Kapal KM Fungka Permata V Terbakar, Sedikitnya 13 Tewas |
- Kapal KM Fungka Permata V Terbakar, Sedikitnya 13 Tewas
- Thunyatorn Cheng Ng, The Thai Designer Adds Spice to NY Fashion Week
- Running Out of Cash, UNHCR Need $270 for Syrian Refugees
- Blake Lively dan Henry Golding Bintangi Film Komedi Misteri 'A Simple Favor'
- Donald Trump Perintahkan Tarif Pajak Tambahan pada Barang-Barang China Dilanjutkan
- Bandara Mathilda Batlayeri Siap Terima Rute Penerbangan Darwin dan Kupang
- Teddy Setiawan, Desainer Dibalik Sentuhan Asia di Crazy Rich Asians
- Pelanggaran HAM : Oknum Satgas Paskhas AU Dilaporkan Ke ELSHAM Papua
- Batik Srikandi, Batik Khas Tangerang, Yang Mulai Terlupakan
- Telah Capai BUP, Sekda Bursel Pensiun Akhir Oktober 2018
- Pemkab Sorong Selatan Deklarasi Stop Kekerasan Terhadap Anak
- Yenike Dipan Jadi Anggota DPRD Waropen, Gantikkan Yakop Koibai
- Yermias Bisai Buka Musrembang RPJMD 2016-2021
- Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI ke Kabupaten Waropen Masih Rendah
- Warga Kota Wamena Apresiasi Binmas Noken
- Polisi Amankan 2 Pelaku Pembunuhan Kepala Kampung Arimbit
- Gelar Pengamanan Pasca Pelantikan Gubernur, Polisi Razia di Abepura dan Waena
- Meski Berakhir Ricuh, Polisi Amankan Blokade Jalan Timika - Kuala Kencana
- KPU Timor Tengah Selatan (TTS) dinilai diskriminatif dalam Penghitungan Suara Ulang di 921 TPS
- Tholib Lantik Pejabat Eselon IV dan v di Kanwil KemenkumHAM Maluku
- Moon-Kim 3rd Summit to Top Trio of Inter-Korean Events
- Pemkab Sorong Selatan Deklarasi Stop Kekerasan Terhadap Anak
- Yenike Dipan Jadi Anggota DPRD Waropen, Gantikkan Yakop Koibai
- Yermias Bisai Buka Musrembang RPJMD 2016-2021
- Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI ke Kabupaten Waropen Masih Rendah
Kapal KM Fungka Permata V Terbakar, Sedikitnya 13 Tewas Posted: 15 Sep 2018 06:58 AM PDT PALU, LELEMUKU.COM, Sedikitnya 13 orang tewas dalam insiden terbakarnya Kapal KM Fungka Permata V di perairan Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah pada Jumat (14/9). Basarnas Palu mengatakan ketika musibah terjadi, kapal naas itu sedang dalam pelayaran dari Pelabuhan Raha, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara menuju Pelabuhan Banggai Kabupaten Banggai Laut untuk transit mengisi perbekalan sebelum melanjutkan pelayaran ke Maluku Utara. Kepala Basarnas Palu, Basrano, kepada VOA menjelaskan 126 orang penumpang dan ABK berhasil di evakuasi dalam kondisi hidup, namun tujuh lainnya hilang dan hingga kini masih dalam proses pencarian. "Jadi dari informasi yang telah kita himpun hingga dengan pukul 11.04 Wita, untuk seluruh korban yang telah berhasil ditemukan total secara keseluruhan 139. Dari 139 dinyatakan selamat totalnya 126 dan 13 dalam keadaan meninggal dunia," kata Basrano. Seratus dua puluh enam korban selamat dalam peristiwa terbakarnya KM Fungka Permata V telah dievakuasi bersama 10 korban meninggal dunia ke Banggai Laut. Satu korban meninggal dievakuasi ke Puskesmas Lantibung Kecamatan Bangkurung, sementara dua korban meninggal lainnya masih berada di atas Kapal SAR KN Pacitan. Data jumlah korban 139 orang yang telah ditemukan tersebut melebihi data manifest awal, yaitu 101 orang. "Jadi berdasarkan info yang berhasil kita himpun masih ada atau dengan keterangan pihak di Kapal adalah masih ada sekitar tujuh orang masih dalam pencarian," imbuhnya. Upaya evakuasi dan pencarian korban tersebut melibatkan tim gabungan dari Basarnas di Sulawesi Tengah dan Kendari, Sulawesi Tenggara, TNI-POLRI, dan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut. Dihubungi secara terpisah, Aksar Amir, Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banggai Laut mengatakan seluruh korban selamat dan meninggal dunia telah di bawah ke RSUD Banggai Laut. Para korban selamat mendapatkan pemeriksaan kesehatan sekaligus pengobatan atas luka-luka yang diderita. Sebagian korban mengalami luka bakar berat dan ringan. Petugas juga masih melakukan identifikasi terhadap 10 korban meninggal dunia yang identitasnya belum diketahui. "Kondisi mereka ini kelelahan, kemudian ada yang terbakar terus ada yang minum air laut saat penyelamatan diri karena sebagian penumpang tidak memakai pelampung. Yang mengalami luka bakar yang parah itu ada dua, kemudian yang ringan-ringan itu ada lima," jelas Aksar Amir. Ditambahkannya, kesigapan masyarakat, khususnya warga Desa Togong Sagu, kecamatan Bangkurung, membuat banyak korban dapat diselamatkan dalam kondisi hidup. Warga yang melihat kepulan asap di tengah laut, segera bergerak dengan kapal-kapal penangkap ikan guna membantu menyelamatkan penumpang dan ABK, yang ketika itu sudah mulai terjun ke laut, sementara sebagian lainnya berpegangan pada jaring atau benda yang dapat mengapung lainnya. "Alḥamdulillah masyarakat Desa Togong Sagu itu sudah melakukan pertolongan 126 orang yang mereka tolong. Begitu mereka lihat asap terbakar, itukan tidak jauh dari situ. Mereka lihat asap habis Shalat Jumat itu mereka langsung bergerak untuk melakukan pertolongan," kataAksar Amir. Hingga kini upaya evakuasi dan pencarian tujuh orang lainnya masih terus dilakukan dengan melibatkan tim gabungan dari Basarnas di Sulawesi Tengah dan Kendari, Sulawesi Tenggara, TNI-POLRI, dan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut. (VOA) |
Thunyatorn Cheng Ng, The Thai Designer Adds Spice to NY Fashion Week Posted: 15 Sep 2018 06:38 AM PDT NEW YORK, LELEMUKU.COM - When Tunyatorn "Cheng" Ng speaks about Thai fashion and style, she tears up. The 34-year-old Connecticut-based fashion entrepreneur and stylist specializes in creating traditional Thai outfits and costumes. Her designs were showcased during this month's New York Fashion Week, at an event September 10 hosted by the Council of Aspiring American Fashion Designers at the Pier59 Studios in the Chelsea Piers complex on the Hudson River. Ng prepared her show, featuring headpieces themed to the Chinese zodiac, in just seven days, after a spot came open. "It was the biggest show of my life, so far," in terms of attendance, she said. "I have to confess: I never thought it'd come to a point where I'd do New York Fashion Week with my clothes," said Ng of an event known for launching and accelerating careers. Start with formal attire Ng's styles shown on the runway were provocative and stylized, with ornate headpieces and gold accessories. The result might seem theatrical, but Ng says her designs often start with the formal clothes Thais wear on important occasions. "I liken this to Japan's kimono. Not even the Japanese wear kimonos every day — only on formal occasions," she adds. "But if you take the cloth of a kimono, modify and customize to make it fashion" as Ng does with Thai clothing, "now, that's interesting." A native of Lampang in northern Thailand, Ng believes Thais, especially those who live overseas, should show more pride in traditional Thai clothing and fashion. Ng knows it is tough to compete with the allure of Asian cultural heavyweights like China or India, but says Thailand's strikingly unique fashion and textiles heritage deserves more attention than they receive. "The clothes themselves are beautiful. And I'm Thai, I want to show that I am Thai," says Ng, a graduate of Bangkok University who majored in communications and the performing arts. "My sense is that this is a viable business, one with enough promise and profit to support me, as a real livelihood," she added of her choice to become a Thai tailor and dressmaker. "I also feel pride each time I'm able to exhibit Thai heritage and culture, to preserve it and pass it down, through this medium of clothing." An early interest in textiles Ng first became interested in Thai textiles as a child, growing up surrounded by traditional silk production in northern Thailand. She renewed her interest as an adult living in the United States. That was when she realized Thai textiles and fashions had an image problem. They were so obscure as to be virtually unknown even though Thai fashion itself is partly a product of Thai kings adapting clothes from Europe, says Ng, who presented her work at New York University (NYU) during a November 2015 symposium on Southeast Asian dress and textiles, an event overseen by adjunct faculty Daniel James Cole. Student to entrepreneur Ng came to the U.S. in 2009 to study English. She worked as a freelance makeup and hair stylist, and as an assistant chef. Despite her fractured schedule, she found the time to fall in love. And in 2012, even in the famously diverse and worldly New York metropolitan area, she discovered the Thai wedding clothes she wanted to wear for her marriage weren't readily available. So she imported what she wanted, then undertook the task of customizing the garments, realizing stitch by painstaking stitch, that she held in her hands the underpinnings of her niche business. For years, Ng ran Thunyatorn LLC from her home basement studio in Elmhurst, Queens, a New York City neighborhood. She imported, modified and designed Thai clothes for weddings or other formal occasions for clients in the eastern half of the U.S. She is now based in the New York suburb of Greenwich, Connecticut, where she also owns a day spa. Clients fly her in and put her up in their homes, all to have her help realize a Thai wedding, a service that only a handful of U.S. companies can provide, nationwide. At her busiest, Ng makes four out-of-state trips in a month for clients, handling hair, makeup, clothing, and even providing Thai wedding gear like ceremonial water tables. Chuthaphorn "Gai" Sricharoenta was one of Ng's brides. Sricharoenta works at Yale University's health care services group, which includes the dining hall and dietary aid divisions. She met Joseph Weems online. He's an executive chef at New York-Presbyterian Hospital in New York City. The couple had their first date at a Thai restaurant, on New Year's Eve in 2014. Sricharoenta wanted a Thai wedding for her second marriage. She decked out her two half-Thai children in clothes rented from Ng, while her 68-year-old mother flew in from Chiangrai for the wedding, July 22 near New Haven, Connecticut. "I want to showcase what it is to be Thai. I also want my American friends, my colleagues and others, to understand Thai culture," said Sricharoenta, 44, a Chiangrai native, hours before her wedding ceremony. Weems supported his wife's desire to share her culture on their big day. "I like diversity. I embrace diversity, and this is a way of bringing a lot of people together, with diverse cultures. So this [Thai wedding] is a great thing," said Weems, a 58-year-old Lancaster, Pennsylvania, native who wore a cream outfit, with Thai pants rented from Ng. Non-Thais welcome Non-Thais wearing Thai dress, including traditional outfits, "is not something strange or offensive. It's just that the world isn't used to it … people know more about Thai food than about Thai fashion," Ng said. Ng believes Thais are much more sensitive about foreigners who misinterpret Thai religion than non-Thais who wear Thai clothing. "Fashion is more about your individual personality," and what a person feels comfortable with, while religious customs are more about respecting tradition, said Ng. "So I believe the wearing of Thai dress, mixing and matching Thai traditional designs and modern fashion, is not strange for foreigners to wear. I'd actually feel good if more people adopted that, and if I can help to make that happen." (VOA) |
Running Out of Cash, UNHCR Need $270 for Syrian Refugees Posted: 15 Sep 2018 06:08 AM PDT DAMASCUS, LELEMUKU.COM - The U.N. refugee agency (UNHCR) warns it is running out of cash to provide life-saving assistance to millions of Syrian refugees and internally displaced living in dire and extremely precarious conditions. UNHCR says it urgently needs $270 million to make it through the end of the year. This, it says, will provide millions of vulnerable people living inside and outside war-torn Syria with the vital aid and protection they need to survive the rigors of the oncoming winter season. UNHCR cares for more than 5.6 million Syrian refugees, nearly half of whom are children, in neighboring Turkey, Lebanon, Jordan, Iraq as well as Egypt. Without financial support, the agency warns people also will have to go without health care or education. It says many will have to resort to so-called negative coping mechanisms involving sexual exploitation, child labor and forced early marriage. The lion's share of the needed money will be used in support of Syrian refugees outside of their homeland. UNHCR spokesman, Babar Baloch says $73 million of the appeal will help meet the most acute and pressing needs of people displaced by the conflict inside Syria. "Hundreds of thousands of people have been displaced since the start of the year, and many now rely on humanitarian support to meet basic daily needs. Additional funding would allow UNHCR to rapidly scale up activities across key sectors such as protection, shelter, and the provision of basic aid, helping up to 1.8 million people," Baloch said. Earlier this year, the UNHCR appealed for nearly $2 billion to run its Syrian humanitarian assistance and protection operation for 2018. Only 31 percent of the funding goal has been met. The UNHCR says the $270 million dollars needed until the end of the year represents only a tiny fraction of this year's total appeal. It says it will be used to cover the most pressing and critical needs of some of the most destitute, disenfranchised people in the world. (VOA) |
Blake Lively dan Henry Golding Bintangi Film Komedi Misteri 'A Simple Favor' Posted: 15 Sep 2018 05:58 AM PDT WASHINGTON, LELEMUKU.COM - Blake Lively memerankan tokoh perempuan kaya dan misterius Emily Nelson pada film baru 'A Simple Favor' sementara Henry Golding memerankan Sean Townsend, suami Emily. Adegan-adegan Emily banyak menampilkan sosok yang mengenakan pilihan busana setelan jas. Lively mengatakan inspirasi atas karakter Emily diilhami oleh pilihan busana sutradara Paul Feig yang dalam penampilan di hadapan publik dikenal selalu selalu rapi dengan jas dan dasi kupu-kupunya. Menentukan busana tokoh dalam film bagi Blake Lively adalah awal proses. "Ada sesuatu yang sangat dikenal dan khas yang dimiliki Paul, lalu saya berfikir kenapa saya tidak berpakaian seperti Paul saja," kata Lively. Film A Simple Favor di adaptasi dari novel Darcey Bell, mengisahkan bagaimana seorang blogger yang diperankan Anna Kendrick berusaha mengungkap mengapa sahabatnya Emily g tiba-tiba menghilang. Peristiwa itu mengundang penyelidikan sekaligus juga kecurigaan pada sahabatnya. Tidak seperti Blake Lively tokoh yang diperankan Kendrick lebih banyak mengenakan jeans dan kaos biasa. Kendrick mengatakan pilihan busana tersebut justru tidak merepotkannya. " Penata kostum, rambut dan make up mengatakan maaf saya akan tampil sangat biasa, bagi saya lebih baik mengenakan kaos dari pada pakaian berlapis-lapis, beri saya pakaian biasa kapan saja," kata Kendrick. Meksipun film ini ada sisi humornya tapi sebagian besar adalah film misteri mencekam, Kendrick mengatakan sulit menjelaskan film ini tanpa membocorkan jalan ceritanya. " Sulit menjelaskannya tanpa memaparkan banyak hal. Pada intinya mengenai ketika sahabat menjadi musuh terbesar kita dan mulai menemukan semua rahasia dibalik kehidupan yang tampak sempurna." A Simple favor di Amerika diputar mulai tanggal 14 September 2018. (VOA) |
Donald Trump Perintahkan Tarif Pajak Tambahan pada Barang-Barang China Dilanjutkan Posted: 15 Sep 2018 05:58 AM PDT WASHINGTON, LELEMUKU.COM - Laporan media Amerika Serikat (AS) mengatakan Presiden Donald Trump telah menginstruksikan para pembantunya untuk melanjutkan tarif pajak terhadap 200 miliar dolar lagi produk-produk China, meskipun Menteri Keuangan AS sedang berupaya memulai kembali pembicaraan perdagangan dengan China. Mengutip sumber yang dekat dengan isu ini, Bloomberg dan Reuters mengatakan presiden ingin melanjutkan dengan pajak tambahan itu meskipun Menteri Keuangan Steven Mnuchin sedang mencoba memulai kembali pembicaraan dengan Beijing. Laporan itu membuat harga saham jatuh hari Jumat (14/9) dan menyebabkan Yuan China merosot. Gedung Putih tidak langsung mengomentari laporan tersebut. Bloomberg melaporkan Trump hari Kamis bertemu dengan penasihat perdagangan utamanya untuk membahas tarif pajak termasuk Mnuchin, Menteri Perdagangan Wilbur Ross dan Perwakilan Perdagangan AS Robert Lighthizer. Pertemuan itu tidak ada dalam jadwal publik Trump. Sebelum pertemuan hari Kamis itu Trump memasang cuitan yang mengatakan "tidak ada tekanan" untuk membuat kesepakatan dengan Beijing dan "mereka berada di bawah tekanan untuk membuat kesepakatan dengan kita." Ia juga mempertanyakan perlu tidaknya pembicaraan baru antara Amerika dan China dilaksanakan dengan mengatakan AS "akan segera menarik Miliaran dalam tarif pajak & membuat produk di dalam negeri. Jika kita bertemu, apakah kita bertemu?" Periode komentar publik mengenai tarif pajak 200 miliar dolar yang diusulkan itu berakhir pekan lalu di mana kantor Perwakilan Perdagangan AS menerima hampir 6.000 komentar tentang proposal tersebut. Pekan lalu, Presiden Trump mengancam tarif pajak yang lebih banyak lagi atas barang-barang China - senilai 267 miliar dolar lagi yang mencakup hampir semua barang impor China ke Amerika. (VOA) |
Bandara Mathilda Batlayeri Siap Terima Rute Penerbangan Darwin dan Kupang Posted: 15 Sep 2018 05:23 AM PDT SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandara Udara (KUPBU) Mathilda Batlayeri, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku, Januaris Seralurin menjamin dalam waktu dekat akan ada rute penerbangan baru, yaitu Kupang – Saumlaki serta wacana penerbangan Darwin - Saumlaki. Ia mengakui dirinya telah bertemu dengan Bupati MTB, Petrus Fatlolon, SH., MH guna menyerahkan surat permintaan rute penerbangan tersebut, yaitu surat permohonan dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk rute Kupang - Saumlaki dan dari Kedutaan Darwin untuk rute Darwin – Saumlaki dalam rangka mengembangkan sektor pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga dan ekonomi daerah. "Saya kemarin sudah ketemu dengan pak bupati, bupati sendiri sudah meminta surat permintaan Darwin ke Saumlaki dan Provinsi NTT yang buka jalur dari Kupang ke Saumlaki," aku dia kepada Lelemuku.com usai menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) atau diskusi kelompok terarah dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Saumlaki di Villa Bukit Indah Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Seltan (Tansel) pada Jumat (14/9). Seralurin pun menegaskan sangat setuju dengan hal tersebut, pihaknya sendiri saat ini tengah mempersiapkan Bandara Mathilda Batlayeri Saumlaki sebagai bandara yang memenuhi standar penerbangan untuk pesawat boeing atau pesawat maskapai yang lebih besar dengan mencapai panjang runway atau landasan pacu bandara dengan panjang 2.000 meter dan lebar 45 meter. "Bandara Mathilda Batlayeri sekarang kemajuannya luar biasa, saya selaku pendatang baru tetapi stok lama karena saya pernah menjabat disini, melihat kemajuannya luar biasa tinggal kita poles-poles saja. Mudah-mudahan bandara matilda ini tahun-tahun ke depan bisa didarati oleh maskapai yang lebih besar seperti boing dan setara dengan bandara-bandara lain," tegas Pria yang baru sebulan kembali menjabat sebagai Kepala KUPBU Mathilda Batlayeri tersebut. (Laura Sobuber) |
Teddy Setiawan, Desainer Dibalik Sentuhan Asia di Crazy Rich Asians Posted: 15 Sep 2018 04:58 AM PDT WASHINGTON, LELEMUKU.COM - Sekitar tahun 2016, set designer atau desainer ruang, Teddy Setiawan, mendapat rekomendasi sebuah novel berjudul "Crazy Rich Asians" dari seorang teman dan langsung jatuh cinta dengan ceritanya. Biasa bertugas mendesain gambar sebuah bangunan atau ruangan yang dipakai untuk lokasi syuting film asing, Teddy langsung membayangkan betapa cantiknya jika cerita dalam novel karya penulis asal Singapura, Kevin Kwan, itu bisa dijadikan sebuah film. Siapa yang menyangka, selang satu tahun kemudian Teddy dipercaya untuk mengangkat kemegahan dan keglamoran bangunan yang diceritakan dalam novel tersebut ke layar lebar. Walaupun merasa "girang bukan kepalang," begitu katanya saat dihubungi oleh VOA Indonesia, Teddy merasakan adanya beban mental tersendiri. "Karena ketika saya baca bukunya, saya sudah membayangkan setnya 'oh ini akan sangat cantik sekali apabila dijadikan sebuah film.' Tapi dari situ pula mungkin ekspektasi pribadi ya, mungkin karena ekspektasi pribadi dan gambaran yang sudah saya punya saat membaca bukunya, di situ ada beban tersendiri saat saya dipanggil untuk mendesain set untuk filmnya," papar pria kelahiran tahun 1980 ini. Film Crazy Rich Asians yang sukses di Box Office Amerika bercerita tentang lika-liku kehidupan keluarga kaya raya di Singapura. Film ini ber-setting di Amerika dan Singapura. Selama kurang lebih tiga bulan, Teddy dan seorang desainer ruang lain yang berasal dari Kanada, Kyle White, bekerja langsung dengan production designer Nelson Coates dan tim untuk membangun setiap sudut ruangan yang sangat identik dengan kebudayaan Asia, secara detil. Tantangannya? Hampir seluruh proses syuting harus dilakukan di Malaysia. "Betul, untuk semua rumahnya dari mulai Tyersall Park (Red: rumah kediaman keluarga Young) itu kita shoot di Malaysia juga kita ubah. Jadi itu adalah guest house, semacam wisma kenegaraan Malaysia yang telah lama kosong dan tidak terawat, lalu kita renovasi dan kita perbaiki sampai jadi seperti di film. Itu di handle oleh kami berdua, saya dan Kyle, set designer dari kanada. Lalu Kyle menangani set bachelor party, kebetulan saya kebagian untuk pesta pernikahannya yang di Singapura, di gereja maupun yang di Gardens by the Bay," ujar lulusan fakultas seni rupa dan desain dari Institut Teknologi Bandung ini. Tantangan yang dihadapi oleh Teddy pun tidak berhenti di situ saja. Beberapa adegan yang menceritakan dua tokoh utama dalam film ini, yaitu Nick Young dan Rachel Chu, yang ber-setting di kota New York pun juga harus ia pindah ke Malaysia. "Jadi Rachel Chu ngajar di universitas di New York, lalu kafe di New York, bahkan JFK (John F. Kennedy International Airport), itu kita shoot semua di Malaysia. Kita juga mendesain dan membangun keseluruhan set pesawat yang ditumpangi oleh Nick dan Rachel dari New York ke Singapura," cerita Teddy. Selesai di Malaysia, Teddy dan tim bergegas ke Singapura untuk membangun lokasi syuting untuk adegan pernikahan kawan Nick. Mereka pun berpacu dengan waktu untuk mempersiapkan semuanya. Ide awal dari desain yang digambar oleh Teddy sudah siap untuk dibangun di sana. "Tantangannya biasa waktu ya, tergantung jenis filmnya. Kadang untuk beberapa film yang kita cukup asing yang referensinya cukup asing, kita harus melakukan banyak riset dalam waktu sangat singkat. Selain itu adaptasi dengan tim yang hampir selalu baru di setiap pekerjaan," kata desainer yang gemar membaca ini. Pilihan lokasi upacara pernikahan jatuh kepada CHIJMES, restoran dan bar dengan bangunan berbentuk seperti gereja yang sudah berdiri sejak tahun 1904 di Singapura. Tempat tersebut berhasil disulap menjadi taman kecil yang menjadi tema upacara pernikahannya, hanya dalam waktu 30 jam saja. Dari situ berlanjut ke adegan resepsi pernikahan yang berlangsung di tempat favorit turis mancanegara, Gardens by the Bay. "Production Designer akan muncul dengan ide awalnya. Biasanya beliau akan menunjukkan, 'oke kira-kira saya mau set-nya terlihat kira-kira seperti ini, mood-nya seperti ini, dengan memberi beberapa referensi. Lalu dari situ set designer akan buat riset lebih mendalam dan mulai mendesain set-nya," jelas Teddy. Detil di setiap sudut pun harus diperhatikan keasliannya, seperti misalnya dinding yang dihiasi kaligrafi dan puisi yang diangkat dari kebudayaan China, lalu juga ada benda dan artifak yang harus dipesan dari berbagai negara, seperti harimau imitasi yang adalah karya seorang seniman asal Thailand. Harimau imitasi tersebut sempat dicurigai di bagian bea cukai karena terlihat sangat asli, mengingat harimau yang diawetkan adalah barang terlarang. Selain harimau tersebut, ada juga barang-barang yang dipesan dari Indonesia seperti beberapa ukiran dan kandang ayam kate. Karir Sebagai Desainer Ruang Untuk Film Ini bukan pertama kalinya Teddy terlibat sebagai desainer ruang untuk film asing. Ia pernah ikut dalam penggarapan film Beirut, Beyond Skyline, Joker Game, 1965, dan serial Netflix, Marco Polo. Keterlibatan Teddy bermula ketika ia ikut dalam penggarapan beberapa film asing yang melakukan syuting di Indonesia, salah satunya film Black Hat yang dibintangi oleh aktor Chris Hemsworth. Kala itu Teddy dipercaya untuk menjadi seorang set dresser. "Jadi kita yang mendekor ruangannya, dengan mulai dari korden, mulai dari furnitur, lampu dan aksesori lainnya," jelas pria yang juga pernah menjadi desainer untuk ruang pameran ini. Profesinya sebagai seorang desainer ruang telah membawanya ke berbagai negara. Saat dihubungi VOA Indonesia, Teddy sedang berada di Maroko untuk menyelesaikan proyek terbarunya. "Jadi di Maroko saya sedang mengerjakan satu film Hollywood lagi, tepatnya di kota Marrakech dan ada beberapa kota lain nanti di Maroko. Judulnya John Wick 3," kata alumni SMA Kanisius Jakarta ini. Tentunya hasil kerja kerasnya ini memerlukan kegigihan yang tinggi, mengingat menurut Teddy, industri yang ia tekuni cukup menantang. "Untuk skill teknis itu dituntut untuk bisa menggambar teknik yaitu menggambar untuk dibangun, semacam gambar teknik arsitektur dan desain. Selain itu saya selalu bilang sih jadi pribadi yang tulus ya dan baik karena di industri ini pastinya kita akan selalu bertemu orang-orang yang berbeda dari latar belakang yang berbeda. Dan karena tuntutannya tinggi dan semua orang ingin targetnya tercapai jadi ya untuk bisa mewujudkan itu kita harus ks dengan baik ya, jadi jangan gontok-gontokan gitu," pungkas Teddy menutup wawancara dengan VOA. (VOA) |
Pelanggaran HAM : Oknum Satgas Paskhas AU Dilaporkan Ke ELSHAM Papua Posted: 15 Sep 2018 03:45 AM PDT Pelanggaran HAM : Oknum Satgas Paskhas AU Dilaporkan Ke ELSHAM Papua Selang beberapa hari kemudian, Keluarga Besar Ifalle Korban Penganiayaan Berat yang dilakukan oleh oknum Satgas Paskhas AU resmi dilaporkan ke ELSHAM Papua, Jumat (14/09/18) siang. Dalam pelaporan ini, Lidia M. menyampaikan bahwa Keluarga Besar Ifalle Korban mengadu ke ELSHAM Papua terkait Penganiayaan yang dilakukan oleh oknum Satgas Paskhas AU, yang mana Korban disiksa semena-mena tanpa ada kesalahan fatal yang dilakukan Korban terhadap Satgas Paskhas AU. "Keluarga Besar Korban memohon kepada Komnas HAM agar kasus Penganiayaan yang dilakukan oleh oknum Satgas Paskhas AU ditindaklanjuti sesuai Aturan Hukum yang berlaku dan Keluarga Besar Ifalle Korban meminta agar oknum Satgas Paskhas AU harus di pecat dari Kesatuannya", ujar Lidia. BERIKUT INI GAMBAR YANG DI HIMPUN OLEH MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN Mathius menyatakan bahwa dari keterangan Penganiayaan Korban, kami bagi menjadi dua Pelanggaran yang dilakukan oleh oknum Satgas Paskhas AU yakni Pelanggaran HAM dan Pelanggaran Hukum. Sedangkan untuk Pelanggaran HAM, korban diseret keluar dari Polsek KPPP Udara Sentani oleh oknum Satgas Paskas AU, itu adalah bentuk Pelanggaran HAM berat, apalagi oknum Satgas tersebut menggunakan Pakaian Dinas (Loreng) karena Pakaian Dinas itu diatur oleh Hukum. Mathius menjelaskan bahwa ada beberapa bentuk Pelanggaran HAM lainnya yang dilakukan oleh oknum Satgas Paskhas AU adalah sebagai berikut; 1). sementara berurusan di Polsek KPPP Udara Sentani keempat anggota Satgas Paskhas AU datang lalu membawa korban keluar dari Polsek KPPP Udara dan hal ini tidak dibenarkan oleh Aturan Hukum Militer yang ada, sebab sudah jelas-jelas diatur oleh Hukum HAM yang disebut dengan Humaniter. 2). Korban diikat di tiang Listrik, hal ini juga tidak dibenarkan terkecuali korban lakukan perlawanan kepada Negara, tetapi korban hanya menuntut haknya yaitu Pasangon selama korban bekerja kurang lebih 10 tahun di PT. Jayawijaya Dirgantara. 3). Korban disiksa dan tidak dikasih makan atau minum. 4). Korban diancam tidak boleh lapor kesiapapun Lanjut Rumbrapuk, kami hanya menangani masalah HAM, sedangkan menyangkut Pelanggaran Hukumnya nanti teman-teman dibagian Divisi Advokasi akan menganalisa masalah Penganiayaan tesebut. "ELSHAM Papua akan membuat laporan resmi Penganiayaan yang dilakukan oleh oknum Satgas Paskhas AU kepada Negara-Negara yang mempunyai kepentingan berbicara tentang masalah Pelanggaran HAM di Indonesia, khususnya di Papua seperti Negara-Negara Pasifik dan MSG serta PBB, setelah itu baru ELSHAM Papua akan melaporkan secara lisan maupun tulisan kepada Perwakilan Komnas Ham Provinsi Papua di Jayapura", tandas Rumbrapuk di ruang loby ELSHAM Papua. (Oriyen) Editor : Redaktur Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Pelanggaran HAM : Oknum Satgas Paskhas AU Dilaporkan Ke ELSHAM Papua . Silahkan membaca berita lainnya. |
Batik Srikandi, Batik Khas Tangerang, Yang Mulai Terlupakan Posted: 15 Sep 2018 01:54 AM PDT BantenNet.com,KABUPATEN TANGERANG - Setiap daerah mempunyai ciri khas batik tersendiri, dimana kesemuanya itu menandakan adanya perbedaan satu sama lainnya, sehingga perbedaan itu akan nampak pada nuansa motif, seperti pada batik Tangerang ini memberikan warna yang berbeda dengan biasanya, dimana dalam motif desain nya selalu memberikan gambar bunga dan binatang yang senyawa, agar ada perpaduan yang hidup. Adalah Sutrisnia, Pelopor pembuat batik khas Tangerang, dengan memberi nama Batik Srikandi, dimana ia selalu dipanggil oleh Pemda Kabupaten Tangerang, pada saat event pameran tertentu, ia adalah warga Kutabaru, Kecamatan Pasar Kemis. KabupatenTangerang. dimana dalam keseharian nya ia juga sebagai ketua RT 08/10. Yang saat ini ia tinggal bersama suami dan 3 orang anak. "Dalam masalah financial, kami sangat kesulitan untuk memproduksi batik Srikandi ini, jangankan pemasarannya, untuk beli bahan baku saja, kami agak kerepotan, mengingat tidak ada satupun instansi pemerintah yang bisa dapat membantu kami," ucapnya, pada saat awak media bertandang kerumahnya, Jumat 14/09/2018. Dijelaskan lagi, bahwa dirinya terkadang dibutuhkan oleh pemerintah Kab. Tangerang, pada saat tertentu, seperti adanya pameran produksi hasil masayarakat Tangerang, dimana ia diminta untuk memberikan Sosialisasi serta pencerahan karya batik Srikandi yang diproduksinya kepada masyarakat. "Batik Srikandi karya saya ini, asli buatan Tangerang, dimana beberapa tahun lalu pernah dipamerkan dalam Pameran Show Batik seluruh Indonesia, dimana batik dengan perancang Desainer yang cukup Profesional, terlihat sangat bagus sekali, apalagi dipergakan oleh peragawati terkenal," ujarnya Bahkan, katanya lagi, batiknya ini pernah dibeli oleh istri Zaki Iskandar, Bupati Tangerang, beberapa tahun lalu, yang konon akan dipromosikan/ Sosialisasikan, tapi hingga kini belum ada tindak lanjutnya masalah batiknya ini, padahal pihaknya sangat berharap adanya peluang pasar yang dapat membantu berjalannya batik khas Tangerang ini. Sementara pihak terkait yakni Dinas Perindustrian Kabupaten Tangerang, ketika akan dikonfirmasib terkait masalah batik Srikandi, batik khas Tangerang, dimana dikatakan bahwa pihaknya hingga saat ini belum dikoordinasikan dengan pihak lainnya sehingga belum ada tindak lanjutnya. Ditempat berbeda Soeparno, lurah Kutabaru, Kecamatan Pasar Kemis, mengatakan bahwa diakui hingga saat ini pemkab. Tangerang belum bisa memberikan perhatian penuh terhadap batik Srikandi, batik khas Tangerang, dimana batik ini pernah ikut pameran dan membawa nama baik daerah. "Mudah-mudahan kedepan pemerintah, melalui instansi terkait akan berkoordinasi dengan pihak pengembang batik Srikandi, akan mencari jalan solusi nya yang terbaik, agar pengembangannya bisa berjalan," papar lurah Kutabaru. > Sol Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Batik Srikandi, Batik Khas Tangerang, Yang Mulai Terlupakan . Silahkan membaca berita lainnya. |
Telah Capai BUP, Sekda Bursel Pensiun Akhir Oktober 2018 Posted: 15 Sep 2018 01:52 AM PDT |
Pemkab Sorong Selatan Deklarasi Stop Kekerasan Terhadap Anak Posted: 15 Sep 2018 01:48 AM PDT TEMINABUAN, LELEMUKU.COM - Perlindungan anak dari tindak kekerasan merupakan tanggung jawab bersama, khususnya orang tua maupun keluarga. Orang tua wajib melindungi anak serta menghindarkannya dari segala bentuk tindak kekerasan, apakah itu kekerasan fisik, mental maupun berbagai macam pelecehan terhadap anak. Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Jadi anak memiliki hak untuk bermain, mendapat pendidikan, perlindungan dan sebagainya. Sehubungan dengan itu Pemkab Sorong Selatan (Sorsel), Provinsi Papua Barat mendeklarasikan Stop Kekerasan Terhadap Anak. Perhatian terhadap anak sangat penting dalam rangka mempersiapkan masa depan anak, sehingga mereka (anak,red) dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Orang tua wajib memberikan kasih sayang dan perhatian yang baik kepada anak. Pemerintah juga akan terus memberikan perhatian khusus bagi pendidikan dan sejumlah hal lainya bagi anak. Demikian penegasan Wakil Bupati (Wabup) Sorsel Drs. Martinus Salamuk saat Deklarasi Stop Kekerasan terhadap Anak akhir bulan Juli lalu di Lapangan Trinati. Sementara itu Ketua Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Sorong Selatan Ny.Beatriks Anggiluli, SE mewakili organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Sorsel menjelaskan, pihaknya akan mendukung sepenuhnya program Pemkab Sorsel melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) demi tercapainya Sorong Selatan menjadi kota layak anak. Deklarasi Stop Kekerasan terhadap Anak digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Sorong Selatan dengan melibatkan ratusan anak TK/PAUD di Kabupaten Sorsel, juga siswa SD dan SMP. Dinas P3A menghadirkan Pelaksana Harian Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Provinsi Papua Yosefina Wandosa, SE, M.Si yang juga Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas P3A dan KB Provinsi Papua menjelaskan berbagai hal tentang perlindungan anak, termasuk aturannya. Deklarasi Stop Kekerasan terhadap Anak ditandai pelepasan balon gas ke udara. Selain itu juga diisi dengan penampilan anak TK/PAUD senam sehat. Hadir dalam acara tersebut Wakapolres Sorsel Kompol Bidik Risaladi, SH; Kepala Dinas P3A Dominggas Kambu,S.Sos; Ketua TP-PKK Ny Beatriks Anggiluli, SE; Ketua Dharma Wanita Persatuan Ny J.Flora Nauw,S.Pd; sejumlah Pimpinan OPD serta utusan Organisasi Perempuan. (HumasSorsel) |
Yenike Dipan Jadi Anggota DPRD Waropen, Gantikkan Yakop Koibai Posted: 15 Sep 2018 01:48 AM PDT BOTAWA, LELEMUKU.COM - Yenike Dipan, S.Sos Rabu (15/8) di Gedung DPRD Waropen, resmi dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Waropen periode 2014-2019, dalam status tunggu menggantikan alm Yakop Koibai, pada Sidang Paripurna Pergantian Antar Waktu setelah tertunda sekian lama. Istri dari Mantan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Waropen Ir. Yohanes Wattimury ini dilantik berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 155/250/tahun 2018. Adanya pelantikan anggota DPRD antar waktu maka bertambah keterwakilan perempuan di lembaga ini meskipun belum memenuhi 30 persen sehingga aspirasi yang disampaikan kum perempuan dihharapkan lebih terserap dan tersalur karena akan lebih memahami apa yang diaspirasikan. Hal tersebut diuangkapkan Ketua DPRD Apinus Wonda Y Wonda,S.Th.M.Si saat memberikan sambutaanya, ia berharap dengan terisinya kekosongan kursi Legislatif dapat membantu dalam pelaksanaan tugas-tugas kedewanan, sebagai representasi dari rakyat waropen dan sesuai dengan tanggungjawab lembaga legislatif. Ketua DPRD Apinus Y Wonda menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada Yenike Dipan sebagai anggota DPRD yang baru dillantik. Sementara itu Bupati Waropen juga menyampaikan agar dalam melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat dapat bekerjasama dan sssaling mendukung untuuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Waropen. Menurutnya PAW bagi anggota PDRD merupakan proses politikk yang harus dilakukan sebagai upaya memnuhi kelengkapan keanggotaan DPRD kabupaten Waropen sebagai anggita dewan yang baru, sehingga perlu segera menyesuaikan diri, mempelajari berbagai ketentuan dan tata tertip yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas. Usai dilantik menjadi anggota DPRD, kepada wartawan Yenike mengatakan, bahwa Ini merupakan satu kepercayaan dari Tuhan tetapi juga dari Masyarakat yang harus dijalani, Ia berharap bisa diterima dan ada kerjasama yang baik dengan sesama anggota DPRD lainnya. "Selaku perempuan yang baru dilantik menjadi anggota DPRD, maka dengan waktu yang ada akan dimanfaatkan sebaik mungkin walaupun tidak terlalu lama, untuk dapat memperjuangkan aspirasi para perempuan di negeri seribu bakau , namun ia meminta dukungan dari para perempuan di Waropen sehingga aspirasi yang disampaikan bisa terwujud". tutup Yenike. (HumasWaropen) |
Yermias Bisai Buka Musrembang RPJMD 2016-2021 Posted: 15 Sep 2018 01:48 AM PDT WAROPEN, LELEMUKU.COM - Untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangkah menengah daerah tahun 2016-2021, yakni "di tahun 2021 terbentuk kerangka landasan bagi terwujudnya masyarakat Waropen yang bersatu, mandiri, dan sejahtera. Bupati Kabupaten Waropen, Provinsi Papua Yermias Bisai, S.H, membuka acara pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 yang dilaksanakan di Gendung Pertemuan Nonomi, Senin (13/8). Pelaksanaan Musrenbang ini merupakan bagian dari proses penyempurnaan Rancangan RPJMD menjadi Rancangan ahir RPJMD untuk selanjutnya dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah. Namun Rancangan RPJMD Kabupaten Waropen terlambat, sehingga kesempatan itu Bupati Waropen Yermias Bisai dalam Sambutanya menyampaikan permohonan Maaf yang sebesar-besar. "Saya dan Bapa Wakil Bupati menyampiakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena RPJMD Kabupaten Waropen terlambat, yang seharusnya 6 bulan setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sudah ada, namun sampai dua tahun baru ada, kami mintah maaf kepada masyarakat Kabupaten Waropen" ucapnya. Lanjut Bupati Yermias menjelaskan, bahwa RPJMD sudah ada dalam tahap 4 tinggal satu tahap lagi baru selesai, "mudah-mudahan bisa selesai di Bulan september yang akan datang," harapnya. Wakil Bupati Waropen Hendrik Wonatorey saat menyerahkan hasil Musrenbang RPJMD Kabid Pengendalian Bappeda Provinsi Papua Edison Howay. Ia juga menghimbau kepada seluruh OPD dan tim, agar dalam musrenbang RPJMD memperhatikan perumusan rancangan pembangunan nasional jangka menengah, program presiden nawacita ,visi misi Gubernur Papua 2013-2018 Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera "Tidak lupa Visi Kabupaten Waropen, Bersatu, Mandiri dan Sejahtera, misi Manusia Waropen yang beriman sehat, pengelolaan sumberdaya untuk hidup kesejahteraan masyarakat waropen, sarana dan prasana infrastruktur, pemerintahan yang baik dan bersih, juga memperhatikan 14 tujuan, 33 sasaran, 54 kebijakan, 74 strategi, 96 progrm prioritas, 76 urusan wajib, 17 urusan pilihan yang perlu dibahas dalam musrenbang RPJMD sehingga tidak keluar dari materi RPJMD. Jelasnya Sementara itu Kepala Bappeda Kabupaten Waropen Alwesius Mandosir mengatakan bahwa hasil dari kesepakatan musrenbang RPJMD 2016 2021 dijadikan ssebagai bahan penyusunan rancangan ahir RPJMD Kabupaten Waropen . Dalam Musrenbang RPJMD juga telah menghasilkan 19 isu strategis kabupaten waropen, ditetapkan 14 tujuan dan 34 sasaran pembangunan kabupaten waropen, 50 strategi pembangunan, dan merumuskan 94 program prioritas, jelas Alwesius dalam laporannya. (DiskominfoWaropen) |
Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI ke Kabupaten Waropen Masih Rendah Posted: 15 Sep 2018 01:48 AM PDT BOTAWA, LELEMUKU.COM - Dari tahun 2004 sampai dengan 2017 ada 771 rekomendasi BPK-RI yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen, Provinsi Papua dan rekomendasi dengan sebanyak 284 temuan, dari jumlah tersebut telah dilakukan tindak lanjut yang sesuai dengan rekomendasi adalah 247 rekomendasi, sebanyak 94 tindak lanjut yang belum sesuai rekomendasi, dan sebanyak 19 rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah, sehingga masih sisa 411 rekomendasi yang belum di tindak lanjuti. Hal terebut diungkapkan kepala inspektorat Kabupaten Waropen Dwi Aris Pujianto saat ditemui di ruang kerjanya, rabu (1/8) kemarin. Dikatakan, dari tindak lanjut sampai dengan posisi (30/7) jumlah nilai tindak lanjut yang berupa penyetoran ke kas daerah dan penyerahan aset ke Pemerintah Kabupaten Waropen sebesar 14,2 milyar sekian atau 1,9 persen, "ini tergolong sangat rendah jika dibandingkan nilai yang direkomendasikan BPK RI" jelasnya. Dijelaskan, tanggungjawab pelaksanaan tindak lanjut secara umum menjadi tanggungjawab Kepala Daerah dan DPRD, namun secara teknis adalah pejabat yang bertanggungjawab dan harus melakukan tindak lanjut rekomendasi atas temuan BPK RI. "Untuk waropen tindak lanjut dari tahun 2004 sampai dengan 2017 sangat minim minimnya tindak lanjut mungkin disebabkan antara lain kurangnya komitmen pejabat yang bersangkutan untuk menindaklanjuti, baik yang bersifat administrasi maupun dalam bentuk penyetoran ke kas daerah. Apabila kondisi ini terus terjadi dan tidak adanya keseriusan maka akan sulit Waropen untuk mencapai opini yang lebih baik dari yang sekarang diperoleh dalam LKPD tahun 2017". Menurutnya, Bupati sebagai kepala daerah selalu dan tepat waktu telah menindaklanjuti sesuai rekomendasi, namun bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang enggan atau tidak berkomitmen melakukan tindak lanjut. dapat diartikan Perintah Bupati untuk Kepala OPD agar melakukan tindak lanjut sesuai rekomendasi BPK RI diabaikan. Mungkin karena belum adanya sanksi yang tegas. tapi kalo kita perhatikan sebenarnya sanksi telah tegas karena mempunyai dampak ke masalah hukum atau dapat dilimpahkan ke aparat penegak hukum. Lanjut Dwi menjelaskan, adanya program percepatan tindak lanjut oleh BPK RI merupakan langkah yang baik dalam rangka penyelesaian tindak lanjut, namun juga mengalami hambatan dalam pelaksanaannya di Kabupaten Waropen. Program ini sangat baik dalam menuntaskan temuan yang harus ditindaklanjuti, walaupun program ini tidak menghilangkan kerugian secara otomatis. Satu langkah yang harus ditempuh agar tindak lanjut rekomendasi BPK RI dapat dituntaskan yaitu keseriusan dan komitmen kepala daerah maupun pejabat yang seharusnya bertanggungjawab, adanya sanksi yang tegas, karena jika rekomendasi tidak ditindak lanjuti maka dapat dilimpahkan ke aparat penegak hukum. rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti secara signifikan tentunya juga punya pengaruh ke opini selanjutnya. Tutup Dwi. Sementara itu dilokasi yang berbeda PLH Sekda Nelson Sasarari saat ditemui mengakui bahwa sejauh ini pelaksanaan tindak lanjut oleh rekomendasi BPK RI masih sangat minim, hal ini disebakan OPD tidak komitmen melakukan tindak lanjut, sehingga terlihat Perintah Bupati untuk lakukan tindak lanjut sesuai rekomendasi BPK RI diabaikan oleh OPD. Ia berharap, terkait dengan tindak lanjut hasil termuan BPK RI tahun 2017 agar OPD segerah menindaklanjuti baik secara administrasi maupun penyetoran kembali, Bupati selaku kepala daerah juga telah menindaklanjuti tinggal OPD terkait yang haruu komitmen melakukan tindak lanjut. Jelasnya. "jika OPD tidak lakukan tindak lanjut, berarti Perintah Bupati untuk OPD diabaikan, dan sanksinya jelas berdampak ke masalah hukum atau dapat dilimpahkan ke aparat penegak hukum". tegasnya. (DiskominfoWaropen) |
Warga Kota Wamena Apresiasi Binmas Noken Posted: 15 Sep 2018 01:48 AM PDT WAMENA, LELEMUKU.COM – Sebuah negara yang kuat salah satu indikatornya adalah masyarakatnya yang mandiri. Berdasar itu Binmas Noken yang merupakan program langsung dari Kapolri Prof. Dr. H. Muhammad Tito Karnavian, P.Hd. kepada Papua mencoba merealisasikannya. Berbagai kegiatan yang mendorong usaha dilingkungan masyarakat telah dilaksanakan. Hal ini rupanya membuat masyarakat merasa sangat senang karena telah terbantu dengan berbagai modal dan ilmu pengetahuan yang sangat penting dalam menunjang kegiatan mereka. Salah satu tokoh masyarakat di Kabupaten Jayawijaya, Wakum Antonius, S.I.P. yang juga menjadi kepala Distrik Wamena Kota menyampaikan berbagai hal tentang apresiasinya bersama masyarakatnya kepada Binmas Noken yang telah banyak membantu kehidupan masyarat. "saya mewakili masyarakat kota Wamena mengucapkan rasa terimaksih kepada Binmas Noken Polri yang telah hadir dengan sungguh-sungguh untuk membantu masyarakat di Wamena. Saya juga berharap besar agar program ini bisa berjalan secara jangka panjang," ungkap Wakum saat diwawancarai. (HumasPoldaPapua) |
Polisi Amankan 2 Pelaku Pembunuhan Kepala Kampung Arimbit Posted: 15 Sep 2018 01:48 AM PDT TANAH MERAH, LELEMUKU.COM - Polisi amankan 2 pelaku pembunuhan kepala kampung Arimbit, Distrik Ambatkwi, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Maluku di Polres Boven Digoel pada pada Kamis (13/9) sekitar pukul 20.00 wit. Rombongan pengantar ini dipimpin oleh Alowasius Basulka, Anggota Bamuskam Kampung Arimbit distrik Ambatkwi mengantar pelaku atas inisial KW (30) dan AS (25) untuk selanjutnya diamankan. Sebelumnya pihak Kepolisian sudah mengambil langkah – langkah penyidikan serta berkordinasi dengan pihak keluarga yang menerima surat pemanggilan kepada ke 2 pelaku pembunuhan. "Sebelumnya kami telah melayangkan surat pemanggilan atas dasar penyidikan yang juga telah kami lakukan sebelumnya, kepada dua tersangka," ungkap penyidik Polres Boven Digoel. Saat ini kedua pelaku ditahan disel Polres Boven Digoel untuk dilaksanakan proses hukum. Kepolisian Kasus ini sudah menangani kasus ini sepenuhnya, maka diimbau kepada keluarga untuk tidak lagi membuat tindakan yang melanggar hukum yang akan berbuntut panjang.(HumasPoldaPapua) |
Gelar Pengamanan Pasca Pelantikan Gubernur, Polisi Razia di Abepura dan Waena Posted: 15 Sep 2018 01:48 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM – Kepolisian Sektor (Polsek) Abepura melaksanakan razia cipta kondisi dalam rangka operasi mantap praja pasca pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih di wilayah Distrik Abepura dan Distrik Heram Kota Jayapura. Jumat (14/9) dini hari. Razia Cipta Kondisi dipimpin langsung Kapolsek Abepura AKP Dionisius VDP. Helan., S.IK dengan kuat personil 1 regu Brimob Polda Papua, Opsnal Polres Jayapura Kota, Opsnal Jatanras Polda Papua, Opsnal dan Reserse Polsek Abepura, Personil Lantas serta Personil Provost Polsek Abepura. Kapolres Jayapura Kota AKBP Gustav R. Urbinas, SH., S.IK melalui Kapolsek Abepura AKP Dionisius VDP. Helan, S.IK saat dikonfirmasi membenarkan pihak yang di backup oleh brimob polda papua dan tim jatanras Polda Papua tadi pagi melaksanakan razia cipta kondisi di wilayah distrik Abepura dan Distrik Heram. Lanjut Kapolsek, dimana razia ini dilaksanakan dengan sasaran kendaraan roda dua serta menekan angka tindak kriminal kasus curanmor yang akhir-akhir ini marak terjadi. "Razia diawali dengan memeriksa kendaraan yang terparkir di depan USTJ, depan Holla Plaza dan yang terakhir depan Denzipur Waena dan expo waena," Terang AKP Dionisius VDP. Helan, S.IK Kapolsek menuturkan, dari hasil razia tersebut berhasil mengamankan 23 unit kendaraan roda dua berbagai jenis merek yang tidak dilengkapi surat-surat kepemilikan kendaraan.(HumasPoldaPapua) |
Meski Berakhir Ricuh, Polisi Amankan Blokade Jalan Timika - Kuala Kencana Posted: 15 Sep 2018 01:48 AM PDT KUALA KENCANA, LELEMUKU.COM – Sekelompok warga memblokade ruas jalan yang menghubungkan Kota Timika dan Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Aksi ini dipicu oleh tewasnya seorang guru akibat ditabrak pengendara motor pada Jumat (14/9) siang. Blokade jalan ini berlangsung sekitar pukul 10.00 WIT. Warga yang menutup ruas jalan dengan membakar ban bekas dan kayu di tengah jalan. Akibatnya, kendaraan dari Kota Timika tujuan Kuala Kencana dan sebaliknya tidak dapat dilalui. Polisi yang tiba di TKP, kemudian berupaya bernegosiasi dengan warga. Namun, warga justru mencoba menyerang seorang anggota polisi. Waka Polres Mimika Kompol Arnolis Korowa,SH.MH bersama Kabag Ops AKP Andyka Aer,SIK memimpin personel Polsek Kuala Kencana maupun Polres Mimika dan dibantu Brimob NTB yang sedang melakukan BKO di Polres Mimika. Polisi yang mencoba melakukan negosiasi namun tidak membuahkan hasil, terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara. Tetapi, tembakan peringatan itu justru dibalas warga dengan lemparan batu. Sehingga mengakibatkan satu orang polisi terluka. Kabag Ops Polres Mimika, AKP Andyka Aer mengatakan, aksi yang dilakukan warga ini akibat salah paham. Dimana keluarga dan kerabat korban mendapat kabar bahwa, pelaku yang menabrak korban sudah dilepaskan pihak Kepolisian. "Ini hanya salah paham saja, karena ada yang sebarkan isu kalau pelaku dibebaskan polisi. Padahal tidak, karena pelaku sampai saat ini masih di tahan, untuk penyelesaian dan penanganan lebih lanjut," kata AKP Andyka. Setelah situasi dapat dikendalikan, pihak Kepolisian kemudian mengundang 5 perwakilan keluarga korban ke kantor Satuan Lalulintas untuk dilakukan mediasi. Polisi menyampaikan ke keluarga kalau isu itu tidak benar, dan pihak keluarga sudah mau menerima. (HumasPoldaPapua) |
KPU Timor Tengah Selatan (TTS) dinilai diskriminatif dalam Penghitungan Suara Ulang di 921 TPS Posted: 15 Sep 2018 12:40 AM PDT Foto: Komisi Pemilihan Umum Timor Tengah Selatan saat Konferensi Pers usai lakukan Penghitungan Suara Ulang untuk 921 TPS SOE NTT | Media Nasional oborkeadilan.com Jumat, (14/09) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), dinilai diskriminatif dalam melakukan hitung ulang suara. Hal ini disampaikan Alexander Kase, S.Pd.K kepada media ini, Kamis, (13/09) kemarin. Salah satu calon Wakil Bupati Timor Tengah Selatan dari Paket Naitboho-Kase yakni Alex kase, mengatakan, bahwa Proses perhitungan ulang sejak tanggal 3 hingga 8 September 2018 yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum setempat kemarin ini, sangat diskriminatif. Berikut gambar yang dihimpun oleh MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN "Perhitungan Suara Ulang yang dilakukan oleh KPU Timor Tengah Selatan (TTS) ini diskriminatif, namun, sebagai warga negara yang baik diterima saja dengan dada yang sesak ', ungkapnya. Dirinya berharap, Pemilu-pemilu berikut jangan berujung di MK lagi, "Karena ini sudah ke tiga Kali berujung di MK.Tentunya, kinerja KPU TTS ini sangat buruk dan hanya menghabiskan Dana miliaran rupiah", tutur Alex. Pelaksana Harian (Plh) Ketua KPU Timor Tengah Selatan Yan Aty, saat diwawancarai awak media, mengatakan, semua sudah berjalan dan sudah diproses sesuai perintah Mahkamah Konstitusi (MK). "Kami sudah berproses sesuai putusan MK, jadi yang menilai dan memutuskan adalah MK bukan KPU, kata Yan, ditambahnya, KPU bukan penentu, tetapi hanya melaksanakan perintah dari MK.", katanya. Ketika ditanya awak media terkait carut marut urusan logistik,Yan Aty menampiknya." Terkait logistik saya tidak ingat persis dan silahkan menghubungi ibu Santy", kata Yan. Tentang penyampaian hasil penghitungan suara ulang pemilihan Bupati dan wakil Bupati TTS tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat melakukan pencocokan formulir Model C1-KWK asli berhologram dengan formulir C1-KWK Plano berhologram. Untuk diketahui Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nusa Tenggara Timur (NTT) pada beberapa waktu lalu telah melaporkan hasil perhitungan ulang atau pencocokan hasil Pilkada di Timor Tengah Selatan ke Mahkamah Konstitusi. Sesuai jadwal, persidangan sengketa Pilkada ini akan dilanjutkan pada Selasa, (18/09) dan siding lanjutan ini akan dihadiri oleh KPU Ri,KPU NTT juga Panwaslu TTS dan Bawaslu NTT.(Julius Tomonob) Editor : Louis Mindjo Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang KPU Timor Tengah Selatan (TTS) dinilai diskriminatif dalam Penghitungan Suara Ulang di 921 TPS . Silahkan membaca berita lainnya. |
Tholib Lantik Pejabat Eselon IV dan v di Kanwil KemenkumHAM Maluku Posted: 15 Sep 2018 12:28 AM PDT AMBON, LELEMUKU.COM – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Maluku, Tholib kembali melantik pejabat eselon IV dan V serta Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai bentuk penyegaran pada pelaksanaan tugas dan fungsi yang realisasinya pada peningkatan kinerja. Menurut Tholib bahwa, Jabatan adalah sebuah anugerah yang patut disyukuri, meskipun demikian perlu disadari bahwa peningkatan jabatan berarti meningkat pula tanggung jawab. Penempatan jabatan apapun harus dipahami sebagai suatu kesempatan untuk pengabdian yang lebih baik. dan yang terpenting tunjukan pengabdian ini dengan kinerja yang luar biasa dan baik. "Saat ini kita dituntut untuk bekerja yang tidak biasa-biasa saja, diperlukan energy tambahan untuk mempercepat kinerja ditengah ekspetasi masyarakat yang salah satunya memberikan pelayanan yang lebih baik. jaga integritas dan solidaritas dalam setiap aktifitas yang dijalankan dengan tetap mengedepankan semangat saling asa, saling asu dan saling asi sehingga sukses yang akan terwujud merupakan cerminan semangat kerja bersama menuju Kemenkumham yang semakin PASTI dan berkelas dunia," ucap Tholib. Lebih lanjut disampaikan bahwa pelantikan kali ini sebagai percepatan dan peningkatan kapasitas dalam pencapaian kinerja untuk itu diperlukan konsolidasi secara cepat dan tepat dalam pelaksanaan tugas yang tertanggung jawab. Pelantikan yang dilaksanakan di Aula Kanwil Kemenkumham Maluku Kamis, 13 September 2018 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : W28-704.KP.03.03 Tahun 2018, Nomor : SEK-27.KP.03.03 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrasi dilingkungan Kemenkumham RI dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-2.AH.09.01 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Diakhir sambutan Tholib mengatakan, sebagai makhluk ciptaan Tuhan kita harus sadar bahwa suatu jabatan yang diemban adalah amanah yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena pada saatnya nanti kita akan mempertanggungjawabkan kepada sang pencipta tentang amanah yang dikaruniakan kepada kita. (HumasKumHAMMaluku) |
Moon-Kim 3rd Summit to Top Trio of Inter-Korean Events Posted: 15 Sep 2018 12:28 AM PDT SEOUL, LELEMUKU.COM - North Korean leader Kim Jong Un will host South Korean President Moon Jae-in as the pair meet for their third inter-Korean summit September 18-20 in Pyongyang. The forthcoming summit was preceded by two other events on the peninsula this week: working level military talks and the opening of a joint liaison office - the fruits of the initial inter-Korean summit. Thursday, South Korea's special adviser to the president for unification, foreign affairs and national security, Moon Chung-in, told reporters he personally believes the correct context in which to view the meeting is as an extension of the April 27 summit, which resulted in the Panmunjom Declaration. Moon, who said he was speaking as an expert and not on behalf of the Seoul government, said he expects the South Korean president to place his focus on the denuclearization of the Korean Peninsula and "play the role of facilitator or mediator between Pyongyang and Washington" and promote dialogue between the two countries. President Moon "believes that improved inter-Korean relations have some role in facilitating US-DPRK (North Korea) talks and solving the North Korean nuclear problem," he said. Commitment to denuclearize? Visiting research fellow Cheon Seong Whun, with the Asian Institute for Political Studies, told VOA there is fundamentally one issue the international community needs to focus on at the summit. He said that is if Kim Jong Un "is really willing to give up nuclear weapons in totality and return to the non-nuclear proliferation treaty (NPT) as a non-nuclear weapons state." Cheon said after two inter-Korean summits and the Singapore summit with U.S. President Donald Trump, "It's not crystal clear that Kim Jong Un and [the] North Korean regime is willing to give up all those nuclear weapons and programs." However, the Institute for Far Eastern Studies at Kyung Nam University's Professor Kim Dong-yub said denuclearization is not the focus of the upcoming summit. "President Moon Jae-in said the goal of this inter-Korea summit is terminating military conflict between North and South and war threats during the cabinet meeting," said Kim. In his opinion, the bulk of discussions will focus on military issues. New line of communication Friday's opening of a joint inter-Korean liaison office in Kaesong was one of the measures outlined in the April 27 Panmunjom Declaration. The benefit of establishing the joint liaison office, said Moon Chung-in, is that it allows for direct communication between North and South Korea. A presidential office spokesman said after the facility opened, "there is a stout bridge connecting two Koreas." The staff "in the liaison office will be there as a family, whether they are from North or South," the spokesperson said, adding, "I look forward to seeing this harmony will be expanded from Kaesong to overall Korea Peninsula. However, the true benefit of the office won't be realized for some time, said Lee Kyu-chang, Senior Research Fellow, Unification Policy Research Division, at Korea Institute for National Unification. "As we establish the trust step by step, it will get a fruitful outcome," said Lee. He noted that while it's expected the liaison office will take on a number of roles, its exact role will be finalized after a "full agreement" with North Korea has been reached, but it will primarily facilitate consultation between the two countries. A call for 'bold' actions Tuesday, Moon Jae-in said U.S. President Donald Trump and North Korean leader Kim Jong Un would need to take "bold decisions" to achieve denuclearization on the Korean Peninsula. "North Korea should abolish its nuclear programs, and the United States should foster such conditions with corresponding action, said Moon. His remarks came after the White House announced that Trump received a letter from Kim asking for a second meeting, although White House Press Secretary Sarah Huckabee Sanders said the administration will not "release the full letter unless the North Korean leader agrees that we should." Washington and Pyongyang have been discussing North Korea's nuclear programs since a landmark meeting between Trump and Kim in Singapore in June. Sanders said a second summit with Kim "is something that we want to take place" and are "currently working to make happen." In the Thursday briefing to reporters, Moon Chung-in said if he could advise Kim Jong Un during the summit, he would suggest the North Korean leader take the initiative with his own bold move. That would entail North Korea surrendering 15-20 nuclear warheads and missiles in return for Washington lifting economic sanctions, or at least the establishment of a liaison office with Pyongyang, and an end of war declaration. (VOA) |
Pemkab Sorong Selatan Deklarasi Stop Kekerasan Terhadap Anak Posted: 15 Sep 2018 12:28 AM PDT TEMINABUAN, LELEMUKU.COM - Perlindungan anak dari tindak kekerasan merupakan tanggung jawab bersama, khususnya orang tua maupun keluarga. Orang tua wajib melindungi anak serta menghindarkannya dari segala bentuk tindak kekerasan, apakah itu kekerasan fisik, mental maupun berbagai macam pelecehan terhadap anak. Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Jadi anak memiliki hak untuk bermain, mendapat pendidikan, perlindungan dan sebagainya. Sehubungan dengan itu Pemkab Sorong Selatan (Sorsel), Provinsi Papua Barat mendeklarasikan Stop Kekerasan Terhadap Anak. Perhatian terhadap anak sangat penting dalam rangka mempersiapkan masa depan anak, sehingga mereka (anak,red) dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Orang tua wajib memberikan kasih sayang dan perhatian yang baik kepada anak. Pemerintah juga akan terus memberikan perhatian khusus bagi pendidikan dan sejumlah hal lainya bagi anak. Demikian penegasan Wakil Bupati (Wabup) Sorsel Drs. Martinus Salamuk saat Deklarasi Stop Kekerasan terhadap Anak akhir bulan Juli lalu di Lapangan Trinati. Sementara itu Ketua Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Sorong Selatan Ny.Beatriks Anggiluli, SE mewakili organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Sorsel menjelaskan, pihaknya akan mendukung sepenuhnya program Pemkab Sorsel melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) demi tercapainya Sorong Selatan menjadi kota layak anak. Deklarasi Stop Kekerasan terhadap Anak digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Sorong Selatan dengan melibatkan ratusan anak TK/PAUD di Kabupaten Sorsel, juga siswa SD dan SMP. Dinas P3A menghadirkan Pelaksana Harian Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Provinsi Papua Yosefina Wandosa, SE, M.Si yang juga Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas P3A dan KB Provinsi Papua menjelaskan berbagai hal tentang perlindungan anak, termasuk aturannya. Deklarasi Stop Kekerasan terhadap Anak ditandai pelepasan balon gas ke udara. Selain itu juga diisi dengan penampilan anak TK/PAUD senam sehat. Hadir dalam acara tersebut Wakapolres Sorsel Kompol Bidik Risaladi, SH; Kepala Dinas P3A Dominggas Kambu,S.Sos; Ketua TP-PKK Ny Beatriks Anggiluli, SE; Ketua Dharma Wanita Persatuan Ny J.Flora Nauw,S.Pd; sejumlah Pimpinan OPD serta utusan Organisasi Perempuan. (HumasSorsel) |
Yenike Dipan Jadi Anggota DPRD Waropen, Gantikkan Yakop Koibai Posted: 15 Sep 2018 12:28 AM PDT BOTAWA, LELEMUKU.COM - Yenike Dipan, S.Sos Rabu (15/8) di Gedung DPRD Waropen, resmi dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Waropen periode 2014-2019, dalam status tunggu menggantikan alm Yakop Koibai, pada Sidang Paripurna Pergantian Antar Waktu setelah tertunda sekian lama. Istri dari Mantan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Waropen Ir. Yohanes Wattimury ini dilantik berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 155/250/tahun 2018. Adanya pelantikan anggota DPRD antar waktu maka bertambah keterwakilan perempuan di lembaga ini meskipun belum memenuhi 30 persen sehingga aspirasi yang disampaikan kum perempuan dihharapkan lebih terserap dan tersalur karena akan lebih memahami apa yang diaspirasikan. Hal tersebut diuangkapkan Ketua DPRD Apinus Wonda Y Wonda,S.Th.M.Si saat memberikan sambutaanya, ia berharap dengan terisinya kekosongan kursi Legislatif dapat membantu dalam pelaksanaan tugas-tugas kedewanan, sebagai representasi dari rakyat waropen dan sesuai dengan tanggungjawab lembaga legislatif. Ketua DPRD Apinus Y Wonda menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada Yenike Dipan sebagai anggota DPRD yang baru dillantik. Sementara itu Bupati Waropen juga menyampaikan agar dalam melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat dapat bekerjasama dan sssaling mendukung untuuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Waropen. Menurutnya PAW bagi anggota PDRD merupakan proses politikk yang harus dilakukan sebagai upaya memnuhi kelengkapan keanggotaan DPRD kabupaten Waropen sebagai anggita dewan yang baru, sehingga perlu segera menyesuaikan diri, mempelajari berbagai ketentuan dan tata tertip yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas. Usai dilantik menjadi anggota DPRD, kepada wartawan Yenike mengatakan, bahwa Ini merupakan satu kepercayaan dari Tuhan tetapi juga dari Masyarakat yang harus dijalani, Ia berharap bisa diterima dan ada kerjasama yang baik dengan sesama anggota DPRD lainnya. "Selaku perempuan yang baru dilantik menjadi anggota DPRD, maka dengan waktu yang ada akan dimanfaatkan sebaik mungkin walaupun tidak terlalu lama, untuk dapat memperjuangkan aspirasi para perempuan di negeri seribu bakau , namun ia meminta dukungan dari para perempuan di Waropen sehingga aspirasi yang disampaikan bisa terwujud". tutup Yenike. (HumasWaropen) |
Yermias Bisai Buka Musrembang RPJMD 2016-2021 Posted: 15 Sep 2018 12:28 AM PDT WAROPEN, LELEMUKU.COM - Untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangkah menengah daerah tahun 2016-2021, yakni "di tahun 2021 terbentuk kerangka landasan bagi terwujudnya masyarakat Waropen yang bersatu, mandiri, dan sejahtera. Bupati Kabupaten Waropen, Provinsi Papua Yermias Bisai, S.H, membuka acara pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 yang dilaksanakan di Gendung Pertemuan Nonomi, Senin (13/8). Pelaksanaan Musrenbang ini merupakan bagian dari proses penyempurnaan Rancangan RPJMD menjadi Rancangan ahir RPJMD untuk selanjutnya dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah. Namun Rancangan RPJMD Kabupaten Waropen terlambat, sehingga kesempatan itu Bupati Waropen Yermias Bisai dalam Sambutanya menyampaikan permohonan Maaf yang sebesar-besar. "Saya dan Bapa Wakil Bupati menyampiakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena RPJMD Kabupaten Waropen terlambat, yang seharusnya 6 bulan setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sudah ada, namun sampai dua tahun baru ada, kami mintah maaf kepada masyarakat Kabupaten Waropen" ucapnya. Lanjut Bupati Yermias menjelaskan, bahwa RPJMD sudah ada dalam tahap 4 tinggal satu tahap lagi baru selesai, "mudah-mudahan bisa selesai di Bulan september yang akan datang," harapnya. Wakil Bupati Waropen Hendrik Wonatorey saat menyerahkan hasil Musrenbang RPJMD Kabid Pengendalian Bappeda Provinsi Papua Edison Howay. Ia juga menghimbau kepada seluruh OPD dan tim, agar dalam musrenbang RPJMD memperhatikan perumusan rancangan pembangunan nasional jangka menengah, program presiden nawacita ,visi misi Gubernur Papua 2013-2018 Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera "Tidak lupa Visi Kabupaten Waropen, Bersatu, Mandiri dan Sejahtera, misi Manusia Waropen yang beriman sehat, pengelolaan sumberdaya untuk hidup kesejahteraan masyarakat waropen, sarana dan prasana infrastruktur, pemerintahan yang baik dan bersih, juga memperhatikan 14 tujuan, 33 sasaran, 54 kebijakan, 74 strategi, 96 progrm prioritas, 76 urusan wajib, 17 urusan pilihan yang perlu dibahas dalam musrenbang RPJMD sehingga tidak keluar dari materi RPJMD. Jelasnya Sementara itu Kepala Bappeda Kabupaten Waropen Alwesius Mandosir mengatakan bahwa hasil dari kesepakatan musrenbang RPJMD 2016 2021 dijadikan ssebagai bahan penyusunan rancangan ahir RPJMD Kabupaten Waropen . Dalam Musrenbang RPJMD juga telah menghasilkan 19 isu strategis kabupaten waropen, ditetapkan 14 tujuan dan 34 sasaran pembangunan kabupaten waropen, 50 strategi pembangunan, dan merumuskan 94 program prioritas, jelas Alwesius dalam laporannya. (DiskominfoWaropen) |
Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI ke Kabupaten Waropen Masih Rendah Posted: 15 Sep 2018 12:28 AM PDT BOTAWA, LELEMUKU.COM - Dari tahun 2004 sampai dengan 2017 ada 771 rekomendasi BPK-RI yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen, Provinsi Papua dan rekomendasi dengan sebanyak 284 temuan, dari jumlah tersebut telah dilakukan tindak lanjut yang sesuai dengan rekomendasi adalah 247 rekomendasi, sebanyak 94 tindak lanjut yang belum sesuai rekomendasi, dan sebanyak 19 rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah, sehingga masih sisa 411 rekomendasi yang belum di tindak lanjuti. Hal terebut diungkapkan kepala inspektorat Kabupaten Waropen Dwi Aris Pujianto saat ditemui di ruang kerjanya, rabu (1/8) kemarin. Dikatakan, dari tindak lanjut sampai dengan posisi (30/7) jumlah nilai tindak lanjut yang berupa penyetoran ke kas daerah dan penyerahan aset ke Pemerintah Kabupaten Waropen sebesar 14,2 milyar sekian atau 1,9 persen, "ini tergolong sangat rendah jika dibandingkan nilai yang direkomendasikan BPK RI" jelasnya. Dijelaskan, tanggungjawab pelaksanaan tindak lanjut secara umum menjadi tanggungjawab Kepala Daerah dan DPRD, namun secara teknis adalah pejabat yang bertanggungjawab dan harus melakukan tindak lanjut rekomendasi atas temuan BPK RI. "Untuk waropen tindak lanjut dari tahun 2004 sampai dengan 2017 sangat minim minimnya tindak lanjut mungkin disebabkan antara lain kurangnya komitmen pejabat yang bersangkutan untuk menindaklanjuti, baik yang bersifat administrasi maupun dalam bentuk penyetoran ke kas daerah. Apabila kondisi ini terus terjadi dan tidak adanya keseriusan maka akan sulit Waropen untuk mencapai opini yang lebih baik dari yang sekarang diperoleh dalam LKPD tahun 2017". Menurutnya, Bupati sebagai kepala daerah selalu dan tepat waktu telah menindaklanjuti sesuai rekomendasi, namun bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang enggan atau tidak berkomitmen melakukan tindak lanjut. dapat diartikan Perintah Bupati untuk Kepala OPD agar melakukan tindak lanjut sesuai rekomendasi BPK RI diabaikan. Mungkin karena belum adanya sanksi yang tegas. tapi kalo kita perhatikan sebenarnya sanksi telah tegas karena mempunyai dampak ke masalah hukum atau dapat dilimpahkan ke aparat penegak hukum. Lanjut Dwi menjelaskan, adanya program percepatan tindak lanjut oleh BPK RI merupakan langkah yang baik dalam rangka penyelesaian tindak lanjut, namun juga mengalami hambatan dalam pelaksanaannya di Kabupaten Waropen. Program ini sangat baik dalam menuntaskan temuan yang harus ditindaklanjuti, walaupun program ini tidak menghilangkan kerugian secara otomatis. Satu langkah yang harus ditempuh agar tindak lanjut rekomendasi BPK RI dapat dituntaskan yaitu keseriusan dan komitmen kepala daerah maupun pejabat yang seharusnya bertanggungjawab, adanya sanksi yang tegas, karena jika rekomendasi tidak ditindak lanjuti maka dapat dilimpahkan ke aparat penegak hukum. rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti secara signifikan tentunya juga punya pengaruh ke opini selanjutnya. Tutup Dwi. Sementara itu dilokasi yang berbeda PLH Sekda Nelson Sasarari saat ditemui mengakui bahwa sejauh ini pelaksanaan tindak lanjut oleh rekomendasi BPK RI masih sangat minim, hal ini disebakan OPD tidak komitmen melakukan tindak lanjut, sehingga terlihat Perintah Bupati untuk lakukan tindak lanjut sesuai rekomendasi BPK RI diabaikan oleh OPD. Ia berharap, terkait dengan tindak lanjut hasil termuan BPK RI tahun 2017 agar OPD segerah menindaklanjuti baik secara administrasi maupun penyetoran kembali, Bupati selaku kepala daerah juga telah menindaklanjuti tinggal OPD terkait yang haruu komitmen melakukan tindak lanjut. Jelasnya. "jika OPD tidak lakukan tindak lanjut, berarti Perintah Bupati untuk OPD diabaikan, dan sanksinya jelas berdampak ke masalah hukum atau dapat dilimpahkan ke aparat penegak hukum". tegasnya. (DiskominfoWaropen) |
You are subscribed to email updates from #TACIGI. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States |