Silahkan klik tulisan atau gambar untuk lanjut membaca Garda Rajawali Perindo KotaTangerang ; Peduli Terhadap Masyarakat.

Garda Rajawali Perindo KotaTangerang ; Peduli Terhadap Masyarakat

---

• Garda Rajawali Perindo KotaTangerang ; Peduli Terhadap Masyarakat
• Pekan Fesyen Berdampak Besar pada Ekonomi New York
• Nicolas Maduro Dapat Bantuan China Naikkan Produksi Minyak dan Emas di Venezuela
• OKP Adakan diskusi Publik Beratjuk NGOPI Ala Mahasiswa
• Nomor Pada Dokumen Tersangka Peracun Diduga Nomor Telepon Militer Rusia
• Duel Maut, Warga Tanggamus Tewas Bersimbah Darah
• PW GPII Sumut "Kaum Muda Untuk Menjaga Dan Merawat Sumatera Utara Yang Aman, Damai, Sejahtera Dan Bermartabat"
• Suu Kyi Akui Kasus Rohingya Seharusnya Bisa Ditangani Lebih Baik
• Mozambique's Conservationists Try to Curb Child Marriage
• Ribuan Orang Hadiri Acara Pemakaman Istri Mantan PM Pakistan, Nawaz Sharif
• Vladimir Putin Hadiri Latihan Perang Rusia - China
• One Man’s Campaign for Justice Shakes Bosnian Serb Old Guard
• Spanyol Akhirnya Kirimkan Senjata Api Pesanan Arab Saudi
• Top US Diplomat Takes 'Wait and See' Approach to South Sudan Peace Deal
• Recep Tayyip Erdogan dan Vladimir Putin Cari Solusi untuk Idlib
• Junta Thailand Longgarkan Larangan Aktivitas Politik Menjelang Pemilu
• Thailand's Junta Eases Politics Ban in Step Toward Polls
• WFP Food Stocks Under Attack in Yemen's Port City of Hodeidah
• Cholera Outbreak in Zimbabwe Turns Drug-Resistant
• Community Resistance to Ebola Growing in DR Congo
• 4 Juta Warga Filipina Terancam Topan Mangkhut
• Tentara Pemberontak Kolombia Bebaskan 6 Sandera dari Palang Merah
• Kandidat Presiden Partai Pekerja Brazil, Fernando Haddad Beri Pengarahan Terkait Pemilu
• Dutch Ousted 2 Russians Over Alleged Swiss Lab Hack Attempt
• Serikat Pekerja Industri Garmen di Bangladesh Tolak Kenaikan Upah

Garda Rajawali Perindo KotaTangerang ; Peduli Terhadap Masyarakat Posted: 16 Sep 2018 06:44 AM PDT BantenNet.com, KOTA TANGERANG - Maraknya berita hoax akhir akhir ini makin menjamur apalagi sudah mendekati pemilu 2019, karena dari berita yang tidak benar atau hoax masyarakat yang melihat atau membaca berita tersebut jadi salah prnafsiran dan ini sangat bahaya bagi bangsa ini oleh karena itu kita harus bijak. Senada dengan pernyataan tersebut, Ajis Pramuji ketua DPD Garda Rajawali Perindo Kota Tangerang , dan Rekannya Pengacara muda seperti Muhammad Naziruddin SH. Uray Rizal Efendi SH MH, turut pula mendukung pernyataan ajis untuk turut mengkampanyekan gerakan anti Hoax, karena menurutnya, sosok Ajis Pramuji adalah Pemuda yang sangat peduli terhadap lingkungan dan ia sangat kontra bahaya munculnya berita hoax. "Hoax' atau 'fake news' bukan sesuatu yang baru, dan sudah banyak beredar sejak Johannes Gutenberg menciptakan mesin cetak pada tahun 1439. Sebelum zaman internet, 'hoax' bahkan lebih berbahaya dari sekarang karena sulit untuk diverifikasi," katanya saat dikonfirmasi awak media. Minggu- (16/09/2018) Seperti diketahui Ajis Pramuji adalah Kader milinial Perindo Termuda yang akan maju di DPRD  kota Tangerang untuk perubahan 2019. Konon Perindo Milineial harus menjadi pendobrak dan membela masyarakat, dan ia akan  berkunjung dorr to dorr memberikan pengarahan langsung kepada masyarakat  . Dan ia berharap masyarakat cerdas, bisa membaca berita tersebut harus ditelusuri terlebih dahulu dan berikut kiat –kiat melawan Hoax menurut Ajis : 1.Rutinlah membaca berita dari media yang well-established dan dihormati. 2.Orang yang paling rentan hoax adalah orang yang jarang mengonsumsi berita. " Kalau suatu berita kedengarannya tidak mungkin, bacalah dengan lebih teliti karena seringkali itu karena memang itu tidak mungkin," ucapnya lagi. Ditambahkan, Jangan share artikel/foto/pesan berantai tanpa membaca sepenuhnya dan yakin akan kebenarannya. Spyn BanteNet.com Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Garda Rajawali Perindo KotaTangerang ; Peduli Terhadap Masyarakat . Silahkan membaca berita lainnya.

Pekan Fesyen Berdampak Besar pada Ekonomi New York Posted: 16 Sep 2018 06:31 AM PDT NEW YORK, LELEMUKU.COM - Setiap setahun sekali, Pekan Fesyen memberikan pelung bagi para desainer untuk memperlihatkan hasil karya mereka di panggung global dan menarik minat pembeli. Lewat pertunjukkan penuh warna, tekstur dan catwalk, para desainer berupaya menaklukkan pasar fesyen dunia. "Ini adalah industri yang sangat berdampak besar pada ekonomi karena menghasilkan sekitar 900 juta dolar setahun," kata Albania Rosario dari Perancang Fesyen Amerika Latin. Dan manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh orang-orang yang terlibat dalam industri itu. Sebagian dari dana tersebut juga mengalir ke semua bagian dari ekonomi lokal. "Dari model, restoran, perancang, produsen, bahkan pasar real estat juga mendapat manfaat dari semua yang berkaitan dengan industri fesyen di New York," kata Rosario menambahkan. Menjadi bagian dari acara ini memerlukan jaringan dan biaya besar. "Apabila perancang busana ingin datang dan menampilkan kreasi mereka di Pekan Fesyen New York, mereka harus siap mengeluarkan sedikitnya $200 ribu dolar," papar Rosario. Dan itu baru awalnya, kata Albania, karena biaya menyewa stan dan mempekerjakan staf, model, penata rias dan lain-lain belum termasuk dan bisa semakin mahal apabila acara tahun ini bertambah populer. Sebagian pengamat yakin pengamat fesyen tahun ini bisa meraup pendapatan lebih banyak bagi kota itu dibandingkan acara olahraga seperti AS Terbuka, Marathon New York City dan Super Bowl 2014.  (VOA)

Nicolas Maduro Dapat Bantuan China Naikkan Produksi Minyak dan Emas di Venezuela Posted: 16 Sep 2018 06:31 AM PDT BEIJING, LELEMUU.COM - Presiden Venezuela Nicolas Maduro, Sabtu (15/9), mengatakan telah memperoleh janji-janji baru dari pemerintah China untuk mendanai perluasan industri minyaknya. Ekspor minyak mentah adalah pendorong terbesar perekonomian Venezuela, tapi tingkat produksinya telah turun ke tingkat terendah dalam tiga dasawarsa terakhir, sehingga perekonomian negara itu boleh dikata sedang mengadakan terjun bebas. Para analis mengatakan salah urus dalam perusahaan minyak negara, PDVSA, telah mengakibatkan rusaknya infrastruktur dan tidak adanya eksplorasi baru, sementara hasil ekspor minyak sepenuhnya digunakan untuk menutupi defisit keuangan. "Tapi kini ada janji-janji untuk pendanaan baru guna menambah produksi minyak dan emas, dan juga investasi dalam lebih dari 500 proyek pembangunan di Venezuela," kata Presiden Maduro dari China. Madura sedang melawat ke China, yang merupakan kreditur terbesar Venezuela. Maduro memulai kunjungannya ke China pada Jumat (14/9) untuk mencari bantuan guna menopang perekonomiannya yang sedang kepayahan. Maduro telah diterima oleh Presiden China Xi Jinping dan menghadiri pertemuan dengan Bank Pembangunan China, dan Perusahaan Minyak Nasional China. Venezuela, yang telah mendapat lebih dari $50 miliar kredit baru dari China, masih berutang kira-kira $20 miliar kepada China, dan sedang membayar utang itu dengan ekspor minyak mentahnya ke China. Badan konsultasi Venezuela Ecoanalitica mengatakan, Maduro mungkin akan kembali ke Venezuela dengan tambahan hutang sebanyak $5 miliar ditambah perpanjangan masa tenggang enam bulan untuk membayar utang-utangnya yang jatuh tempo. Presiden Maduro pada Jumat telah menandatangani sejumlah memorandum of understanding dalam bidang energi dan pertambangan, yang katanya bernilai beberapa miliar dolar. (VOA

OKP Adakan diskusi Publik Beratjuk NGOPI Ala Mahasiswa Posted: 16 Sep 2018 06:29 AM PDT BntenNet.com , TANGERANG SELATAN - Para pimpinan nasional organisasi kepemudaan (OKP) bekerjasama dengan Rumah Kebangsaan HOS Tjokroaminoto menyelenggarakan diskusi publik betajuk NGOPI (Ngobrolnya Pemuda Indonesia) disekretariat Dewan Pimpinan Pusat Mahasiswa Pancasila, Jl Tekukur, Tanggerang Selatan. Acara dihadiri para pimpinan OKP Nasional sebagai inisiator dan penyelenggara serta mahasiswa dari berbagai kampus dan elemen diantaranya, UIN, UHAMKA, UMJ, UMPAM, UBK, UT, STIE AD, STIKES JAYAKARTA. Medi Sumaedi selaku ketua umum Mahasiswa Pancasila (Mapancas) yang bertindak sebagai tuan rumah mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan OKP dan berbagai elemen mahasiswa yang telah mempercayai Mapancas sebagai tuan rumah untuk berdiskusi agenda kepemudaan, kebangsaan dan kenegaraan serta launching Sekolah Kebangsaan bertajuk NGOPI (Ngobrolnya Pemuda Indonesia). "Ini merupakan awal dari bangunnya pemuda untuk bersatu padu dalam membangun bangsa dan negara, diskusi dengan tajuk NGOPI akan rutin diselenggarakan oleh para pimpinan OKP dan elemen mahasiswa. Dari hasil diskusi kali ini nantinya akan menjadi rekomendasi para pemuda dan elemen mahasiswa untuk dibahas dalam Silaturahmi Nasional Pemuda Indonesia yang akan diselenggarakan 22 september 2018 sampai dengan 23 september 2018," tegas Medi dalam sambutan singkatnya sekaligus membuka acara. Selanjutnya, ketua umum Pemuda Matahari Bangsa, Chairul Razak yang hadir sebagai narasumber mengatakan jika pemerintah ingin berhasil dalam pembangunan pemuda seharusnya melibatkan OKP sebagai rujukan perwakilan pemuda Indonesia, agar data pendidikan yang dikeluarkan IMF bisa meningkat karena saat ini kita berada diurutan terendah. "Kita wajib menangis ketika melihat data yang dirilis IMF, dari 71 negara Indonesia berada diurutan 68 tingkat pendidikan terendah, dan pemuda Indonesia juga salah satu urutan terbanyak untuk pengangguran,  hal ini terjadi karena roadmap sumber daya pemuda di Indonesia masih belum jelas, padahal penduduk di Indonesia mayoritas usia 19 sampai 34 tahun," tambahnya. Tak hanya itu, Ketua Umum Pemuda Bulan Bintang, Azanil Kelana yang juga menjadi salah seorang peserta berharap kedepan pemerintah Indonesia bisa melibatkan pemuda dalam pembangunan bangsa dan negara melalui OKP, serta nomenklatur kementerian pemuda dan olahraga dapat dipisahkan demi kemajuan Indonesia kedepan. "Mari kita lihat APBN untuk kementerian pemuda dan olahraga serta pembagiannya, di Kemenpora bisa kita bayangkan anggaran untuk olahraga itu 5 kali lipat dari anggaran kepemudaan,  dan ini menjadi dua fokus yang berbeda, seharusnya kedepan harus dipisahkan kementerian yang bertanggung jawab untuk kepemudaan dan kementerian yang bertanggung jawab untuk olahraga,  agar peningkatan daya saing pemuda didunia bisa terwujud," harap Azanil. Rangkaian acara pun dituup oleh Jupri selaku ketua umum serikat mahasiswa muslimin indonesia (SEMMI) cabang Tangerang Selatan yang menjadi moderator dengan membacakan kesimpulan diskusi yang akan menjadi rekomendasi pembahasan para pimpinan OKP tingkat nasional pada 22-23 September 2018 mendatang. "Dengan Ngopi yang diinisiatori para pimpinan organisasi kepemudaan tingkat nasional dan berbagai elemen mahasiswa semoga bisa mewujudkan persatuan, pembangunan, kemajuan bangsa dan negara Indonesia yang dicita cita, bersatu kita teguh - bersama kita bisa,  salam pemuda indonesia satu tak terbagi," kata Jupri menutup acara. Acara dilanjutkan dengan sesi photo bersama dan ramah tamah para pimpiman okp, elemen mahasiswa dan peserta undangan lainnya.. > spyn BanteNet.com Terima kasih karena telah membaca informasi tentang OKP Adakan diskusi Publik Beratjuk NGOPI Ala Mahasiswa . Silahkan membaca berita lainnya.

Nomor Pada Dokumen Tersangka Peracun Diduga Nomor Telepon Militer Rusia Posted: 16 Sep 2018 06:21 AM PDT LONDON, LELEMUKU.COM - Dua wartawan mengatakan dokumen paspor dari salah satu tersangka peracun seorang bekas agen ganda Rusia dan puterinya di Inggris, berisi nomor telepon yang sepertinya merupakan nomor Kementerian Pertahanan Rusia. Belligcat, sebuah organisasi penyelidik online yang bermarkas di Inggris, mempublikasikan sebuah nomor telepon pada Jumat yang dikatakannya berasal dari dokumen paspor Alexander Petrov. Dia adalah salah satu dari dua laki-laki yang oleh pihak berwenang Inggris didakwa dalam kasus tersebut, dan dituduh sebagai agen intelijen militer Rusia. Nomor itu tidak mengandung kode kota. Oliver Carroll dari harian Inggris The Independent dan Patrick Reevell dari ABC News mencuit di Twitter bahwa mereka menghubungi nomor itu dengan kode telepon Moskow. Ketika tersambung, seseorang yang mengangkat telepon mengatakan bahwa mereka menghubungi nomor Departemen Pertahanan. AP juga berupaya menghubungi nomor itu pada Sabtu (15/9) tapi tidak diangkat. (VOA)

Duel Maut, Warga Tanggamus Tewas Bersimbah Darah Posted: 16 Sep 2018 01:50 AM PDT Ket Foto : Duel Maut, Warga Tanggamus Tewas Bersimbah Darah MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN l  TANGGAMUS – Asman Hadi (45) meninggal dunia dengan bersimbah darah akibat duel maut, Sabtu (15/09). Jajaran polsek Pulau Panggung dibantu warga bergerak cepat mengevakuasi jenazahnya. Asman Hadi merupakan warga Pekon Muara Dua, Kecamatan Ulu Belu, Tanggamus. Korban ditemukan sekitar pukul 10.00 Wib dalam kondisi meninggal dunia diduga kehabisan darah karena mengalami luka tusuk di dada kiri dan paha akibat perkelahian dengan tetangganya sendiri yaitu Kasmiri (42). Selain itu, petugas juga mengevakuasi ke rumah sakit di Kabupaten Pringsewu dan melaksanakan pengamanan terhadap Kasmiri yang juga mengalami luka bacok di kepala. Pasca peristiwa tersebut, Polsek Pulau Panggung dipimpin Kapolsek AKP Budi Harto, SH segera melakukan koordinasi dengan Unsur Pimpinan Kecamatan (Uspika) serta tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda pekon setempat. "Hasil koordinasi semua pihak, telah menyerahkan perkara tersebut kepada kepolisian. Melalui kesempatan ini kami himbau masyarakat untuk tidak terprovokasi pasca peristiwa tersebut," ujar AKP Budi Harto mewakili Kapolres Tanggamus AKBP I Made Rasma, SIK., M.Si, Minggu (15/9) pagi. Lebih lanjut Kapolsek menjelaskan, awal peristiwa sebenarnya hanya masalah sepele, hal itu berdasarkan keterangan saksi-saksi, sekitar pukul 07.30 Wib korban menjemur padi didepan rumahnya, kemudian datang beberapa ekor ayam milik Kasmiri dan memakan padi yang dijemur korban, kemudian ayam tersebut di lempar oleh korban. "Saat itu, korban merasa tidak puas, kemudian korban mendatangi rumah Kasmiri hingga terjadi cekcok mulut dan terjadilah perkelahian saling bacok kemudian, korban Asman Hadi melarikan diri," ungkap AKP Budi Harto. Melihat kejadian tersebut salah satu warga melaporkan hal tersebut ke Polsek Pulau Panggung, kemudian Bhabinkamtibmas Brigadir Manurung bergerak cepat bersama masyarakat melakukan pencarian, namun sayang korban telah terbujur kaku di kebun milik Asmidi berjarak 2 Km dari rumahnya, terang AKP Budi Harto. "Sekali lagi kami himbau masyarakat untuk saling menghormati, saling menghargai dan hidup rukun dengan tetangga. Apabila ada masalah bicarakan dengan kepala dingin, di Pekon kan ada Pemerintahan Pekon, Bhabinkamtibmas, silahkan dirembuk jika ada masalah sehingga tidak terjadi peristiwa seperti itu," himbau Kapolsek. Kapolsek menambahkan dalam kejadian tersebut telah diamankan sebilah golok milik korban dan segera mungkin melakukan penyidikan menunggu Kasmiri bisa diperiksa. "Saat ini kami terus mengumpulkan data dan memeriksa saksi-saksi, nanti setelah Kasmiri sembuh baru kita periksa selanjutnya," tuturnya. (Rahardja) Editor :  Rahardja Penanggung Jawab Berita :  Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Duel Maut, Warga Tanggamus Tewas Bersimbah Darah . Silahkan membaca berita lainnya.

PW GPII Sumut "Kaum Muda Untuk Menjaga Dan Merawat Sumatera Utara Yang Aman, Damai, Sejahtera Dan Bermartabat" Posted: 16 Sep 2018 12:30 AM PDT Reporter : David Ket Gambar : PW GPII Sumut "Kaum Muda Untuk Menjaga Dan Merawat Sumatera Utara Yang Aman, Damai, Sejahtera Dan Bermartabat".  JAKARTA | MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | [ Minggu 16 September 2018 ] Setelah beredarnya Video tentang Demo di Sumatra Utara yang menuai Pro dan Kontra di kalangan Pemuda. Hal ini ditanggapi oleh Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Islam Indonesia (PW GPII) Sumatera Utara. Ketua GPII Sumut Wahyudi Hardianto dalam Komunikasi dengan MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN menilai,  "Jelang Pelaksanaan demokrasi rakyat Pemilihan Presiden/Wakil Presiden serta Pemilihan anggota legislative tahun 2019 telah terjadi Pengkotak-kotakan  diantara lapisan masyarakat, terkhusus kaum muda di Sumatera Utara. PW GPII melihat situasi demikian sungguh tidak baik dan sehat dalam mewujudkan daerah ini menjadi daerah aman, damai, sejahtera dan bermartabat". "Sehingga sulit rasanya masyarakat melihat objektivitas dalam setiap gerakan baik individu maupun kelompok yang menyuarakan kritik sosial dan Politik baik di darat (lingkungan masyarakat) maupun udara (dunia medsos). Selalu ada aksi dan reaksi, sebab dan akibat". "Ini adalah alarm ( tanda pengingat ) bagi kita semua, terutama kaum muda. Beberapa hari ini telah terjadi aksi demonstrasi yang cukup massif dibeberapa kota di Sumatera Utara, Kita mengingatkan agar aksi ini benar- benar steril dari bentuk- bentuk dan Praktek-Praktek Politisasi dan Penyusupun dari kelompok kepentingan Pilpres dan Pileg 2019, Bahwa aksi demonstarsi dari kaum muda khususnya mahasiswa sangat kita dukung dalam upaya membela kepentingan rakyat. Namun situasi saat ini sangat rawan terhadap politisasi dan polarisasi" Demikian pernyataan sikap Ketua Pimpinan Wilayah GPII Sumatera Utara Wahyudi Hardianto di Medan. "Apalagi saat ini kita disibukkan dengan Perang #Ganti Presiden 2019 dan # Jokowi 2Periode, belum lagi Pernyataan Politis dari para tokoh, Pendukung dan simpatisan yang terkadang dapat  menjadi Pemantik bentrok fisik antar para pendukung calon Presiden/Wakil Presiden di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu Wahyudi Hardianto mengingatkan agar aksi dari para Mahasiswa dan kaum muda lainnya agar lebih hati-hati dan teliti dalam bersikap, agar jangan niat baik dan pikiran-pikiran konstruktif itu dapat mengganggu stabilitas dan kondusifitas nasional terutama di Sumatera Utara.  "Untuk itulah PW GPII Sumatera Utara menyerukan kepada kaum muda Sumatera Utara, khususnya para Pimpinan Daerah GPII dan para kader Se-Sumatera Utara untuk tetap menjaga kondusifitas daerah ini agar terwujud cita-cita kita bersama dibawah kepemimpinan gubernur/wakil gubernur yang baru, yaitu Sumatera Utara yang rakyatnya sejahtera dan bermartabat. " Saya ingin PD-PD Se Sumatera Utara agar menjaga Netralitas kelembagan  dan menjunjung tinggi sikap sopan, santun dan martabat organisasi. Bahwa secara person para kader memiliki sikap politik adalah hak masing-masing. Namun etika Politik harus tetap kita jaga. Terlalu mahal Persudaraan kita sebagai masyarakat Sumatera Utara hanya demi dukungun Politik calon Presiden/Wakil Presiden. Kegaduhan antar Pendukung calon Gubernur/Wakil Gubernur kemarin adalah pelajaran penting yang tidak perlu kita ulang dalam suksesi nasional 2019." Demikian tutup Wahyudi Hardianto. Editor : Redaktur Penanggung jawab berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang PW GPII Sumut "Kaum Muda Untuk Menjaga Dan Merawat Sumatera Utara Yang Aman, Damai, Sejahtera Dan Bermartabat" . Silahkan membaca berita lainnya.

Suu Kyi Akui Kasus Rohingya Seharusnya Bisa Ditangani Lebih Baik Posted: 15 Sep 2018 02:08 PM PDT HANOI, LELEMUKU.COM - Pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi mengatakan, pemerintah seharusnya dapat mengambil pendekatan lain yang lebih baik dalam menangani situasi terkait Muslim Rohingya. Peraih Nobel Perdamaian itu ditanya mengenai krisis tersebut pada sebuah diskusi di Forum Ekonomi Dunia di ibukota Vietnam, Hanoi. Reputasi Aung San Suu Kyi sebagai ikon demokrasi dan HAM tercemar karena mengambil sikap diam dalam menanggapi operasi militer brutal di negara bagian Rakhine yang mendorong hampir 70.000 Muslim Rohingya mengungsi ke Bangladesh sejak Agustus. PBB dan AS telah mengumpulkan pengakuan sejumlah saksi mata atas kekejian yang dilakukan pasukan pemerintah, termasuk pemerkosan beramai-ramai, pembakaran desa dan pembunuhan. PBB menyebut operasi militer itu sebagai contoh pembersihan etnis dan menyerukan agar Jenderal Min Aung Hlaing, panglima militer Myanmar, dan lima jenderal lainnya, diadili atas tuduhan melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Suu Kyi mengatakan kepada hadirin di Hanoi, "mempertimbangkan apa yang sudah terjadi, saya kira situasi itu seharusnya bisa ditangani dengan lebih baik." Namun, katanya, pihak berwenang tidak bisa mengambil sikap pilih kasih dalam menegakkan hukum. Suu Kyi juga membela vonis yang dijatuhkan pengadilan Myanmar terhadap dua wartawan Reuters atas dakwaan melanggar UU Kerahasiaan Negara. Kedua wartawan itu sewaktu ditangkap sedang menyelidiki kasus pembantaian 10 Musim Rohingya. Suu Kyi mengatakan, mereka ditahan bukan karena mereka wartawan, dan mereka juga memiliki hak untuk mengajukan banding atas vonis itu. (VOA)

Mozambique's Conservationists Try to Curb Child Marriage Posted: 15 Sep 2018 02:08 PM PDT MAPUTO, LELEMUKU.COM - Girls take turns to read aloud under a tree in rural Mozambique, part of a project by Gorongosa National Park to educate them and keep them out of child marriage. The club meetings operate in 50 schools on the edge of the park, whose managers believe helping communities is key to conservation. Many girls in the southern African nation are particularly vulnerable, marrying and giving birth in their teens. "We try to make a safe place for them to be able to speak up," said Larissa Sousa, manager of the program for girls who also learn about health and family planning and take trips to see Gorongosa's wildlife. About 2,000 girls are participating. It could take a generation to persuade communities to let girls stay longer in school rather than drop out, marry and give birth in line with old customs, Sousa said. The girls' clubs, which started two years ago, are gaining some acceptance after talks with local leaders and others, she said. The emphasis on girls is part of a wider campaign to restore Gorongosa, led by a joint venture between a non-profit group founded by American philanthropist Greg Carr and the Mozambican government. Much of Gorongosa's wildlife was wiped out during the nearly two-decade civil war that ended in 1992. The park is in an opposition area in central Mozambique, where political tensions led to sporadic clashes in the last few years. Child marriage around the world has declined in past decades but progress has been slow, according to the U.N. children's agency. Mozambique has one of the highest rates of child marriage in the world, UNICEF says. Mozambican parents who give girls away in marriage benefit from a payment made by the bridegroom's family, and it also "removes a mouth to feed — an important consideration for families living below or only slightly above the poverty line," UNICEF said. One aim of the Gorongosa clubs is to help the girls understand that, once armed with an education, they can seek the same kinds of opportunities as the boys. Some boys have been allowed to join in the club's activities. The legal age of marriage in the southern African country is 18, though it can be 16 if parents give consent. Girls and young women are vulnerable to HIV infection, and many women are illiterate. "Children shouldn't be having children. It's dangerous," Carr said. "When women are educated, all of society benefits." (VOA)

Ribuan Orang Hadiri Acara Pemakaman Istri Mantan PM Pakistan, Nawaz Sharif Posted: 15 Sep 2018 02:08 PM PDT LAHORE, LELEMUKU.COM - Ribuan orang pelayat menghadiri acara pemakaman istri mantan Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif di Lahore, Pakistan Timur, Jumat (14/9). Kulsoom Nawaz (68 tahun) adalah salah seorang politisi yang paling dihormati di negara itu. Ia meninggal dunia hari Selasa setelah berbulan-bulan terbaring dalam kondisi kritis di sebuah rumah sakit di London. Ia telah menjalani operasi kanker tenggorokan tahun lalu. Jenazahnya dibawa ke kota asalnya, Lahore, dengan pesawat hari Jumat pagi (14/9), dan ia dikuburkan di pemakaman keluarganya. Sharif, yang untuk sementara dibebaskan dari penjara bersama dengan putri dan menantunya, menghadiri acara pemakaman itu. Diperkirakan 10 ribu pendukungnya berkumpul di luar rumahnya untuk menyampaikan belasungkawa mereka. Sharif dan dua anggota keluarganya yang ditahan itu sedang menjalani hukuman penjara karena divonis bersalah atas tuduhan korupsi. Mahkamah Agung Pakistan tahun lalu mendiskualifikasi Sharif dari jabatannya dan mahkamah anti-korupsi kemudian menjatuhkan hukuman terhadap Sharif dan sejumlah kerabatnya. Ia tiga kali menjabat perdana menteri sepanjang karier politiknya, yang dimulai pada tahun 1980-an. Sharif akan kembali ke penjara bersama dengan anak dan menantunya pada hari Senin, pada waktu pengadilan diperkirakan akan mengeluarkan putusan terkait permohonan pembebasan dengan jaminan. Dua anak lelaki Sharif, yang tinggal di Inggris, tidak mengikuti acara pemakaman ibu mereka di Lahore. Mereka tidak pulang untuk menghindari kemungkinan ditangkap terkait kasus-kasus korupsi. (VOA)

Vladimir Putin Hadiri Latihan Perang Rusia - China Posted: 15 Sep 2018 02:08 PM PDT MOSKOW, LELEMUKU.COM - Presiden Russia, Vladimir Putin pada Kamis (13/9) menghadiri latihan perang terbesar Rusia, yang melibatkan 300 ribu tentara negaranya dan sebuah kontingen besar pasukan China. Latihan perang selama sepekan yang disebut Vostok 2018 itu banyak dinilai pengamat sebagai unjuk kekuatan militer Rusia dan China pada saat hubungan yang menegang dengan AS. Latihan perang itu juga melibatkan sekitar 1.000 pesawat tempur Rusia dan 36.000 tank dan kendaraan tempur lainnya. Latihan ini bahkan lebih besar dari latihan militer yang pernah digelar Soviet pada 1981. China mengirim sekitar 3.200 tentara, 900 kendaraan tempur dan 30 pesawat udara pada latihan gabungan itu. Keterlibatan China dalam latihan itu, dinilai banyak pengamat, mencerminkan adanya peralihan menuju aliansi militer sepenuhnya dengan Rusia. Berbicara di Tsugol, yang berjarak sekitar 130 kilometer dari perbatasan dengan China, di mana pasukan China dan Rusia melakukan latihan bersama, Putin memuji keterampilan pasukan kedua negara. Ia mengatakan, mereka telah menunjukkan kemampuan mereka untuk menangkal ancaman militer potensial. Ia menegaskan, Rusia adalah negara yang damai, namun negara itu perlu memperkokoh kemampuan militernya agar siap melindungi kedaulatan, keamanan, dan kepentingan nasional, dan jika perlu, mendukung sekutu-sekutunya. Media China menggambarkan keterlibatan Tentara Pembebasan Rakyat dalam latihan tersebut merupakan yang terbesar yang pernah dilakukan negara itu di luar negeri. (VOA)

One Man’s Campaign for Justice Shakes Bosnian Serb Old Guard Posted: 15 Sep 2018 02:08 PM PDT WASHINGTON, LELEMUKU.COM - Milorad Dodik, president of Republika Srpska, the largely autonomous Serb-controlled mini-state within Bosnia and Herzegovina, told Davor Dragicevic he should stop mourning his 21-year-old son. After all he has another one, the Bosnian Serb leader advised last month during a local media interview. But the 55-year-old restaurant waiter has shrugged off the presidential advice and is refusing to remain quiet. He's demanding to know how his son died, who killed him, and why. In the process he's complicating the re-election plans of Dodik, who's been in power since 2010 and advocates tauntingly that Republika Srpska should break away from Bosnia and declare itself an independent state, a move that would shatter the fragile multiethnic peace of the Balkans. On October 7 Serbs in Republika Srpska and Croats and Bosnian Muslims elsewhere in Bosnia will head to the polls to elect lawmakers to the state-level parliament as well as the presidents and legislatures of the two entities that make up the federation. Since March 24, when his son David, an IT student, was discovered covered in mud and sand in a sewer at the confluence of two rivers six days after disappearing, Dragicevic has been mounting late night protests in downtown Banja Luka, Republika Srpska's de facto capital. The protest vigils have attracted hundreds of supporters and a "Justice for David" Facebook group now has 325,000 members. A shrine to David has been left unmolested by the police, but overnight midweek the authorities installed CCTV cameras to observe the activity around it, and presumably to identify who attends the Justice for David rallies. "The fact that Dodik could say what he did, says more about him than me," Dragicevic told VOA Wednesday. As he spoke in the strong afternoon sun, well-wishers, young and old, came up to shake his hand and urge him to stay strong. "The authorities have not answered any of my questions about my son's murder," Dragicevic said. He says he has proof corrupt police officers raped and murdered his son. "I am not afraid of them, even if they kill me, the truth needs to get out. Even if I had 1,000 children, each one of them would be important," he added. David's death has become a cause célèbre in Republika Srpska and has done more than any other agitation, or official reports from international bodies, to cast light on unexplained murders in the Serb-controlled enclave, on endemic corruption, and on the thuggish behavior of the police. In 2011, the Council of Europe, the leading human rights organization on the continent with 47 member states, criticized police misbehavior in Republika Srpska, saying detainees were being regularly abused. In 2013, the council's committee on the prevention of torture said it was routine for police to beat up people they arrested and said some detainees had been subjected to electric shocks and even mock executions, invoking awful echoes of the Balkans wars of the 1990s, where torture and murder of civilians were commonplace in a conflict that threw into wide public usage the term "ethnic cleansing." David Dragicevic regularly joined protests about police brutality and unexplained deaths. The initial coroner's report said he'd committed suicide, despite the autopsy noting there were wounds suggesting he had been in a fight and his death was violent. The verdict was later changed to murder. Police officials claim he was on drugs, although no evidence has been presented. Panel investigates Dodik's re-election remains highly probable, and he appears to be coasting to victory, but the Dragicevic affair has admitted some public light on the semi-autocracy the two-term president has shaped, according to Branislav Borenović, president of the opposition Party of Democratic Progress. Borenović chaired a legislative panel investigating how the police and government handled the Dragicevic case, which was staffed mainly by opposition lawmakers. "Dodik saw he had to do something as public interest in the case increased dramatically and he got scared and handed the hot political potato to us, hoping we would fumble it," Borenović told VOA. "We were given just a month for the investigation; too little time, but it is the first time government officials have had to answer questions in a probe publicly. The police and prosecutors kept contradicting themselves when giving testimony, and we concluded he had been murdered," he added. Opposition lawmakers are focusing much of their campaigning in the run-up to the October 7 elections on the issue of corruption. "Everything in the end is connected to corruption. How can people live in the country and stay in this country if they see there are people who can do whatever they want without any sanctions and without any penalties and are elected again and again," he said. Earlier this week, the U.S. State Department sanctioned the second most important leader in Republika Srpska, Nikola Spiric, for corruption, accusing him of graft and accepting "improper benefits in exchange for the performance of public functions." In an interview with VOA, Spiric denied the accusations, saying he saw them as Washington's effort to interfere with the October elections. Whether Dodik is re-elected or not, Davor Dragicevic means to campaign and to get answers. "I am accused by the state of being a traitor," he said. "But I will still fight for the truth." (VOA)

Spanyol Akhirnya Kirimkan Senjata Api Pesanan Arab Saudi Posted: 15 Sep 2018 02:08 PM PDT MADRID, LELEMUKU.COM - Negara Spanyol akhirnya memutuskan untuk mengirimkan senjata api yang dipesan Arab Saudi. Keputusan ini mengubah sikap Spanyol sebelumnya yang menunda pengiriman itu karena kekhawatiran bahwa senjata itu kemungkinan akan digunakan koalisi pimpinan Saudi yang bisa membahayakan warga sipil di Yaman. Organisasi nirlaba Pengawasan Senjata, yang biasa melobi usaha--usaha untuk mengakhiri penjualan senjata ke negara-negara yang terlibat perang dan bisa mengakibatkan jatuhnya korban sipil terutama di Timur Tengah, menyatakan kecewa degan keputusan Spanyol. Organisasi itu mendesak pihak berwenang untuk mempertimbangkan kembali keputusannya. Alberto Estevez dari Organisasai Pengawasan Senjata, mengatakan, tindakan Spanyol itu secara otomatis bisa dianggap ikut melakukan kejahatan perang. Usaha melobi Spanyol yang dilakukan organisasi itu juga didukung Amnesty International, Greenpeace, Intermon Oxfam, dan organisasi Sapnyol "FundiPau". Dengan lebih dari 22 juta orang dalam kesulitan di Yaman, PBB menjebut konflik di Yaman yang pecah sejak Maret 2015 sebagai krisis kemanusiaan paling parah di dunia. (VOA)

Top US Diplomat Takes 'Wait and See' Approach to South Sudan Peace Deal Posted: 15 Sep 2018 02:08 PM PDT WASHINGTON, LELEMUKU.COM - The U.S. ambassador to South Sudan says Washington will not continue to fund peace agreements that are violated over and over by the parties in the South Sudanese civil war. Thomas Hushek told VOA that the government and rebels, who signed the revitalized peace deal on Wednesday, must show a real commitment to ending violence, allowing unfettered access to humanitarian workers and releasing all political prisoners. The United States, United Kingdom and Norway, known as "the Troika," released a joint statement this week expressing concerns about the latest South Sudan peace deal. In an exclusive interview withSouth Sudan in Focus, Hushek said the Troika expects to see a significant change from the past when peace deals were signed and violated within hours. "It is time to start the work of building peace, but when we see a few things like a little bit of fighting going on; in Wau there was some hostilities after the signing of the recommitment to the cease-fire, there are still places where humanitarian access gets blocked by both parties by the way, those are the things that concern us," Hushek said. The ambassador said the administration of South Sudan President Salva Kiir should immediately release all political prisoners and allow freedom of speech. As it now stands he said, South Sudanese civil society leaders operate in a repressed environment. "We are concerned that when there are arrests of civil society activists because of their political opinions or pressure put on them or other repressive means used against them.This actually leads to unhealthy civil society, a civil society that is too afraid to speak their mind and to participate in the process. If that happens then people will not have confidence in their government's commitment to the peace process," said Hushek. Government says funding is key South Sudan Minister of Information Michael Makuei said the government is committed to implementing the revitalized peace deal but is skeptical about the international community's efforts to monitor the actions of all parties who signed the deal. "There is no mechanism whereby you can measure commitment of any person. But you only see it through deeds and actions. So for Troika to say we will not believe it until we see it, let them wait and they will see. Whatever we say for them, they will not believe us," Makuei told VOA. Makuei also argued the international community should provide financial support to implement the peace agreement. "If they want the agreement implemented, they are supposed to join us in the implementation so that we all work together, they back up the agreement because implementation means money, it means funding," Makuei said. The U.S. government provided funds to support the work of the Ceasefire Transitional Security Arrangement and Monitoring Mechanism, or CTSAMM, and the work of the Joint Monitoring and Evaluation Commission, or JMEC. But Hushek said this time around his country will be more careful about doling out financial assistance to South Sudan. "Those mechanisms didn't work so well. It wasn't a great investment by our taxpayers. And the reason it didn't work well is because the parties to the agreement broke the agreement almost at the beginning," Hushek said. "We can't just keep investing in broken agreements. If this agreement proves to be workable and everything, I think you will be able to see the world stepping up but first and foremost, the parties to the conflict have to make the commitment and the investment." The parties to the conflict in South Sudan signed the final peace deal in Addis Ababa this week after lengthy negotiations in Addis Ababa and Khartoum. Under the deal, the pre-transitional period of eight months started immediately after its signing. The parties are supposed to form a revitalized, transitional government of national unity which includes rebel leader Riek Machar, who is to be reinstated as First Vice President for the duration of the transitional period. (VOA)

Recep Tayyip Erdogan dan Vladimir Putin Cari Solusi untuk Idlib Posted: 15 Sep 2018 02:08 PM PDT ANKARA, LELEMUKU.COM - Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan negaranya masih mengupayakan solusi damai bagi provinsi Idlib di Suriah yang dikuasai pemberontak. Ia menambahkan bahwa Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan akan mengadakan pembicaraan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin hari Senin. Media Turki menyebutkan kedua pemimpin akan bertemu di kota Sochi, Rusia. Berbicara dalam lawatan ke Pakistan hari Jumat (14/9), Cavusoglu mengatakan Turki akan melanjutkan upaya-upayanya dengan Iran dan dengan Rusia, serta melanjutkan upaya-upaya lainnya di tingkat internasional. Pernyataannya itu disiarkan langsung di televisi Turki. Pada pertemuan di Teheran pekan lalu, pemimpin Rusia dan Iran mendukung operasi militer di Idlib, meskipun ada imbauan dari Erdogan agar diadakan gencatan senjata. Turki khawatir akan terjadi krisis kemanusiaan di Idlib, yang terletak di dekat perbatasan Turki dan berpenduduk lebih dari 3 juta orang. (VOA)

Junta Thailand Longgarkan Larangan Aktivitas Politik Menjelang Pemilu Posted: 15 Sep 2018 02:08 PM PDT BANGKOK, LELEMUKU.COM - Thailand telah mengambil satu langkah lagi menuju penyelenggaraan pemilu tahun depan dengan melonggarkan sejumlah pembatasan terhadap aktivitas politik, agar partai-partai dapat melakukan kegiatan-kegiatan dasarnya, tetapi mereka masih dilarang berkampanye. Suatu perintah khusus yang dikeluarkan perdana menteri, yang disahkan sebagai undang-undang, Jumat (14/9) menyusul penerbitannya di Lembaran Resmi Kerajaan, mengizinkan partai-partai politik menggalang dana untuk beroperasi dan, dengan izin junta yang berkuasa, merekrut anggota partai serta memilih pemimpin baru. Perintah ini dikeluarkan dua hari setelah diberlakukannya undang-undang mengenai pemilihan anggota parlemen dan senator yang mengamanatkan bahwa pemilu akan diselenggarakan antara Februari dan Mei tahun depan. Militer praktis melarang semua aktivitas resmi partai politik setelah mengambil alih kekuasaan dari pemerintah terpilih dalam suatu kudeta pada Mei 2014. (VOA)

Thailand's Junta Eases Politics Ban in Step Toward Polls Posted: 15 Sep 2018 02:08 PM PDT  BANGKONG, LELEMUKU.COM - Thailand has taken another step toward holding elections next year by easing some restrictions on political activities to allow parties to conduct basic functions, but they are still barred from campaigning. A special order issued by the prime minister, which became law Friday following its publication in the Royal Gazette, allows political parties to gather funds to operate and, with the ruling junta's permission, recruit party members and choose new leaders. The order comes two days after enactment of laws covering the selection of members of Parliament and senators that mandate that a general election be held between February and May next year. The ruling junta has previously postponed several promised election deadlines. Deputy Prime Minister Prawit Wongsuwan said Thursday that elections are tentatively scheduled for Feb. 24, repeating previous assertions by other senior officials. The military banned virtually all formal political party activities after it took over from an elected government in a May 2014 coup. Friday's order, issued under an emergency law the military enacted after seizing power, said restrictions are still necessary to make sure the country, which it says is now ``relatively stable,'' is on track to achieve the government's reform goals. Critics have said that a new constitution and other laws enacted under military rule weaken democratic structures with the intention of limiting the power of elected politicians and keeping it in the hands of traditional Thai powerholders, including the judiciary and the military. For example, all senators in the next government will be appointed by the ruling junta, apart from six senatorial positions which automatically go to army and police chiefs. Prime Minister Prayuth Chan-ocha is expected to run in the polls, or at least make himself available for the next parliament to reappoint him prime minister. Friday's six-page order allows parties to establish budgets and gather funds from their members. It also allows parties to make rule changes, recruit new members, and choose leaders on the condition that the junta is informed at least five days in advance. Thawatchai Terdpaothai, a member of the Election Commission, said Friday that it will hold a meeting with all political parties on Sept. 28 to explain the regulations and to hear any concerns the parties may have. Abhisit Vejjajiva, the leader of the Democrat Party, the country's oldest, announced Friday on the online messaging platform LINE that his party will hold a meeting of senior members on Monday to plan for a broader Sept. 24 meeting at which it will adjust its rules to meet the new election regulations and organize the registration of new members. (VOA)

WFP Food Stocks Under Attack in Yemen's Port City of Hodeidah Posted: 15 Sep 2018 02:08 PM PDT SANA'A, LELEMUKU.COM - The World Food Program (WFP) said humanitarian workers, warehouses and food stocks in Yemen's port city of Hodeidah have come under attack in recent days, jeopardizing vital assistance programs. The WFP warns the rapidly deteriorating security situation in Hodeidah is threatening its life-saving operations for hundreds of thousands of people. Last month, the WFP provided emergency food rations to around 700,000 out of 900,000 people at extreme risk. The WFP reports several serious security incidents have occurred since Wednesday. It said the Red Sea Mill Silos, which mill a quarter of the WFP's monthly wheat requirements, came under attack. A mortar shell launched by an unidentified armed group also hit a WFP warehouse holding enough food for 19,200 people. The agency said a guard was injured. WFP spokesman Herve Verhoosel told VOA none of the food was stolen, but, for security reasons, he said WFP has not been able to use its trucks to transport and deliver the food to the hungry. "It is very important that … every party respect the work of the humanitarian — that WFP or other agencies are not used politically or militarily for any reason," he said. "We are there as a neutral party to help the population in need in the country. And, hunger is, of course, one of the most important problems for the moment. We need to find a way to deliver the food to the people in need." Verhoosel said 46,000 tons of wheat are expected to arrive in Hodeidah within the next week-and-a-half. But he fears ongoing clashes could jeopardize the shipment. WFP reports more than 8 million people in Yemen are facing starvation and warns any disruption to the food supply could push many over the brink. U.S.-backed Yemeni government forces have been fighting al-Qaida-linked militants in the country for years. The port of Hodeida is held by Houthi rebels. Crucial humanitarian aid goes through the port, although the Yemeni government accuses the Houthis of using the port to smuggle weapons. (VOA)

Cholera Outbreak in Zimbabwe Turns Drug-Resistant Posted: 15 Sep 2018 02:08 PM PDT HARARE, LELEMUKU.COM - The United Nations says it is hopeful Zimbabwe will soon contain an outbreak of cholera that has killed more than two dozen people. Efforts are complicated as authorities are fighting a drug-resistant bacterium said to be fueling the spread of the waterborne disease. Zimbabwe's Ministry of Health Friday said the number of cholera-related deaths has climbed to 28, and more than 3,700 cases have been reported across Zimbabwe, with the country's capital, Harare, remaining the epicenter of the problem. Amina Mohammed, the deputy chief of the U.N. Children's Fund (UNICEF), said patients are not responding to the drugs typically used to combat the disease. She said doctors are now using second and third-line drugs, which she said UNICEF is importing. She said the outbreak can be contained if people follow basic hygiene practices at home. "This is an outbreak, at the beginning it is not easy to bring everyone together. But I think we have all rallied behind and are improving. I think we are stabilizing. I am happy about that. It could be better but we are happy that there is coordination by the ministry of health, together with the WHO, ourselves, MSF is doing a great job managing these cases," said Mohammed referring to the World Health Organization and Doctors Without Borders, the latter known for its French acronym MSF. UNICEF, the WHO and MSF are some of the organizations that took action after Zimbabwe's health minister declared a state of emergency Monday. On Thursday, the University of Zimbabwe postponed a graduation ceremony that President Emmerson Mnangagwa was supposed to attend, after police banned all public gatherings in light of the cholera outbreak. But Jacob Mafume, spokesman of the main opposition party MDC, said the ban was only meant to stop its planned "inauguration" of party leader Nelson Chamisa Saturday as the "people's president." "The government is using its failure to provide water, it is taking advantage of its failures to restrict the freedoms of the people. They are running scared of our president Nelson Chamisa since his victory, to quickly take over from ZANU-PF inefficiency so that people can be healed from medieval diseases," said Mafume. Mnangagwa's government has refused to comment on what it called "cheap politics" by the opposition, which has refused to accept results from the July 30 elections. It said it is concentrating on containing the cholera outbreak which has since spread from Harare to other parts of the country. Critics blame the government for failing to address issues of poor water supply, blocked sewers, and irregular trash collection, factors which are said to be making a cholera outbreak worse. (VOA)

Community Resistance to Ebola Growing in DR Congo Posted: 15 Sep 2018 02:03 PM PDT KINSHASA, LELEMUKU.COM - The U.N. Children's Fund (UNICEF) says it is increasing Ebola prevention efforts in eastern Democratic Republic of Congo. The agency says community resistance to efforts to contain Ebola is growing and must be fought to stop the spread of the fatal disease. Since the disease outbreak was declared on August 1 in Congo's North Kivu and Ituri provinces, UNICEF has been working with communities to inform them about how the virus spreads and what measures to take to protect themselves from being infected. The U.N. agency is working with community and religious leaders in the city of Beni, where health workers are facing hostility and resistance. UNICEF spokesman Christophe Boulierac said the spread of false rumors and fear about Ebola are endangering efforts to contain the virus. "We are working with anthropologists, particularly in this Beni neighborhood, who ensure that the response is sensitive to cultural beliefs and practices, particularly around caring for sick and diseased individuals, and addressing population concerns about secure and dignified burials," he said. Boulierac said UNICEF is expanding its community outreach program to support thousands of people at risk in the city of Butembo. Two new Ebola cases recently were confirmed in this important commercial center with nearly one million inhabitants. He said UNICEF is deploying a team of 11 specialists in community communication, education and psycho-social assistance. The agency also will provide water, sanitation and hygiene to help contain the disease and avoid further spread of the epidemic. In its latest assessment, the World Health Organization counted 197 confirmed and probable cases, including 92 deaths. The outbreak in the DRC is the 10th since Ebola was first identified in 1976. (VOA)

4 Juta Warga Filipina Terancam Topan Mangkhut Posted: 15 Sep 2018 02:03 PM PDT MANILA, LELEMUKU.COM - Filipina bersiap menghadapi datangnya Topan Mangkhut, yang diperkirakan akan mencapai daratan utara negara itu pada Sabtu dini hari. Pengusaha dan warga Pulau Luzon, pulau berpenduduk jutaan orang, melakukan persiapan terakhir sewaktu para pakar cuaca memperingatkan bahwa tiupan angin dapat mencapai kecepatan hingga 255 kilometer per jam. Mangkhut diperkirakan akan menyebabkan kerusakan luas terhadap infrastruktur, pertanian dan mata pencaharian warga di wilayah dalam radius 900 kilometer, sebut Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC) dalam pernyataan hari Jumat (14/9). Petugas ahli Palang Merah Filipina telah dikirim ke daerah-daerah yang kemungkinan besar diterjang badai super yang dikenal juga dengan Ompong itu. Mereka siap untuk mengevaluasi kerusakan dan memberi bantuan segera begitu situasi aman, sebut pernyataan itu. Filipina mulai mengevakuasi ribuan orang hari Kamis (13/9), sementara lebih dari 4 juta orang terancam badai itu. Pusat Peringatan Topan Bersama yang berbasis di Hawaii mengategorikan Mangkhut sebagai topan super dengan angin dan hembusannya yang kuat, setara dengan badai Atlantik kategori 5. Topan Mangkhut adalah badai ke-15 yang melanda Filipina tahun ini. Negara itu diterjang rata-rata 20 badai setiap tahun. (VOA)

Tentara Pemberontak Kolombia Bebaskan 6 Sandera dari Palang Merah Posted: 15 Sep 2018 02:03 PM PDT BOGOTA, LELEMUKU.COM - Satu-satunya kelompok pemberontak Kolombia yang masih eksis hingga saat ini, Tentara Nasional Pembebasan (ELN) telah membebaskan enam orang yang mereka culik bulan lalu. Para sandera itu, yang terdiri dari tiga polisi, seorang tentara, dan dua pekerja sipil, diserahkan ke sebuah misi kemanusian, Kamis (13/9), di distrik Choco, Kolombia Barat. Misi kemanusian itu mencakup para anggota Komisi Internasional Palang Merah (ICRC). Presiden Ivan Duque telah menunda pembicaraan perdamaian dengan ELN segera setelah memangku jabatan, dan menuntut agar kelompok itu menghentikan semua aktivitas kriminalnya, termasuk penculikan, dan membebaskan semua sanderanya. Duque telah berjanji untuk merevisi perjanjian perdamaian yang dinegosiasikan pendahulunya, Juan Manuel Santos, yang mengakhiri 50 tahun perang saudara antara pemerintah dan kelompok pemberontak utama, Pasukan Bersenjata Revolusioner Kolombia (FARC). ELN yang beranggotakan 1.500 orang menolak menandatangani kesepakatan itu. Para pemberontak sayap kiri mulai melancarkan perang gerilya pada 1964 untuk menggulingkan pemerintah Kolombia. Lebih dari 220 ribu tewas dalam konflik itu, sementara jutaan lainnya terpaksa mengungsi. Para pemberontak memanfaatkan penyelundupan narkoba, dan penculikan untuk mendapat tebusan, untuk mendanai perjuangan mereka. (VOA)

Kandidat Presiden Partai Pekerja Brazil, Fernando Haddad Beri Pengarahan Terkait Pemilu Posted: 15 Sep 2018 02:03 PM PDT BRAZILIA, LELEMUKU.COM - Kandidat presiden Partai Pekerja Brazil yang baru ditunjuk, Kamis (13/9), mengatakan bahwa partainya bukan hanya sebuah proyek melainkan sebuah "ide". Fernando Haddad berbicara pada konferensi pers pertamanya dengan wartawan asing. Ia menyebut situasi diseputar mantan pasangannya, mantan presiden Luis Inacio Lula da Silva sebagai "trauma". Haddad menyatakan pendukung mereka "akan bergabung dan bangkit" bersama melalui pemilu. Da Silva memimpin jajak pendapat untuk kembali ke kursi kepresidenan, namun dua pekan lalu, pengadilan pemilu Brazil melarangnya mencalonkan diri. Haddad diumumkan sebagai pengganti Da Silva pada Selasa (11/9). Meskipun da Silva secara terbuka mendukung Haddad sebagai kandidat presiden Partai Pekerja, banyak yang bertanya-tanya apakah pendukung da Silva, yang jelas unggul di semua jajak pendapat akan benar-benar mendukung Haddad, yang hingga kini dianggap hampir tidak memiliki daya tarik. Ditanya mengenai krisis di Venezuela, Haddad mengatakan konflik antara presiden Nicolas Maduro dan pihak oposisi perlu dimediasi oleh Blok Mercosur (blok perdagangan Amerika Selatan) tanpa campur tangan Amerika. Haddad juga menuduh negara-negara besar dunia menciptakan hambatan-hambatan bagi negara-negara miskin dan ia berencana menggagalkan tindakan-tindakan tersebut melalui Organisasi Perdagangan Dunia. (VOA)

Dutch Ousted 2 Russians Over Alleged Swiss Lab Hack Attempt Posted: 15 Sep 2018 02:03 PM PDT BERN, LELEMUKU.COM - Swiss authorities said Friday that the Netherlands arrested and expelled two suspected Russian spies who allegedly tried to hack a Swiss laboratory that conducts tests for the U.N.-backed chemical weapons watchdog. Switzerland's Foreign Ministry summoned the Russian ambassador to protest the attempted attack. The Federal Intelligence Service says it worked "actively" with British and Dutch partners on the case involving Switzerland's Spiez Laboratory. Russia's foreign minister said earlier this year that the lab analyzed samples linked to the poisoning of former Russian spy Sergei Skripal and his daughter in England. The confirmation came after Dutch newspaper NRC Handelsblad and Swiss newspaper Tages-Anzeiger reported that two Russians suspected of being agents of military intelligence service GRU were kicked out of the Netherlands earlier this year as a result of a Europe-wide investigation. "The Swiss authorities are aware of the case of Russian spies discovered in The Hague and expelled from the same place," said FIS spokeswoman Isabelle Graber in an email. "The Swiss Federal Intelligence Service participated actively in this operation together with its Dutch and British partners." "The FIS has thus contributed to the prevention of illegal actions against a critical Swiss infrastructure," she added, while declining to comment further. The Swiss attorney general's office confirmed it had identified "two individuals" as part of a broader investigation opened last year. Switzerland's Foreign Ministry said it summoned Russia's ambassador on Friday to "protest against this attempted attack" and demanded that Russia "immediately" end its spying activities on Swiss soil. Andreas Bucher, a spokesman for the laboratory, declined to comment on the expulsions, but added: "We have had indications that we have been in the crosshairs of hackers in the last few months." He said the lab had taken precautions, and no data was lost. The Russian state news agency Tass quoted Stanislav Smirnov, a spokesman for the Russian embassy in Switzerland, as calling the Dutch news report "absurd." "We believe that this is a new anti-Russian bogus story made up by the Western media," he was quoted as saying, alluding to the events that took place six months ago. "We have seen this article and it gives rise to a lot of questions ... It is absurd, just new groundless allegations." (VOA)

Serikat Pekerja Industri Garmen di Bangladesh Tolak Kenaikan Upah Posted: 15 Sep 2018 02:03 PM PDT DHAKA, LELEMUKU.COM - Serikat-serikat pekerja garmen Bangladesh telah menolak kenaikan upah yang diusulkan pemerintah. Para pekerja turun ke jalan-jalan di ibukota, Dhaka, hari Jumat, untuk memprotes kenaikan upah dari 63 dolar (sekitar 932 ribu rupiah) per bulan menjadi 95 dolar (sekitar 1,4 juta rupiah) per bulan yang rencananya mulai berlaku pada bulan Desember. "Kami tidak dapat menerima upah ini. Ini tidak adil dan tidak manusiawi," kata pemimpin Serikat pekerja Jolly Talukder, kepada kantor berita PerancisAFP."Ini menipu pekerja." Pimpinan serikat pekerja menghendaki upah minimum sedikitnya 180 dolar (sekitar 2,6 juta rupiah) per bulan bagi para anggota mereka. Bangladesh adalah salah satu produsen pakaian jadi terbesar di dunia, antara lain berkat rendahnya upah bagi pekerja di industri pakaian jadi di sana. Kondisi kerja pekerja garmen menjadi sorotan pada tahun 2013, sewaktu bangunan delapan lantai Rana Plaza di Bangladesh runtuh sehingga menewaskan lebih dari 1.100 pegawai pabrik garmen dan menegaskan tentang kondisi berbahaya di industri tersebut. Serikat-serikat pekerja telah melancarkan berbagai demonstrasi selama bertahun-tahun untuk menuntut upah yang lebih tinggi. (VOA)

You are subscribed to email updates from #TACIGI. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.	Email delivery powered by Google
Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States