Thursday, September 13, 2018

9:52 PM
Silahkan klik tulisan atau gambar untuk lanjut membaca Pemprov Maluku Ajak SDM Lokal Semakin Berkembang.

Pemprov Maluku Ajak SDM Lokal Semakin Berkembang


Pemprov Maluku Ajak SDM Lokal Semakin Berkembang

Posted: 13 Sep 2018 07:33 AM PDT

Pemprov Maluku Ajak SDM Lokal Semakin BerkembangAMBON, LELEMUKU.COM -  Mental kerja dan budaya kerja mesti terus ditingkatkan karena berbagai peluang usaha memiliki tantangan yang dinamis.

Demikian pernyataan Gubernur Maluku, Said Assagaff yang disampaikan Sekda Maluku, Hamin bin Thahir pada acara Job Matching (Pemasaran Tamatan) yang berlangsung di Aula Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Ambon, Rabu (12/9).

"Maluku masa kini dan masa depan akan terus mendorong pengembangan dunia pendidikan dan dunia usaha, serta berbagai aktivitas ekonomi produktif. Mental kerja dan budaya kerja mesti terus ditingkatkaan," harap Gubernur Assagaff.

Lebih lanjut dia minta, semua pihak harus optimis bahwa potensi sumberdaya alam yang dimiliki Maluku dapat terus dikembangkan oleh tangan-tangan trampil dan berkarakter, sehingga membawa kesejahteraan dan kemaslahatan.

"Kita tidak boleh menyerah pada tantangan tetapi harus mampu menaklukan berbagai tantangan di dalam dunia usaha. Kita yakin, melalui belajar, kreatifitas, inovasi dan kerjasama kita dapat bersaing," tuturnya.

Dia menambahkan, saat ini kita telah memasuki era global yang sangat kompetitif. Pada era ini yang dipertaruhkan adalah kualitas sumberdaya manusia yang trampil dan berkarakter sehingga dapat diterima di bursa lapangan kerja.

"Oleh sebab itu, penguasaan keterampilan dan kecakapan teknis sangat penting dalam berbagai sektor unggulan, baik industri, pariwisata maupun teknologi informasi serta sektor lainnya," terang Assagaff.

Untuk itu, Assagaff meminta agar para siswa mesti belajar dan berlatih dengan disiplin agar dapat terserap pada bursa lapangan kerja. Selain itu, diharapkan agar prestasi dan kinerja SMK melalui manajemen sekolah, kepemimpinan dan kerjasama dengan berbagai pihak sangat dibutuhkan.

"Maju mundurunya sebuah SMK sangat bergantung dari kerjasama seluruh komunitas sekolah, serta keterbukaan untuk terus melakukan inovasi. Olehnya, komunikasi, relasi dan jaringan kerjasama harus terus dibangun, baik dengan pempus maupun daerah serta stakeholder lainnya," harapnya.

Pada kesempatan itu, Assagaff juga menyampaikan terima kasih kepada para pelaku dunia usaha dan industri yang turut memfasilitasi para tamatan SMK untuk terjun ke dunia kerja.

"Sinergi dan kolaborasi dunia usaha dengan dunia pendidikan tentu akan bermuara pada kesejahteraan dan kemajuan bersama," pungkasnya.(HumasMaluku)

Lukas Enembe Perintahkan Dinas PUPR Tak Dorong Lelang Proyek

Posted: 13 Sep 2018 07:08 AM PDT

Lukas Enembe Akui Perintahkan Dinas PUPR Tak Dorong Lelang ProyekJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe mengakui telah memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk tak lagi mendorong proses lelang proyek, dikarenakan waktu efektif 2018 yang tinggal tiga bulan.

Kendati sadar bahwa hal tersebut akan berpengaruh kepada daya serap 2018 yang bakal minim, Lukas menyebut kebijakan itu untuk menghindari resiko tersangkut persoalan hukum yang dapat dapat merugikan penggunaan anggaran itu sendiri.

"Sudah saya perintahkan stop tender di Dinas PUPR. Kenapa? Jangan sampai jika dipaksanakan tender nanti justru bermasalah dan menjerat pengguna anggaran ke kasus pidana," terang dia di Jayapura, kemarin.

Menurut dia, penyerapan anggaran 2018 yang minim sudah tak dapat dihindari lagi. Untuk itu, dia meminta seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) agar bekerja semaksimal mungkin mendorong penyerapan anggaran.

"Sebenarnya kan APBD Papua untuk tahun 2018 sudah disahkan pada akhir Desember 2017. Akan tetapi sampai saat ini daya serapnya sulit sekali. Makanya, kemungkinan nanti di Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Papua sudah saya minta tidak laksanakan tender lagi."

"Terkecuali ada proyek yang waktu pengerjaannya dibawah batas waktu pencairan anggaran misalnya pada 15 Desember 2015, maka hal demikian bisa didorong," ucapnya.

Sebelumnya, untuk menghindari minimnya penyerapan anggaran di tahun 2019 mendatang, Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua, bakal melakukan tender atau proses lelang proyek pada November atau Desember tahun ini.

Menurut Plt. Kepala Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua Debora Salossa, dengan melakukan lelang sebelum tahun anggaran berjalan, diharapkan penyerapan anggaran 2019 lebih maksimal dan pihak ketiga lebih leluasa melaksanakan tugasnya.

"Sebab sebenarya dari masih bentuk Rencana Kerja Anggaran (RKA) saja, kita sudah bisa lelang. Sehingga kontrak itu bisa terjadi ketika sudah penandatanganan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau sudah ketok palu APBD di DPR Papua," terang dia.

Debora yang pekan lalu dilantik oleh Penjabat Gubernur bertekad melakukan evaluasi terhadap kinerja biro yang dipimpinnya. Pihaknya ingin mendeteksi kelemahan dan keterlambatan pelaksanaan tender tahun ini. Disamping beberapa hal yang mengganjal, diantaranya keterlambatan penyerahan dokumen dari SKPD akan disikapi dan dicarikan jalan keluar sehingga proses tender bisa lebih cepat dan efektif. (DiskominfoPapua)

Dominggus Mandacan Buka Retret Pelayan Firman Perempuan GKI Se-Tanah Papua

Posted: 13 Sep 2018 06:59 AM PDT

Dominggus Mandacan Buka Retret Pelayan Firman Perempuan GKI Se-Tanah PapuaWAISAI, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan membuka dengan resmi kegiatan retret pelayan firman perempuan dari persekutuan Gereja Kristen Injili  (GKI) di Tanah Papua, di Gedung Gereja Jemaat Alfa Omega, Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Senin (10/9).

Kegiatan yang berlangsung hingga Jumat (14/9) dihadiri 300 pendeta (pelayan firman Tuhan) dari dari 55 klasis dan utusan sinode Gereja KI Klasis GKI di Tanah Papua dan Papua Barat.

Mandacan dalam arahannya meminta peserta dan tamu undangan untuk mendalami dan memaknai motto Provinsi Papua Barat yaitu membangun dengan hati, mempersatukan dengan hati guna terwujudkan Tanah Papua Barat yang aman, sejahtera dan bermartabat.

Menurutnya keamanann itu menjadi faktor kunci suksesnya pembangunan daerah. Tanpa keamanan maka apapun yang dilakukan tidak berhasil dengan baik.

"Harus aman dulu supaya kita bisa bekerja dan melaksanakan segala sesuatu untutk membangun daerah ini," ujar Mandacan.

Dijelaskannya, Pemprov Papua Barat dalam Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah telah mengakomodir sejumlah kepentingan kabupaten/kota termasuk kepentingan pembangunan bidang keagamaan.

"Kami juga mengalokasi sejumlah anggaran untuk sejumlah denonimanasi gereja di Papua Barat, termasuk GKI di tanah Papua, khususnya sinode," ujar Mandacan.

Selaku pemerintah, dirinya mengaku sangat mendukung setiap kegiatan keagamaan termasuk kegiatan pelayan firman di Tanah Papua sehingga tanah Papua dan Papua Barat tetap aman dan terkendali.

Kepada pelayan firman Mandacan berpesan untuk terus berkarya membangun jemaat atau sumber daya manusia dimana ditugaskan.

"Kita semua dipanggil pada satu tujuan. Ada yang mewartakan sabda dan kebenaran, ada yang membangun dan menyiapkan infrastruktur, jalan, jembatan yang pada akhirnya untuk kesejahteraan kita bersama,"  ujar Mandacan.

Pembukaan kegiatan ini dihadiri juga Ketua Sinode GKI di Ttanah Papua, Pendeta Andrikus Mofu, S.Th, M.Th, Wakil Bupati Raja Ampat, Manuel Piter Urbinas, S.Pi, M.Si, Unsur Muspida di Raja Ampat serta sejumlah tokoh agama di Waisai-Kabupaten Raja Ampat.

Andrikus Mofu, S.Th, M.Th dalam amanatnya menjelaskan saat ini gereja di tanah Papua tengah menghadapi sejumlah persoalan yang membutuhkan ketelibatan semua pihak termasuk GKI di Tanah Papua. Dalam kondisi ini, kata Andrikus Mofu, diperlukan pelayan firman Tuhan yang mampu menyelesaikan persoalan yang ada.

Karena itu, Andrikus Mofu, S.Th, M.Th menilai ret-ret pelayan firman perempuan GKI di Tanah Papua sangat penting dan strategis. Ia mengakui melalui kegiatan itu akan meningkatkan spiritualitas dan ingritas pelayan firman Tuhan yang bertugas di wilayah Papua dan Papua Barat.

Sementara itu Wakil Bupati Raja Ampat, Manuel Piter Urbinas, S.Pi dengan terpilihnya Klasis Raja Ampat sebagai tempat pelaksanaan kegiatan tersebut akan membawa kesan dan makna tersendiri bagi peserta.

"Semoga dengan dipilihnya Raja Ampat sebagai daerah tujuan wisata dunia akan membawa makna dan pengalaman spiritual tersendiri bagi seluruh peserta," ujar Manuel Piter Urbinas. (DiskominfoRajaAmpat)

Lukas Enembe Perintahkan Dinas PUPR Tak Dorong Lelang Proyek

Posted: 13 Sep 2018 06:58 AM PDT

Lukas Enembe Akui Perintahkan Dinas PUPR Tak Dorong Lelang ProyekJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe mengakui telah memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk tak lagi mendorong proses lelang proyek, dikarenakan waktu efektif 2018 yang tinggal tiga bulan.

Kendati sadar bahwa hal tersebut akan berpengaruh kepada daya serap 2018 yang bakal minim, Lukas menyebut kebijakan itu untuk menghindari resiko tersangkut persoalan hukum yang dapat dapat merugikan penggunaan anggaran itu sendiri.

"Sudah saya perintahkan stop tender di Dinas PUPR. Kenapa? Jangan sampai jika dipaksanakan tender nanti justru bermasalah dan menjerat pengguna anggaran ke kasus pidana," terang dia di Jayapura, kemarin.

Menurut dia, penyerapan anggaran 2018 yang minim sudah tak dapat dihindari lagi. Untuk itu, dia meminta seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) agar bekerja semaksimal mungkin mendorong penyerapan anggaran.

"Sebenarnya kan APBD Papua untuk tahun 2018 sudah disahkan pada akhir Desember 2017. Akan tetapi sampai saat ini daya serapnya sulit sekali. Makanya, kemungkinan nanti di Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Papua sudah saya minta tidak laksanakan tender lagi."

"Terkecuali ada proyek yang waktu pengerjaannya dibawah batas waktu pencairan anggaran misalnya pada 15 Desember 2015, maka hal demikian bisa didorong," ucapnya.

Sebelumnya, untuk menghindari minimnya penyerapan anggaran di tahun 2019 mendatang, Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua, bakal melakukan tender atau proses lelang proyek pada November atau Desember tahun ini.

Menurut Plt. Kepala Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua Debora Salossa, dengan melakukan lelang sebelum tahun anggaran berjalan, diharapkan penyerapan anggaran 2019 lebih maksimal dan pihak ketiga lebih leluasa melaksanakan tugasnya.

"Sebab sebenarya dari masih bentuk Rencana Kerja Anggaran (RKA) saja, kita sudah bisa lelang. Sehingga kontrak itu bisa terjadi ketika sudah penandatanganan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau sudah ketok palu APBD di DPR Papua," terang dia.

Debora yang pekan lalu dilantik oleh Penjabat Gubernur bertekad melakukan evaluasi terhadap kinerja biro yang dipimpinnya. Pihaknya ingin mendeteksi kelemahan dan keterlambatan pelaksanaan tender tahun ini. Disamping beberapa hal yang mengganjal, diantaranya keterlambatan penyerahan dokumen dari SKPD akan disikapi dan dicarikan jalan keluar sehingga proses tender bisa lebih cepat dan efektif. (DiskominfoPapua)

Dominggus Mandacan Buka Retret Pelayan Firman Perempuan GKI Se-Tanah Papua

Posted: 13 Sep 2018 06:58 AM PDT

Dominggus Mandacan Buka Retret Pelayan Firman Perempuan GKI Se-Tanah PapuaWAISAI, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan membuka dengan resmi kegiatan retret pelayan firman perempuan dari persekutuan Gereja Kristen Injili  (GKI) di Tanah Papua, di Gedung Gereja Jemaat Alfa Omega, Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Senin (10/9).

Kegiatan yang berlangsung hingga Jumat (14/9) dihadiri 300 pendeta (pelayan firman Tuhan) dari dari 55 klasis dan utusan sinode Gereja KI Klasis GKI di Tanah Papua dan Papua Barat.

Mandacan dalam arahannya meminta peserta dan tamu undangan untuk mendalami dan memaknai motto Provinsi Papua Barat yaitu membangun dengan hati, mempersatukan dengan hati guna terwujudkan Tanah Papua Barat yang aman, sejahtera dan bermartabat.

Menurutnya keamanann itu menjadi faktor kunci suksesnya pembangunan daerah. Tanpa keamanan maka apapun yang dilakukan tidak berhasil dengan baik.

"Harus aman dulu supaya kita bisa bekerja dan melaksanakan segala sesuatu untutk membangun daerah ini," ujar Mandacan.

Dijelaskannya, Pemprov Papua Barat dalam Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah telah mengakomodir sejumlah kepentingan kabupaten/kota termasuk kepentingan pembangunan bidang keagamaan.

"Kami juga mengalokasi sejumlah anggaran untuk sejumlah denonimanasi gereja di Papua Barat, termasuk GKI di tanah Papua, khususnya sinode," ujar Mandacan.

Selaku pemerintah, dirinya mengaku sangat mendukung setiap kegiatan keagamaan termasuk kegiatan pelayan firman di Tanah Papua sehingga tanah Papua dan Papua Barat tetap aman dan terkendali.

Kepada pelayan firman Mandacan berpesan untuk terus berkarya membangun jemaat atau sumber daya manusia dimana ditugaskan.

"Kita semua dipanggil pada satu tujuan. Ada yang mewartakan sabda dan kebenaran, ada yang membangun dan menyiapkan infrastruktur, jalan, jembatan yang pada akhirnya untuk kesejahteraan kita bersama,"  ujar Mandacan.

Pembukaan kegiatan ini dihadiri juga Ketua Sinode GKI di Ttanah Papua, Pendeta Andrikus Mofu, S.Th, M.Th, Wakil Bupati Raja Ampat, Manuel Piter Urbinas, S.Pi, M.Si, Unsur Muspida di Raja Ampat serta sejumlah tokoh agama di Waisai-Kabupaten Raja Ampat.

Andrikus Mofu, S.Th, M.Th dalam amanatnya menjelaskan saat ini gereja di tanah Papua tengah menghadapi sejumlah persoalan yang membutuhkan ketelibatan semua pihak termasuk GKI di Tanah Papua. Dalam kondisi ini, kata Andrikus Mofu, diperlukan pelayan firman Tuhan yang mampu menyelesaikan persoalan yang ada.

Karena itu, Andrikus Mofu, S.Th, M.Th menilai ret-ret pelayan firman perempuan GKI di Tanah Papua sangat penting dan strategis. Ia mengakui melalui kegiatan itu akan meningkatkan spiritualitas dan ingritas pelayan firman Tuhan yang bertugas di wilayah Papua dan Papua Barat.

Sementara itu Wakil Bupati Raja Ampat, Manuel Piter Urbinas, S.Pi dengan terpilihnya Klasis Raja Ampat sebagai tempat pelaksanaan kegiatan tersebut akan membawa kesan dan makna tersendiri bagi peserta.

"Semoga dengan dipilihnya Raja Ampat sebagai daerah tujuan wisata dunia akan membawa makna dan pengalaman spiritual tersendiri bagi seluruh peserta," ujar Manuel Piter Urbinas. (DiskominfoRajaAmpat)

Lukas Enembe Soroti 11 Orang Meninggal Akibat Pertikaian Puncak Jaya

Posted: 13 Sep 2018 06:48 AM PDT

Lukas Enembe Soroti 11 Orang Meninggal Akibat Pertikaian Puncak JayaJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe kepada pers mengaku akan segera mengunjungi Kabupaten Puncak Jaya, guna meninjau sekaligus menyelesaikan pertikaian antar pendukung kepala kampung yang berujung pada tewasnya 11 warga setempat.

Hal demikian disampaikan Lukas di Jayapura, usai menghadiri satu kegiatan di Kantor Gubernur Dok II Jayapura, kemarin.

"Saya akan menuju ke Puncak Jaya dalam waktu dekat sebab saat ini sudah banyak orang yang menjadi korban disana. Tak hanya itu, sejumlah rumah – rumah pun dikabarkan sudah hangus dan terbakar habis," terang dia.

Menurut dia, persoalan-persoalan yang muncul itu wajib untuk segera diselesaikan. Sebab dikhawatirkan bakal lebih membesar bila dibiarkan.

Tak hanya persoalan di Puncak Jaya, pihaknya dalam waktu dekat akan berupaya mendamaikan Anggota DPRD dan Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Constant Otemka. "Kendati kalau saya tak salah mendengar ada gugatan di Pengadilan Mahkamah Agung, saya ingin segera berkunjung ke Pegunungan Bintang supaya masalah diatas bisa segera berakhir," harapnya.

Dia katakan, semua pihak di kabupaten dan kota mesti bersatu dan berdamai menyongsong agenda nasional Pekan Olahraga Nasional (PON) yang akan dihelat dalam waktu dekat. Dengan demikian, baik eksekutif, legislatif, yudikatif dan masyarakat wajib untuk seirama dalam mendukug pelaksanaan pembangunan.

Untuk itu, dia berharap lima tahun masa kepemimpinannya tak ada lagi pertikaian yang justru hanya akan menghambat proses pembangunan.

Dia meminta semua pihak untuk bersatu sebab pelaksanaan PON merupakan harga diri masyarakat Papua yang perlu diperjuangkan dan diwujudkan untuk bisa terlaksana diatas negeri ini. (DiskominfoPapua)

Semua SKPD Wajib Programkan dan Sukseskan PON XX 2020

Posted: 13 Sep 2018 06:48 AM PDT

Semua SKPD Wajib Programkan dan Sukseskan PON XX 2020JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe menginstruksikan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah provinsi agar memprogramkan seluruh kegiatan yang berujung pada suksesi Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020.

Dirinya minta seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk tak lagi datang ke kantor bermalas-malasan, tetapi berpikir dan bertindak untuk PON.

"PON ini harga diri dan martabat orang Papua yang dipertaruhkan. Makanya, jangan ada lagi ASN yang datang ke kantor kemudian diam, duduk dan pulang. Tapi semua bekerja karena waktu semakin singkat," terang dia saat mencanangkan hitung mundur 730 hari menuju PON XX 2020 di Papua, Senin lalu.

Dalam acara yang juga bertepatan dengan Hari Olahraha Nasional (Haornas) ke 35, dia mengajak seluruh ASN dan masyarakat untuk bersama-sama mensukseskan PON XX. Sebab pekerjaan persiapan PON saat ini sudah mulai berjalan.

"Makanya, sekarang itu mari mulai berpikir bagaimana sukseskan PON dan bekerja untuk PON. Semua kegiatan harus dikaitkan dengan PON dan berbicara PON. Jangan berbicara yang lain," tegasnya.

Ditambahkan, hitungan mundur 730 hari kedepan menandakan waktu dimulainya PON XX tahun 2020 di Papua. Pencanangan ini juga dimulainya dengan pembangunan sejumlah pembangunan venue, seperti Lapangan Futsal di Timika, Lapangan Volly Pasir dan Volly Indoor di Koya Koso, Kota Jayapura.

Selanjutnya, pembangunan GOR Rindam di  Rindam XVII/Cenderawasih di Sentani, Lapangan Tembak di Doyo, Sentani, Soft Ball dan Base Ball di Dinas Otonom Kotaraja.

"Ada pula pembangunan GOR Otonom di Kantor Otonom Kotaraja dan Lapangan Tenis di Kompleks Kantor Wali Kota Jayapura. Semua ini diharapkan bisa selesai tepat waktu sehingga pelaksanaan PON bisa berjalan sesuai harapan," tuntasnya. (DiskominfoPapua)

Lukas Enembe Soroti 11 Orang Meninggal Akibat Pertikaian Puncak Jaya

Posted: 13 Sep 2018 06:48 AM PDT

Lukas Enembe Soroti 11 Orang Meninggal Akibat Pertikaian Puncak JayaJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe kepada pers mengaku akan segera mengunjungi Kabupaten Puncak Jaya, guna meninjau sekaligus menyelesaikan pertikaian antar pendukung kepala kampung yang berujung pada tewasnya 11 warga setempat.

Hal demikian disampaikan Lukas di Jayapura, usai menghadiri satu kegiatan di Kantor Gubernur Dok II Jayapura, kemarin.

"Saya akan menuju ke Puncak Jaya dalam waktu dekat sebab saat ini sudah banyak orang yang menjadi korban disana. Tak hanya itu, sejumlah rumah – rumah pun dikabarkan sudah hangus dan terbakar habis," terang dia.

Menurut dia, persoalan-persoalan yang muncul itu wajib untuk segera diselesaikan. Sebab dikhawatirkan bakal lebih membesar bila dibiarkan.

Tak hanya persoalan di Puncak Jaya, pihaknya dalam waktu dekat akan berupaya mendamaikan Anggota DPRD dan Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Constant Otemka. "Kendati kalau saya tak salah mendengar ada gugatan di Pengadilan Mahkamah Agung, saya ingin segera berkunjung ke Pegunungan Bintang supaya masalah diatas bisa segera berakhir," harapnya.

Dia katakan, semua pihak di kabupaten dan kota mesti bersatu dan berdamai menyongsong agenda nasional Pekan Olahraga Nasional (PON) yang akan dihelat dalam waktu dekat. Dengan demikian, baik eksekutif, legislatif, yudikatif dan masyarakat wajib untuk seirama dalam mendukug pelaksanaan pembangunan.

Untuk itu, dia berharap lima tahun masa kepemimpinannya tak ada lagi pertikaian yang justru hanya akan menghambat proses pembangunan.

Dia meminta semua pihak untuk bersatu sebab pelaksanaan PON merupakan harga diri masyarakat Papua yang perlu diperjuangkan dan diwujudkan untuk bisa terlaksana diatas negeri ini. (DiskominfoPapua)

Semua SKPD Wajib Programkan dan Sukseskan PON XX 2020

Posted: 13 Sep 2018 06:48 AM PDT

Semua SKPD Wajib Programkan dan Sukseskan PON XX 2020JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe menginstruksikan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah provinsi agar memprogramkan seluruh kegiatan yang berujung pada suksesi Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020.

Dirinya minta seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk tak lagi datang ke kantor bermalas-malasan, tetapi berpikir dan bertindak untuk PON.

"PON ini harga diri dan martabat orang Papua yang dipertaruhkan. Makanya, jangan ada lagi ASN yang datang ke kantor kemudian diam, duduk dan pulang. Tapi semua bekerja karena waktu semakin singkat," terang dia saat mencanangkan hitung mundur 730 hari menuju PON XX 2020 di Papua, Senin lalu.

Dalam acara yang juga bertepatan dengan Hari Olahraha Nasional (Haornas) ke 35, dia mengajak seluruh ASN dan masyarakat untuk bersama-sama mensukseskan PON XX. Sebab pekerjaan persiapan PON saat ini sudah mulai berjalan.

"Makanya, sekarang itu mari mulai berpikir bagaimana sukseskan PON dan bekerja untuk PON. Semua kegiatan harus dikaitkan dengan PON dan berbicara PON. Jangan berbicara yang lain," tegasnya.

Ditambahkan, hitungan mundur 730 hari kedepan menandakan waktu dimulainya PON XX tahun 2020 di Papua. Pencanangan ini juga dimulainya dengan pembangunan sejumlah pembangunan venue, seperti Lapangan Futsal di Timika, Lapangan Volly Pasir dan Volly Indoor di Koya Koso, Kota Jayapura.

Selanjutnya, pembangunan GOR Rindam di  Rindam XVII/Cenderawasih di Sentani, Lapangan Tembak di Doyo, Sentani, Soft Ball dan Base Ball di Dinas Otonom Kotaraja.

"Ada pula pembangunan GOR Otonom di Kantor Otonom Kotaraja dan Lapangan Tenis di Kompleks Kantor Wali Kota Jayapura. Semua ini diharapkan bisa selesai tepat waktu sehingga pelaksanaan PON bisa berjalan sesuai harapan," tuntasnya. (DiskominfoPapua)

Pembentukan Kader Bela Negara di Provinsi Maluku Tahun 2018

Posted: 13 Sep 2018 06:45 AM PDT

Pemprov Papua Optimalkan Pembentukan Tim Koordinasi LAPOR

Posted: 13 Sep 2018 06:38 AM PDT

Pemprov Papua Optimalkan Pembentukan Tim Koordinasi LAPORJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) merupakan pengaduan yang efektif dalam memberikan penyelesaian bagi masyarakat, sekaligus berkontribusi secara langsung terhadap perbaikan dan tata kelola pemerintahan yang baik, sekaligus memperkuat fungsi pelayanan publik.

Pengawasan publik pelayanan publik melalui pengaduan, diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, mengurangi potensi konflik, hingga membantu terciptanya rasa aman di tengah-tengah masyarakat.

Namun demikian dalam praktek pengelolaan pengaduan pelayanan publik di setiap organisasi penyelenggaraaan belum terkelola secara terkoordinir. Akibatnya banyak terjadi duplikasi (perangkapan,red) penanganan aduan, bahkan ada yang tak tertangani oleh satupun organisasi penyelenggara dengan alasan bukan menjadi bidang tugasnya.

"Oleh karenanya, saya berharap kita optimalkan SK Gubernur tentang pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi."

"Sehingga kualitas pelayanan dalam pengelolaan pengaduan masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya," ucap Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri disela-sela kegiatan Bimbingan teknik Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayana Publik Nasional (SP4N) LAPOR, bagi pejabat penghubung dan admin di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Papua, Senin (10/9).

Dia katakan, dalam pengelolaan laporan sebagai aspirasi publik terhadap kinerja pemerintah, maka setiap badan publik selaku pengelola pelaksanaan dalam penyelenggaraannya harus bersikap adil tidak diskriminatif, cermat, santun dan ramah, tegas, profesional sekaligus menjunjung tinggi nilai akuntabilitas dan integritas.

Serta tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai UU, menghindari benturan kepentingan, tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana pelayanan publik, serta tidak menyesatkan atau menyimpang.

"Makanya saya minta kepada pemerintah pusat turut mendorong badan publik pemerintah daerah untuk berupaya terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Karena akuntabilitas menuntut agar pengelolaan benar-benar efektif, efisien, cepat, murah, lengkap serta kompetitif."

"Saya juga minta kepada pejabat penghubung dan admin yang telah dibentuk berdasarkan SK Gubernur di tingkat provinsi dan berharap kabupaten maupun kota ikut menggunakan aplikasi Lapor. Sehingga kita dapat menjalin huungan dalam rangka pelayanan publik didalam pengelolaan pelayanan pemerintahan di bidang pembangunan," tuntasnya.

Sekedar diketahui, LAPOR merupakan sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang dijalankan dengan prinsip muda, terpadu dan tuntas.

LAPOR dikelola dan dikembangkan Kemenpan RB bersama Kantor Staf Presiden serta Ombudsman RI. LAPOR juga sudah ditetapkan sebagai pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional dalam rangka menjalankan amanat UU 25 2009 tentang Pelayanan Publik dan Perpres 76 2013 tentang pengelolaan pengaduan pelayaan publik.  (DiskominfoPapua)

Lukas Enembe Siap Berantas Aktivitas Ilegal di Hutan dan Laut Papua

Posted: 13 Sep 2018 06:38 AM PDT

Lukas Enembe Siap Berantas Aktivitas Ilegal di Hutan dan Laut PapuaJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua memastikan segala bentuk aktivitas ilegal, baik di hutan maupun laut bumi cenderawasih, bakal diberantas sementara pelakunya dituntut hukuman pidana seberat-beratnya.

Menurut Gubernur Papua Lukas Enembe, hal tersebut telah menjadi komitmen dirinya bersama Wakil Gubernur Klemen Tinal, saat berkampanye dalam Pilgub lalu.

"Tidak boleh ada lagi yang ilegal – ilegal di Papua ini. Baik itu, Ilegal fishing (penangkapan ikan secara liar) maupun ilegal logging (pembalakan liar hutan), semua tidak boleh".

"Sebab tahukah kalian semua, bahwa Majelis Rakyat Papua (MRP) sekarang ini sudah pegang surat dari Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB). Dimana surat itu mengamanatkan semua pihak untuk melindungi hutan dan tanah di Papua. Dengan demikian, yang ilegal – ilegal seperti itu tak boleh lagi karena Papua ini alamnya sudah berada di bawah pengawasan PBB," terang dia di Jayapura, kemarin.

Dia memastikan dalam waktu dekat akan mengunjungi masyarakat di Koroway, Boven Digoul, untuk mengatasi dan memastikan persoalan penambangan ilegal telah diseelsaikan.  "Sebab kalaupun ada kegiatan aktivitas penambangan memang harus dibawah kendali pemerintah dan masyarakat setempat. Sebab tujuan adanya aktivitas penambangan itu untuk mensejahterakan masyarakat setempat," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Enembe berharap seluruh bupati dan walikota di Provinsi Papua dapat pula mendorong kebijakan yang membatasi aktivitas maupun kegiatan ilegal di wilayahnya masing-masing.

Dilain pihak, bekerja sama dengan aparat keamanan untuk memaksimalkan pengawasan terhadap seluruh bentuk kegiatan maupun aktivitas ilegal.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kehutanan Papua Jan Jap Ormuseray menilai lemahnya pengawasan hutan hingga menyebabkan maraknya pembalakkan liar di sejumlah wilayah bumi cenderawasih. Karena lebih banyak terjadi di wilayah kabupaten, dia meminta bupati sebagai kepala pemerintahan di daerah agar lebih konsisten dalam mencegah ilegal logging. (DiskominfoPapua)

Kontraktor Asal Ngada Diduga Korupsi Dana Pengadaan Itik di Malaka

Posted: 13 Sep 2018 06:38 AM PDT

Anggota Komisi II DPRD Malaka, Yoseph Ama Bere, saat menemui kelompok peternak itik di kampung Bakateu, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Malaka.

sergap.id, BETUN –  Dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) kembali terjadi di Kabupaten Malaka. Kali ini pada proyek pengadaan itik dewasa, betina dan jantan, pada Tahun Anggaran (TA) 2017.

Seharusnya, proyek senilai Rp 495 juta yang dikerjakan oleh CV. Taka Tunga Indah yang beralamat di jalan Sarasedu, Laja, Takatunga, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada ini untuk pengadaan 2.500 ekor itik.

Namun realisasinya hanya 500 ekor yang dibagikan kepada kelompok tani Tunas Harapan dan kelompok tani Tarsi.

Sudah begitu, dari 500 ekor tersebut, kini hanya tersisa puluhan ekor yang masih hidup. Sedangkan yang lainnya  mati karena pengadaan itik diduga tidak sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan sarat KKN.

Sayang, hingga berita ini diturunkan, kontraktor asal Ngada itu belum berhasil di dihubungi SERGAP.

"Waktu itu kami ada dua kelompok yang menerima itik, masing-masing kelompok dapat 250 ekor, serta 1 ton pakan. Akan tetapi itiknya sudah mati semua, sebab saat kami terima, itiknya masih kecil-kecil, ini hanya tersisa puluhan ekor saja, dan jarang bertelur," ujar Ambrosius Tahu Bauk, Ketua Kelompok Tunas Harapan.

Anggota Komisi II DPRD Malaka, Henri Melki Simu, mempertanyakan jumlah itik yang diberikan kepada masyarakat.

"Saat itu diusulkan RPM komoditi itik sebanyak 2.500 ekor, tapi kok realisasinya hanya 500 ekor saja? Ini tidak betul lagi, jangan bodohi masyarakat. Yang lain dikemanakan? Jangan hanya memikirkan keuntungan sendiri. Saat diusulkan jumlahnya sekian, yah realisasinya harus begitu, jangan amankan semuanya ke kantong pribadi," ujar Henri.

Anggota Komisi II DPRD Malaka, Henri Melki Simu saat melihat dari dekat budidaya itik yang kini tinggal puluhan ekor.

Henri juga mempertanyakan proyek budi daya ikan bandeng (TA) 2017. Sebab tambak ikan bandeng yang dicetak hanya seluas 4 hektar. Padahal yang diusulkan saat itu adalah 9 hektar.

"Hingga tahun 2018, program RPM (TA) 2017 berupa bibit ikan bandeng belum juga dibagikan kepada masyarakat. Coba tanyakan kepada kepala dinas ketahanan pangan dan perikanan, biar dijelaskan lebih rinci, digunakan untuk apa saja anggaran Rp 1,4 miliar itu," kata Henri.

"Realisasi proyek tahun 2017 tak telihat, akan tetapi pada tahun 2018 ini dinas teknis mengusulkan peningkatan anggaran dan percetakan lahan tambak baru serta pengadaan nener ikan dan pakan," tambahnya.

Anggota Komisi II DPRD Malaka, Henri Melki Simu saat meninjau tambak ikan bandeng yang mubazir di Motadikin, Desa Lawalu, Kecamatan Malaka Tengah, Malaka.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Malaka, Yohanes Bernando Seran, SH, M.Hum, membantah pengakuan Ambrosius Tahu Bauk dan temuan Henri.

"Siapa yang bilang budidaya itik gagal? Pak mereka langsung saja cek ke lokasi kelompok budidaya, kan budidaya itik sudah mulai bertelur tiap hari. Sedangkan budidaya ikan bandeng sudah selesai panen," ucapnya, singkat. (sel/sel)


Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Kontraktor Asal Ngada Diduga Korupsi Dana Pengadaan Itik di Malaka . Silahkan membaca berita lainnya.

Pemprov Papua Optimalkan Pembentukan Tim Koordinasi LAPOR

Posted: 13 Sep 2018 06:38 AM PDT

Pemprov Papua Optimalkan Pembentukan Tim Koordinasi LAPORJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) merupakan pengaduan yang efektif dalam memberikan penyelesaian bagi masyarakat, sekaligus berkontribusi secara langsung terhadap perbaikan dan tata kelola pemerintahan yang baik, sekaligus memperkuat fungsi pelayanan publik.

Pengawasan publik pelayanan publik melalui pengaduan, diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, mengurangi potensi konflik, hingga membantu terciptanya rasa aman di tengah-tengah masyarakat.

Namun demikian dalam praktek pengelolaan pengaduan pelayanan publik di setiap organisasi penyelenggaraaan belum terkelola secara terkoordinir. Akibatnya banyak terjadi duplikasi (perangkapan,red) penanganan aduan, bahkan ada yang tak tertangani oleh satupun organisasi penyelenggara dengan alasan bukan menjadi bidang tugasnya.

"Oleh karenanya, saya berharap kita optimalkan SK Gubernur tentang pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi."

"Sehingga kualitas pelayanan dalam pengelolaan pengaduan masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya," ucap Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri disela-sela kegiatan Bimbingan teknik Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayana Publik Nasional (SP4N) LAPOR, bagi pejabat penghubung dan admin di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Papua, Senin (10/9).

Dia katakan, dalam pengelolaan laporan sebagai aspirasi publik terhadap kinerja pemerintah, maka setiap badan publik selaku pengelola pelaksanaan dalam penyelenggaraannya harus bersikap adil tidak diskriminatif, cermat, santun dan ramah, tegas, profesional sekaligus menjunjung tinggi nilai akuntabilitas dan integritas.

Serta tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai UU, menghindari benturan kepentingan, tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana pelayanan publik, serta tidak menyesatkan atau menyimpang.

"Makanya saya minta kepada pemerintah pusat turut mendorong badan publik pemerintah daerah untuk berupaya terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Karena akuntabilitas menuntut agar pengelolaan benar-benar efektif, efisien, cepat, murah, lengkap serta kompetitif."

"Saya juga minta kepada pejabat penghubung dan admin yang telah dibentuk berdasarkan SK Gubernur di tingkat provinsi dan berharap kabupaten maupun kota ikut menggunakan aplikasi Lapor. Sehingga kita dapat menjalin huungan dalam rangka pelayanan publik didalam pengelolaan pelayanan pemerintahan di bidang pembangunan," tuntasnya.

Sekedar diketahui, LAPOR merupakan sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang dijalankan dengan prinsip muda, terpadu dan tuntas.

LAPOR dikelola dan dikembangkan Kemenpan RB bersama Kantor Staf Presiden serta Ombudsman RI. LAPOR juga sudah ditetapkan sebagai pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional dalam rangka menjalankan amanat UU 25 2009 tentang Pelayanan Publik dan Perpres 76 2013 tentang pengelolaan pengaduan pelayaan publik.  (DiskominfoPapua)

Lukas Enembe Siap Berantas Aktivitas Ilegal di Hutan dan Laut Papua

Posted: 13 Sep 2018 06:38 AM PDT

Lukas Enembe Siap Berantas Aktivitas Ilegal di Hutan dan Laut PapuaJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua memastikan segala bentuk aktivitas ilegal, baik di hutan maupun laut bumi cenderawasih, bakal diberantas sementara pelakunya dituntut hukuman pidana seberat-beratnya.

Menurut Gubernur Papua Lukas Enembe, hal tersebut telah menjadi komitmen dirinya bersama Wakil Gubernur Klemen Tinal, saat berkampanye dalam Pilgub lalu.

"Tidak boleh ada lagi yang ilegal – ilegal di Papua ini. Baik itu, Ilegal fishing (penangkapan ikan secara liar) maupun ilegal logging (pembalakan liar hutan), semua tidak boleh".

"Sebab tahukah kalian semua, bahwa Majelis Rakyat Papua (MRP) sekarang ini sudah pegang surat dari Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB). Dimana surat itu mengamanatkan semua pihak untuk melindungi hutan dan tanah di Papua. Dengan demikian, yang ilegal – ilegal seperti itu tak boleh lagi karena Papua ini alamnya sudah berada di bawah pengawasan PBB," terang dia di Jayapura, kemarin.

Dia memastikan dalam waktu dekat akan mengunjungi masyarakat di Koroway, Boven Digoul, untuk mengatasi dan memastikan persoalan penambangan ilegal telah diseelsaikan.  "Sebab kalaupun ada kegiatan aktivitas penambangan memang harus dibawah kendali pemerintah dan masyarakat setempat. Sebab tujuan adanya aktivitas penambangan itu untuk mensejahterakan masyarakat setempat," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Enembe berharap seluruh bupati dan walikota di Provinsi Papua dapat pula mendorong kebijakan yang membatasi aktivitas maupun kegiatan ilegal di wilayahnya masing-masing.

Dilain pihak, bekerja sama dengan aparat keamanan untuk memaksimalkan pengawasan terhadap seluruh bentuk kegiatan maupun aktivitas ilegal.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kehutanan Papua Jan Jap Ormuseray menilai lemahnya pengawasan hutan hingga menyebabkan maraknya pembalakkan liar di sejumlah wilayah bumi cenderawasih. Karena lebih banyak terjadi di wilayah kabupaten, dia meminta bupati sebagai kepala pemerintahan di daerah agar lebih konsisten dalam mencegah ilegal logging. (DiskominfoPapua)

Matheos Berhitu, Atlet Binaan Kodam Dengan Segudang Prestasi

Posted: 13 Sep 2018 05:55 AM PDT

Lantamal IX Ambon Kedatangan Tim Safari Logistik Mabesal

Posted: 13 Sep 2018 05:48 AM PDT

BERITA MALUKU. Asisten Potensi Maritim (Aspotmar) Danlantamal IX Kolonel Marinir Nanang Purwoko mewakili Komandan Lantamal IX Ambon Laksamana Pertama TNI Antongan Simatupang menyambut kedatangan Tim Safari Logistik Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal) Jakata di Ruang Rapat Mako Lantamal IX Ambon, Kamis (13/09/2018).

Saat tiba di Lantamal IX, Tim Safari Logistik berjumlah 5 orang dipimpin Paban I Ren Staf Logistik Angkatan Laut (Slogal) Mabes TNI AL Kolonel Laut (T) Udyatmoko selaku Ketua Tim Safari Logistik.

Pada acara pembukaan Safari Logistik itu, Aspotmar Danlantamal IX membacakan sambutan Komandan Lantamal IX yang menyampaikan ucapan selamat datang kepada Tim Safari Logistik di Mako Lantamal IX. "Atas nama Danlantamal IX saya mengucapkan selamat datang di Mako Lantamal IX kepada Tim Safari Logistik dari Mabesal dan menyambut gembira serta memberikan apresiasi yang tinggi atas kunjungan  ini", ucap Danlantamal IX pada sambutannya.

Lebih lanjut Danlantamal IX menilai kesempatan ini adalah momen yang tepat agar anggota yang hadir dapat mengikuti kegiatan ini sehingga terbangun dialog agar dapat dihasilkan gagasan dan langkah – langkah implementatif yang dapat menjadi pendorong dalam meningkatkan kinerja TNI Angkatan Laut.

"Mengingat pentingnya acara ini, diharapkan kepada para peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan serius, apabila ada hal – hal yang kurang dimengerti bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab nanti", sambungnya.

Setelah itu, Ketua Tim Safari Logistik Kolonel Laut (T) Udyatmiko membacakan amanat Asisten Logistik (Aslog) Kasal Laksamana Muda TNI Mulyadi, S.Pi., M.A.P., yang menyampaikan bahwa kegiatan safari logistik dilaksanakan dalam rangka pembinaan logistik kepada satuan bawah khususnya di wilayah Lantamal dan jajarannya serta mengetahui permasalahan – permasalahan yang dihadapi. Selain itu juga safari logistik sebagai forum tukar menukar informasi dari Tim Safari logistik terkait dengan kebijakan – kebijakan bidang logistik.

"Safari logistik ini bertujuan agar pelaksanaan hubungan logistik dapat berjalan dengan lancar, transparan dan akuntabel khususnya di lingkungan Lantamal IX", jelasnya.

Dengan dilaksanakannya kegiatan safari logistik ini, sambungnya, diharapkan dapat meringkas data informasi secara langsung dan real tentang kondisi fisik dan permasalahan aspek logistik yang ada di pangkalan – pangkalan guna mendapatkan solusi atau bahan pertimbangan dalam merencanakan usulan pembangunan di bidang logistik.

Kegiatan dilanjutkan dengan paparan Asisten Logistik (Aslog) Danlantamal IX Letkol Laut (T) Aliyanto, tentang kegiatan di bidang logistik Lantamal IX dan jajarannya yang sedang dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 maupun rencana kegiatan pada tahun anggaran 2019. (DISPEN LANTAMAL IX)

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Lantamal IX Ambon Kedatangan Tim Safari Logistik Mabesal . Silahkan membaca berita lainnya.

Kasdam Buka Ton Tangkas Kodam XVI/Pattimura

Posted: 13 Sep 2018 05:48 AM PDT

BERITA MALUKU. Kepala Staf Kodam (Kasdam) XVI/Pattimura, Brigjen TNI Asep Setia Gunawan S.I.P secara resmi membuka Lomba Peleton Tangkas Tingkat Kodam XVI/Pattimura dalam rangka Pembinaan Satuan Jajaran Kodam XVI/Pattimura tahun anggaran 2018, bertempat di Lapangan Mako Yonif Raider 733/Masariku, Desa Waiheru, Ambon, Kamis (13/9/2018).

Sambutan Pangdam yang dibacakan Kasdam mengucapkan "Selamat Datang", kepada para peserta Lomba Peleton Tangkas Kodam XVI/Pattimura di Kota Ambon.

"Saya berharap perlombaan ini dapat terselenggara dengan baik dan sukses dalam arti mencapai tujuan dan sasaran yang sudah direncanakan, yaitu untuk menguji dan mengevaluasi kemampuan prajurit tentang pencapaian profesionalitas dan semangat juang serta motivasi satuan setingkat Peleton dalam pencapaian keberhasilan pembinaan satuan", kata Pangdam.

Tujuan diadakannya perlombaan Peleton Tangkas ini adalah untuk menyiapkan dan meningkatkan kemampuan satuan yang siap operasional, guna melaksanakan tugas pokok. Selain itu juga sebagai indikator untuk mengukur hasil Binsat dan salah satu tehnik pengawasan langsung terhadap pelaksanaan Binsat.

Kegiatan tersebut  berlangsung selama 8 hari yang dimulai dari tanggal 13 s.d 20 Maret 2018 melombakan beberapa materi seperti Materi Menembak yang terdiri dari menembak Pistol jarak 25 meter dan menembak Senapan jarak 100 meter, Materi Bidang Oramil antara lain Lintas Medan, Renang Militer, Halang Rintang dan Kesegaran Jasmani "A" Lari 3200 meter. Selanjutnya Materi Miltiknik diantaranya Teori dan Praktek Ilmu Medan, HTF dan PBB.

Perlombaan Ton Tangkas ini diikuti oleh Peleton perwakilan masing-masing Satpur, Satkowil dan Denmadam, serta Balak dan Satbanpur Kodam XVI/Pattimura,  dengan sasaran meningkatnya ketahanan mental dan fisik serta profesionalisme keprajuritan, terbentuknya jiwa korsa, semangat juang dan motivasi keprajuritan yang tinggi dan meningkatnya kemampuan dalam memimpin di lapangan.

"Saya minta kepada para peserta agar mengikuti lomba ini dengan selalu menjunjung tinggi jiwa dan semangat sportivitas yang tinggi, sehingga melalui kegiatan ini dapat melahirkan Prajurit yang berkualitas dan dapat dibanggakan serta mampu bertanding pada event-event lainnya. Saya berharap pula agar lomba Ton Tangkas kali ini dapat dijadikan sebagai wahana untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan diantara prajurit Kodam XVI/Pattimura", harap Pangdam. (Pendam16)

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Kasdam Buka Ton Tangkas Kodam XVI/Pattimura . Silahkan membaca berita lainnya.

Pendongeng Tingkat Dunia Kak Bimo ( Master Of The Storu Teller ) Hadir di Duri Untuk Ribuan Anak TK Dari 4 Kecamatan

Posted: 13 Sep 2018 05:22 AM PDT

Pendongeng Tingkat Dunia Kak Bimo ( Master Of The Storu Teller ) Hadir di Duri Untuk Ribuan Anak TK Dari 4 Kecamatan 

MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | BENGKALIS | [ 13 September 2018 ], Ribuan Anak-anak TK yang ada di wilayah Duri yang ditemani oleh para guru dan orang tua murid guna berbondong-bondong datang di hotel surya guna hadiri acara dongeng anak yang di bawakan oleh Pendongeng Tingkat Dunia Kak Bimo ( Master Of The Storu Teller ).

Kehebatan kak bimo dalam menghibur anak - anak terbukti di saat setiap kata atau tinggkah laku yang dikatakan serta dikerjakan olehnya mengundang canda tawa dari para murid TK berserta para guru dan orang tua murid yang juga hadir menyaksikan acara tersebut.

Ternyata tidak hanya anak - anak saja yang seakan terhipnotis masuk kedalam alur cerita dan setiap lelucon yang di bawakan oleh kak Bimo ini sehingga membuat suasana di dalam salah satu gedung yang ada di hotel surya yang di jadikan tempat dimana acara donggeng anak tersebut diadakan.

Hal ini di ucapkan oleh beberapa wali murid yang mengantarkan anaknya guna menyaksikan dongeng yang di bawakan oleh Pendongeng Tinggkat Dunia ini.

Dikatakan oleh yulianti salah satu wali murid yang ada dalam acara tersebut kepada awak media.

Menurutnya acara tersebut sangatlah bagus karena selain anak - anak bisa bergembira menikmati cerita atau donggeng yang dibawakan oleh Kak bimo mereka juga mendapatkan suatu tuntunan moral atau pembangunan karakter yang disampaikan oleh kak bimo di sela - sela ceritanya, seperti , Harus berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada negara serta harus rajin ibadah dan tak boleh nakal ," Jelasnya.

Selain itu dengan adanya acara ini juga bisa menjadi salah satu penyegaran / refresing para anak yang mungkin selama ini hanya menyaksikan donggeng melalui siaran televisi namun sekarang mereka bisa berinteraksi langsung dan bercanda tawa dengan Sang Pendongeng Cerita ," Tutupnya.

Sementara itu Kak Bimo ketika diwawancarai oleh awak media mengatakan bahwa dirinya sangat terkesan melihat antusias warga duri yang sangat besar guna menemani anaknya untuk datang guna menyaksikan acara ini ," Ucapnya.

Dikatakannya sebelumnya di bulan ini memang banyak kali undangan yang menyuruh dirinya agar dapat hadir membawakan cerita donggeng kepada anak - anak seperti yang ada di Daerah medan , Pekan Baru dan banyak lagi tempat yang meski saya datangi guna memenuhi undangan mereka," Imbuhnya.

Ya karena dalam acara ini setiap CD / Kaset Donggeng yang terjual maka dana dari hasil penjualan kaset tersebut akan saya serahkan ke saudara kita yang menjadi korban bencana alam di Lombok ," Terangnya.

Selain itu dirinya juga mengatakan bahwa melalui cerita atau donggeng kita bisa membentuk suatu karakter anak yang baik serta dapat memupuk keimanan serta kecintaan terhadap orang tua dan juga NKRI ," Tutupnya.

Sementara itu ketika dikonfirmasi kepada muharni, Spd Salah satu Panitia acara mengatakan bahwa acara ini di hadiri oleh seluruh paud serta TK yang ada di 4 Kecamatan yang ada di Kota Duri ( Kota Minyak ) Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau ," Terangnya.

Dirinya juga menambahkan selain untuk menghibur para anak - anak acara ini juga kami gunakan untuk salah satu pembentukan karakter yang bagus dan aklaq yang mulia serta untuk mempertebal kecintaan mereka terhadap NKRI serta tau arti pentingnya persaudaraan serta solidaritas yang tinggi terhadap teman dan juga berbakti kepada kedua orrang tua seperti apa yang disampaikan oleh Kak Bimo melalui Donggeng atau Cerita yang dibawakannya ," Imbuhnya.

Untuk acara ini kamu juga membagi beberapa TK dan Paud kedalam beberapa Sip atau waktu /kami adakan sistem bergilir agar ruangan yang di jadikan sebagai tempat mendonggeng tidak terlalu pebuh dan padat sehingga nantinya di takutkan akan menimbulkan hal - hal yang tdak diingginkan ketika suasana di dalam gedung acara sangatlah panas dan sesak akibat ramainya pengunjung yang datang guna menyaksikan acara tersebut, maka dari itu guna mengantisipasi hal ini terjafi maka kami membagi seluruh Paud dan TK yang ada di 4 Kecamatan ini menjadi beberapa sip agar tidak berdesak - desakan ," Tutupnya. ( Lap. Galih )

Editor : Redaktur
Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Pendongeng Tingkat Dunia Kak Bimo ( Master Of The Storu Teller ) Hadir di Duri Untuk Ribuan Anak TK Dari 4 Kecamatan . Silahkan membaca berita lainnya.

Laporan Polisi Kasat Pol PP Kota Kupang Dibalas Dengan Mosi Tidak Percaya

Posted: 13 Sep 2018 05:08 AM PDT

Kasat Pol PP Kota Kupang, Thomas Dagang.

sergap.id, KUPANG – Rabu (12/9/18) kemarin, Kasat Pol PP Kota Kupang, Thomas Dagang, melaporkan Sekretaris Satpol PP Kota Kupang, Mariana F Reta alias Merry Heo Reta ke Polres Kupang Kota.

Laporan Polisi (LP) tersebut tercatat dengan nomor STPL/813/IX/2018/SPKT Resor Kupang Kota, dengan sangkaan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial facebook.

Dagang mempolisikan Mery karena Mery membuat status di akun facebooknya dengan kalimat "sudah makan gratis, masih minta uang 10 juta untuk urus ijin usaha RM (rumah makan) KAHANG, lebih cocok di perijinan, bukan di satpol PP, @@memalukan".

Status ini yang kemudian membuat Dagang tersinggung dan merasa terhina.

"Secara tidak langsung (status itu) ditujukan ke instansi (Satpol PP), sebab rumah makan Kahang itu berada di Kota Kupang, dan Satpol PP Kota Kupang lah yang berwenang di wilayah tersebut. Selain itu di dalam komentar pada postingan Merry, juga terdapat komentar yang menyebutkan bahwa makan gratis dan meminta uang itu di bawah koordinator Kasat Pol PP Kota Kupang," papar Dagang.

Dia berharap, laporan polisinya ini dapat menjadi jalan untuk mencari tahu kebenaran isi postingan Merry.

"Sehingga jika benar ada oknum yang melakukan makan gratis dan meminta uang ijin usaha, maka oknum tersebut bisa diproses sesuai aturan yang berlaku," katanya.

"Kalau infonya benar, ada Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekda yang merupakan atasan langsung. Bila perlu dilaporkan saja ke polisi. Kalau sebar di media sosial dan tidak ada bukti otentik seperti ini maka bisa disebut fitnah," ujar Dagang.

Namun LP Dagang tersebut dibalas dengan mosi tidak percaya dari Mery bersama dua kepala bidang dan 27 Anggota Satpol PP Kota Kupang pada Kamis (13/9/18).

Mosi tidak percaya yang ditujukan kepada Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore itu ditandatangani oleh 30 orang, termasuk Mery.

Kepada Wartawan di Gedung DPRD Kota Kupang, Mery, menjelaskan, mosi tidak percaya tersebut adalah hasil pengamatan terhadap kepemimpinan Dagang yang berlaku tidak adil selama ini, dan hasil diskusinya dengan para pejabat Eselon III, IV, staf, dan anggota Satpol PP.

"Kami merasa Thomas Dagang tidak layak (lagi) memimpin Sat Pol PP Kota Kupang," tegas Mery.

Mery Heo Reta saat bersama Anggota Satpol PP Kota Kupang dan wartawan yang bertugas di Gedung DPRD Kota Kupang, Kamis (13/9/18) siang.

Dalam surat mosi tidak percaya itu, Mery cs juga membeberkan 16 penyimpangan yang diduga dilakukan oleh Dagang, yakni:

  1. Selama periode kepemimpinannya, Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) tidak pernah diberikan atau dibagikan kepada pejabat Eselon III dan IV Satpol PP Kota Kupang.
  2. Sistem pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan struktur organisasi dan tupoksi masing-masing jabatan struktural yang ada pada Sat Pol PP Kota Kupang.
  3. Dalam penggunaan anggaran Satpol PP Kota Kupang setiap tahun tidak sesuai dengan juknis yang tertuang dalam DPA.
  4. Selama periode kepemimpinannya sejak tahun 2013 hingga 2018, Kasubag keuangan tidak difungsikan dalam memanage administrasi dan manajemen keuangan.
  5. Laporan keuangan tahunan tidak dibuat oleh Kasubag Keuangan dari TA 2016 dan TA 2017, serta pendatanganan laporan keuangan tidak diberikan kepada Kasubag keuangan yang merupakan tupoksinya, melainkan diberikan kepada Kepala seksi lain yang tidak berhubungan dengan tupoksi kerjanya, yakni kepala Seksi Teknik dan Fungsional.
  6. Laporan surat pertanggungjawaban (SPJ) Tahunan diduga ada indikasi fiktif, antra lain, belanja pemeliharaan 4 kendaraan mobil operasional diduga tidak pernah dilakukan perawatan, tetapi realisasinya 100 persen.
  7. Suku cadang mobil dinas diduga tidak digunakan sesuai peruntukannnya.
  8. Belanja Oli mesin untuk 4 unit kendaraan operasional seharusnya tiap unit diganti 4 kali dalam satu tahun anggaran, tetapi diduga tiap unit hanya diganti satu kali dalam satu tahun anggaran.
  9. Biaya pemeliharaan kantor Rp. 29. 000.000, tetapi kenyataannnya biaya tersebut diduga hanya terpakai kurang lebih Rp 5.000.000 dan dalam laporan keuangan 100 persen.
  10. Pemeliharaan taman Rp. 1.000. 000 diduga tidak digunakan, tetapi realisasi 100 persen.
  11. Perjalanan dinas dalam daerah pada hari ulang tahun Satpol PP Nasional yang diselenggarakan oleh Provinsi NTT sebesar Rp 29. 500.000, tetapi pembayaran kepada anggota hanya Rp 100.000 per orang.
  12. Perjalanan Dinas dalam daerah untuk pengamanan jalan Siliwangi di akhir tahun (Desember 2017) sebesar Rp 32.100.000 tidak digunakan untuk pengamanan, sehingga dana ini nganggur pada kas bendahara umum daerah. Padahal dana tersebut adalah dana rutin operasional pengamanan hari raya setiap tahun (Natal dan Tahun Baru).
  13. Perjalanan Dinas Luar Daerah dianggarkan dalam DPA tahun 2017 terdapat golongan III, 2 orang dan Golongan II satu orang, tetapi tidak pernah ada pegawai golongan III maupun golongan 2 pada Sat Pol PP Kota Kupang yang melaksanakan perjalanan dinas.
  14. Service pengecetan 3 unit mobil Patroli dengan jumlah dana Rp. 45.000.000 (masing-masing mobil Rp. 15.000.000), namun pengecetan 3 unit mobil tersebut tidak sesuai dengan kondisi mobil saat ini.
  15. Uang Kesra bulan Desember 2017 terjadi masalah pembayaran, sehingga 46 orang anggota tidak dibayar, maka diduga disalahgunakan sehingga terjadi keributan dan 46 orang anggota menghadap Walikota dan baru dibayar pada tanggal 29 Desember 2017.
  16. Setiap apel kekuatan dan brifing pagi, Kasat Pol PP selalu berbicara kasar dan mengeluarkan kata-kata kotor kepada para pejabat dan Anggota Satpol PP Kota Kupang. (adv/adv)

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Laporan Polisi Kasat Pol PP Kota Kupang Dibalas Dengan Mosi Tidak Percaya . Silahkan membaca berita lainnya.

Anak Gadis Pedagang Tuak Di Bogem Oknum Ormas, Ibunya Pun Diarak Warga Diikat di Pohon Seperti Binatang

Posted: 13 Sep 2018 03:32 AM PDT


Anak Gadis Penjual Tuak Menangis : Mama Saya Diarak Warga dan Diikat di Pohon seperti Binatang

MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | MEDAN | Seorang perempuan muda, Siliyana Angelita Manurung, meluapkan jeritan hati melalui media sosial dan mengaku dianiaya bersama ibunya oleh warga di wilayah tempat tinggalnya.
Angelita yang tinggal di daerah Medan Estate, Deliserdang ini, meminta tolong kepada warganet, lembaga bantuan hukum (LBH), dan para jurnalis untuk menolong ia dan ibunya yang menurutnya telah menjadi korban persekusi.
Melalui video yang diunggah di akun Facebooknya, Rabu (12/8/2018), Angelita dengan bekas lebam masih nampak di wajahnya, menceritakan kejadian sambil menangis.

Menurutnya, Selasa (11/9/2018) malam, dua orang pemuda datang ke rumah mereka ingin menjual sepatu kepada ibunya yang dikenal di daerah itu sebagai penjual tuak dan memiliki lapo.
"Awalnya ibu saya menolak, tapi anak itu memaksa karena dengan alasan ingin membeli nasi, belum makan." 'Akhirnya mamakku membelinya," tuturnya.
Rabu pagi, Angelita dibangunkan oleh pekerja di lapo milik ibunya.

"Tadi pagi, saya juga tidak tahu bagaimana ceritanya, saya masih tidur di kamar, pekerja disini membangunkan saya (mengatakan) 'Kak, mama di arak-arak sama orang kampung sini. Gara-gara mama beli sepatu dari si Basir," ujarnya.
Angelita pun langsung bergegas keluar rumah untuk mendapatkan ibunya.
Begitu sampai di lokasi dimana banyak warga berkumpul, ia mengaku melihat ibunya diikat di sebuah pohon.

"Hati seorang anak begitu sampai di TKP melihat kondisi ibunya diikat layaknya seperti binatang, hanya menggunakan baju dalam dikalungkan karton dikalungkan sepatu yang dia beli."
"Hati saya sebagai seorang anak sangat teriris," katanya sambil menangis.
Saat hendak menolong ibunya, Angelita mengaku dianiaya oleh seorang pria, MP, yang menurutnya adalah pimpinan sebuah ormas.

Awalnya, Angelita berkata bahwa pria itu tidak berhak menghakimi ibunya.
Ternyata setelah itu pukulan MP melayang ke wajahnya dua kali.
"Lalu saya ingin maju lagi, tetapi masyarakat memegang saya sampai saya terjatuh di tanah. Kemudian mama saya diarak-arak lagi sampai di lapangan bola samping rumah saya," kata Angelita yang yatim dan tinggal berdua dengan ibunya.
Setelah diarak-arak, warga pun memberikan dua pilihan kepada ibu dan anak itu; mereka angkat kaki dari wilayah itu atau jika tidak warga akan menghancurkan kedai tuak mereka.

Kenyataannya, kedai tuak semi permanen milik ibunya dibuat hancur porak-poranda.
Selain itu, menurut Angelita, warga juga mengambil paksa dua sepeda motor dari rumahnya dan menuduh bahwa motor itu juga adalah barang curian.
Lapo tuak yang menurut Siliyana dihancurkan oleh warga. (Facebook/Siliyana Angelita Manurung)  

Siliyana Angelita menunjukkan luka bekas pukulan warga. (Facebook/Siliyana Angelita Manurung)

Angelita mengaku setelah kejadian itu, ia telah melapor ke Polrestabes Medan dan sudah ke rumah sakit untuk visum.
Angelita mengaku bahwa ia dan ibunya bukanlah orang yang sempurna, namun ia berharap mendapatkan keadilan.
"Hari ini saya sebagai warga indonesia menanyakan dimana kedilan itu.. saya hanya anak dari keluarga tidak mampu yg di aniaya.. kemana masyarakat indonesia yang cinta kedamaian.." katanya.  

"lihat si pemilik mobil putih yg menganggarkan harta dan premanisme nya menganiaya seorang anak gadis yg hanya ingin membela seorg ibu nya .. bagaimana mereka yg memakan uang rakyat ??"
"lalu apa bedanya kami yg justru melakukan sebuah kekeliruan kecil yg di besar2kan kami, dan menambah fitnah."
"saya harap buat saudara2 smua yg melihat postingan saya , meluangkan waktu untuk menshare kisah seorang anak yg ingin menyelamatkan ibu nya," kata Angelita.
Tribun Medan masih mencoba menghubungi pihak-pihak terkait dalam kasus ini.(sumber :Tribunnews)

Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan


Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Anak Gadis Pedagang Tuak Di Bogem Oknum Ormas, Ibunya Pun Diarak Warga Diikat di Pohon Seperti Binatang . Silahkan membaca berita lainnya.

Terilit Hutang Judi Online, Seorang Pria Gantung Diri Di Pohon Nangka

Posted: 13 Sep 2018 02:52 AM PDT

Reporter : David
Ket Gambar : Akibat Dililit Hutang Judi OnLine Pria Asal Depok Ini Nekat Gantung diri di Bawah Pohon

JAKARTA | MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | [ Kamis 13 September 2018 ]  pukul 08.30 Warga Cipayung Kota Depok dikejutkan dengan di temukannya Pria berbaju biru tergantung di Pohon di Jl. TPU Karet Cipayung Jaya Kec. Cipayung Kota Depok.

Menurut Saksi Mata Bapak Jayadi yang beralamat di  Jl. TPU Karet Rt. 04/01 Kel. Cipayung Jaya Kec. Cipayung, Saat Pak Jayadi akan kekebun terkejut melihat ada sosok tergantung di Pohon Nangka dengan baju biru, Lalu Saksi melaporkan hal ini ke aparat terkait.

Dari Penelusuran MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN bahwa Identitas korban Agus Maulana yang beralamat di Kp. Pabuaran Rt. 02/04 Kel. Pabuaran Kec. Bojong Gede Kota Depok.

Di dekat Korban gantung diri di temukan 1 unit Sepeda motor milik korban jenis Honda Vario warna putih no pol B. 6885.ZKJ, Sedangkan di tubuh korban di temukan 1 buah dompet berisi KTP, Kartu BPJS, Kartu NPWP, Sim C, matrai 6000, ATM BCA, BRI dan ATM Mandiri, uang tunai Ro. 2000,- STNK motir An. Anisa Ulandari dengan alamat Kp. Pitara Rt. 03/16 Kel. / Kec. Pancoran Mas Kota Depok, 2 buah HP merk Samsung dan Acer serta 1 buah Power Bank dan dari buku agenda milik korban diketahui korban menulis pesan yang intinya berisi Permintaan maaf kepada anak istri serta orang tuanya Serta rekan kerja bahwa terpaksa mengakhiri hidup di karenakan terlilit hutang Judi On line.

Editor : Redaktur
Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Terilit Hutang Judi Online, Seorang Pria Gantung Diri Di Pohon Nangka . Silahkan membaca berita lainnya.

Inilah Tempat Acara Syukuran Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sikka di Kupang

Posted: 13 Sep 2018 02:49 AM PDT

Stefanus Stanis saat memimpin rapat persiapan acara sykuran pelantikan bupati – wabup Sikka di kediaman Masri Sadipun di wilayah KUB Santa Tresia Kanak – Kanak Yesus, Paroki Maulafa, Kupang, Selasa (11/9/18) siang.

sergap.id, KUPANG – Syukuran pelantikan Bupati – Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Sikka, Roby Idong – Romanus Woga (ROMA) akan dilaksanakan secara sederhana di Kupang.

Acara yang dimotori oleh keluarga dan orang Maumere di Kupang ini akan dipusatkan di lapangan mini Kelompok Umat Basis (KUB) Santa Tresia Kanak – Kanak Yesus, Paroki Maulafa, Kupang pada Kamis (20/9/18) siang atau setelah acara pelantikan bupati dan wakil bupati yang sedianya akan dilaksanakan di Kantor Gubernur NTT pada Kamis pagi.

Ketua Panitia Syukuran Bupati dan Wabub Sikka di Kupang, Stefanus Stanis, menjelaskan, acara syukuran ini merupakan inisiatif dan partisipasi orang Maumere di Kupang.

"Ini juga sebagai ajang konsolidasi dan moment pertemuan orang Maumere di Kupang. Ya… jika selama ini kita disibukan dengan kesibukan masing-masing, maka acara ini bisa kita jadikan sebagai momen pertemuan sesama orang Maumere," ujar Stefanus saat memimpin pertemuan persiapan acara sykuran di kediaman Masri Sadipun di wilayah KUB Santa Tresia Kanak – Kanak Yesus, Paroki Maulafa, Kupang, Selasa (11/9/18) siang.

Menurut dia, acara akan diselenggarakan secara sederhana dan dana acara ini bersumber dari partisipasi secara suka rela dari orang Maumere di Kupang.

"Yang penting kita bisa kulo babong. Kita bisa duduk bersama, bercerita dan bercengkrama," ucapnya.

Kata Stefanus, acara syukuran pelantikan bupati dan wabup Sikka hanya dilakukan di Kupang. Sementara di Maumere tidak bisa diselenggarakan karena bertepatan dengan acara Pentahbisan Uskup Maumere Mgr. Ewaldus Martinus Sedu pada tanggal 26 September 2018 dan Bupati Sikka terpilih Roby Idong menjadi ketua panitia pentahbisan.

"Politik Pilkada Sikka sudah berakhir, dan moment ini (acara syukuran) adalah kebersamaan kita merayakan sukses Pilkada itu. Disini kita bisa bertemu, bercerita dan temu kangen. Ini acara orang Maumere, jadi kita orang Maumere sedapat mungkin bersama-sama sukseskan acara ini," pintanya.

Harapan yang sama datang dari beberapa tokoh Maumere di Kupang seperti Oswaldus (Anggota DPRD NTT), Nas Conterius (Mantan Karo UP Setda Provinsi NTT) dan Niko Frans (Mantan Anggota DPRD Kota Kupang).

Tokoh-tokoh orang Maumere dan keluarga Maumere di Kupang saat mengikuti rapat persiapan acara sykuran pelantikan bupati – wabup Sikka di kediaman Masri Sadipun di wilayah KUB Santa Tresia Kanak – Kanak Yesus, Paroki Maulafa, Kupang, Selasa (11/9/18) siang.

Ketua KUB Santa Tresia Kanak-Kanak Yesus, Nikolaus Hema, mengatakan, siap menyukseskan acara syukuran tersebut.

"Kami akan melibatkan mudika dan pemuda-pemudi di lingkungan ini. Prinsipnya kami siap mendukung suksesnya acara ini," tegasnya. (cis/cis)


Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Inilah Tempat Acara Syukuran Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sikka di Kupang . Silahkan membaca berita lainnya.

Nepotisme Sejumlah Anggota DPRD Manggarai Timur NTT, Terkuak, Setelah Kadis P&K Matim Angkat Bicara

Posted: 13 Sep 2018 02:27 AM PDT


Foto : Kantor DPRD Kabupaten Manggarai Timur 

MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | BORONG NTT |  [ Selasa, (11/09) ] Manga Ata One yang  merupakan terjemahan dari kata "Ada Orang Dalam" (Bahasa Daerah Manggarai, red) atau yang lebih trend dengan istilah MAO kini pelan-pelan terkuak.
Istilah ini sering digunakan oleh para pencari kerja jika ingin melamar pekerjaan di lingkup OPD di kabupaten Manggarai Timur Nusa Tenggara Timur. Ini diartikan, ketika ingin mencari pekerjaan, para pencari kerja harus memiliki koneksi (Orang Dalam).

Praktik Nepotisme tersebut nyatanya benar-benar terjadi di kabupaten yang berusia lebih dari sepuluh tahun itu.
Kepala dinas pendidikan dan kebudayan kabupaten Manggarai Timur (kadis P&K Matim) Frederika Soch, akhirnya buka suara soal praktiik nepotiseme tersebut. Ini dilakukannya atas dasar sorotan pada dirinya yang sering dianggap tidak berpihak pada guru-guru honorer yang bernaung dibawah dinas yang dipimpinnya.

Kepada media ini, kepala dinas penyandang magister bidang pendidikan universitas hasanudin makasar itu, menyampaikan isi hatinya soal tudingan sejumlah anggota DPRD yang mengatakan dirinya ibarat monster yang menakutkan para guru honorer.
"Sebenarnya, kata Kadis PK, "hampir sebagian diantara guru-guru Tenaga Harian Lepas yang diperjuangkan oleh anggota DPRD  untuk menerima gaji sebesar Rp. 1.250.000  itu adalah guru-guru titipan dan jatah anggota DPRD itu sendiri," ungkap kadis PK Matim, Selasa (04/09).lalu.

Menurut Frederika, para wakil rakyat tersebut sesungguhnya sedang memperjuangkan kepentingan segelintir orang saja, yakni para guru THL yang mereka titipkan disejumlah sekolah di kabupaten Manggarai Timur.
Kepala dinas yang belakangan sering menjadi sorotan sejumlah media online di Manggarai Timur itu mengklaim bahwa dirinya memiliki data yang dapat dipertanggungjawabkan soal THL yang merupakan titipan wakil Rakyat Manggarai Timur itu.
"Saya ada datanya, Siapa-siapa saja guru THL maupun guru BOSDA titipan dewan," tandas Frederika.

Saat ditanya  terkait modus yang digunakan para wakil rakyat itu untuk menitipkan orang-orangnya disejumlah OPD di Manggarai Timur, kadis P dan K Matim menjelaskan bahwa  anggota DPRD biasanya menyiapkan dana saat pembahasan anggaran untuk mengakomodir orang – orang titipan mereka di setiap OPD, termasuk didinas yang dipimpinnya.
"Satu orang anggota DPRD biasanya mememiliki jatah Tenaga Harian Lepas hingga 3 atau 4 orang, misalnya pak Sipri Nejang anggota DPRD dapil Pocoranaka dan Pocoranaka Timur, dirinya memiliki jatah guru Tenaga Harian Lepas  yang bermasalah karena gajinya dipotong itu ada dua orang yaitu YR yang mengabdi di SDK Golowunis, Poco Ranaka dan YMP di SMPN-VI Poco Ranaka," jelas Kadis PK Matim.

Frederika juga membeberkan bahwa buka Cuma Sipri Nejang yang menitipkan jatahnya di OPD, anggota DPRD Matim lainya juga melakukan hal serupa.
"Misalnya Heremias Dupa, yang merupakan sekretaris Komisi C DPRD Manggarai Timur  juga menitipkan orang-orangnya, salah satunya adalah MDL yang bassic pendidikannya D3 Sekretaris  dan karena ada orang dalam MDL dipaksakan untuk mengabdi di SDI Lindi Tanggo, dikecamatan Borong, juga sedang bermasalah karena dipotong Gajinya atas rekomendasi BPK," tandas Frederika.
Frederika menceritakan bahwa, kepala sekolah yang menjadi mitra kerjanya pernah ditelepon oleh anggota DPRD Manggarai Timur agar menerima THL titipannya.
"Dan itu di Poco Ranaka, saya diberitahu oleh kepala sekolah tersebut," tuturnya.
Kadis PK Matim itu menuturkan bahwa dirinya sering menjadi sorotan karena dianggap tidak berpihak pada guru-guru Honorer.

"Sebenarnya saya yang tidak berpihak pada guru honorer atau mereka?,"tanya Kadis PK Matim
Menurutnya, Komisi C DPRD  Manggarai Timur memaksakan agar segelintir guru-guru  honorer termasuk  orang-orang tiitipan mereka dinaikan gajinya, sementara dirinya selaku kapala dinas PK Matim, memperjuangkan agar ada anggaran sehingga ribuan guru honorer di kabupaten Manggarai Timur memiliki upah yang layak.
"Bukankah itu hanya demi kepentigan segelintir orang saja, kenapa demi kepentingan segelintir orang itu saja, mereka mewacanakan untuk tidak  membahas KUA PPAS APBD-P  yang justru akan mengorbankan ribuan guru di kabupaten Manggarai Timur",  tutur Kadis PK Matim itu.

Menurutnya, ketika dirinya tidak mengakomodir orang-orang titipan wakil Rakyat tersebut, dinasnya tentu akan mengalami kesulitan saat pembahasan anggaran.
"Tetapi ketika kita paksakan untuk menerima mereka meski sebagian diantara mereka basiknya bukan seorang guru, saya malah sering disorot sampai dicap sebagai Monster bagi para guru honorer," beber Frederika.

Frederika menjelaskan bahwa, ketika ribuan guru honorer dikabupaten Manggarai Timur ini mengalami kendala saat gaji mereka dinaikan hanya karena kepentingan THL titipan DPRD, maka dirinya akan menyerahkan sepenuhnya persoalan tersebut kepada ribuan guru honorer di Kabupaten Manggarai Timur.
"Biarkan mereka yang menilai, siapa yang menjadi Monster bagi para guru honorer," ujar Fredrika.
Ia menambahkan bahawa  hanya ada 10 orang guru THL yang protes atas kebijakan pemangkasan gaji menjadi Rp. 700.000 dari jumlah seluruh  guru THL sebanyak 298 orang.

"Dan yang sudah menerima gaji 6 bulan sebanyak 288 orang dengan besaran gaji per bulan Rp.700.000 dan sama dengan gaji guru Bosda RP.700.000 per bulan," jelasnya.
Menurut ika, BPK sarankan dalam pemeriksaan pendahuluan, terdapat Tupoksi yang sama antara guru Bosda dan THL, yaitu Mengajar  tapi  besaran gaji berbeda yaitu guru THL Rp. 1.250.000 per bulan sedangkan guru Bosda Rp.700.000 per bulannya.

"Inilah penyebabnya, sehingga pemerintah telah berusaha untuk memasukannya diperubahan anggaran dan akan memperbaiki nomen klatur serta menaikan gaji guru menjadi saru juta rupiah per bulan. Sehingga kedepan tidak ada temuan bila diperiksa, tolong selamatkan daerah kita yang tercinta", tukasnya.
Sementara hingga saat ini, media ini belum berhasil menghubungi dua anggota DPRD Matim yang namanya disebutkan kadis PK Matim telah menitipkan orang-orangnya sebagai THL di sejumlah sekolah di kabupaten Manggarai Timur.(LM)

Editor : Redaktur
Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan


Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Nepotisme Sejumlah Anggota DPRD Manggarai Timur NTT, Terkuak, Setelah Kadis P&K Matim Angkat Bicara . Silahkan membaca berita lainnya.

Presiden Jokowi Sebut Sail Moyo Sebagai Awal Kebangkitan Wisata NTB, Menko Luhut : Salah Satu Solusi Atasi Current Account Deficit

Posted: 13 Sep 2018 01:47 AM PDT

Foto : Luhut Binsar Panjaitan dan Tim Sail Moyo

MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | SUMBAWA  NTB | [ Selasa (11/09) ] Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan mewakili Presiden RI Jokowi meresmikan Sail Moyo Tambora 2018 di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (09/09). Perhelatan nasional ini diselenggarakan sebagai tonggak kebangkitan pariwisata di NTB pasca gempa.

"Hadirin sekalian yang saya banggakan, perhelatan Sail Moyo Tambora 2018 ini justru menjadi awal dari  _recovery_ pariwisata Lombok dan Sumbawa pasca gempa yang menerpa NTB secara beruntun dalam beberapa waktu terakhir. Untuk itu saya mengapresiasi atas terselenggaranya event  ini, yang juga diisi dengan rangkaian kegiatan amal dan bakti sosial, sehingga dapat membangkitkan kembali semangat dan mengurangi beban saudara-saudara kita yang terdampak gempa," sambutan presiden yang dibacakan Menko Luhut.

Masih dalam pidato presiden, semua pihak diminta untuk berpartisipasi menunjukkan solidaritas.

"Saya mengajak kita semua, baik jajaran Kementerian Lembaga Pusat dan Daerah serta seluruh lapisan masyarakat, marilah kita jadikan Sail Moyo Tambora ini sebagai momentum kebangkitan pariwisata Nusa Tenggara Barat," lanjut Menko Luhut menyampaikan seruan presiden.

Tidak hanya simbolik, selanjutnya Presiden Jokowi memberikan arahan pada seluruh jajaran pemerintah untuk hadir secara nyata dalam kegiatan-kegiatan yang konkrit di NTB.

"Saya menghimbau, bilamana kita mempunyai kegiatan perhelatan di luar kantor, mari kita arahkan pelaksanaannya di kawasan ini sebagai bentuk solidaritas kita untuk membangkitkan kepariwisataan di sini," arahan presiden yang disampaikan oleh Menko Luhut.

Dengan demikian, diharapkan Sail Moyo dapat membawa dampak positif bagi masyarakat setempat.

"Momentum Sail Moyo Tambora yang kita laksanakan kali ini memiliki arti penting bagi kita semua, dan khususnya bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat," tambahnya.

Pariwisata Adalah Satu Solusi Perbaikan Ekonomi Indonesia

Menambahkan pidato presiden, Menko Luhut mengambil kesempatan untuk menjelaskan bahwa keadaan Rupiah di Indonesia sampai saat ini baik-baik saja.

"Keadaan Rupiah kita baik-baik saja walaupun di bawah tekanan dari krisis global. Kita tetap berusaha mengatasi dengan langkah-langkah yang terukur," terang Menko Luhut yang juga tergabung sebagai anggota tim ekonomi bersama di antaranya Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Ketua OJK.

"Kita akan mendorong pariwisata. Kami akan terus kerja keras mengenai jumlah pariwisata," terang Menko Luhut menjelaskan bahwa arahan presiden untuk membangkitkan pariwisata misalnya di NTB, adalah salah satu solusi menghadapai tekanan ekonomi global yang dirasakan di banyak negara termasuk Indonesia.

"Pariwisata ini akan kita dorong untuk menjadi salah satu solusi pemerintah dalam mengatasi dampak trade war antara Amerika Serikat dengan Tiongkok," jelasnya lebih lanjut.

"Dan kami ingin turis tambah, tahun depan target 20 juta turis masuk ke Indonesia," papar Menko Luhut yang memproyeksikan bahwa Indonesia akan memperoleh revenue senilai USD 20 milyar dari pariwisata dengan jumlah turis tersebut.

Sebagai Informasi, target Menko Luhut tersebut berdasarkan perhitungan bahwa setiap kedatangan 1 juta wisatawan asing setara dengan pemasukan USD 1 Miliar untuk Indonesia. 

"Kalau kita kurangi dengan angka turis kira yang pergi keluar negeri, mungkin kita akan mendapat sekitar USD 7.5 milyar. Jadi total Current Account Deficit kita bisa single digit tahun depan," tutupnya menjelaskan bahwa pendapatan dari sektor pariwisata dapat memperbaiki keseimbangan neraca perdagangan Indonesia saat ini yang terpengaruh oleh kondisi ekonomi global.

Tentang Sail Moyo Tambora

Sail Moyo Tambora 2018 sendiri merupakan Sail ke 10 dari Rangkaian Sail Indonesia yang dilaksanakan pertama kali pada tahun 2009 di Bunaken-Menado. Seiring berjalannya waktu, terjadi perluasan maksud dan tujuan penyelenggaraannya.

"Sail Indonesia dilaksanakan pada awalnya bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah-daerah tertinggal di Indonesia, akan tetapi seiring perkembangannya, dimulai dengan Sail Sabang 2017 lalu, penyelenggaraannya lebih ditekankan pada upaya pengembangan destinasi wisata, termasuk Sail Moyo-Tambora 2018 ini," kata Menko Luhut di Lokasi.

NTB kali ini dipilih sebagai tuan rumah karena memiliki kekayaan bahari yang melimpah. Sehingga sangat tepat jika NTB menggelar event wisata bahari bertaraf internasional, mengingat destinasi wisata di NTB sudah menjadi Destinasi Prioritas Nasional.

"Sumbawa layak dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan Sail Moyo Tambora 2018, sebab pesona pulau Moyo di perairan Sumbawa sudah sangat terkenal di dunia. Pernah dengar kalau mendiang Lady Diana pernah berlibur di pulau Moyo? Ada juga artis legendaris Mc Jagger, dan sejumlah pesohor pernah juga kesana. Artinya Moyo sudah mendunia," ujarnya.

Selain itu, kawasan Gunung Tambora juga sudah dikenal luas. Letusan gunung berapi ini pada tahun 1815 silam bahkan sampai mengubah iklim di sebagian belahan bumi. Dua ikon ini sangat tepat untuk mendorong promosi  potensi wisata lainnya di Sumbawa.

Di samping itu pula, reputasi NTB tidak perlu diragukan lagi sebagai tuan rumah berbagai perhelatan di tingkat nasional maupun Internasional.

"Salah satu yang masih segar di ingatan kita adalah penyelenggaran Multilateral Naval Exercise (MNEX) Komodo 2018 pada Bulan Mei 2018 yang lalu, yang diikuti oleh Angkatan Laut 35 Negara sahabat yang melibatkan 55 Armada Kapal Perang dan ± 5700 prajurit mancanegara yang berlangsung sukses dan mendapat predikat zero complain - zero accident," jelasnya.

Dalam acara ini Menko Luhut melakukan beberapa penandatanganan prasasti yaitu Jembatan Samota, dan Penetapan Taman Nasional Moyo Tambora, serta menyaksikan beberapa pertunjukan antara lain Pertunjukan Drama Teather Tari Tanjung Menangis, Pertunjukan Marching Band sembari menyaksikan Sailing Pass, 500 perahu nelayan (sailing pass) akan berlayar dari pantai goa menuju ujung Labuan Badas, dan sebagainya.

Selain Menko Luhut, hadir pula beberapa pejabat lainnya seperti Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya, Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya, Gubernur NTB Tuan Guru Haji Muhammad Zainul Majdi (TGB) dan pejabat lainnya.

Dalam hal ini, Menhub Budi Karya selaku ketua pelaksanaan Sail Moyo Tambora 2018 ini juga berharap bahwa acara Sail Moyo ini bisa mengobati dan penyemangat bangkitnya pariwisata di NTB.

"Kita semua pasti ingin NTB ini Bangkit. Hari ini menandai kebangkitan NTB yang luar biasa. Esok hari kita akan melakukan Sail Moyo Tambora 2018. Meski tidak dihadiri Presiden Jokowi, tidak mengurangi keberhasilan Sail Moyo Tambora 2018," ujar Menhub.(LM)

Editor : Redaktur
Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Presiden Jokowi Sebut Sail Moyo Sebagai Awal Kebangkitan Wisata NTB, Menko Luhut : Salah Satu Solusi Atasi Current Account Deficit . Silahkan membaca berita lainnya.