Ledakan Gas pada Tiga Kota di Utara Boston, 1 Remaja Tewas, 12 Cedera |
- Ledakan Gas pada Tiga Kota di Utara Boston, 1 Remaja Tewas, 12 Cedera
- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Jadi Penggerak Provinsi Maluku
- KPPN Saumlaki Gelar FGD Peningkatan IKPA Tahun 2018
- PERISAI Dan ABADI akan Boikot Festival Dance And Musik di JI Expo Kemayoran
- Kunjungan Delegasi DPD RI Ke Australia Akan Memperkuat Kerja Sama Beasiswa Pendidikan
- Kirab Pemuda Nasional Zona 2 Singgah di Kota Ambon
- South China Sea Conflict Would Rise if Beijing Attempts Defense Zone
- Matheous Berhitu : Ikan dan Kelapa Muda Sumber Kekuatan
- Penilaian Hari Kedua Lomba Binsat Tingkat Kodam Pattimura Tahun 2018
- Ratusan Peserta Bakudapa Anak dan Remaja GPM 2018 Dilepas di Lantamal IX Ambon
- International Council of Women Gelar Sidang dan Pertemuan Seribu Organisasi Perempuan
- Usain Bolt Nikmati Sampanye di Pesawat Nir-Gravitasi
- Somali Leaders’ Lack of Trust Stymies Progress on Political and Security
- Dukungan ke Prabowo-Sandiaga Menguat di Ijtima Ulama II
- One Man’s Campaign for Justice Shakes Bosnian Serb Old Guard
- Dinas Kesehatan Madina Belum Pastikan Penyebab Bayi Bermata Satu
- Russian War Games Seek to Cement Ties With China, Send Message to West
- DRC Tries to Contain Ebola with New Medical Tools Amid Conflict
- Akibat Memukul Seorang Wanita Kerabat PJS Walikota Terancam Human 2,8 Tahun
- Akhir Tahun 2018, PNS Yang Terbukti Korupsi Akan Dipecat
- Dua Anggota DPRD Nagekeo Dipecat, PAW Segera Diproses
- Danrem 161/Wira Sakti : Provokasi Dapat Memperburuk Sikon Antar Negara Berdaulat
- Sayap Jembatan Nanganighi Roboh, Diduga Akibat Konstruksi Buruk
- Diduga Oknum Polisi Rampas Handphone Wartawan Yang Sedang Meliput
- Dor !!. Kru Orgen Tunggal, Rumadi, Warga Kabupaten Way Kanan Tewas Bersimbah Darah Di Tembak Orang Tak Dikenal
| Ledakan Gas pada Tiga Kota di Utara Boston, 1 Remaja Tewas, 12 Cedera Posted: 14 Sep 2018 07:48 AM PDT  BOSTON, LELEMUKU.COM - Seorang remaja tewas dalam ledakan gas berkali-kali dan kebakaran yang berkobar pada lebih dari 20 rumah di tiga kota di sebelah utara Boston, negara bagian Massachusetts, Amerika Serikat pada Kamis malam (13/9).Para pejabat menyatakan Leonel Rondon, 18 tahun, tewas setelah cerobong asap dari sebuah rumah yang meledak jatuh menimpa mobilnya. Sementara 12 orang lainnya cedera. Para petugas pemadam kebakaran menyatakan asap dan kobaran api begitu banyaknya sehingga mereka tidak dapat melihat langit di atas kota Lawrence, Andover dan North Andover di mana puluhan rumah dan bangunan hancur. "Seperti kiamat," kata Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Andover Michael Mansfeld. "Asap membubung dari Lawrence di belakang saya. Saya juga dapat melihat bubungan asap di depan saya dari kota Andover." Ratusan warga yang panik lari meninggalkan rumah mereka, menyebabkan kemacetan lalu lintas yang parah pada jam-jam ramai kendaraan. Seorang pejabat North Andover menyebut situasi di sana "menakutkan" dan ia menganjurkan agar bisa warga mematikan saluran gas apabila memungkinkan dan meninggalkan rumah mereka. Perusahaan gas setempat menyatakan mereka sedang mengurangi tekanan di jaringan pipa gas, seraya menyatakan perlu "beberapa waktu" untuk menghentikan semua aliran gas. (VOA) |
| Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Jadi Penggerak Provinsi Maluku Posted: 14 Sep 2018 07:33 AM PDT  AMBON, LELEMUKU.COM - Kehadiran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Provinsi Maluku diharapkan dapat menjadi motor penggerak pemberdayaan di daerah. Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua saat menghadiri Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Provinsi Maluku di Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Kamis (13/9). Kehadiran LPM, disebut Sahuburua, diharapkan menjadi salah satu faktor kunci sekaligus juga motor penggerak usaha-usaha pemberdayaan di tingkat bawah. "Karena itu, kita patut bersyukur, sebab hari ini di Provinsi Maluku telah terbentuk secara resmi LPM, sebuah Lembaga yang bertransformasi dari organisasi yang dulu kita kenal sebagai Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau LKMD," ujar Sahuburua. Menurutnya, ada sesuatu yang berbeda dan memiliki nilai tambah dari LPM dibandingkan dengan LKMD adalah skala dan jangkauan kerjanya. Lebih lanjut Sahuburua katakan, kalau LKMD lokusnya kebanyakan pada masyarakat tingkat desa saja, maka LPM ini jauh lebih luas, sebab kehadirannya guna menggerakan pembangunan partisipatif di seluruh tingkatan pemerintahan dari Pusat, Kabupaten/Kota sampai ke Desa dan Kelurahan. "Jadi, bukan hanya antara pihak pemerintah dengan masyarakat, tetapi juga sektor swasta atau pihak lainnya yang berkontribusi bagi kepentingan pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Ini sebuah cara menggerakan pembangunan secara holistic dengan melibatkan partisipasi aktif tiga pilar good governance: Pemerintah, Masyarakat dan sektor Swasta," ungkapnya. Sahuburua menyebutkan, konsep pembangunan partisipatif masyarakat ini, berguna bagi program pemerataan pembangunan, mengurangi kesenjangan, pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Konsep pembangunan partisipatif masyarakat ini, menurutnya, berguna bagi program pemerataan pembangunan, mengurangi kesenjangan, pengentasan kemiskinan dan pengangguran. "Konsep ini hadir sebagai upaya mencari 'jalan tengah' dari model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, yang diperkenalkan oleh Adam Smith, seorang Ahli Ekonomi asal Skotlandia di awal abad 20. Model pembangunan ini ternyata menuai kecaman dari berbagai pihak sebab dianggap tidak mampu menyelesaikan masalah kemiskinan, pengangguran dan keterbelakangan," paparnya. Dari situlah, kata Sahuburua, model pembangunan yang berorientasi pemerataan dengan melibatkan banyak masyarakat menjadi sesuatu yang penting untuk dikedepankan yakni, pembangunan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Walaupun secara teoritis, sebutnya, pembangunan partisipatif ini dianggap sebagai solusi tetapi dalam implementasinya tetap membutuhkan perhatian ekstra agar benar-benar efektif dan memberikan hasil guna yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. "Apa yang saya sampaikan tadi, sengaja diangkat sebagai kerangka pikir awal bagi Kepengurusan DPD LPM Provinsi Maluku yang dilantik hari ini untuk mempersiapkan diri menyambut tugas-tugas ke depan," imbuhnya. Tanggungjawab memberdayakan masyarakat, kata Sahuburua, menjadi sebuah tanggungjawab yang amat mulia. Sebab negara kita di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. sementara kerja, kerja dan kerja. Ada banyak program pembangunan yang didesain guna mendorong proses pemberdayaan masyarakat, mulai dari penguatan kapasitas sumberdaya manusia, pengembangan infrastruktur, pengalokasian anggaran dengan skala prioritas dan masih banyak lagi. "Maka tugas besar saudara-saudara sebagai Pengurus DPD adalah pertama-tama melakukan konsolidasi ke jajaran di bawah, baik di kabupaten/kota hingga kepengurusan di tingkat desa dan kelurahan. Konsolidasi mulai dari persoalan pembentukan organisasi, pelantikan pengurus, tetapi juga penyiapan sumberdaya manusia, program kerja dan yang lainnya," harapnya. Apalagi, menghadapi "tantangan ganda". Maksud tantangan ganda disini, jelas Sahuburua, dimana provinsi ini selain tantangan teknis dari sisi kualitas sumberdaya manusia, alokasi anggaran, sarana prasarana pendukung, sesungguhnya tantangan karateristik wilayah kepulauan jauh lebih berat dan selalu menempati ranking teratas. "Oleh sebab itu dibutuhkan inovasi, kreativitas dan cara pandang yang lebih cerdas dalam melaksanakan kerja saudara-saudara pengurus DPD nantinya," tandasnya. Sahuburua juga berharap, kesediaan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LPM RI untuk terus berkomunikasi, memonitor dan memberikan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Maluku. Untuk diketahui, pelantikan DPD LPM Provinsi Maluku periode 2018-2024 dilakukan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPP LPM RI, Andien Achza dan dihadiri.(HumasMaluku) |
| KPPN Saumlaki Gelar FGD Peningkatan IKPA Tahun 2018 Posted: 14 Sep 2018 07:28 AM PDT  SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku menggelar focus group discussion atau diskusi kelompok terarah tentang "Penguatan Komitmen untuk Peningkatan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2018, di Villa Bukit Indah Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel), pada Jumat (14/9).Menurut Kepala KPPN Saumlaki, Teguh Irwono bahwa kegiatan FGD tersebut merupakan kegiatan rutin yang selalu digelar pihaknya dengan mengundang beberapa Satuan Kerja (Satker) mitra kerja pengelolahan keuangan di Kepulauan Tanimbar. Di pertemuan kali ini KPPN Saumlaki mengundang beberapa Satker, yang kinerjanya perlu ditingkatkan, diantaranya Kantor Unit Penyelenggara Bandara Udara (KUPBU) Mathilda Batlayeri, Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Saumlaki, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja (Perindagnaker) MTB, Kantor Kementerian Agama MTB, Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan (UPP) Kelas II Saumlaki, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Rutan Cabang Saumlaki. "Selama satu tahun anggaran ini sudah beberapa kali FGD diadakan, ini kegiatan rutin kami. Kali ini untuk satker yang memang kinerjanya perlu ditingkatkan lagi," ujar dia kepada Lelemuku.com. Teguh mengungkapkan pelaksanaan FGD itu berlandaskan pada Surat Keuangan No. S-67/MK.05/2018 Tanggal 2 februari 2018 tentang langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran K/L Tahun 2018, Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan No.S-4757/PB/2018 Hal Integrasi Indikator Kinerja Anggaran Pada Online Monitoring dan Surat Kepala KPPN Saumlaki No.S-907/WPB.32/ KP.0402/2018 Tanggal 1 Agustus 2018 dengan tujuan untuk mengumpulkan para Kuasa Pengguna Angaran (KPA) agar dapat menyamakan presepsi tentang Peningkatan IKPA di triwulan III menjelang akhir tahun anggaran 2018 ini, dimana ditargetkan harus memenuhi angka 85 persen. IKPA sendiri merupakan indikator yang mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas dan edisiensi pelaksanaan anggaran, ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 12 indikator, yaitu UP/TUP, Data Kontrak, Kesalahan SPM, Retur SP2D, Halaman III DIPA, Penyelesaian Tagihan, Rekon LPJ Bendahara, Revisi DIPA, Renkas (RPD), Realisasi Anggaran Belanja, Pagu Minus dan Dispensasi SPM yang dinilai setiap bulan dan dirilis setiap triwulan serta salah satu alat monev dan pembinaan pelaksanaan anggaran Satker. "Harus ada persamaan presepsi tentang bagaimana pelaksanaan anggaran yang belum sepenuhnya optimal bisa dioptimalkan lagi karena kami punya target untuk realisasi penyerapan anggaran itu secara nasional 60 persen akhir triwulan ini, sementara sampai dengan kemarin baru pada tingkat 52,93. Ini kan perlu ditingkatkan lagi," ungkapnya. Teguh pun sangat mengapresiasi para KPA yang sudah hadir memenuhi undangannya dan berharap dalam waktu 2 minggu menjelang akhir triwulan III ini para Satker bisa lebih giat untuk segera mempercepat dan meningkatkan kinerja pelaksanaan anggarannya, agar target yag telah ditetapkan bisa dipenuhi. "Sangat positif tanggapan mereka, ada hal-hal baru yang sebelumnya mereka tidak ketahui, tidak pahami serta mungkin ada hal yang mungkin selama ini mereka kurang mendapatkan informasi dari bawahan mereka dengan kegiatan ini mereka dapat informasi atau dapat solusi," puji dia. Hal senada juga dikatakan oleh Kepala KUPBU Mathilda Batlayeri, Januaris Seralurin, SH bahwa kegiatan tersebut sangat penting bagi dirinya dikarenakan begitu banyak kegiatan diluar kota yang hampir sekali dalam seminggu membuatnya jarang berkoordinasi dengan staf pengelolaan keuangannya sehingga lewat diskusi kelompok terarah ini dapat membantu pihaknya dalam meningkatkan dan memperlancar pelaksanaan anggaran.  "Kegiatan ini sangat membantu, saya sangat setuju. Saya juga sarankan kepada Kepala KPPN untuk membuat WA group untuk kami para KPA bisa memantau, mungkin staf kami ada keterlambatan dalam membuat laporan, itu bisa kami pantau lewat itu," kata dia.Sementara itu Kepala KP2KP Saumlaki, Kukuh Hanna Prapanca pun memberikan penghargaan kepada KPPN Saumlaki dan berkomitmen akan meningkatkan ketepatan pelaksanaan keuangan melalui 12 parameter IKPA tersebut. "Positifnya adalah KPA jadi tahu bahwasannya indeks kinerja pelaksanaan anggaran menjadi tolak ukur apakah anggaran yang sudah alokasikan ke setiap satker dengan benar atau belum," tuturnya. Usai diskusi tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama dalam peningkatan IKPA tahun 2018 di Kabupaten MTB oleh para satker mitra KPPN Saumlaki. (Laura Sobuber) |
| PERISAI Dan ABADI akan Boikot Festival Dance And Musik di JI Expo Kemayoran Posted: 14 Sep 2018 07:09 AM PDT  BantenNet.com, Jakarta - Ratusan masa, Arus bawah demokrasi islam Indonesia, Himpunan Mahasiswa islam, Pertahanan ideologi syarikat islam ( PERISAI ), akan menggelar Aksi unjuk Rasa '' Jihad melawan Maksiat'' yang akan di laksanakan 14-15 September 2018 di ji expo kemayoran. (14/09/2018) Kamal selaku Koordinator Lapangan mengatakan kami akan terus memboikot event invasion - jakarta festival dance and music yang akan di selenggarakan di Ji expo kemayoran pada hari jumat 14 - 15 September 2018 lanjut kamal. "Event invesion jakarta adalah event perusak moral generasi anak indonesia karna menampilkan musik DJ, minum - minuman keras, pesta narkoba dan lain lain. kami akan turunkan seluruh kader kami di DKI Jakarta dini hari di depan ji expo kemayoran kami akan boikot acara tersebut. tutup kamal > Spyn Terima kasih karena telah membaca informasi tentang PERISAI Dan ABADI akan Boikot Festival Dance And Musik di JI Expo Kemayoran . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Kunjungan Delegasi DPD RI Ke Australia Akan Memperkuat Kerja Sama Beasiswa Pendidikan Posted: 14 Sep 2018 07:09 AM PDT  BantenNet.com, JAKARTA - Senator DPD RI Asal Aceh H. Fachrul Razi, MIP yang juga Pimpinan Komite I DPD RI melakukan kunjungan ke Australia bulan ini. Kunjungan kerja dimaksud dalam rangka penyusunan draft RUU Percepatan Wilayah Tertinggal dan penguatan kerja sama beasiswa pendidikan di Australia dengan daerah-daerah di Indonesia. Fachrul Razi yang juga Senator DPD RI Asal Aceh meminta Pemerintah Australia memperbesar proporsi kuota kerja sama mahasiswa daerah khususnya dari Aceh untuk melanjutkan Pendidikan di Australia. "Saat ini di Aceh terdapat kampus negeri maupun swasta yang siap mengirimkan calon mahasiswanya untuk melanjutkan pendidikan master dan doktor di Australia," jelas Fachrul Razi belum lama ini dalam siaran persnya. Pemerintah Indonesia telah membangun kerja sama Pemerintah Australia dalam rangka pendidikan perihal masalah kerangka pendidikan dalam menunjang pendidikan, pembiayaan pendidikan, pendidikan vokasi, keterkaitan pendidikan vokasi dengan industri, penelitian, komersialisasi hasil penelitian, peningkatan kerjasama penelitian, perjanjian kerjasama penelitian pendidikan tinggi dan pendidikan vokasi. Sementara itu, Konsulat Jenderal (Konjen) RI di Sydney yang menyambut delegasi RI di Sydney langsung menggelar rapat bersama dalam rangka kunjungan DPD RI ke Australia. Konjen RI Sydney yang baru menjabat enam bulan, Heru Hartanto Subolo langsung menfasilitasi kedatangan delegasi DPD RI dan menggelar rapat pada siang harinya di ruang rapat KJRI Sydney. Rapat tersebut dihadiri para pejabat dari KJRI Sydney, dan delegasi DPD RI Komite I. Dalam pertemuan tersebut, Heru Hartanto menjelaskan bahwa kerja sama dengan Pemerintah Australia telah dijalin sejak lama, namun membutuhkan dukungan DPD RI untuk memperkuat kerja sama dengan dukungan parlemen dan pemerintah Australia. Beasiswa pendidikan yang ditawarkan antara lain kesempatan bagi para calon pemimpin dibidangnya untuk melakukan studi, penelitian dan pengembangan keprofesian di Australia. Program beasiswa dari Pemerintah Australia ini diperuntukkan bagi semua warga negara Indonesia, termasuk di dalamnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) pusat dan daerah serta kepada Non PNS di seluruh Indonesia. Kerja sama ini fokus wilayah geografis antara lain Aceh, NTT, NTB, Papua, dan Papua Barat. Senator Aceh Fachrul Razi dalam pertemuan dengan Konjen RI mengatakan bahwa di Aceh alumni Australia yang berasal dari Aceh banyak yang berhasil. Namun dirinya meminta agar kuota penerimaan mahasiswanya di perbesar. "Kami punya kampus Unsyiah, IAIN, Unimal, UTU, Unsam dan kampus swasta lainnya yang terkemuka di Aceh, kita berharap setiap tahun dari Aceh dapat meningkat," kata Fachrul Razi. Wakil Ketua DPD RI, Achmad Muqowam sebagai pimpinan rombongan mengatakan bahwa perlu peningkatan kerja sama antara daerah provinsi di Indonesia dengan Australia. "DPD RI akan mendorong kerja sama dengan perwakilan calon mahasiswa dari daerah provinsi lebih besar," jelas Achmad Muqowam. Kunjungan delegasi DPD RI di Sydney juga mengunjungi beberapa parlemen pemerintah New South Wales dan kantor pemerintah lainnya. Kunjungan juga dilakukan di Konjen RI dalam rangka membahas permasalahan dan keterbatasan yang dialami selama ini. Delegasi DPD RI berkunjung ke Australia dari tanggal 2-8 September 2018. > red Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Kunjungan Delegasi DPD RI Ke Australia Akan Memperkuat Kerja Sama Beasiswa Pendidikan . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Kirab Pemuda Nasional Zona 2 Singgah di Kota Ambon Posted: 14 Sep 2018 07:08 AM PDT  AMBON, LELEMUKU.COM - Pemerintah Kota Ambon, Provinsi Maluku sambut kedatangan Peserta Kirab Pemuda Nasional Zona 2 di Ruang Rapat Balaikota Ambon, Kamis (13/9).Kedatangan Rombongan Kirab di Balaikota diterima oleh Wakil Walikota (Wawali) Ambon, Syarif Hadler, didampingi jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon. Ambon menjadi titik ke-3 setelah Jayapura dan Manokwari yang disinggahi putra-putri terbaik Indonesia yang tergabung dalam Kirab Pemuda Nasional. Wawali pada kesempatan itu mengaku sangat bersyukur karena Kota Ambon dijadikan sebagai titik singgah penyelenggaraan program tersebut. Dirinya menyambut gembira, kehadiran seluruh rombongan. Wawali meyakini sungguh bahwa kesan pertama menginjak kaki di suatu tempat, termasuk di Kota Ambon, akan menentukan penilaian para pengunjungnya terhadap daerah tersebut. Wawali juga memberikan apresiasi kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) atas kepercayaan yang diberikan. Diakui, kedatangan Peserta Kirab Pemuda Nasional menandakan bahwa Pemerintah Pusat, khususnya Kemenpora, memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pembangunan kepemudaan di Kota Ambon. Ditambahkan, pihaknya pun akan terus mendukung program Kemenpora, terutama yang berorientasi pada pembentukan pemuda yang hebat dan sejahtera. Sementara itu, di kesempatan yang sama, perwakilan dari Kemenpora yang ditugaskan untuk menerima peserta Kirab Pemuda Nasional 2018 Zona Indonesia Tengah dan Indonesia Timur, Johnny Sihite, menjelaskan, Rombongan Kirab Pemuda Nasional 2018, nantinya akan berada di Kota Ambon selama 4-5 hari kedepan dan dilanjutkan ke Provinsi Maluku Utara (Malut). Harapannya adalah Kirab Pemuda dapat menjadi simbol pemersatu bangsa. Pemuda yang mengikuti Kirab Pemuda Nasional adalah wujud kepedulian pemerintah sebagaimana yang diwacanakan oleh Presiden RI, Joko Widodo, dalam program nawacita yang mengisyaratkan bahwa negara dapat hadir di tengah-tengah masyarakat, melalui berbagai instrumen. diantaranya melalui Kemenpora, melalui OPD di lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) se-Indonesia, dengan membawa pelopor pemuda untuk bersatu. Sehubungan dengan ini, untuk diketahui rombongan Kirab Pemuda Nasional 2018 yang singgah di Kota Ambon, keseluruhannya berjumlah 50 orang. Terdiri dari 34 orang perwakilan masing-masing provinsi, 1 orang peserta tambahan dari titik awal singgah di Merauke, 10 orang peserta dari organisasi kepemudaan, serta 5 orang tenaga pendamping dari Kemenpora, alumni, dokter dan aparat keamanan. Diharapkan dengan kehadiran rombongan Kirab Pemuda Nasional di Kota Ambon, para pesertanya dapat belajar banyak tentang budaya maupun kreativitas yang dimiliki oleh pemuda di daerah ini. Serta menceritakan catatan baik dari Kota Ambon, saat berada di titik singgah lain maupun saat kembali ke daerah asal. (DiskominfoAmbon) |
| South China Sea Conflict Would Rise if Beijing Attempts Defense Zone Posted: 14 Sep 2018 06:48 AM PDT  BEIJING, LELEMUKU.COM - An air defense zone declared by Beijing, or any effort to stop civilian ship traffic, would raise the risk of conflict in the disputed South China Sea after years of calm, because either move would inconvenience day-to-day operations, scholars who follow the region say.Five other militarily weaker maritime claimants have watched without major protest as China tests bombers, holds naval drills and considers nuclear power stations in the 3.5 million-square-kilometer sea. Last week Chinese news media reported tests of the country's first domestically made seaplane, for possible use in the disputed waterway. But other governments — Brunei, Malaysia, the Philippines, Taiwan and Vietnam — would step up their protests if Beijing declared an air defense identification zone or began forcibly directing traffic of the numerous privately owned ships that transit the sea, said Alexander Huang, strategic studies professor at Tamkang University in Taiwan. "It would be a direct confrontation to the principle of freedom of navigation," he said. "So far, China's position is that 'I'm taking control in several spots in the South China Sea,' but China has never disrupted the freedom of navigation, military and civilian, so far." Countries with competing claims now let one another use the open sea as long as vessels from one avoid islets held by the others. Commercial planes overfly the sea around the clock, and at least one-third of the world's marine shipping passes through it, along with 1.6 million fishing boats. Air defense identification zone Beijing has not declared an air defense identification zone (ADIZ) in the South China Sea, but the other countries worry because in 2013 it established a zone in the disputed East China Sea. China said that declaration empowered it to direct air traffic over the waterway claimed in part by Japan and Taiwan, but analysts say the zone has been unenforced. "I think the move that people believe will be a game changer is an ADIZ for the South China Sea," said Yun Sun, East Asia Program senior associate at the Stimson Center think tank in Washington. "When ADIZ was first announced for the East China Sea, people have been chasing the Chinese to ask that question." China may be holding off any South China Sea air defense zone until able to implement it, Sun said. Tension with the United States, which occasionally passes navy ships through the South China Sea to assert its freedom of navigation, might also motivate China to mothball any ADIZ plans, she added. The two powers are locked in a trade dispute. The East China Sea zone is more of a "political and symbolic practice," Huang said. Beijing calls about 90 percent of the South China Sea its own, citing historical records to back its claim. The sea that stretches from Taiwan to Singapore is prized for fisheries, shipping lanes, oil and gas. China has reclaimed land in the sea's Paracel and Spratly island chains and sent military units to some of those newly built artificial islands. Other claimants have said little in recent years as China has stepped up investment and economic aid to its neighbors. China and the Southeast Asian claimants are working this year on a code of conduct to head off maritime mishaps. Ship traffic control China has the radars and fleet to control movements of private vessels in the disputed sea, but any such restrictions would anger other countries by squelching income from fishing, shipping and undersea gas exploration, analysts believe. China has made no announcement of this type. A spike in Chinese military vessels may upset people in the Philippines, for example, as the fishing-intensive country's president, Rodrigo Duterte, tries to work with China but faces public skepticism about Beijing's maritime expansion. "They are trying to assure the public the government is doing something, and one of the areas of course is how the government approaches China," said Maria Ela Atienza, political science political science professor at the University of the Philippines Diliman. "People will react more when they see military ships in the disputed areas." China will probably avoid making new military moves, such as sending an aircraft carrier fleet, to avoid "driving ASEAN into the arms of the United States," said Alan Chong, associate professor at the S. Rajaratnam School of International Studies in Singapore. Brunei, Malaysia, Vietnam and the Philippines belong to ASEAN, which stands for Association of Southeast Asian Nations. But non-Chinese fishing fleets could face trouble from their Chinese counterparts or from search-and-rescue boats with government backing, Chong said. Some scholars call these fleets, some backed by coast guard vessels, a "militia." "Fishing fleets, humanitarian assistance vessels, these are the ones that are pushing China's claims," Chong said. "There is where the militarization is happening, except that it cannot be called militarization." (VOA) |
| Matheous Berhitu : Ikan dan Kelapa Muda Sumber Kekuatan Posted: 14 Sep 2018 06:40 AM PDT |
| Penilaian Hari Kedua Lomba Binsat Tingkat Kodam Pattimura Tahun 2018 Posted: 14 Sep 2018 06:25 AM PDT |
| Ratusan Peserta Bakudapa Anak dan Remaja GPM 2018 Dilepas di Lantamal IX Ambon Posted: 14 Sep 2018 06:18 AM PDT  Para peserta berjumlah 743 terdiri dari 292 peserta laki – laki dan sebanyak 451 peserta perempuan itu diberangkatkan dari Dermaga Irian Lantamal IX Ambon menuju ke Tiakur Maluku Barat Daya dengan menggunakan kapal perang KRI Teluk Ende – 517 dengan Komandan KRI Letkol Laut (P) Bayu Wijaksono. Acara Bakudapa Anak dan Remaja Se-GPM tahun 2018 dilaksanakan sebagai manifestasi dalam upaya menumbuhkembangkan jiwa dan semangat bahari generasi muda yang berwawasan maritim. Hal ini dikatakan Komandan Lantamal IX Ambon Laksamana Pertama TNI Antongan Simatupang dalam amanat yang di bacakan oleh Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena) Danlantamal IX Kolonel Laut (S) Dodik Pujiargo pada upacara pelepasan di Lapangan Apel Mako Lantamal IX Ambon. Selain itu, Danlantamal IX dalam amanatnya mengatakan diselenggarakannya kegiatan ini sebagai salah satu upaya perlunya mempersiapkan generasi muda dalam proses pembangunan. Banyak persoalan yang dapat dihadapi oleh para pemuda, seiring menjadi korban sebagai tindak kekerasan, perilaku beresiko seperti sex bebas, penyalahgunaan Narkoba bahkan terorisme. "Pemuda adalah bagian dari masyarakat, perlu mendapatkan bagian yang proporsional dalam proses pembangunan. Oleh karna itu, dirasa perlu untuk menyediakan wadah di mana para pemuda dapat saling belajar dari berbagai pengalaman, saling membangun kerjasama dalam menghadapi tantangan – tantangan yang dihadapi," ungkap Danlantamal IX. Dalam rangka itulah, sambungnya, kegiatan bakudapa anak dan remaja ini menjadi momentum di mana dengan semangat dan kesadaran akan pentingnya peran kita dalam membentuk anak sebagai penerus bangsa. Sementara itu, dalam amanat Gubernur Maluku Ir. Said Assagaff yang di bacakan oleh Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua mengatakan acara Bakudapa Anak dan Remaja Se-GPM merupakan kegiatan yang sangat penting dan strategis dalam rangka meningkatkan kualitas anak dan remaja. "Kegiatan ini merupakan bukti keseriusan GPM untuk mempedulikan anak dan remaja, sebagai anugerah Tuhan sekaligus sumber daya yang paling penting," ucapnya. Lebih lanjut dikatakan melalui kegiatan ini berbagai potensi daerah Maluku Barat Daya dan Provinsi Maluku serta Maluku Utara dapat diperkenalkan kepada para peserta, diantaranya keindahan alam, kekayaan budaya dan keramahan masyarakat Bumi Kalwedo. "Kiranya semua pihak dapat saling menopang untuk suksesnya acara yang akbar ini," sambungnya. Turut hadir dalam acara pelepasan antara lain para Asisten Danlantamal IX, para Kadis/Kasatker Lantamal IX, Kepala Bimas Kristen Protestan Kementerian Agama Provinsi Maluku, Ketua Sinode beserta jajaran, para Ketua Klasis Pulau Ambon, Para Pendeta Se-GPM, Ketua Panitia Bakudapa Anak dan Remaja Se-GPM tahun 2018 serta para pengasuh dan pendamping. (DISPEN LANTAMAL IX) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Ratusan Peserta Bakudapa Anak dan Remaja GPM 2018 Dilepas di Lantamal IX Ambon . Silahkan membaca berita lainnya. |
| International Council of Women Gelar Sidang dan Pertemuan Seribu Organisasi Perempuan Posted: 14 Sep 2018 05:43 AM PDT  YOGYAKARTA, LELEMUKU.COM - Presiden International Council of Women (ICW) Kim Jung Sook, menyampaikan keyakinannya bahwa perempuan sebenarnya bisa mengubah dunia menjadi lebih baik bagi generasi mendatang, jika mereka mendapatkan pemberdayaan di segala bidang, baik sosial, budaya maupun pendidikan.Sayangnya, masih banyak situasi kurang baik dihadapi perempuan. Hal ini disampaikannya dalam Sidang Umum ke-35 ICW di Yogyakarta. "Saat ini baru ada 17 negara di dunia dipimpin oleh perempuan. Para perempuan masih dihadapkan dengan budaya "glass-ceiling" di tempat kerja. Sementara sekitar 14 persen perempuan masih menghadapi kekerasan seksual secara serius bahkan masih banyak dari mereka dipaksa melakukan perkawinan usia dini," kata Kim Jung Sook dihadapan para peserta sidang. Jumlah perempuan yang menduduki posisi strategis di perusahaan masih sangat terbatas. Di Timur Tengah, misalnya, baru 3,9 persen perempuan yang berada di posisi puncak. Sementara di Amerika Latin 6,4 persen, di Asia Pasifik 9 persen, di Eropa dan di Amerika Serikat masing-masing 20 dan 19 persen. Kim berharap sidang umum ke-35 ICW membahas strategi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi perempuan. Dalam kesempatan yang sama Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, pemerintah Indonesia menempatkan 8 perempuan dari 34 menteri di kabinet untuk bidang-bidang strategis merupakan bukti perhatiannya terhadap perempuan. Berbagai pelatihan dan permodalan untuk usaha yang dikelola para perempuan menggunakan CSR BUMN, termasuk Balai Perekonomian Desa atau Balkondes berupa home-stay berbasis masyarakat di sekitar wisata candi Borobudur yang akan dikunjungi peserta sidang ICW, ujar Rini. Rini mengutip data bahwa sebagian besar usaha, terutama skala kecil dan menengah dimiliki oleh perempuan. "Penelitian Bank Dunia menunjukkan rasio kepemilikan bisnis oleh perempuan merupakan yang paling tinggi di dunia. Terutama untuk usaha menengah kecil dan mikro," papar Rini. "Data di Organisasi Buruh Internasional (ILO) menunjukkan, jumlah angkatan kerja perempuan di Indonesia juga meningkat, dari 35 persen pada 1990 menjadi 38 persen pada 2017," kata Rini menambahkan. Secara terpisah, dalam pertemuan seribu organisasi perempuan, Siti Choirina, Direktur Consumer Service PT Telkom memaparkan, usaha kecil menengah, UKM di Indonesia yang memanfaatkan teknologi digital untuk sebagian besar dimiliki perempuan. "Partisipannya 81 persen perempuan, dan yang sudah men-digitalkan UKM nya itu mencapai 75 persen dan yang sudah go online angkanya mencapai 73 persen perempuan. Jadi konsep ketahanan ekonomi Indonesia yang di-drive (didorong) oleh perempuan it luar biasa," kata Siti Choirina. Sementara Ninis Kesuma Adriani,Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis PT Pegadaianmenyebut perusahaanjasa keuangan tertua di Indonesia itu sebagai sahabat perempuan karena sebagian besar kliennya perempuan. "Sekitar 7 juta unit usaha yang sebagian besar mikro dan UKM adalah potensi bagi kami untuk terus memberikan pelayanan kepada pengusaha yang ada di mikro dan kecil," kata Ninis. "Perempuan itu ternyata yang mendapatkan pinjaman untuk investasi ternyata prosentasenya lebih tinggi dari laki-laki". Presiden Joko Widodo dijadwalkan membuka secara resmi kedua pertemuan tersebut Jumat siang (14/9). (VOA) |
| Usain Bolt Nikmati Sampanye di Pesawat Nir-Gravitasi Posted: 14 Sep 2018 05:23 AM PDT  WASHINGTON, LELEMUKU.COM - Atlet lari Usain Bolt berlari menembus udara dan meneguk sampanye yang melayang di udara, sembari menikmati melayang dalam kondisi nir-gravitasi di dalam sebuah pesawat.Juara Olimpiade 8 kali tersebut tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya saat melayang tanpa bobot dalam sebuah pesawat yang dimodifikasi untuk keperluan penelitian sains. Tapi pada kesempatan kali ini, dia mendemonstrasikan botol sampanye yang memungkinkan seorang astronot minum gelembung-gelembung sampanye di luar angkasa. Bolt menyebut hal ini pengalaman yang "menakjubkan". "Saya merasa tegang, namun saat parabola yang pertama menyala, saya seperti ' ya Tuhanku, apa yang sedang terjadi'. Setelah yang ketiga, saya seperti 'ini gila'," Bolt mengatakan pada wartawan Reuters TV. Botol tersebut dirancang oleh pembuat sampanye, Mumm. Pada saatnya, perusahaan ini berharap untuk dapat menangguk untuk dari pariwisata luar angkasa. Miliarder Jeff Bezos, penemu dari Amazon Inc., dan Richard Branson sama-sama bersaing dalam mengirimkan turis dalam perlombaan ke ruang suborbital yang cukup tinggi untuk melihat bentuk lengkungan Bumi. Elon Musk, Eksekutif Tesla mempunyai ambisi untuk mengirimkan penumpang yang telah membayar untuk berkeliling bulan. Mereka tentunya ingin bersulang untuk petualangan mereka. "Turis akan lebih senang menikmati pemandangan Bumi, pemandangan lur angkasa, kondisi tanpa bobot, dan mereka akan merayakannya. Jadi, ada kemungkinan untuk membuka toko di luar angkasa, namun toko untuk penjualan botol," kata Jean-Francois Clevory, seorang mantan astronot dari Perancis yang menemani Bolt dalam penerbangannya. (VOA) |
| Somali Leaders’ Lack of Trust Stymies Progress on Political and Security Posted: 14 Sep 2018 05:23 AM PDT  MOGADISHU, LELEMUKU.COM - United Nations Envoy to Somalia Michael Keating says lack of trust among Somali leaders is complicating progress on the political and security fronts, and says the country's federal and regional leaders need to compromise.Keating, who is leaving the office October 1, says there has been progress on the technical level in terms of agreeing on national security structure, transition plan and approach to security but says there is a "political problem" that is not allowing things to move forward. "Where I think there remains a problem is building political trust in the country's leadership at a time when elections are approaching," he told VOA Somali. He called for compromise and warns that lack of it will worry the international community and Somali partners. "If they can reach compromises on certain things then that will bring benefits for all Somalis and the investment that the international community is prepared to make in Somalia," he said. "But the best way to worry international actors who want to invest in Somalia's future is to show that politicians cannot reach basic agreements and therefore make them worry about whether this technical agenda, which is a good one, can actually be implemented." Keating says last week's decision by five Somali regional leaders to suspend ties with the federal government is "unfortunate." He says the decision "reflects some of the structural problems that underpin Somali politics." He says power-sharing and the relations between the federal member states and the federal government and allocation of resources is the key sticking point at a time when the provisional federal constitutional that could have separated powers and responsibilities for the stakeholders is under review process. The five regional leaders of Puntland, Jubbaland, Southwest, Galmudug and Hirshabelle cited "interference" by the federal government and lack of sharing of foreign aid for their decision to suspend cooperation. Somalia's president, Mohamed Abdullahi Farmajo, has invited the five leaders for a meeting September 17 and 18, but there is a doubt whether some or all the regional leaders will attend. "I think it's unfortunate, I hope it will quickly result in a course-correction where by the federal member states will agree to meet with the president," Keating said. "He issued an invitation. ... The main thing is that the leaders of the country get together very quickly to discuss issues of common concern, and the most important ones right now include security, the constitutional review, the electoral process, and of course revenue and resources." Elections approach He warned that the lack of trust among the leaders could get more complicated as regional and national elections approach. Elections for the five regional leaders are expected to take place within the next 18 months, starting with Southwest, which elects its leader in November, followed by Puntland and Jubbaland in January and August next year, respectively. But as leaders prepare for elections, federal leaders also are concerned about possible parliamentary motions at federal level against their seats. Keating says money changes hands during these process and further exacerbates political frictions. "Unfortunately too much money changes hand in order to win votes, in order to either support or stop motion of no-confidence or impeachment, and this is a complicated game but one that is not allowing the country to move forward," he said. He said he has urged Somali leaders to come up with a reform around rules of no-confidence and impeachment motions, as well as finance reform. "There also needs to be rules about the use of money in politics," he said. "We need to have more safeguards against just politics being reduced to exchanging money to achieve political outcomes." Asked where the money is coming from, Keating says it's "untraceable." "Even though Somalia remains one of the poorest countries in the world there is still a lot of money floating around and it comes from multiple sources," he said. Keating praised the efforts by the prime minister to reform Somalia's economic and financial systems under the monitoring of the International Monetary Fund that he says is bringing "real and positive change" in terms of increasing domestic revenues and taxation. Keating strongly urged Somali leaders to take the lead in solving problems in their own country. "Ultimately it's up to the Somalis, the Somali leadership to stop this, not outsiders," he said. "It's time for the Somali leader take full responsibility for the stability of the country and not expect outsiders to do it for them." (VOA) |
| Dukungan ke Prabowo-Sandiaga Menguat di Ijtima Ulama II Posted: 14 Sep 2018 05:23 AM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Nama Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Prabowo Subianto, sudah muncul sejak pelaksanaan Ijtima Ulama Pertama yang digelar Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama di Jakarta, akhir Juli lalu. Ketika itu, formulasinya adalah memasangkan Prabowo dengan Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf al-Jufri atau memasangkan Prabowo dengan Ustad Abdul Somad. Ijtima Ulama pertama berlangsung sebelum pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden ke kantor Komisi Pemilihan Umum. Namun dalam perkembangannya Prabowo menggandeng Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno sedangkan calon presiden petahana Joko Widodo berduet dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kiai Ma'ruf Amin. Menyikapi hal itu, GNPF Ulama menyatakan bakal menggelar Ijtima Ulama Kedua. Dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (13/9), Ketua Umum GNPF Ulama Yusuf Muhammad Martak menjelaskan Ijtima Ulama kedua ini merupakan kelanjutan dari acara serupa yang dilangsungkan Juli lalu. Yusuf Martak menambahkan kubu Prabowo tidak dapat melaksanakan rekomendasi Ijtima Ulama pertama karena tidak ada kesepakatan di antara partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Keumatan, yaitu Partai Gerindra, PKS, dan Partai Amanat Nasional (PAN), mengenai pasangan Prabowo-Salim. Sementara Abdul Somad menolak mendampingi Prabowo karena ingin tetap fokus berdakwah. Menurut Yusuf Martak, agenda utama dalam Ijtima Ulama Kedua adalah membahas mengenai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. "Ijtima itu diadakan dengan semangat yaitu adanya pergantian presiden di dalam pemilihan presiden 2019. Jadi, sudah jelas. Jangan nanti ada pertanyaan apakah mungkin bergeser dukungan ke pasangan calon yang lain," kata Yusuf Martak. Lebih lanjut Yusuf Martak mengungkapkan Ijtima Ulama Kedua akan menghasilkan sejauh mana komitmen danbentuk dukungan yang akan diberikan kepada pasangan Prabowo-Sandiaga. Ijtima Ulama kedua juga akan meminta duet Prabowo-Sandiaga untuk menandatangani sebuah pakta integritas. Yusuf Martak mengatakan jumlah peserta yang diundang sekitar seribu orang termasuk pimpinan partai koalisi seperti Gerindra, PKS, PAN dan Partai demokrat. Dia menambahkan Ijtima Ulama kedua ini akan berlangsung pada 16 September mendatang dan kemungkinan besar akan dihadiri oleh Prabowo dan Sandiaga. Imam Besar Front Pembela Islam Rizieq Syihab, lanjut Yusuf Martak, dijadwalkan untuk memberikan melalui telekonferensi dari Kota Makkah, Arab Saudi. Hal ini juga dilakukannya dalam Ijtima Ulama Pertama. Kepada wartawan usai jumpa pers, Ketua Umum FPI Sobri Lubis, membantah kabar bahwa Rizieq Syihab menolak bertemu dengan Ma'ruf Amin yang ketika itu sedang beribadah haji. Dia mengatakan pertemuan antara kedua tokoh Islam itu tidak terwujud karena Ma'ruf tidak datang menemui Rizieq Syihab di kediamannya di Makkah. Menurut Sobri, Rizieq Syihab akan menerima siapa saja tamu yang datang, baik itu dari Kubu Prabowo atau petahana Joko Widodo. Ditanya tentang pakta integritas yang harus ditandatangani oleh pasangan Prabowo-Sandiaga, menurut Sobri, isinya adalah mengenai apa-apa yang tidak dijalankan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini . Dia berharap presiden baru tahun depan dapat membawa Indonesia lebih baik. "Yang bikin kegaduhan selama ini apa-apa saja di tengah masyarakat? Di antaranya PKI yang dibiarkan merajalela, penista agama, kriminalisasi ulama. Yang seperti-seperti itu," kata Sobri. "Kemudian juga masalah ekonomi yang tidak berpihak kepada pribumi. Hal-hal seperti itu, kanyang tidak dilaksanakan oleh rezim sekarang, kita rezim yang akan datang dibantu dengan rakyat untuk berani menjalankan dengan sebaik-baiknya," ujarnya. Sobri menambahkan seluruh partai koalisi akan diundang dalam Ijtima Ulama Kedua. Seperti Yusuf Martak, Ketua Panitia Pelaksana Ijtima Ulama Kedua Muhammad Nur Sukma masih merahasiakan tempat pelaksanaannnya. Sebelumnya Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin, mengatakan tidak biasanya Ijtima Ulama menyebutkan nama atau memberikan dukungan dalam Pilpres 2019. Menurut Ngabalin, Ijtima Ulama biasanya hanya menyodorkan kriteria pemimpin yang baik. "Ijtima ulama itu menyodorkan persyaratan-persyaratan seperti amanah, sidik. Hampir kita tidak menemukan ijtima ulama menyebutkan nama, itu bisa dipertanyakan kualitas teman-teman itu," kata Ali Ngabalin. "Ulama adalah pewaris nabi dia berdiri di atas seluruh kepentingan pemangku umat. Pak Jokowi kan adalah Muslim yang taat,yang baik sekarang pemimpin negara, artinya jika ingin menyodorkan siapa yang mau memimpin meski menyodorkan kriteria-kriteria," ujarnya. Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno menyatakan ia belum dapat memastikan apakah akan memasukan ulama dalam tim kampanye. Namun menurutnya yang terpenting adalah selalu mendengar masukan dari para ulama untuk dapat mengatasi berbagai persoalan bangsa. Menurutnya, nasehat dari para ulama selalu menjadi perhatian Prabowo-Sandi dalam mengambil sikap. Ia juga menyatakan sudah seharusnya semua pihak dapat mendengarkan masukan dari para ulama karena dapat memberikan kesejukan. (VOA) |
| One Man’s Campaign for Justice Shakes Bosnian Serb Old Guard Posted: 14 Sep 2018 04:58 AM PDT  WASHINGTON, LELEMUKU.COM - Milorad Dodik, president of Republika Srpska, the largely autonomous Serb-controlled mini-state within Bosnia and Herzegovina, told Davor Dragicevic he should stop mourning his 21-year-old son. After all he has another one, the Bosnian Serb leader advised last month during a local media interview.But the 55-year-old restaurant waiter has shrugged off the presidential advice and is refusing to remain quiet. He's demanding to know how his son died, who killed him, and why. In the process he's complicating the re-election plans of Dodik, who's been in power since 2010 and advocates tauntingly that Republika Srpska should break away from Bosnia and declare itself an independent state, a move that would shatter the fragile multiethnic peace of the Balkans. On October 7 Serbs in Republika Srpska and Croats and Bosnian Muslims elsewhere in Bosnia will head to the polls to elect lawmakers to the state-level parliament as well as the presidents and legislatures of the two entities that make up the federation. Since March 24, when his son David, an IT student, was discovered covered in mud and sand in a sewer at the confluence of two rivers six days after disappearing, Dragicevic has been mounting late night protests in downtown Banja Luka, Republika Srpska's de facto capital. The protest vigils have attracted hundreds of supporters and a "Justice for David" Facebook group now has 325,000 members. A shrine to David has been left unmolested by the police, but overnight midweek the authorities installed CCTV cameras to observe the activity around it, and presumably to identify who attends the Justice for David rallies. "The fact that Dodik could say what he did, says more about him than me," Dragicevic told VOA Wednesday. As he spoke in the strong afternoon sun, well-wishers, young and old, came up to shake his hand and urge him to stay strong. "The authorities have not answered any of my questions about my son's murder," Dragicevic said. He says he has proof corrupt police officers raped and murdered his son. "I am not afraid of them, even if they kill me, the truth needs to get out. Even if I had 1,000 children, each one of them would be important," he added. David's death has become a cause célèbre in Republika Srpska and has done more than any other agitation, or official reports from international bodies, to cast light on unexplained murders in the Serb-controlled enclave, on endemic corruption, and on the thuggish behavior of the police. In 2011, the Council of Europe, the leading human rights organization on the continent with 47 member states, criticized police misbehavior in Republika Srpska, saying detainees were being regularly abused. In 2013, the council's committee on the prevention of torture said it was routine for police to beat up people they arrested and said some detainees had been subjected to electric shocks and even mock executions, invoking awful echoes of the Balkans wars of the 1990s, where torture and murder of civilians were commonplace in a conflict that threw into wide public usage the term "ethnic cleansing." David Dragicevic regularly joined protests about police brutality and unexplained deaths. The initial coroner's report said he'd committed suicide, despite the autopsy noting there were wounds suggesting he had been in a fight and his death was violent. The verdict was later changed to murder. Police officials claim he was on drugs, although no evidence has been presented. Panel investigates Dodik's re-election remains highly probable, and he appears to be coasting to victory, but the Dragicevic affair has admitted some public light on the semi-autocracy the two-term president has shaped, according to Branislav Borenović, president of the opposition Party of Democratic Progress. Borenović chaired a legislative panel investigating how the police and government handled the Dragicevic case, which was staffed mainly by opposition lawmakers. "Dodik saw he had to do something as public interest in the case increased dramatically and he got scared and handed the hot political potato to us, hoping we would fumble it," Borenović told VOA. "We were given just a month for the investigation; too little time, but it is the first time government officials have had to answer questions in a probe publicly. The police and prosecutors kept contradicting themselves when giving testimony, and we concluded he had been murdered," he added. Opposition lawmakers are focusing much of their campaigning in the run-up to the October 7 elections on the issue of corruption. "Everything in the end is connected to corruption. How can people live in the country and stay in this country if they see there are people who can do whatever they want without any sanctions and without any penalties and are elected again and again," he said. Earlier this week, the U.S. State Department sanctioned the second most important leader in Republika Srpska, Nikola Spiric, for corruption, accusing him of graft and accepting "improper benefits in exchange for the performance of public functions." In an interview with VOA, Spiric denied the accusations, saying he saw them as Washington's effort to interfere with the October elections. Whether Dodik is re-elected or not, Davor Dragicevic means to campaign and to get answers. "I am accused by the state of being a traitor," he said. "But I will still fight for the truth." (VOA) |
| Dinas Kesehatan Madina Belum Pastikan Penyebab Bayi Bermata Satu Posted: 14 Sep 2018 04:58 AM PDT  MEDAN, LELEMUKU.COM - Seorang bayi di Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, lahir dalam keadaan tidak sempurna. Bayi yang lahir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panyabungan, Kamis (13/9) sekira pukul 15.30WIB itu, mengidap cyclops syndrome atau biasa disebut cyclopia (bermata satu).Namun, bayi malang itu hanya mampu bertahan tidak lebih dari 8 jam. Bayi yang dilahirkan melalui operasi caesar itu meninggal dunia sekitarpukul 22.55WIB. Belum diketahui pasti penyebab kenapa bayi itu mengidap cyclopia. Orang tua bayi yang berdomisili di kawasan Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Panyabungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal, juga belum memberikan keterangan. Namun kepada VOA, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mandailing Natal, Syarifuddin Nasution mengatakan ada dua faktor penyebab bayi itu mengidap cyclopia. Namun, pernyataan yang dilontarkan Syarifuddin masih sebatas dugaan karena masih menunggu keterangan dari kedua orang tua bayi tersebut. "Kalau penyebab pasti kita belum tahu masih dugaan sementara, karena orang tuanya belum kooperatif. Belum bisa dimintai keterangan mau ke arah mana penyebabnya. Tapi kalau dugaan sementara kita ada dua kemungkinan besar. Pertama itu obat-obatan yang dimakan sang ibu waktu tri semester pertama (kehamilan). Itu dugaan, ya. Bukti yang pertama arahnya masih ke sana," kata Syarifuddin kepada VOA, Jumat (14/9). Ditambahkannya, kuat dugaan faktor penyebab bayi itu mengidap cyclopia adalah karena terserang virus. Salah satunya virus rubela (campak Jerman) yang menyerang para ibu pada saat hamil. Bagi wanita hamil, penyakit ini bisa menyebabkan cacat bawaan hingga kematian janin. "Mungkin ada virus dalam rahim, bisa juga rubela. Apalagi virus rubela lagi kampanye besar-besaran. Jadi kemungkinan ke situ lagi," ujar Syarifuddin. Sementara itu, terkait soal penyebaran virus rubela, Dinkes Kabupaten Mandailing Natal mengklaim angka penderita virus rubela di daerah setempat masih sangat rendah. Menurut keterangan Syarifuddin, hanya satu kasus rubela ditemukan di Mandailing Natal. "Ini sekarang kan lagi kampanye, cuma kami ya kalau capaiannya sangat rendah. Memang kalau dari data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang saya terima lima campak positif, dan satu rubela. Tapi penyebabnya kita belum tahu, itu kan virus cepat menyebarnya," ucap Syarifuddin. Selain virus rubela, Dinkes Kabupaten Mandailing Natal juga menaruh perhatian serius pada banyaknya kasus gizi buruk di wilayah itu. Syarifuddin mengaku jika angka gizi buruk sangat tinggi. Pihaknya saat ini masih melakukan pemantauan dan pendataan terkait penderita gizi buruk di Kabupaten Mandailing Natal. "Kalau gizi buruk kami akui memang tinggi. Tapi kami sudah menangani itu semua. Tetap kami perhatikan dan dipantau. Kadang-kadang orang tua kurang kooperatif untuk penangan itu. Tapi tetap kita pantau terus melalui Puskesmas. Saya tegaskan harus lebih kooperatif untuk penderita yang baru karena lepas dari pantauan," terangnya. Tidak sampai di situ, pelayanan kesehatan di Kabupaten Mandailing Natal juga terkendala dengan akses. Terutama akses menuju wilayah terpencil. Akibatnya, pelayanan kesehatan untuk masyarakat tidak maksimal. "Ya itu sudah jelas, tapi intinya daerah terpencil pasti terganggu dari akses. Tidak bisa saya pungkiri itu. Saya baru tiga bulan, saya sekarang lagi memperbaiki dan minta data dari kepala Puskesmas bahwa bidan yang terpencil harus ada daftar hadirnya sama saya. Bukan minim tetap jalan. Tapi kadang-kadang banyak petugas kami, keberadaannya kami pertanyakan di daerah terpencil. Ini lagi kami data. Ke depan, akan kami tindak jika mereka jarang di tempat," pungkas Syarifuddin. (VOA) |
| Russian War Games Seek to Cement Ties With China, Send Message to West Posted: 14 Sep 2018 04:58 AM PDT  MOSCOW, LELEMUKU.COM - Russia is holding its largest military exercises since the Cold War in the far eastern part of the country, and for the first time it has invited contingents from China and Mongolia.About 36,000 tanks and 300,000 Russian troops, a third of the country's military personnel, are on maneuvers in the vast expanses of eastern Siberia. China has sent more than 3,000 troops. The skies are patrolled by 1,000, aircraft, including strategic long-range bombers. In the Arctic and Pacific oceans, 80 Russian warships are conducting mock battles and landing drills. Russian President Vladimir Putin took a front-row seat to observe the exercises Thursday and praised the relationship with the country's eastern neighbors. "I would like to say a special thank you to the armed forces of the People's Republic of China and Mongolia. Our fraternity in arms has long and firm traditions," Putin said. The war games, known as Vostok '18, come as relations between Moscow and the West continue to worsen following the poisoning of a former double agent on British soil. Meanwhile the trade war between Beijing and Washington continues to deepen. The exercises may be taking place in a remote corner of the world, but they have global resonance, said analyst Emily Ferris of London's Royal United Services Institute (RUSI). "As well as demonstrating to the West that it has this alliance with China, it's also an opportunity for Russia to show what it's learned from its military interventions, for example in Syria, for example in eastern Ukraine," Ferris told VOA in an interview. Russia's invasion of Ukraine prompted the United States and its allies to impose sanctions on Moscow. "The Western sanctions have damaged Russia's ability to get, for example, military components that it used to get from its Western partners. And so, Russia's military in the meantime is undergoing a 10-year-long renovation and upgrade. And so, to pay for those parts, Russia is going to need to find alternative partners," Ferris said. The exercises coincide with the Eastern Economic Forum in Vladivostok, attended by several heads of state. With China engaged in a spiraling trade war with the United States, analysts say Moscow sees an opportunity to deepen relations with Beijing. "They are politically becoming very close. Economically, the Russian-Chinese trade is booming, when other kinds of trade, especially in Russia, is not booming at all. And also, of course, now militarily, they are acting together as brothers-in-arms in military games that are basically aimed at the United States and its allies," said Pavel Felgenhauer, a military analyst based in Moscow. Ferris said there are also sources of tension in the relationship. "Particularly the belt-and-road initiative of China's that sort of bypasses Russia, especially because China is quite interested in countries like Ukraine and Belarus, and using its infrastructure as a gateway to Europe. I think Russia is quite suspicious of what China is planning," she said. U.S. Defense Secretary Jim Mattis told reporters Tuesday that he sees "little in the long term that aligns Russia and China." The military exercises come amid threats from Washington of more sanctions against Russia if it conducts an assault on Idlib, the last rebel-held area in Syria. The United Nations has warned of a potential massacre of civilians. (VOA) |
| DRC Tries to Contain Ebola with New Medical Tools Amid Conflict Posted: 14 Sep 2018 04:58 AM PDT  KINSHASA, LELEMUKU.COM - The Democratic Republic of Congo has yet another Ebola outbreak, its 10th since the virus was first identified in 1976. This latest outbreak started in early August in the eastern part of the Democratic Republic of Congo, and the fatality rate is 70 percent.But this outbreak is far different from the one that devastated West Africa a few years ago. Dr. Anthony Fauci at the National Institutes of Health points to experimental treatments for those who have Ebola, one thing that didn't exist during the outbreak in West Africa. "We have five therapeutics that are available, three of which were being used actively," he said. Cells in our blood, called B cells, fight off infections. Two of the experimental treatments involved copies of antibodies of the B cells that could fight off the Ebola virus. "A person was infected in the 1995 Kikwit outbreak in the DRC," Fauci said. "The person recovered from Ebola, and we brought the person here to the United States at the NIH. We drew their blood. We cloned B cells and then we made the antibody." The treatment is called monoclonal antibody 114. Fauci says it's being given to Ebola patients in the DRC. "So far it's been given to at least 13 people, and 11 of them have been discharged from the hospital," he said, "which is pretty good odds." Many more people need to receive this treatment — and the two others — before we know if any of them actually work. "We're proposing a trial to compare one treatment to another treatment to another treatment," Fauci said. Another tool that doctors have this time is a vaccine that protects people from getting Ebola. The vaccine wasn't available during the height of the outbreak in West Africa. But, there are other factors in this outbreak that frustrate the efforts to control the Ebola virus: The outbreak is in a conflict zone, so health workers can't get to everyone who needs treatment or a vaccine. A few people in the city of Butembo, with a population of more than 1 million, have contracted the Ebola virus. The outbreak is near Rwanda and Uganda, and people travel back and forth between the countries to sell and trade goods, so they could also spread Ebola. Despite medical advances, cases keep rising, although not as fast as they did in West Africa. Still, this has Fauci and others very concerned. (VOA) |
| Akibat Memukul Seorang Wanita Kerabat PJS Walikota Terancam Human 2,8 Tahun Posted: 13 Sep 2018 11:15 PM PDT  Akibat Memukul Seorang Wanita Kerabat PJS Walikota Terancam Human 2,8 Tahun PALEMBANG | MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | Berawal dari masalah parkir di depan pintu kedatangan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, terdakwa Aulia Nasril yang merupakan oknum honorer Dispenda Kota Palembang diduga keponakan walikota Palembanv yakni Najib dan saksi Yeni Apriyanti dan saksi Sherly terlibat ribut mulut dan saling kejar dengan mobil masing-masing. Bahkan, saat kembali bertemu di jalan terminal bandara kembali bertemu dan sempat adu mulut lagi. Hingga puncaknya, ketika mobil Toyota Altis Nopol BG 1311 QG milik terdakwa dan mobil Honda Mobilio Nopol BG 1727 UD yang dikendarai saksi Yeni Apriyanti dengan penumpangnya Sherly dan saksi Karina kembali bertemu di parkiran dekat masjid Bandara SMB II. " Saya tidak senang saja pak, sebab saat hendak ke luar dari menjemput saudara saya, Karina tiba-tiba mobil tersangka mundur secara mendadak dan hampir mengenai mobil saya. Terus saya bunyikan klakson, akhirnya oleh satpam mobil terdakwa disuruh pindah. Tapi tidak lama, mobil saya dikejar oleh mobil terdakwa, terus saksi Sherly melempar kulit jeruk ke arah mobilnya. Ketika berhenti, kami kembali ribut mulut. Saat itulah, terdakwa meludahi wajah saya sebanyak satu kali," kata yeni Apriyanti saat memberikan kesaksian pada persidangan yang digelar di PN Palembang, kemarin. Karena sudah diludahi tadi, dirinya kembali mengejar mobil terdakwa yang sudah berlalu. Hingga akhirnya kembali ketemu di parkiran masjid dekat bandara. Tapi ketika bertemu kembali, lantas terdakw amenendang bemper mobil saksi. " Melihat itu, saya turun. Tapi setelah turun, saya malah dipukul terdakwa sebanyak dua kali. Karena saya dipukuli tadi, saudara saya yang juga saksi korban, Karina lantas turun dari mobil hendak menolong saya dengan cara menarik tubuh terdakwa. Karena hal itu, terdakwa lantas mendorong badan Karina hingga jatuh ke aspal dan membenturkan kepala Karina ke aspal. Sedangkan Sherly keluar hendak menolong dan dan mengamankan terdakwa dengan cara menyetopkan mobil, tapi terdakwa keburu kabur," bebernya. Sebelumnya, terdakwa ini oleh jaksa penuntut umum (JPU), Arief dijerat dengan pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan orang lain luka-luka. " Nanti biarkan proses hukum yang berbicara. Kalau memang tidak bersalah, pasti dibebaskan, bila bersalah, tentu ada ganjara pidana yang harus dijalankan oleh terdakwa," tegasnya. "iya tetdakwa merupakan keponakan PJS Walikota pak Najib,"ujar JPU Arief. Ketua majelis hakim, Efrata Happy Tarigan mengungkapkan, sidang kali ini hanya beragendakan keterangan saksi baik saksi korban ataupun saksi yang pada saat kejadian berada di lokasi. " Nanti setelah saksi dari pihak terdakwa, kita juga akan dengarkan keterangan dari pihak terdakwa. Dari situ kita bisa menilai dengan berdasarkan bukti pendukung lainnya," ungkapnya. Editor : Redaktur Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Akibat Memukul Seorang Wanita Kerabat PJS Walikota Terancam Human 2,8 Tahun . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Akhir Tahun 2018, PNS Yang Terbukti Korupsi Akan Dipecat Posted: 13 Sep 2018 10:23 PM PDT  NTT: 183 orang (5 orang tingkat provinsi dan 178 orang tingkat kabupaten/kota). sergap.id, JAKARTA – Pemerintah Pusat (Pempus) memberi waktu hingga akhir tahun 2018 agar PNS atau ASN yang terbukti korupsi dan putusannya inkrah diberhentikan tidak dengan hormat atau dipecat. Mendagri Tjahjo Kumolo, mengatakan, data BKN menyebut ada 2.357 orang PNS yang terbukti melakukan korupsi, diantaranya 5 orang yang berada di lingkup Pemprov NTT dan 178 orang tingkat kabupaten/kota. Tjahjo menindaklanjuti pertemuan di KPK dengan menerbitkan surat edaran nomor 180/6867/SJ yang intinya memberhentikan dengan tidak hormat PNS yang terbukti korupsi dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Pemberhentian tidak hormat atas ribuan PNS itu termaktub dalam surat keputusan bersama (SKB) antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin, serta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana. "Pelaksanaan keputusan bersama ini diselesaikan paling lama bulan Desember 2018," ucap Tjahjo di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (13/9/2018). Dari data BKN per 12 September 2018, total ada 2.259 PNS korup yang belum dipecat yang tersebar di tingkat provinsi, kabupaten, dan/atau kota. Selain itu, PNS korup yang belum dipecat juga ada di institusi kementerian atau lembaga tingkat pusat sebanyak 98 orang. Total keseluruhannya 2.357 orang. Berikut data rekapitulasi PNS yang terlibat tipikor berdasarkan daerah:
Rekapitulasi data PNS yang terlibat tipikor pada instansi pusat:
 Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Akhir Tahun 2018, PNS Yang Terbukti Korupsi Akan Dipecat . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Dua Anggota DPRD Nagekeo Dipecat, PAW Segera Diproses Posted: 13 Sep 2018 10:23 PM PDT  Marsianus Seke Beo sergap.id, MBAY – Dua Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo asal Pantai Hanura, yakni Rofinus Djo Wasek dan Marsianus Seke Beo dipecat dari keanggotaan partai. Pemecatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura tanggal 3 September 2018 dengan nomor: SKEP/989/DPP-HANURA/IX/2018 dan SKEP/990/DPP-HANURA/IX/2018, tentang pemberhentian keduanya. Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Nagekeo, Marianus Poa, mengatakan, Rofinus dan Marsianus dipecat karena melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. "Kita di tingkat kabupaten ini hanya menjalankan perintah partai," ujar Poa kepada SERGAP, Jumat (14/9/18) siang. Poa menjelaskan, isi surat DPP Partai Hanura antara lain, memberhentikan saudara Marsianus Seke Beo dari keanggotaan partai, mencabut Kartu Tanda Anggota (KTA) yang bersangkutan dengan nomor: 53.16.03.1001.000303, memerintahkan Ketua DPC Hanura Nagekeo untuk segera memproses PAW anggota yang bersangkutan. Karena itu, Kamis, 13 September 2018 kemarin, Poa telah mengusulkan PAW melalui surat bernomor: 59/DPC-HNR/NGK/IX/18, perihal: Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Nagekeo dari Fraksi Hanura. "Surat itu sudah kita serahkan secara resmi kepada pimpinan DPRD agar segera di tindak lanjuti," ucapmya. Sekertaris Dewan (Sekwan) Nagekeo, Djawanai K M Simporosa, mengaku sudah menerima surat usulan PAW tersebut. "Saya sudah membuat memo agar segera di proses sesuai regulasi. Surat tersebut sudah ada di meja pimpinan DPRD Nagekeo dan sudah didisposisikan," kata Simporosa. Wakil Ketua DPRD Nagekeo, Kristianus Du'a Wea, S.Fil mengakui hal yang sama. "Saya sudah disposisikan untuk di proses sesaui ketentuan yang berlaku," ucap Du'a, singkat. Informasi yang dihimpun SERGAP, menyebutkan, Rofinus Jo Wasek (dari dapil 1 Nagekeo) akan di ganti oleh Isidorus Goa, S.Fil. Sedangkan Marsianus Seke Beo (dari dapil 3) akan diganti oleh Cornelia Taso.  Rofinus Jo Wasek Sementara itu, kepada SERGAP, Rofinus mengatakan, walau secara kepartaian, keanggotaannya sudah dicabut, namun proses PAW mesti menghormati regulasi yang ada. "Pertanyaan saya, apa salah saya sampai saya di pecat? Seorang anggota DPRD bisa di pecat apabila melanggar regulai tentang pengangkatan dan pemberhentian Anggota DPRD. Saya di pecat apabila saya melakukan pelanggaran terhadap regulasi yang berlaku secara nasional. Anggota DPRD di PAW apabila yang bersangkutan meninggal dunia, menggundurkan diri atau sudah ada keputusan dari pengadilan yang hukumannya di atas 5 tahun," ujarnya. (sg/sg)  Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Dua Anggota DPRD Nagekeo Dipecat, PAW Segera Diproses . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Danrem 161/Wira Sakti : Provokasi Dapat Memperburuk Sikon Antar Negara Berdaulat Posted: 13 Sep 2018 08:50 PM PDT  Danrem 161/Wira Sakti : Provokasi Dapat Memperburuk Sikon Antar Negara Berdaulat Kali ini muncul lagi berita, yang tidak kalah provokatifnya di media Timor Leste, berita yang tidak sesuai dengan fakta dan data di lapangan, yaitu tentang keberadaan TNI di perbatasan yang dianggap telah melanggar tugas sebagai penjaga pengamanan perbatasan. Berita tersebut telah terbit di Media Timor Leste, yang dikatakan oleh Komandan Unit Kepolisian Perbatasan (Unidade Policia Fronteira/UPF), Joao Belo dos Reis di aula CNE Caicoli, Dili, Rabu (12/09/2018), bahwa terdapat dua kelompok Tentara Nasional Indonesia (TNI) diduga masuk di daerah Oelnasi, Dusun Haemnanu, Desa Abanu, Sub Distrik Pasabe, dan Naktuka, desa Citrana, Sub Distrik Nitibe, Oecusse. Dikatakannya bahwa setelah UPF melihat situasi ini, UPF secara langsung melakukan intervensi dengan melakukan koordinasi dan diskusi dengan TNI, dan setelah itu pihak mereka langsung menyampaikan informasi kepada Kementerian Luar Negeri Timor-Leste untuk berbicara secara diplomatis dengan mereka. Menyikapi dua pemberitaan media Timor Leste diatas, Danrem 161/Wira Sakti berpendapat bahwa seharusnya media Timor Leste tidak perlu melakukan pemberitaan provokatif dengan menyebarkan berita yang tidak benar atau diputar balikkan faktanya. " Media massa sebagai pusat informasi berperan penyedia dan penyampai informasi tentang berbagai macam peristiwa, kejadian, realitas dan banyak hal lain yang terjadi di tengah masyarakat dengan data/fakta atau kejadian yang benar dan orisinil" Jelas Danrem 161/Wira Sakti. Lebih lanjut, semestinya media Timor Leste bisa membedakan mana berita berdasarkan fakta dan mana berita yang berdasarkan opini, lebih menyedihkan lagi opini diplintir bernuansa provokasi. " Perlu digaris bawahi bahwa fungsi media massa sangat mengutamakan kebenaran dan fakta, maka apabila terdapat aparat keamanan atau media cetak/surat kabar Timor Leste yang ingin mengeluarkan statemen, harus berdasarkan data dan fakta akurat, serta perlu banyak belajar untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kemampuannya. Bukannya menggiring atau menggoreng opini kemudian mengulang kembali berita lama/ basi dengan isi yang sama untuk dimuat berulang-ulang di media",urai Danrem 161/Wira Sakti. Disinggung juga bahwa Media massa mempunyai tugas yang mulia. "Selain menyampaikan kebenaran informasi, juga harus mengedepankan unsur edukasi kepada masyarakat sehingga dapat berkontribusi dalam menciptakan hubungan bilateral yang kondusif antara dua negara yang bertetangga", sebut Danrem 161/Wira Sakti. Ditambahkan juga bahwa di setiap pergantian Penugasan Satgas Pengamanan Perbatasan RI-RDTL , selalu mendapat penekanan bahwa pasukan TNI harus dapat menjaga hubungan baik antara personil TNI dan personil UFP yang bertugas di perbatasan. " Tugas pengamanan perbatasan adalah kehormatan, hal ini sangat dipegang teguh oleh setiap prajurit TNI. Dalam pelaksanaan tugas dilapangan , prajurit TNI dan UPF selalu melakukan koordinasi, terkadang anggota TNI dalam melakukan tugas patroli perbatasan bertemu dengan personil UPF di lapangan, seperti ini tidak perlu di ributkan karena hal itu juga dilakukan oleh UPF. Keduanya saling menjaga kerukunan bahkan UPF pernah datang berkomunikasi dan berkunjung di Pos TNI",ungkap Danrem 161/Wira Sakti. Media Timor Leste tidak perlu membesarkan dengan mengira ada pelanggaran. "Jangan melakukan upaya provokasi dengan selalu mengunduh berita secara berulang, tetapi tidak didukung data dan fakta yang akurat. Biarkan proses mekanisme perundingan damai yang sedang berjalan, diikuti dan dipantau perkembangannya, terlebih lagi Negara Timor Leste yang luasnya 15.410 km2 dan berpenduduk 1.324.094 jiwa dan negara Indonesia yang luas daratannya 1.919.440 km2 serta jumlah penduduknya sebanyak 262.000.000 jiwa keduanya mempunyai kedaulatan mutlak. Sekarang Delegasi kedua negara sudah melakukan upaya positif dalam menjalankan perundingan damai, jangan dinodai oleh provokasi media apalagi jika ada media yang mengunduh berita bohong atau Hoax" harap Danrem 161/Wira Sakti. Bahkan Danrem 161/Wira Sakti juga berpesan untuk selalu belajar dari sejarah dunia. "Ingat sejarah tidak boleh dilupakan, akibat berita kebohongan oleh Hitler dengan mengumumkan melalui radio bahwa tentara Jerman diserang tentara Polandia memicu terjadinya perang dunia kedua di awal September 1939, atau berita Perang antara Amerika Serikat dengan Spanyol pada tahun 1898, akibat postingan koran yang diterbitkan oleh William Randolph Hearst. Koran tersebut memberitakan tenggelamnya kapal perang Amerika Serikat yang bernama Maine, di Havana Harbor merupakan ulah tentara Spanyol sehingga terjadi perang" pesan Danrem 161/Wira Sakti. Diakhir pernyataannya Danrem 161/Wira Sakti berharap media Timor Leste dapat belajar dari sejarah perang dunia. " Ambil hikmah dari setiap berita, jangan hanya berpikir untuk mendapatkan tiras atau oplah yang besar dengan mengesampingkan kepentingan kedamaian di kedua negara" harap Danrem 161/Wira Sakti. ( Dance) Editor : Redaktur Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Danrem 161/Wira Sakti : Provokasi Dapat Memperburuk Sikon Antar Negara Berdaulat . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Sayap Jembatan Nanganighi Roboh, Diduga Akibat Konstruksi Buruk Posted: 13 Sep 2018 08:23 PM PDT  Jembatan Nanganighi. Tampak sayap jembatan yang menghubungkan Mbay – Maumere ini roboh ke dasar sungai. sergap.id, KABUREA – Konstruksi yang buruk dan material yang tidak kokoh diduga menjadi penyebab robohnya sayap jembatan Nanganighi ke dasar sungai. Padahal jembatan yang menghubungkan ruas jalan pantai utara Pulau Flores, Mbay (Nagekeo) – Maumere (Sikka) ini baru dikerjakan pada tahun 2016 menggunakan APBD I senilai RP 2.686.000.000. Jembatan yang dikerjakan oleh Heng Kosmas, PT Bina Citra Teknik Cahaya itu terletak di Desa Tendakinde, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo. Latani, 56 tahun, salah satu warga Dusun Kaburea, Desa Tendakinde, mengaku, dirinya selalu memantau pengerjaan jembatan sejak awal, dan banyak kejanggalan yang dilihatnya. "Pada saat pekerjaan jembatan tersebut, saya sering datang lihat dan ngobrol dengan beberapa pekerja. Memang saya bukan orang teknis, akan tetapi dari sisi material saya lihat sudah tidak layak," katanya. "Untuk pekerjaan dasar jembatan, campuran lebih banyak pasir daripada semen, dan besi yang di gunakan untuk mengikat campuran tidak sesuai spek," ucapnya. Latani mengatakan, dirinya juga melihat saat pengecoran sayap jembatan. "Besi beton yang di pasang jaraknya jauh-jauh, mungkin ini yang menjadi penyebab robohnya sayap jembatan," ujarnya. Menurut Latani, keberadaan jembatan ini sangat vital. Sebab jembatan ini menjadi satu-satunya sarana penghubung antara Mbay dan Maumere. "Bisa juga rubuhnya sayap jembatan ini akibat getaran kendaraan besar yang melintasi. Tapi jika di kerjakan sesuai speck, saya yakin tidak akan terjadi seperti ini. Ini kalau tidak cepat di perbaiki, dalam waktu dekat bisa-bisa badan jembatan juga ikut roboh," beber Latani.  Latani, 56 tahun, warga Dusun Kaburea, Desa Tendakinde, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo. Selain sayap jembatan, tembok penopang jembatan juga terlihat sudah retak-retak. Latani berharap pemerintah provinsi NTT sesegera mungkin memperbaikinya. "Takutnya di musim penghujan nanti, dan terjadi banjir, bisa jadi jembatan ini akan tergerus banjir," pungkasnya. (sg/sg)  Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Sayap Jembatan Nanganighi Roboh, Diduga Akibat Konstruksi Buruk . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Diduga Oknum Polisi Rampas Handphone Wartawan Yang Sedang Meliput Posted: 13 Sep 2018 08:16 PM PDT  Diduga Oknum Polisi Rampas Handphone Wartawan Yang Sedang Meliput Namun, salah satu personil kepolisian saat kejadian sempat merampas handphone milik wartawan media online yang tak sengaja berada dilokasi karena telah merekam kejadian dan mengambil foto. Hingga akhirnya wartawan tersebut dihimbau untuk menghapus video rekaman beserta foto dengan alasan tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pihak kepolisian yang tengah menggelar razia, padahal kerja wartawan jelas jelas dilindungi oleh Undang undang pers no 40 tahun 1999 dan barang siapa yang menghalangi akan ada sangsi, terlebih lagi razia yang dilakukan merupakan tempat umum dan untuk kepentingan publik. "Itu, buat apa kamu rekam, tidak boleh kamu harus izin dulu," ucap personil berbadan tegap sembari merampas handphone wartawan media online tersebut meski telah menunjukkan id card medianya dan langsung memberikan handphone wartawan kepada beberapa rekan serta Kapolsek IB I Palembang Kompol Masnoni SIK yang memimpin langsung razia. "Minta maaf kamu sama bu Kapolsek ini, harus izin dulu," tambah personil Polisi yang merampas handphone tersebut. Melihat handphone telah ditangan petugas, akhirnya wartawan media online itu menghapus file rekaman video saat petugas tengah mendapatkan barang bukti satu paket kecil sabu dari dua orang pemuda pengendara motor dihadapan Kapolsek IB I Palembang dan beberapa personil Polisi lainnya." Jangan seperti itu, kita kan sudah punya hubungan baik," ujar Kapolsek kepada wartawan media online tersebut. seperti dilansir dari media online Sumseldaily.com Pantuan dilapangan, puluhan kendaraan roda dua maupun roda empat terlihat dilakukan pemeriksaan ketika melintas dilokasi giat. Hal menarik lainnya, razia yang berjalan kurang lebih satu jam itu menjadi tontonan warga sekitar yang terkadang tertawa lepas ketika beberapa kendaraan roda dua yang langsung spontan berbalik arah saat mengetahui adanya razia. Terpisah, salah satu wartawan senior di Kota Palembang, Anto Narasoma, saat dimintai tanggapan melalui whatsapp terkait hal diatas dengan tegas mengatakan, sesuai dengan pasal 3 undang undang pokok Pers nomor 40 tahun 1999 ayat III disebutkan jika kemerdekaan Pers itu dilindungi undang undang." Barang siapa saja yang berbuat atau menghalangi aktifitas jurnalis artinya melanggar, sekalipun itu merupakan anggota Polisi," ungkapnya. "Di pasal 18 itu disebutkan, bagi siapa saja yang menghalang halangi kemerdekaan pers, bisa dituntut dua tahun penjara atau kena denda Rp 500 juta," tambahnya.(*) Editor : Redaktur Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Diduga Oknum Polisi Rampas Handphone Wartawan Yang Sedang Meliput . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Posted: 13 Sep 2018 06:20 PM PDT  MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN l WAY KANAN - Kru orgen tunggal, Rumadi, warga Kampung Gedung Harapan, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan tewas bersimbah darah dan diduga dibunuh. Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan, Komang Trawan, saat dikonfirmasi melalui ponsel, Kamis (13/9/2018) mengatakan berdasarkan informasi yang didapat, Rumadi merupakan kru orgen tunggal. Kejadian sekitar pukul 19.30 wib malam ini. "Korban dibunuh dengan cara ditembak dibagian punggung," kata dia. Dikonfirmasi terpisah, Camat Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Yustian Umri Sangon, mengatakan korban merupakan warga Kampung Ojolali, Kecamatan Blambangan Umpu dan dirinya juga tidak mengetahui secara jelas apakah korban yang meninggal ini sudah pindah kampung. "Berdasarkan informasi, korban telah menikah dengan warga Kampung Gedung Harapan. Apakah dia sudah pindah atau belum status identitasnya juga saya kurang mengetahui. Tapi berdasarkan informasi kejadian tersebut terjadi di Hutan Tanam Industri Blambangan Umpu dan Korban ditembak dari belakang di bagian punggung," kata dia. Kapolres Way Kanan, AKBP Doni Wahyudi, melalui Kasat Reskrim AKP Yuda Wiranegara, saat dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut bahwa di Kampung Gedung Harapan, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan telah terjadi pembunuhan. "Untuk identitas jelas korban dan kapan terjadinya, serta motif pembunuhan saya juga belum mengetahuinya. Saat ini saya bersama tim masih dilapangan untuk olah Tempat Kejadian Perkara. Untuk sementara, hanya sebatas itu dulu ya penjelasannya, soalnya ini masih di lokasi kejadian untuk melakukan penyelidikan," ungkapnya.(Raharja) Editor : Rahardja Penanggung Jawab Berita: Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Dor !!. Kru Orgen Tunggal, Rumadi, Warga Kabupaten Way Kanan Tewas Bersimbah Darah Di Tembak Orang Tak Dikenal . Silahkan membaca berita lainnya. |
| You are subscribed to email updates from #TACIGI. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
