengharapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia hadir serta membuka silatnas dan rapimpurnas pemuda Indonesia sebagai awal sejarah baru persatuan bangsa diawali dengan persatuan pemuda menuju indonesia yang dicita cita.

Menanggapi hal yang disampaikan oleh steering comittee panitia dilatnas dan rapimpurnas, Menpora secara khususnya sebagai kementerian yang mewadahi pemuda Indonesia mendukung penuh agenda acara yang akan diselenggarakan oleh para pimpinan okp yang juga dijadikan sebagai ajang bersatunya pemuda dalam wadah KNPI.

"Bangsa yang kuat terlihat dari pemuda yang kuat, pemuda yang kuat merupakan pemuda yang tidak tercerai berai, namun menjaga persatuan dan pembangunan negara,  seperti tujuan dari para pendahulu kita tahun 1928, 1973  dan sebagainya,  oleh karena hal tersebut saya mendukung penuh acara ini yang akan melahirkan resolusi pemuda Indonesia, insya Allah saya akan hadir membuka acara tersebut," ujar Imam Nahrawi disambut tepuk tangan para pimpinan okp yang hadir dalam audiensi tersebut.

Imam Nahrawi menambahkan semangat dan soliditas para pimpinan okp nasional sebagai representatif pemuda Indonesia harus dijaga, dan dilestarikan kepada para pemuda lainnya.

Selanjutnya, Bintang Wahyu Saputra, Ketua Umum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin intinya (PB SEMMI) yang juga sebagai ketua pelaksana silatnas dan rapimpurnas menjelaskan terkait pimpinan tinggi negara yang sudah menerima audiensi dan mendukung acara pemuda 2018.

"Alhamdulillah lebih dari 82 okp telah bermufakat untuk melaksanakan silatnas dan rapimpurnas pemuda Indonesia,  dan para pimpinan tinggi negara yang mendukung kegiatan ini selain pak Menpora salah satunya adalah ketua MPR RI, kami dari penitia juga sudah mengirimkan surat audiensi kebeberapa instansi negara, besar harapan kami para pimpinan negara tersebut juga mendukung agenda yang akan kita laksanakan," harap Bintang.

Acara diakhiri dengan membuat vidio pendek menpora dan para pimpinan okp nasional meneriakan tage line silatnas dan rapimpurnas juga kongres KNPI XV "Bersatu Kita Teguh-Bersama Kita Bisa".

> spyn

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang OKP Minta Nasehat Menteri Pemuda Dan Olahraga Dalam Menghadapi Acara Silaturahmi Nasional Nanti . Silahkan membaca berita lainnya.

Pembangunan Kantor Bupati Disinyalir Abaikan Kepentingan Pendidikan

Posted: 18 Sep 2018 10:41 AM PDT


Foto : Bangunan SDN 3 Krui yang dirubuhkan awal 2017 lalu guna pembangunan kantor bupati, masih belum ada titik terang kapan akan dibangun kembali sampai hari ini. 

MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | LAMPUNG | Sejak dirubuhkannya bangunan sekolah SDN 3 dan SMPN 1 krui awal 2017 lalu oleh pihak Pemkab Pesibar sehubungan pembangunan kantor Bupati dan kantor DPRD Pesibar peserta didik dikedua sekolah tersebut terpaksa harus menumpang belajar disekolah lain sampai hari ini.

Dibeberapa media lokal beberapa bulan kebelakang diinformasikan, ujian sekolah siswa/i SDN 3 Krui tahun ajaran 2017 -2018  terpaksa digelar dihalaman sekolah SMPN 2 Krui. Prioritas bangunan kantor Bupati dengan mengorbankan nasib para peserta didik SDN 3 dan SMPN 1 Krui mengundang protes masyarakat Khususnya masyarakat Kabupaten setempat yang beranggapan Pemerintah Kabupaten telah mengabaikan isi UUD 45
" jelas dalam UUD 45 dikatakan pemerintah berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi ini sebaliknya menurut kami Pemkab Pesibar berkecenderungan membobrokan pendidikan bangsa dan mengabaikan pentingnya pendidikan dengan kondisi yang ada di Pesibar saat ini" tegas ck Noer warga masyarakat pasar Krui.

Rencana pembangunan gedung sekolah SDN 3 dan SMPN 1 Krui baru akan dilaksanakan 2019 mendatang, karena pengajuan anggarannýa juga belum sampai ke pihak DPRD sebagaimana pernah disampaikan anggota Komisi B DPRD Pesibar, kanadi pada awak Media.

" pengajuan anggaran bagi pembangunan SDN 3 MAUPUN SMPN 1 Krui ini belum diajukan pada 2018 meskipun pengusuran bangunan sekolah sudah dilakukan awal 2017 lalu, kalau menurut informasi Pihak Disdik baru akan diajukan pada Tahun anggaran 2019 nanti" kata dia. (sulistya)


Editor  : Redaktur
Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan


Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Pembangunan Kantor Bupati Disinyalir Abaikan Kepentingan Pendidikan . Silahkan membaca berita lainnya.

Bupati Kab Pesibar Tuding Warganya Serakah Terkait Ganti Rugi Lahan, Menuai Kemarahan Warganya

Posted: 18 Sep 2018 10:21 AM PDT

Bupati Kab Pesibar Tuding Warganya Serakah Terkait Ganti Rugi lahan, Menuai Kemarahan Warganya

MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | LAMPUNG | Ganti rugi atas lahan tanah dan bangunan yang akan menjadi lokasi berdirinya kantor Bupati dan kantor DPRD Kabupaten Pesisir barat (Pesibar) masih disoalkan antara warga pasar Krui Pesisir Tengah dan Bupati setempat, Agus Istiqlal.

Pasalnya sampai informasi ini diberitakan masih banyak warga yang menolak nilai ganti rugi yang dinilai mereka tidak sesuai atas tanah dan bangunan mereka. Dan Statement Agus Istiqlal selaku kepala daerah bahwa warga yang menolak ganti rugi adalah orang tamak dan rakus menimbulkan ketersingungan warga dan  memicu situasi jadi  semakin memanas.
Dedi Chandra, salah satu warga yang keberatan atas nilai ganti rugi yang ditawarkan, mengaku sangat kecewa dan tersinggung dengan penyataan Agus Istiqlal.

"Kata-kata bupati bahwa kami rakus dan tamak, sangat menyinggung perasaan, apalagi itu disampaikan oleh seorang pemimpin," kata dia, minggu (15|9|18).

Dedi menegaskan bahwa Bupati Pesibar telah melakukan fitnah dengan mengatakan bahwa pemilik lahan dan bangunan yang belum menerima ganti rugi, meminta harga ganti rugi Rp 5 juta/meter.

"Catat, kami tidak pernah minta harga Rp5 juta per meter. Dengan demikian bupati telah menyampaikan fitnah yang sangat melukai kami sebagai rakyat kecil," kata dia.

Bahkan, lanjut Dedi, masyarakat dapat menilai yang tamak dan rakus itu siapa.

Warga Pesisir Barat tidak pernah meminta lokasi perkantoran di tempat yang sekarang. Bahkan pada zaman Pejabat Bupati (Pj) Pesisir Barat Kherlani, masyarakat berebut menghibahkankan tanah untuk lokasi perkantoran.

"Yang tamak dan rakus siapa, masyarakat Pesisir Barat berebut menghibahkan lahan untuk lokasi perkantoran. Bahkan pejabat bupati Kherlani telah menetapkan lokasi perkantoran di atas Labuway, tetapi dialihkan secara sepihak oleh Bupati Agus," jelasnya.

"Kalau Pemda Pesibar mau menempuh jalur konsinyasi, kami sebagai warga mau tidak mau harus ikuti. Kami punya data semua nilai ganti rugi yang telah dibayar oleh pemda pada pembebasan lahan tahap pertama dan kedua. Nilai harga tanah dan nilai ganti rugi kami yang terakhir ini justru lebih murah. Jadi, salah besar kalau bupati bilang kami ini rakus dan tamak. Apabila masalah ini penyelesaiannya sampai pengadilan, maka akan kami buka alasan kami tidak menerima angka yang ditawarkan," tambah Dedi.

Sebelumnya, pada Jumat (14/9/2018) bupati menyatakan bahwa masyarakat yang menolak ganti rugi lahan dan bangunan, menjadi trending topic di dunia maya dan media massa.

Berdasarkan penelusuran sebagian besar menyatakan Bupati Agus Istiqlal orang yang arogan, tidak beretika dan mengajak 'perang'.( Sulistyawaty )

Editor : Redaktur
Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Bupati Kab Pesibar Tuding Warganya Serakah Terkait Ganti Rugi Lahan, Menuai Kemarahan Warganya . Silahkan membaca berita lainnya.

PKPU Direvisi, Bandar Narkoba Dan Penjahat Seksual Juga Bisa Nyaleg

Posted: 18 Sep 2018 08:26 AM PDT

Konferensi pers Ketua dan Komisioner KPU./ist

MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | JAKARTA | [ 18-09-2018 ] Selasa - KPU akan merevisi PKPU No 20 Tahun 2018 menyusul putusan MA yang membolehkan eks koruptor maju di Pileg 2019. PKPU yang akan direvisi juga termasuk aturan soal mantan napi bandar narkoba dan penjahat seksual.

"Pasal yang berkaitan dengan itu. Bahwa partai harus punya komitmen tidak mencalonkan mantan napi koruptor, kejahatan seksual, dan narkoba, itu kan satu ketentuan," ujar Komisioner KPU Hasyim Asyari di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (18/9/2018).

"Begitu ketentuan itu dibatalkan (lewat PKPU), tiga-tiganya kategori itu lewat semua (batal pada PKPU)," sambungnya.

Hasyim mengatakan putusan ini tidak hanya menyangkut kasus eks napi korupsi. Menurutnya, uji materi yang dilakukan tidak hanya berdasarkan kasus, melainkan undang-undang.

"Bukan (hanya terkait satu kasus saja), karena judicial rivew itu yang diperiksa peraturan perundang-undangan. Bukan case perkara-perkara," ujar Hasyim.

Sebelumnya, aturan soal eks koruptor, eks napi bandar narkoba, dan eks napi kejahatan seksual tak boleh maju nyaleg tertuang dalam Pasal 7 poin 1 huruf h PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Berikut ini bunyinya:

"Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi."

Sebelumnnya, Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar mengatakan hal sama tersebut sebagai wujud dukungan Bawaslu atas gerakan antikorupsi.

Pernyataan itu disampikan Fritz usai menghadiri diskusi bertema 'Politik Hukum: Jalan Pemilu Luber dan Jurdil' yang diselenggarakan Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Kerja (KIK) di Posko Pemenangan Cemara, Jalan Cemara No 19, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/9/2018).

"Bawaslu sejak awal sudah meminta kepada KPU dan Komisi II bahwa Bawaslu juga mendukung gerakan antikorupsi. Itu yang telah kami sampaikan. Sejak awal kami katakan bahwa, sebelum PKPU No 20 keluar, bilang kalau mau gerakan antikorupsi silakan," katanya.

Fritz menjelaskan tanda khusus dapat disematkan di pada foto caleg yang merupakan mantan napi kasus korupsi. Selain itu, Bawaslu juga tidak keberatan jika KPU mengumumkan secara luas daftar nama caleg yang pernah tersandung kasus rasuah sebelum pencoblosan.

"Misalnya kita kasih tanda di surat suaranya atau misal pengumuman caleg mana saja yang pernah menjadi mantan napi koruptor atau misalnya di buat di TPS, ada daftarnya atau fotonya. Kami sudah diskusi dengan KPU jauh sebelum hari ini, pada saat kita pembahasan PKPU seperti itu, dalam rangka mendukung gerakan antikorupsi," tutupnya. (mi)

Editor : Redaktur
Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang PKPU Direvisi, Bandar Narkoba Dan Penjahat Seksual Juga Bisa Nyaleg . Silahkan membaca berita lainnya.

Penerimaan CPNS, Provinsi Maluku Dapat Kuota 3.232 Orang

Posted: 18 Sep 2018 07:58 AM PDT

BERITA MALUKU. Penerimaan CPNS yang akan mulai dibuka pada 19 September besok, Provinsi Maluku diberikan kuota sebanyak 3.232 orang, yang tersebar di 11 kabupaten/kota, termasuk di lingkup pemerintah daerah provinsi Maluku.

"Kuota CPNS untuk masing-masing daerah, yakni provinsi Maluku 302 orang, kabupaten Maluku Tengah 309 orang kabupaten Maluku Tenggara 253, Kabupaten Buru 250 orang, kabupaten Maluku Tenggara Barat 244 orang, Kabupaten kepulauan Aru 250 orang, Kabupaten Seram Bagian Barat 250 orang, Kabupaten Seram Bagian Timur 323 orang, Kabupaten Buru Selatan 302 orang, Kabupaten Maluku Barat Daya 250, kota Ambon 231 orang dan Kota Tual 268 orang," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku, Femy Sahetapy, Selasa (18/9/2018).

Jelasnya, pelaksanaan tes dilakukan dengan dua sistim, yakni berbasis mandiri yang diselenggarakan oleh Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, Kota Ambon dan Kota Tual dan Pemerintah Provinsi Maluku.

Sedangkan sistim berbasis Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) diselenggarakan oleh Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya.

Dikatakan, pelaksanaam tes berbasis mandiri merupakan tanggungjawab Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, dengan persyaratan harus tersedia 150 unit komputet.

Sementara tes sistim berbasis UNBK menggunakan peralatan komputer yang dipakai saat UNBK tingkat SMA/SMK-sederajat maupun SMP/MTs-sederajat.

Untuk tes CPNS dilingkup pemerintah provinsi yang berlangsung secara mandiri, akan diselenggarakan di UPTD BKN, karang panjang, Ambon. Sedangkan Balai Diklat merupakan cadangan jika pendaftar banyak.

"Sebenarnya ada dua opsi, yakni di UPTD BKN dan Balai Diklat. Kalau di Balai Diklat itu merupakan cadangan jika pesertanya banyak. Jadi dalam satu hari ada 5 sesi tes, masing-masing terdiri dari 100 orang, jadi selama satu hari ada 500 orang," kata Sahetapy.

Kepada pelamar, dirinya berharap agar betul-betul jelih melihat jabatan yang dipilih, karena sudah satu kali mendaftar, maka tidak bisa melamar kembali. 

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Penerimaan CPNS, Provinsi Maluku Dapat Kuota 3.232 Orang . Silahkan membaca berita lainnya.

Oknum Polisi Aniaya Istri di Namrole Terancam Pecat

Posted: 18 Sep 2018 07:58 AM PDT

BERITA MALUKU. Kapolda Maluku, Irjen Pol Royke Lumowa mengungkapkan, oknum anggota Polres Pulau Buru, Brigpol GS yang menganiaya istrinya hingga bersimbah darah, terancam di pecat.

"Dia akan dikenakan hukuman disiplin dan pidana dan bisa saja berujung pada pemcetan, apalagi kalau dia terlibat pidana lain," ujar Kapolda kepada wartawan di kantor Gubernur, Selasa (18/9/2018).

Dikatakan, menyikapi persoalan ini Propam dan Satreskrim Polres Pulau Buru langsung bergerak cepat dan menangkapnya.

"Jangan khawatir, yang bersangkutan sudah ditahan dan dimasukin ke sel," jelasnya.   

Menurutnya, sebagai anggota Polri harus memberikan contoh yang baik sebagai pelindung, pelayan dan pengayom masyarakat.

"Bagaimana bisa, dia pukul istrinya sampai bersimbah darah, dulu waktu pacaran ray-rayu, ko cinta saya, saya cinta ko. Sekarang kawin langsung main pukul aja, itu tidak boleh dan masuk dalam pelanggaran," pungkasnya.

Sementara itu, menurut Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Muhamad Roem Ohoirat,bahwa kasus tindak pidana Kekerasan ini terjadi pada Minggu (16/9) pukul 20.30 WIT. Dimana istrinya Hardia melihat GS sedang membonceng seorang wanita lain.

Sempat adu mulut, pelaku yang naik pitam menyerang korban membabi buta. Sehingga menyebabkan korban menderita luka robek di kening, dan sekujur tubuhnya merasa sakit. Korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis dan visum.

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Oknum Polisi Aniaya Istri di Namrole Terancam Pecat . Silahkan membaca berita lainnya.

Amankan Pesparani, Polda Maluku Kerahkan 600-700 Personil

Posted: 18 Sep 2018 07:58 AM PDT

Kapolda Maluku, Irjen Pol Royke Lumowa
BERITA MALUKU. Polda Maluku akan menurunkan 600-700 personil untuk mengamankan jalannya Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Nasional Katolik I, yang dipusatkan di kota Ambon, mulai 26 September hingga 2 Oktober 2018.

"Hal ini sebagai upaya, agar Pesparani berjalan sukses, aman, damai tanpa ada nganguan keamanan," ujar Kapolda Maluku, Irjen Pol Royke Lumowa, kepada wartawan di kantor Gubernur, Selasa (18/9/2018).

Apalagi menurutnya, event yang baru pertama kali dilaksanakan di Indonesia ini akan dibuka secara langsung oleh Presiden Joko Widodo dan akan dihadiri sekitar 6.000 hingga 7.000 peserta dari 34 provinsi, serta berbagai tokoh lintas agama, maupun Negara sahabat lainnya.

"Kita akan mengamankan Pesparani, sehingga tidak ada gangguan keamanan sedikitpun," ucapnya. 

Upaya ini dilakukan, karena dirinya mengiginkan agar masyarakat yang datang dari luar daerah bisa melihat secara langsung kehidupan masyarakat Maluku, hidup dengan aman, damai dan penuh cinta kasih antara umat beragama.


Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Amankan Pesparani, Polda Maluku Kerahkan 600-700 Personil . Silahkan membaca berita lainnya.