Polisi Amankan Kasus Kecelakaan Beruntun di Jalan Raya Sentani - Abepura |
- Polisi Amankan Kasus Kecelakaan Beruntun di Jalan Raya Sentani - Abepura
- Polisi Amankan Kasus Kecelakaan Beruntun di Jalan Raya Sentani - Abepura
- KPU Papua Coret 10.818 Data Ganda di 13 Kabupaten
- Setibanya Di Palu Presiden Jokowi Langsung Pimpin Ratas
- Perseteruan Toro VS Bupati Bengkalis, Wartawati Sarankan Amril Mukminin Belajar Undang-Undang
- KPU Papua Coret 10.818 Data Ganda di 13 Kabupaten
- Tiba di Palu, Presiden Jokowi Langsung Pimpin Rapat Terbatas
- Kontingen Selayar Terbaik Ke 3 Porda Sulsel XVI 2018
- Jenazah (Alm) Briptu Adri Fransisca Dibawa Ke Selayar
- Solidaritas Pers Jilid III Aksi Di PN Kecam Bupati Bengkalis
- Forum Komunikasi Lembaga Swadaya Masyarakat, Forkom LSM Sekabupaten Pasuruan Demo Camat Wonorejo Dan Kejaksaan
- Tingkatkan Kualitas dan Ketahanan Keluarga Melalui Program KB-Kesehatan
- Terbukti Rencanakan Pembunuhan, Mantan Hakim di Pakistan Divonis Mati
- Pemkot Ambon Terima Bantuan Alsintan dari Kementerian Pertanian
- Korban Tewas Gempa di Donggala dan Posso Melonjak Jadi 450 Orang
- Pasca Gempa, Parigi Moutong Krisis BBM, Listrik, Air dan Komunikasi
- Pemkot Ambon Gelar Kompetensi Invonasi Pelayanan Publik
- FBI Pernah Hubungi Penuduh Kedua Brett Kavanaugh, Deborah Ramirez
- Pasca Gempa Donggala, Pertamina Siagakan Alternatif Pasokan BBM
- DUA MANTAN PRESIDEN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA TERSANDUNG KASUS KORUPSI
- Dalam Pilpres 2019, Wajah Gereja Katolik Tercoreng Atas Kiprah Romo Benny
- Depok Daerah Pertama Meraih Emas Porda Jabar Lewat Cabor Terjun Payung
- Kodam XVI/Pattimura Gandeng Yayasan Ar-Rahmah Gelar Baksos
- Bangun Nilai - Nilai Kebangsaan Demi Keutuhan NKRI ; H M.Rizal Ajak Masyarakat Dalam kerukunan antar umat beragama
- Pembangunan Des Bentuk Pengabdian Terhadap Masyarakat
| Polisi Amankan Kasus Kecelakaan Beruntun di Jalan Raya Sentani - Abepura Posted: 30 Sep 2018 05:16 AM PDT  ABEPURA, LELEMUKU.COM - Unit Lalulintas Polsek Abepura tangani kasus kecelakaan beruntun yang terjadi di Jalan Raya Sentani-Abepura, Sabtu (29/09/18) siang pukul 11.00 wit. Kejadian kecelakaan beruntun melibatkan tiga kendaraan diantaranya Mobil Toyota Avanza nomor polisi DS 1485 AQ yang dikendarai HAB (37), Mobil Daihatsu Grandmax nomor polisi PA 8078 JA dikendarai HR (35) dan Mobil Daihatsu Grandmax nomor polisi PA 8494 J yang dikendarai oleh AA (24). Kapolres Jayapura Kota AKBP Gustav R. Urbinas, SH., S.IK melalui Kapolsek Abepura AKP Dionisius VDP. Helan, S.IK saat dikonfirmasi membenarkan bahwa telah terjadi kecelakaan beruntun di jalan raya sentani-abepura tepatnya di depan lapangan trikora abepura. Kapolsek menerangkan, dimana ketiga kendaraan tersebut bersamaan dari arah sentani menuju jayapura yang sedang mengikuti salah giat pawai. Lanjut Kapolsek, sesampainya di TKP mobil avanza yang pada saat itu tidak menjaga jarak dengan kendaraan didepannya sehingga menabrak mobil daihatsu grandmax PA 8078, karena benturan terlalu keras sehingga pengendara mobil daihatsu Grandmax PA 8078 JA juga menabrak kendaraan yang ada didepannya yaitu kendaraan grandmax PA 8494 J. "Akibat dari kecelakaan tersebut, ketiga kendaraan mengalami kerusakan yang diperkirakan kerugian material sebesar Rp. 50.000.000,- dan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut," terang Kapolsek. Kapolsek menjelaskan, dari hasil olah TKP dapat disimpulkan karena kurang hati-hatinya pengendara Mobil Toyota Avanza dalam berkendaraan dengan kecepatan yang cukup kencang serta tidak menjaga jarak dengan kendaraan didepannya sehingga terjadinya kecelakaan beruntun tersebut.(HumasPoldaPapua) |
| Polisi Amankan Kasus Kecelakaan Beruntun di Jalan Raya Sentani - Abepura Posted: 30 Sep 2018 05:16 AM PDT ABEPURA, LELEMUKU.COM - Unit Lalulintas Polsek Abepura tangani kasus kecelakaan beruntun yang terjadi di Jalan Raya Sentani-Abepura, Sabtu (29/09/18) siang pukul 11.00 wit. Kejadian kecelakaan beruntun melibatkan tiga kendaraan diantaranya Mobil Toyota Avanza nomor polisi DS 1485 AQ yang dikendarai HAB (37), Mobil Daihatsu Grandmax nomor polisi PA 8078 JA dikendarai HR (35) dan Mobil Daihatsu Grandmax nomor polisi PA 8494 J yang dikendarai oleh AA (24). Kapolres Jayapura Kota AKBP Gustav R. Urbinas, SH., S.IK melalui Kapolsek Abepura AKP Dionisius VDP. Helan, S.IK saat dikonfirmasi membenarkan bahwa telah terjadi kecelakaan beruntun di jalan raya sentani-abepura tepatnya di depan lapangan trikora abepura. Kapolsek menerangkan, dimana ketiga kendaraan tersebut bersamaan dari arah sentani menuju jayapura yang sedang mengikuti salah giat pawai. Lanjut Kapolsek, sesampainya di TKP mobil avanza yang pada saat itu tidak menjaga jarak dengan kendaraan didepannya sehingga menabrak mobil daihatsu grandmax PA 8078, karena benturan terlalu keras sehingga pengendara mobil daihatsu Grandmax PA 8078 JA juga menabrak kendaraan yang ada didepannya yaitu kendaraan grandmax PA 8494 J. "Akibat dari kecelakaan tersebut, ketiga kendaraan mengalami kerusakan yang diperkirakan kerugian material sebesar Rp. 50.000.000,- dan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut," terang Kapolsek. Kapolsek menjelaskan, dari hasil olah TKP dapat disimpulkan karena kurang hati-hatinya pengendara Mobil Toyota Avanza dalam berkendaraan dengan kecepatan yang cukup kencang serta tidak menjaga jarak dengan kendaraan didepannya sehingga terjadinya kecelakaan beruntun tersebut.(HumasPoldaPapua) |
| KPU Papua Coret 10.818 Data Ganda di 13 Kabupaten Posted: 30 Sep 2018 05:16 AM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua memastikan telah mencoret sekitar 10.818 data ganda, sebagaimana hasil pencermatan di 13 kabupaten dan kota beberapa waktu lalu, dalam rangka penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Legislatif 2019 mendatang.Hal demikian disampaikan Komisioner KPU Papua,Tarwinto, saat dijumpai wartawan di Jayapura, Kamis (27/9) petang. Sementara untuk data ganda itu, ada beberapa kategori yang telah ditetapkan oleh KPU Pusat. Yakni, data ganda K1, K2, K3, dan K4. Untuk data ganda K1, ditemukannya data yang identik mulai dari nama, NIK, KK, alamat, dan tempat tanggal lahir yang sama persis. Kemudian K2, identiknya pada empat kategori, kendati terjadi beda alamat, NIK, KK, dan tangal lahir sama, namun terjadi perbedaan beda. "Olehnya itu saat ini KPU Papua masih belum menetapkan jumlah DPT Pilpres dan Pileg. Sebab kemungkinan masih terdapat data ganda pada di 16 Kabupaten yang sementara dan sedang dilakukan pencermatan." "Memang sekarang sudah ada 13 kabupaten/kota yang telah rampung. Namun besar kemungkinan lagi akan berkurang lagi jumlah daftar pemilihnya sebelum ditetapkan," ucap dia. Dia berharap semua pihak dapat bersabat menunggu penyelesaian penetapan DPT Pileg dan Pilpres oleh KPU Provinsi Papua. Pihaknya menjamin KPU Papua dan jajaran bakal terus bekerja keras untuk menyelesaikan penetapan daftar pemilih tersebut. Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe berharap penetapan DPT segera rampung. Dia berharap seluruh komponen masyarakat dapat mensukseskan pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2019 mendatang dibumi cenderawasih. Dirinya juga memastikan, pelaksanaan iven nasional itu bakal berjalan aman dan lancar sebab bakal mendapat dukungan dari masyarakat. Hal itu, dapat pula dilihat dari suksesnya pelaksanaan Pilkada serentak 2018. (DiskominfoPapua) |
| Setibanya Di Palu Presiden Jokowi Langsung Pimpin Ratas Posted: 30 Sep 2018 04:46 AM PDT  Presiden yang mengenakan jaket loreng hijau-hitam TNI, kemudian memberikan arahan kepada prajurit TNI di pelataran atau teras bandara. MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | JAKARTA | Setibanya di Bandara Mutiara Sis Al Jufri, Kota Palu, pada Minggu, 30 September 2018, Presiden Joko Widodo langsung memimpin rapat terbatas (ratas) dengan sejumlah jajarannya terkait bencana gempa dan tsunami yang melanda Sulawesi Tengah. Tiba pada pukul 13.06 WITA, Presiden disambut oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Selain itu tampak juga Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, Kapolda Sulteng Brigjen Pol Ermi Widyatno, dan Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Tiopan Aritonang. Presiden kemudian menuju ruangan yang berada di bandara dan langsung ratas bersama Gubernur Sulteng, Menko Polhukam Wiranto, Menteri Sosial Agus Gumiwang, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala BNPB Willem Rampangilei, dan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Marsekal Madya TNI M Syaugi. Setelah ratas, Presiden yang mengenakan jaket loreng hijau-hitam TNI, kemudian memberikan arahan kepada prajurit TNI di pelataran atau teras bandara. Secara khusus, dirinya meminta kesiapan para prajurit TNI untuk bekerja keras dalam tahapan evakuasi. "Saya minta saudara-saudara semuanya siap untuk bekerja siang dan malam menyelesaikan yang berkaitan dengan evakuasi, siap?" kata Presiden. "Siap!" jawab prajurit TNI serempak. Selain evakuasi, Kepala Negara juga meminta kesiapan para anggota TNI untuk membantu proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Sulawesi Tengah ini. "Juga bekerja keras bersama-sama dengan masyarakat, dengan seluruh komponen Polri, masyarakat dan seluruh lembaga dan kementerian agar kita semuanya bisa segera menyelesaikan persoalan yang ada di provinsi Sulawesi Tengah ini," ujarnya. Dari bandara, Presiden dan rombongan langsung bergerak untuk meninjau sejumlah titik yang terdampak bencana. Titik pertama yang dituju adalah Perumnas Balaroa dan tiba pada pukul 13.55 WITA. Di lokasi ini, Presiden meninjau lokasi reruntuhan bangunan dan menyerahkan bantuan. Setelah itu titik berikutnya yang akan ditinjau Presiden adalah Pantai Talise. Pantai ini merupakan tempat wisata utama di Palu dan terdampak tsunami paling parah. Selanjutnya Presiden akan menuju Rumah Sakit Undata dan terakhir Presiden akan meninjau posko pengungsi di Lapangan Vatulemo.(Bey Machmudin) Berikut Dokumentasinya :      Editor : Redaktur Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Setibanya Di Palu Presiden Jokowi Langsung Pimpin Ratas . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Perseteruan Toro VS Bupati Bengkalis, Wartawati Sarankan Amril Mukminin Belajar Undang-Undang Posted: 30 Sep 2018 04:36 AM PDT  Kasus Media VS Bupati Bengkalis Hal itu diungkapkan salah seorang Korlap aksi SPI, Munazlen Nazir kepada media, Jumat (28-9-2018) menyikapi tindakan inkonsistensi dari Bupati Bengkalis, Riau dengan melaporkan pelanggaran kode etik jurnalistik ke pihak Polda Riau yang menjerat media dan pimpinan media https://ift.tt/2R0isbz. Dijelaskan Munazlen Nazir, akar masalah bermula saat di PN Pekanbaru digelar sidang kasus korupsi Dana Bansos di Kabupaten Bengkalis tahun 2012, yang menjerat banyak pejabat dan ASN di kabupaten terkaya di Riau itu. Dalam sidang nama Amril Mukminin yang saat kasus korupsi itu terjadi masih anggota DPRD Bengkalis disebut sebagai salah seorang penerima dana bansos itu. "Namanya wartawan, ya mengambil data dari fakta yang terungkap di persidangan, langsung menuliskannya di media, tanpa melakukan croshscek dengan Amril Mukminin. Beritanya naik, berkali-kali dan tanpa konfirmasi ulang. Itu awalnya," ungkap Munazlen Nazir yang sangat prihatin dengan "perseteruan bupati lawan media" ini. Akibat pemberitaan bertubi tubi begitu, pihak Bupati Bengkalis Amril Mukminin langsung melaporkan https://ift.tt/2R0isbz dan tabloid Berantas ke Dewan Pers di Jakarta sesuai dengan amanat UU No. 40 Tahun 1999. Dan Dewan Pers sudah melakukan media untuk mencari solusi pemberitaannya. Dan Dewan Pers mengeluarkan PPR yang "menghukum" Toro Laia sebagai penanggungjawab dua media itu untuk memuat permintaan maaf sebanyak tiga kali dan memuat hak jawab Bupati Amril Mukminin sebanyak delapan kali. Meskipun, putusan Dewan Pers itu sangat berat bagi Toro dan dua medianya, tapi tetap dimuat permintaan maaf di dua media tersebut. Justru, Bupati Bengkalis Amril Mukminin yang tidak patuh pada PPR itu dan tidak mengirimkan hak jawabnya ke redaksi berantas, beber Munazlen. Seakan tidak memahami UU yang berlaku di Indonesia, Bupati ini malah melaporkan pimpinan dan media https://ift.tt/2Qm30p6 ke Polda Riau dengan menjeratkan UU ITE. "Disinilah, saya menilai Pak Bupati kita ini tidak paham UU yang berlaku di Indonesia. Bagaimana mungkin dari satu kasus yang sama dijeratkan UU seenaknya. Tak puas pakai UU No. 40 Tahun 1999, malah menukar dengan UU ITE yang justru muncul lebih satu dasawarsa dari UU No. 40 Tahun 1999 dan UU ITE Tahun 2011 dan perubahan Tahun 2016," terang mantan pengurus PWI Riau dua periode ini. Selain itu, "kriminalisasi" yang dilakukan pihak Bupati Bengkalis, dengan membawa kasus dalam berita media yang memiliki legalitas hukum di Indonesia, ke ranah hukum pidana tidak bijaksana sama sekali. Ditambah penyelesaian kasusnya yang sudah di tangan Dewan Pers "pengadilan" bagi media massa di Indonesia. "Mungkin Pak Bupati tidak paham hukum di Indonesia secara menyeluruh, tapi sebagai seorang kepala daerah, beliau harusnya memiliki staf, atau bawahan yang mampu memberikan saran serta pemikiran soal itu. Selain itu, saya menilai tindakan inkonsistensi Bupati Bengkalis ini lebih pada hal "pribadi" saja, bukan kebijakan seorang kepala daerah," ujar Munazlen Nazir sambil menunjukkan sebuah berita yang publis sebuah media daring yang memuat komentar pengacara Bupati Bengkalis soal itu. "Coba lihat berita ini. Pengacara atau Penasehat Hukum Pak Bupati akui, kasus ini dinaikan ke ranah hukum pidana hanya karena mereka menilai https://ift.tt/2R0isbz sudah tidak proporsional dalam memberitakan klein mereka. Kita paham sekali maksud pengacara ini," tambah pemegang Kartu UKW Utama ini. Sebagai salah seorang Korlap Aksi Solidaritas Pers Indonesia, kasus Toro dan https://ift.tt/2R0isbz dinilai Munazlen Nazir, harusnya sudah selesai jauh hari dan tidak berlarut-larut seperti ini. Saat ini sudah masuk masa persidangan ke sebelas dan inipun jadi sorotan bagi Munazlen Nazir. "Ini sudah sidang kesepuluh (Kamis, 27-9-2018,Red), tapi ada yang janggal. Saksi pelapor itu Bupati Bengkalis Amril Mukminin. Harusnya saksi pelapor itu diperiksa pada sidang awal. Tapi, mungkin karena pejabat, Amril Mukminin sampai sidang kesepuluh tak pernah muncul di persidangan sebagai saksi pelapor. Selalu saja ada alasan dia tidak datang. Tapi kadang membuat kita jadi salah fokus," tutur Ilen, sapaan wartawati senior ini. Diungkapkannya, pada sidang kesepuluh, Bupati Bengkalis Amril Mukminin memasukkan surat dari DPP PDI Perjuangan yang mengundangnya jadi pembicara di acara internal PDI Perjuangan di Jakarta pada tanggal 27 September 2018 itu. Tapi JPU, Syafril tidak dapat menunjukan surat undangan itu pada wartawan, dengan alasan itu sudah diserahkan ke Hakim di ruang sidang. Menurutnya, Surata undangan itu ditanda tangani Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Tapi setelah melalui cek ricek ke beberapa sumber DPD dan DPP PDI Perjuangan, acara itu tidak ada. "Amril Mukminin itu kader Golkar, bukan pejabat teras pula di Golkar Riau. Buat apa menjadi narasumber di acara internal partai lain. Kan aneh saja ini. Saya heran. Tapi kalau mereka bisa melihatkan bukti, dokumentasi foto atau apalah nantinya tentu kita bisa percaya," tutur Ilen lagi. Bukan itu saja, sebagai seorang Bupati, kata Munazlen Nazir yang pernah bertugas atau ngepos di Kantor Gubernur Riau dan Kantor Walikota Pekanbaru selama 11 tahun saat menjadi wartawan di Riau Pos, Amril Mukminin harusnya konsisten dan percaya diri untuk mendatangi PN Pekanbaru dan menunjukkan kalau dirinya benar dan pemberitaan di https://ift.tt/2zF6Cgb itu salah. "Tunjukkan bukti dia tidak menerima satu sen pun dari dana bansos Kabupaten Bengkalis 2012 yang telah menjerat banyak pejabat di Negeri Junjungan itu. Bukti bahwa anggaran Bansos yang di Mark up dari Rp.34 miliar lebih menjadi Rp.272 miliar lebih itu, dirinya tidak ikut menikmati. Bukti, bukannya marah dengan mengkriminalisasi media begini," tambah Munazlen Nazir. Sekarang, ungkap Munazlen Nazir, semua sudah pada membela diri. Dan yang dirugikan adalah Bupati Amril Mukminin sendiri. Akhirnya semua berusaha mencari kebenaran di luar ruang sidang PN Pekanbaru. Dan data yang muncul justru pada kasus-kasus lain yang juga menyebutkan nama sang Bupati. Dan pihak penegak hukum lain juga jadi terbuka matanya termasuk KPK yang pada pekan kemarin, mengeluarkan surat cekal pada Amril Mukminin yang terlibat kasus lainnya di APBD Kabupaten Bengkalis sebagai saksi. "Saya sayangkan sikap Pak Bupati, beliau melempar api, tapi justru beliau sendiri yang terbakar. Mungkin kesalahan-kesalahan lainnya akan dimunculkan untuk memberikan dukungan pada sesama wartawan dan media yang legal seperti ini. Sebut saja soal kasus istri Bupati Bengkalis Amril Mukminin yang pernah jadi Camat Pinggir, terlibat kasus penjualan tanah warga tanpa persetujuan warga. Dan kasus-kasus lainnya yang tidak sedikit," kata Munazlen Nazir yang juga pernah menjadi Pemred di www.riauindikator.com. "Siapa menabur angin pasti menuai badai, kata Soekarno. Kalau dalam kasus ini saya tegaskan, sebaiknya Bupati Bengkalis Amril Mukminin kembalikan Persian berita di media ke jalurnya UU No. 40 Tahun 1999, dan sidangakn di Depan Pers. Kecuali media ini ilegal, tidak terdaftar dan atau media sosial," pungkas Munazlen Nazir.*** Editor : Redaktur Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Perseteruan Toro VS Bupati Bengkalis, Wartawati Sarankan Amril Mukminin Belajar Undang-Undang . Silahkan membaca berita lainnya. |
| KPU Papua Coret 10.818 Data Ganda di 13 Kabupaten Posted: 30 Sep 2018 03:11 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua memastikan telah mencoret sekitar 10.818 data ganda, sebagaimana hasil pencermatan di 13 kabupaten dan kota beberapa waktu lalu, dalam rangka penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Legislatif 2019 mendatang.Hal demikian disampaikan Komisioner KPU Papua,Tarwinto, saat dijumpai wartawan di Jayapura, Kamis (27/9) petang. Sementara untuk data ganda itu, ada beberapa kategori yang telah ditetapkan oleh KPU Pusat. Yakni, data ganda K1, K2, K3, dan K4. Untuk data ganda K1, ditemukannya data yang identik mulai dari nama, NIK, KK, alamat, dan tempat tanggal lahir yang sama persis. Kemudian K2, identiknya pada empat kategori, kendati terjadi beda alamat, NIK, KK, dan tangal lahir sama, namun terjadi perbedaan beda. "Olehnya itu saat ini KPU Papua masih belum menetapkan jumlah DPT Pilpres dan Pileg. Sebab kemungkinan masih terdapat data ganda pada di 16 Kabupaten yang sementara dan sedang dilakukan pencermatan." "Memang sekarang sudah ada 13 kabupaten/kota yang telah rampung. Namun besar kemungkinan lagi akan berkurang lagi jumlah daftar pemilihnya sebelum ditetapkan," ucap dia. Dia berharap semua pihak dapat bersabat menunggu penyelesaian penetapan DPT Pileg dan Pilpres oleh KPU Provinsi Papua. Pihaknya menjamin KPU Papua dan jajaran bakal terus bekerja keras untuk menyelesaikan penetapan daftar pemilih tersebut. Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe berharap penetapan DPT segera rampung. Dia berharap seluruh komponen masyarakat dapat mensukseskan pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2019 mendatang dibumi cenderawasih. Dirinya juga memastikan, pelaksanaan iven nasional itu bakal berjalan aman dan lancar sebab bakal mendapat dukungan dari masyarakat. Hal itu, dapat pula dilihat dari suksesnya pelaksanaan Pilkada serentak 2018. (DiskominfoPapua) |
| Tiba di Palu, Presiden Jokowi Langsung Pimpin Rapat Terbatas Posted: 30 Sep 2018 03:01 AM PDT  PALU, LELEMUKU.COM - Setibanya di Bandara Mutiara Sis Al Jufri, Kota Palu, pada Minggu (30/9), Presiden Joko Widodo langsung memimpin rapat terbatas (ratas) dengan sejumlah jajarannya terkait bencana gempa dan tsunami yang melanda Provinsi Sulawesi Tengah.Tiba pada pukul 13.06 WITA, Presiden disambut oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Selain itu tampak juga Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, Kapolda Sulteng Brigjen Pol Ermi Widyatno, dan Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Tiopan Aritonang. Presiden kemudian menuju ruangan yang berada di bandara dan langsung ratas bersama Gubernur Sulteng, Menko Polhukam Wiranto, Menteri Sosial Agus Gumiwang, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala BNPB Willem Rampangilei, dan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Marsekal Madya TNI M Syaugi. Setelah ratas, Presiden yang mengenakan jaket loreng hijau-hitam TNI, kemudian memberikan arahan kepada prajurit TNI di pelataran atau teras bandara. Secara khusus, dirinya meminta kesiapan para prajurit TNI untuk bekerja keras dalam tahapan evakuasi. "Saya minta saudara-saudara semuanya siap untuk bekerja siang dan malam menyelesaikan yang berkaitan dengan evakuasi, siap?" kata Presiden. "Siap!" jawab prajurit TNI serempak. Selain evakuasi, Kepala Negara juga meminta kesiapan para anggota TNI untuk membantu proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Sulawesi Tengah ini. "Juga bekerja keras bersama-sama dengan masyarakat, dengan seluruh komponen Polri, masyarakat dan seluruh lembaga dan kementerian agar kita semuanya bisa segera menyelesaikan persoalan yang ada di provinsi Sulawesi Tengah ini," ujarnya. Dari bandara, Presiden dan rombongan langsung bergerak untuk meninjau sejumlah titik yang terdampak bencana. Titik pertama yang dituju adalah Perumnas Balaroa dan tiba pada pukul 13.55 WITA. Di lokasi ini, Presiden meninjau lokasi reruntuhan bangunan dan menyerahkan bantuan. Setelah itu titik berikutnya yang akan ditinjau Presiden adalah Pantai Talise. Pantai ini merupakan tempat wisata utama di Palu dan terdampak tsunami paling parah. Selanjutnya Presiden akan menuju Rumah Sakit Undata dan terakhir Presiden akan meninjau posko pengungsi di Lapangan Vatulemo. (Albert Batlayeri) |
| Kontingen Selayar Terbaik Ke 3 Porda Sulsel XVI 2018 Posted: 29 Sep 2018 11:24 PM PDT  MEDIA SELAYAR. Klasemen Akhir peroleh medali pada Porda Sulsel XVI 2018 di Kabupaten Pinrang, per 30 September 2018, menetapkan Makassar sebagai perebut medali terbanyak dengan raihan total medali sebanyak 246. Sementara di posisi runner up Kabupaten Pangkep dengan total raihan 83 medali dan kontingan Kabupaten Kepulauan Selayar diposisi ke 3 dengan total raihan medali 77. Sehari sebelumnya pada Sabtu 29 September 2018, Kontingen kebanggaan Tanadoang sempat berada pada posisi kedua namun pada petang harinya, kemudian Pangkep dapat menyusul perolehan medali dan memastikan berada di posisi kedua. Ketua KONI Kabupaten Kepulauan Selayar, Jonni Hidayah melalui siaran persnya menyebut bahwa semua mencapai target. Target kita berangkat ke Porda berada di posisi 5 besar perolehan medali dan Alhamdulillah, dengan kerja keras dan ikhlas seluruh kontingen Selayar, kita berhasil berada di posisi 3 besar se-Sulsel. Hal ini juga tak luput dari dukungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan tentu saja doa masyarakat Selayar, jelas Jonni. Sementara itu data terakhir yang diterima dari media centre Porda Pinrang, memastikan bahwa Kabupaten Kepulauan Selayar berada di posisi 3 besar. Dengan perolehan medali emas 28, 23 Perak dan 26 Perunggu. (Tim) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Kontingen Selayar Terbaik Ke 3 Porda Sulsel XVI 2018 . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Jenazah (Alm) Briptu Adri Fransisca Dibawa Ke Selayar Posted: 29 Sep 2018 11:24 PM PDT  MEDIA SELAYAR. Jenazah (alm) Briptu Adri Fransiska S.Kom, putra Tanadoang yang merupakan Personel Satuan Brimob Polda Sulawesi Tengah dan bertugas di Palu direncanakan tiba hari ini Minggu 30 September 2018 di kampung halamannya, Balang Sembo Kelurahan Putabangun Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar. (alm) Briptu Adri Fransiska S.Kom lahir di Selayar pada 29 Desember 1992 dan lulus DIKTUKBA BRIMOB POLRI TAHUN 2012 telah ikut menjadi korban Gempa 7,4 SR dan Tsunami di Palu pada Jumat 28 September kemarin. Jenazah Briptu Adri sementara dalam perjalanan dari Palu ke Makassar melalui jalur darat, selanjutnya akan langsung dibawa ke Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal ini diungkapkan salah seorang keluarga korban yang sedang menunggu kedatangan jenazah di Makassar. "Sementara ini jenazah sudah tiba di Aspol Batangkaluku selanjutnya akan langsung dibawa ke Bira untuk naik fery ke Selayar. 35 orang personel Polisi sudah mendahului berangkat ke Selayar" Ungkap Ade salah seorang kerabat korban. Seperti dikutip dari Selayar News. Alm. Adri Fransiska merupakan anak pertama dari pasangan Badaruddin dan Rostati dan sudah beberapa kali mendapat penugasan diantaranya Ops.Aman Maleo 2014, Ops Camar Maleo 2015, Ops Tinombala 2016 dan mendapat tanda jasa Satya Lencana Operasi Kepolisian. (*) Editor : Megawati. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Jenazah (Alm) Briptu Adri Fransisca Dibawa Ke Selayar . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Solidaritas Pers Jilid III Aksi Di PN Kecam Bupati Bengkalis Posted: 29 Sep 2018 10:41 PM PDT  Solidaritas Pers Jilid III Aksi Di PN Kecam Bupati Bengkalis MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | RIAU [ 29 September 2019 ], Aksi SPI atau Solidaritas Pers Indonesia jilid III terkait dugaan kriminalisasi Pers yang dialami Pempinan Redaksi harianberantas.co.id, Toro, terus berlanjut dan rencananya Senin, (01/10/2018), ratusan wartawan akan turun kejalan didepan Pengadilan pekanbaru jalan teratai untuk meminta majelis hakim segera menghadirkan saksi pelapor Amril Mukminin di persidangan. Tuntutan itu merupakan sikap dari Solidaritas Pers Indoneisa disaat pihak Pengadilan pekanbaru melalui bidang humas PN Pekanbaru, Martin Ginting saat bertemu dengan demonstran pada aksi turun kejalan jilid II tanggal 20/9/218 lalu berjanji akan segera menghadirkan saksi pelapor Amril Mukminin di persidangan atas kasus dugaan kriminalisasi pers terhadap Toro laia Pemred harianberantas.co.id. Ternyata sebagaimana disampaikan oleh salah satu korlap solidaritas pers Indonesia itu, Feri Sibarani, STP didampingi sejumlah korlap lainya, Ismail, Ilen, Bidah dan Suryani kepada sejumlah awak media mengatakan bahwa ternyata pada persidangan berikutnya, Kamis (27/9/2018) lalu saksi pelapor Amril Mukminin tidak hadir di persidangan sebagaimana biasanya. "Sebagaimana kita saksikan saat ini bahwa saksi pelapor Amril Mukminin tidak hadir, seperti biasanya tidak pernah hadir dalam persidangan ini padahal persidangan ini adalah yang ke 12 kalinya, bagaimana logika hukumnya sebuah kasus ternyata seorang saksi pelapor hingga 12 kali sidang tidak pernah hadir memberikan keterangan? ini layak untuk kita pertanyakan," kata Feri didepan puluhan Wartawan Solidaritas Pers. Keprihatinan Solidaritas Pers ini adalah reaksi spontan ketika melihat sebuah permasalahan sengketa Pers di sebuah media online harianberantas.co.id, dimana ketika media tersebut menulis tentang tindakan korupsi atas dana bantuan sosial (Bansos) Kabupaten Bengkalis tahun 2012 senilai 272 Miliar, malah balik Amril mukminin menyerang Toro Laia pimred harianberantas dengan UU ITE tentang transaksi elektronik yang konon merupakan produk undang-undang tahun 2016 dan bukan terkait sengketa Pers. Hal ini sangat disayangkan dimana kasus tersebut telah menjadi konsumsi publik oleh berbagai media selama kurun waktu yang cukup lama, dan bahkan telah di proses hukum oleh kepolisian Polda Riau dimana sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bengkalis telah meringkuk di dalam jeruji besi, sementara sebagian besar dari terdakwa JPU Kejati Riau, termasuk Amril Mukminin ternyata melenggang kangkung bak kebal hukum. "Sebagai Wartawan yang mengetahui sebuah peristiwa, baik dari masyarakat maupun oleh investigasi kami sendiri tentu kami akan tulis sebagai berita untuk konsumsi publik, apalagi ini menyangkut dana masyarakat yang jumlahnya sangat fantastis yaitu 272 miliar harus diketahui oleh publik," kata Toro Laia saat ditanyakan media tentang konten pemberitaannya di Harian Berantas. Menurut Toro redaksinya memilih topik korupsi Bengkalis tersebut untuk menjadi berita utama di media Harian Berantas manakala terkait korupsi merupakan musuh bersama seluruh elemen bangsa dan masyarakat Indonesia sebagaimana diamanahkan oleh Undang-undang dan Presiden RI Joko Widodo serta Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian, dimana tindakan korupsi merupakan perbuatan kejahatan ekonomi dan tergolong kejahatan luar biasa atau Ekstra Ordinary Crime. ,"Fungsi media sudah jelas dan telah diatur dalam undang-undang RI No. 40 Tahun 1999 bahwa media menjadi alat kontrol atas terselenggaranya kehidupan berbangsa dan bernegara, jadi apa yang telah kami lakukan sudah sesuai dengan tugas dan fungsi kami serta UU No. 40 tahun 1999 tentang pers," lanjut Toro. Menanggapi ketidak hadiran saksi pelapor, Amril Mukminin di persidangan PN Pekanbaru hingga ke 12 kalinya, sangat menimbulkan rasa kekecewaan berat terhadap kuasa hukum terdakwa, dan Toro Laia karena akibatnya agenda sidang pun berkali-kali mengalami penundaan. "Kita sangat kecewa sekali melihat kenyataan ini, dimana proses hukum persidangan di Pengadilan ini yang seharusnya wajib di hormati dan di patuhi oleh semua pihak, namun hingga persidangan ke 12 kali ini nampaknya saksi pelapor, Amril Mukminin belum menunjukkan sikap kooperatifnya," kata kuasa hukum Toro Laia, Andi Jusman, SH. MH. Akhirnya atas tidak ditepatinya janji pengadilan Negeri Pekanbaru, melalui bidang Humas, Martin Ginting sebagaimana disampaikan didepan demonstran solidaritas pers pada aksi jilid II lalu, dimana pihaknya berjanji akan menghadirkan Amril Mukminin di persidangan ternyata tidak benar, maka Solidaritas Pers Indonesia akan gelar aksi turun ke Pengadilan Negeri untuk menagih janji PN Pekanbaru. (Tim) Editor : Redaktur Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Solidaritas Pers Jilid III Aksi Di PN Kecam Bupati Bengkalis . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Posted: 29 Sep 2018 10:21 PM PDT  Neon box senilai belasan juta di desa karang asem kecamatan Wonorejo kabupaten Pasuruan yang di sinyalir dikoordinir pengadaanya oleh camat wonorejo MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | PASURUAN [ 29-09-2018 ] Beberapa Punggawa Lembaga swadaya masyarakat, LSM. seKabupaten Kota Pasuruan yang tergabung dalam FORKOM, Forum komunikasi Lembaga swadaya masyarakat akan segera mengagendakan aksi unjuk rasa di depan kantor Kecamatan Wonorejo dan kantor Kejaksaan Pasuruan, Sabtu (29-9-2018).  LSM sekabupaten Pasuruan saat melakukan rapat pemantapan aksi unjuk rasa di warung lesehan Bu Anis Ranggeh Keputusan aksi unjuk rasa ini diambil karena Camat Wonorejo selaku pimpinan di wilayah kecamatan Wonorejo dinilai bertindak tidak sesuai tupoksinya sebagai camat dengan tidak menggubris permintaan hearing yang diajukan oleh FORKOM LSM terkait penggunaan DD, Dana desa di desa Karangasem serta desa lainya di wilayah kecamatan Wonorejo. Lukman Hakim selaku pentolan LSM Garda Pantura mewakili para aktivis pegiat pemerintahan dikonfirmasi Media Nasional Obor Keadilan mengatakan, bahwa dalam aksi demo nanti akan menuntut agar Camat Wonorejo menggunakan tupoksi, tugas pokok dan fungsi serta kapasitasnya sebagai ASN, Aparat sipil negara dengan sebaik baiknya. " Sebagai contoh pengadaan Neon Box di Desa Desa se Kecamatan Wonorejo yang diduga dikoordinir oleh Camat Wonorejo dengan harga fantastis yaitu 16 Juta Rupiah, " ucap Lukman Hakim. "Camat Wonorejo juga diduga membiarkan ada perangkat Desa Karangasem yang bermasalah dengan legalitas ijazahnya dan SK pengangkatan yang tidak melalui prosedur yang benar, " Tegas Lukman geram. Aksi damai nanti juga akan mendesak agar Kejaksaan Negeri Bangil untuk mengawal beberapa kasus penyalah gunaan dana Desa yang mandek tanpa diketahui perkembangannya. Dari pantauan wartawan Media Nasional Obor Keadilan nampak ikut dalam pertemuan siang ini , 29-09-2018 sekitar jam 13.00 wib. Di warung lesehan Bu Anis Ranggeh. Hanan dari LSM penjara Indonesia, Lukman Hakim Dari LSM Garda Pantura, Kusuma dari LSM Surapati, Ashari dari LSM GMBI, Saiful Rizal dari DPC. LSM Penjara Indonesia kabupaten Pasuruan serta terlihat juga beberapa media cetak maupun online. ( Zainal ) Editor : Redaktur Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Forum Komunikasi Lembaga Swadaya Masyarakat, Forkom LSM Sekabupaten Pasuruan Demo Camat Wonorejo Dan Kejaksaan . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Tingkatkan Kualitas dan Ketahanan Keluarga Melalui Program KB-Kesehatan Posted: 29 Sep 2018 09:24 PM PDT  MEDIA SELAYAR. Acara Pencanangan TNI KB Kesehatan berlangsung pada pekan ini, Kamis, 27 September 2018. Dihadiri Tim BKKBN Prov. Sulsel. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, serta Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Kepulauan Selayar, bersama TNI Kodim 1415 dalam upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Pencanangan juga dihadiri oleh Bupati diwakili oleh Asisten II, Forkopimda, Para Kepala SKPD, jajaran TNI & Persit Kartika Chandra Kirana, Kemenag bersama Para Kepala KUA se-Kab. Kep. Selayar, Pimpinan BUMN & BUMD, Sejumlah Kades dan Masyarakat. Dalam kegiatan ini dilaksanakan Penyuluhan KB tentang Kontrasepsi Modern (Metode Operasi Pria & Metode Operasi Wanita), Pelayanan KB Gratis, Pelayanan kesehatan gratis, Donor darah oleh PMI demikian dijelaskan oleh Kasi KIE dan Pergerakan, DP3AP2KB, Nur Ilma S.Pt kepada Pewarta. Sementara itu sebagai Kepala Dinas DP3AP2KB, Ince Rahim S.Pd, SH.MH dalam sambutannya menyampaikan bahwa Program KB-Kes diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan masyarakat umum terutama dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Dalam kaitan itu pula, Ince Rahim meminta bantuan kerjasama dan partipasi seluruh komponen terkait untuk dapat bersama menggalakkan program KB di seluruh wilayah kelurahan, desa, dan kecamatan sebagai wujud dukungan dalam mengejar capaian target layanan KB-Kesehatan. Pencanangan program KB-Kes, tahun 2018 juga diharapkan akan mempercepat peningkatan derajat ketanahan keluarga dan masyarakat yang pada akhirnya akan bermuara pada tercapainya peningkatan kekuatan bangsa. (*) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Tingkatkan Kualitas dan Ketahanan Keluarga Melalui Program KB-Kesehatan . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Terbukti Rencanakan Pembunuhan, Mantan Hakim di Pakistan Divonis Mati Posted: 29 Sep 2018 09:01 PM PDT  HYDERABAD, LELEMUKU.COM - Pengadilan negara Pakistan menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap seorang mantan hakim dan kaki tangannya yang terbukti bersalah dalam pembunuhan putra seorang mantan hakim lain. Sikandar Lashari dan Irfan Bengali divonis mati dalam kasus pembunuhan Aqib Shahni (19 tahun), putra mantan hakim Khalid Shahani, di kota Hyderabad. Putusan itu diumumkan dalam sidang pengadilan terbuka hari Sabtu (29/9). Media Pakistan melaporkan Aqib jatuh cinta dengan putri Lashari, tetapi Lashari menentang hubungan itu. Lebih dari 20 saksi mata memberi kesaksian terhadap Lashari dan pembantunya itu, dan otorita berwenang mengatakan keduanya mengaku bersalah dalam penyelidikan. Tim jaksa mengatakan Aqib sedang melakukan berjalanan bersama ibu dan kedua adik perempuannya ketika sejumlah laki-laki bersenjata menghentikan kendaraan mereka.Aqib diseret keluar dari mobil itu dan ditembak mati pada 19 Februari 2014. Polisi masih mencari empat tersangka pelaku itu. (VOA) |
| Pemkot Ambon Terima Bantuan Alsintan dari Kementerian Pertanian Posted: 29 Sep 2018 08:46 PM PDT  HATIVE BESAR, LELEMUKU.COM - Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia menyerahkan bantuan alat mesin pertanian (Alsintan) kepada Kota Ambon, yang berlangsung di Hative Besar-Ambon pada Jumat(21/9). Bantuan kepada Kelompok Tani (Poktan) tersebut diserahkan oleh Anggota Komisi XI DPR-RI,Edison Betaubun didampingi Anggota IV BPK-RI, Rizal Djalil; Walikota Ambon, Richard Louhenapessy; Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan, Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Tri Susetyo; Direktur Alat dan mesin pertanian, Ditjen Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian, Bustanul Arifin Caya; Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Maluku, Haryono Utomo. Turut hadir dalam acara penyerahan bantuan tersebut, Sekretaris Kota Ambon, A.G.Latuheru didampingi para asisten, staf ahli serta pimpinan OPD dalam lingkup Pemerintah Kota Ambon. Walikota Ambon dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Pertanian yang memberikan bantuan alsintan kepada para poktan yang ada di Kota Ambon, juga kepada DPR- RI dan BPK-RI atas kepeduliannya kepada Kota Ambon. Sementara itu, Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan, Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian dalam sambutannya berharap, kiranya alsintan yang diberikan mampu membantu meringankan kerja para poktan serta dapat meningkatkan produksi pangan di Kota Ambon. Bantuan alsintan secara simbolis diserahkan kepada Poktan Taeno Baru Desa Taeno, Poktan Tani Subur Desa Air Ali, Poktan Madani Desa Hunuth, Poktan Nur Rahmat Desa Passo, Poktan Tani Wijaya Desa Waiheru, Poktan Passo Indah, Poktan Melati Desa Karang-Karang, Poktan Tunas Harapan Desa Passo, Poktan Air Tenggelam Desa Hunuth, Poktan Taeno Mekar Desa Taeno Bawah, Poktan Tunas Muda Desa Hutumuri, Poktan Mekar Desa Karang-karang. Selain penyerahan bantuan Alsintan, juga dilakukan penyerahan pengelolaan fasilitas sarana air baku dari balai wilayah sungai Maluku kepada 6 (enam) Pemerintah Desa, yakni Negeri Hative Besar, Dusun Kate-Kate, Desa Waertahit (Maluku Tenggara), Negeri Hattu (Maluku Tengah), Negeri Mosso (Maluku Tengah), dan Negeri Saunulu (Maluku Tengah). (DiskominfoAmbon). |
| Korban Tewas Gempa di Donggala dan Posso Melonjak Jadi 450 Orang Posted: 29 Sep 2018 08:36 PM PDT  PALU, LELEMUKU.COM - Jumlah korban meninggal akibat gempa dan tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah kini mencapai 450 orang, demikian menurut Kepala Biro Humas Kominfo Ferdinandus Setu dalam keterangan tertulis seusai rapat yang dilakukan otorita Palu, Sabtu (29/9) malam. VOA belum berhasil menghubungi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mendapatkan konfirmasi jumlah korban tersebut. Namun ketika singgah di Hong Kong, seusai mengikuti sidang Majelis Umum PBB di New York, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa "korban meninggal mungkin bisa ribuan." Ia merujuk pada gempa dan tsunami di Aceh yang sempat ditanganinya pada 2004. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto memimpin rapat koordinasi penanganan gempa dan tsunami di Palu pada Sabtu sore usai melakukan peninjauan dan koordinasi di lapangan selama enam jam lebih. Rapat dihadiri oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Wakapolri Komjen Ari Dono, Kepala Basarnas F. Hery Bambang Soelistyo, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Sosial Agus Gumiwang, Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo, dan beberapa pejabat di Palu. Dalam rapat yang dilakukan di tenda Gubernuran Sulawesi Tengah itu diketahui bahwa seluruh fasilitas listrik di Palu dan Donggala masih belum berfungsi, sementara saluran komunikasi baru berfungsi di beberapa lokasi. Bandara Mutiara Sis Palu sudah dibuka, tetapi masih terbatas untuk kepentingan penanganan bencana. Akses menuju Palu sangat terbatas. Koresponden VOA Yoanes Litha mencoba memasuki Palu dari Poso lewat jalan darat, tetapi terhenti di Parigi karena seluruh jalan dan jembatan rusak total. Kapolres Poso Sabtu malam mengabarkan jalan masuk Palu melalui Napu masih baik dan akan membuka jalur itu untuk operasi pengiriman bantuan mulai Minggu (30/9) pagi. Dalam rapat itu Menko Polhukam Wiranto memerintahkan untuk segera memakamkan korban setelah diidentifikasi melalui sidik jari atau pengenalan wajah, mengintensifkan pencarian korban di antara puing-puing bangunan yang hancur, dan mengupayakan masuknya bantuan kemanusiaan dari Makassar dan kota-kota lain di sekitar Palu. Pendirian dapur umum juga akan diperbanyak, terutama di 24 titik pengungsian yang sudah menampung sekitar 16.732 pengungsi. Presiden Joko Widodo menurut rencana akan terbang ke Palu Minggu pagi untuk memonitor langsung upaya penanganan gempa dan tsunami ini. (VOA) |
| Pasca Gempa, Parigi Moutong Krisis BBM, Listrik, Air dan Komunikasi Posted: 29 Sep 2018 08:01 PM PDT  PALU, LELEMUKU.COM - Upaya Moh Hatta (35) mengantri selama lima jam untuk mengisi Bahan Bakar Minyak atau BBM sepeda motornya berakhir dengan kekecewaan. BBM jenis Premium maupun Pertalite sudah tidak tersedia lagi ketika gilirannya sudah semakin dekat dengan petugas pengisi BBM di SPBU Parigi. Moh Hatta tidak sendiri, karena masih banyak pemilik kendaraan roda dua dan roda empat yang juga telah mengantri selama berjam-jam hingga keluar SPBU untuk mengisi BBM kendaraan mereka masing-masing. Kepada VOA, Moh Hatta yang berasal dari Kecamatan Tinombo itu, mengatakan ia sedang dalam perjalanan ke Palu untuk mencari tahu kondisi adiknya yang tidak lagi dapat dikontak sejak terjadinya gempa kuat Jumat (28/9) sore. Ia semakin merasa cemas dengan nasib adiknya setelah membaca sejumlah media tentang jumlah korban yang cukup besar dalam peristiwa itu. "Tujuan mau ke Palu. Mau lihat keluarga. Kasihan. Saya punya adik kerja di Palu," kata Moh Hatta. Tentu saja tanpa mengisi ulang BBM, maka sepeda motornya tidak akan memiliki bahan bakar yang cukup untuk melakukan perjalanan menuju Palu. Ia semakin resah karena ternyata tidak ada kepastian kapan akan ada pasokan BBM. Akibatnya, mau tidak mau, bersama para pengendara kendaraan lainnya ia pun tetap bertahan di SPBU menunggu tibanya pasokan baru. Dari pemantauan VOA di dua SPBU utama di Kabupaten Parigi, telah kosong sejak Sabtu (29/9) sore. Aswad, supervisor SPBU Parigi, mengakui pihaknya belum mendapatkan pasokan BBM dari Depot Pertamina Donggala. Ia menduga kondisi itu dikarenakan kondisi jalan di kebun kopi yang menghubungkan Palu dan Parigi Moutong masih rusak akibat longsoran tanah yang dipicu kejadian gempa bumi pada Jumat (28/9) sore. "Pada malam ini, stok kami sudah habis tadi sore khususnya Pertalite dan Pertamax. Untuk Premium dan Solar belum ada pengiriman, sudah dua hari ini," kata Aswad. "Terakhir kamis (27/9), kami dikirim BBM dari Depot Donggala. Adanya gempa, arus lalu lintas putus di jalur kebun kopi khususnya," papar Aswad. Aswad mengatakan pihaknya sulit menghubungi pihak Depot Pertamina Donggala karena jalur komunikasi yang masih terputus. Sejak gempa berkekuatan 7,4 pada Jumat sore (28/9) juga menyebabkan padamnya aliran listrik dan terputusnya saluran komunikasi melalui telepon di Palu, Donggala, Parigi Moutong dan Poso. Agil, Ketua RT 08 Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi berharap agar pemerintah daerah dan pemerintah pusat bisa segera memulihkan aliran listrik karena sudah dua malam warga hidup dalam kegelapan. "Kebutuhan saat ini adalah komunikasi, jaringan telkomsel, listrik, air, itu yang kami butuhkan saat ini," kata Agil. Hal senada juga dikemukakan Efrin (35) warga kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi. Seraya mengayun anaknya yang sedang tidur diayunan, di salah satu lokasi pengungsian di lapangan Kelurahan Masigi, Efrin berharap saluran komunikasi dan aliran listrik bisa kembali berfungsi normal. "Kami berharap pemerintah membantu perbaikan listrik, komunikasi," kata Efrin. Efrin mengatakan hingga kini ia dan warga lainnya masih memilih untuk tidur di lapangan terbuka, karena masih trauma dengan kuatnya guncangan gempa apalagi hingga kini gempa susulan masih terasa meskipun internsitasnya sudah semakin berkurang. (VOA) |
| Pemkot Ambon Gelar Kompetensi Invonasi Pelayanan Publik Posted: 29 Sep 2018 07:56 PM PDT  AMBON, LELEMUKU.COM - Staf Ahli Walikota Ambon Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik, D. Nendissa membuka secara resmi Presentasi Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik dalam lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Kamis (20/9) yang berlangsung di ruang rapat Balaikota Ambon.Dalam sambutan Walikota Ambon yang dibacakan Staf ahli dikatakan, pelayanan publik pada dasarnya merupakan tugas utama pemerintah sekaligus alasan utama dibentuknya pemerintahan. Ditambahkan, pelayanan publik juga merupakan satu tolak ukur kinerja pemerintah yang paling kasat mata, masyarakat dapat menilai langsung kinerja kualitas pelayanan publik di semua lembaga pemerintah berdasarkan pelayanan yang diterimanya. Untuk itu kualitas pelayanan publik di semua lembaga pemerintahan merupakan suatu hal yang mendasar yang harus segera ditingkatkan. Dan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik diperlukan inovasi, karena inovasi merupakan faktor yang membuat organisasi tumbuh dan berubah, berkembang dan berhasil . Oleh karena itu, Pemerintah Kota Ambon berupaya memberikan stimulus dengan mengadakan kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2018 di lingkup Pemerintah Kota Ambon. Selanjutnya kegiatan yang dilaksanakan menjadi event tahunan diharapkan dapat menumbuhkembangkan budaya inovasi di pemerintahan Kota Ambon. (DiskominfoAmbon) |
| FBI Pernah Hubungi Penuduh Kedua Brett Kavanaugh, Deborah Ramirez Posted: 29 Sep 2018 07:41 PM PDT  WASHINGTON, LELEMUKU.COM - Badan Penyelidik Federal Amerika Serikat (FBI) telah menghubungi perempuan kedua yang menuduh Brett Kavanaugh melakukan serangan seksual sebagai bagian dari penyelidikan baru terhadap diri calon Hakim Agung itu, demikian dilaporkan oleh Washington Post pada Sabtu (29/9), mengutip orang-orang yang dekat dengan penyelidikan itu.Tidak jelas apakah Deborah Ramirez sudah diwawancarai. Dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada 23 September di New Yorker Magazine, Ramirez mengatakan bahwa dia ingat pelecehan seksual yang dilakukan Kavanaugh terhadapnya saat berlangsung pesta di asrama. Ramirez mengatakan, serangan itu berlangsung pada tahun ajaran 1983/1984 di Yale University, tempat mereka kuliah. Laporan Post itu juga melaporkan, FBI menindaklanjuti tuduhan yang dilancarkan oleh Christine Blasey Ford, perempuan pertama yang menuduh Kavanaugh melakukan serangan seksual ketika mereka masih remaja pada 1982. Kedua perempuan ini telah mengisahkan peristiwa yang mereka alami kepada Komite Yudisial Senat. Presiden Donald Trump telah memerintahkan penyelidikan pada Jumat (28/9) setelah diminta oleh Komite Yudisial Senat. Keputusan ini merupakan perubahan sikap dari pemerintah, yang tadinya berdalih bahwa Kavanaugh sudah diseleksi secara teliti. (VOA) |
| Pasca Gempa Donggala, Pertamina Siagakan Alternatif Pasokan BBM Posted: 29 Sep 2018 07:36 PM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - PT Pertamina Persero mengatakan akan menyiagakan alternatif pasokan BBM dan elpiji di Sulawesi Tengah pasca gempa 7,7 SR di Donggala dan tsunami. Akibat bencana itu, operasi Pertamina MOR VII Sulawesi di wilayah Palu dan sekitarnya terganggu, menurut Pertamina dalam siaran pers, Sabtu (29/9).Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun hingga Sabtu, diketahui bahwa Terminal BBM Donggala mengalami kerusakan akibat gempa dan tsunami. Beberapa sarana dan fasilitas termasuk akses dari dermaga menuju TBBM (trestle) dan tempat pengisian mobil tangki (filling shed) mengalami kerusakan hingga penyaluran BBM tidak dapat dilakukan. Akses jalan dari TBBM ke Palu dan Sulawesi Barat pun tidak dapat dilewati dikarenakan longsor dan kerusakan jalan. Tiga dari 5 SPBBE tidak dapat beroperasi akibat terdampak bencana, kata M. Roby Hervindo, unit manager communication and CSR MOR VII. "Untuk pelayanan masyarakat melalui SPBU saat ini masih didata berapa yang masih bisa beroperasi. Nantinya penyaluran akan dipusatkan di SPBU-SPBU tersebut. Secara umum stok BBM dan LPG masih dalam kondisi aman," ujar Roby. Tim Puskodal Pertamina MOR VII telah menyiapkan rencana alternatif RAE (Regular, Alternative, Emergency) untuk mengamankan pasokan energi ke Palu dan sekitarnya. Untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar industri, diutamakan suplai kepada PLN, TNI dan Polri. Alternatif suplai akan diluncurkan melalui TBBM Poso, Moutong, Toli-Toli dan Pare Pare. Untuk elpiji, alternatif suplai ke Palu rencananya dilakukan melalui SPPEK Tri Ariesta dari Gorontalo, dari Depot LPG Makassar, dan Terminal LPG Bosowa. Selain itu telah disiagakan SPPBE alternatif, yakni PT Mitra Utama, PT Nubuwwa Saltika, PT Pare Elpiji, dan PT Permata Alam Sulawesi serta pengiriman 150 tabung LPG 50 Kg dari SPPBE Makassar. Sedangkan untuk Avtur, rencana dilakukan alih suplai ke DPPU Mutiara melalui TBBM Makassar, TBBM Gorontalo dan TBBM Luwuk. Penyaluran rencananya dilakukan melalui bridger (mobil tangki avtur), dengan memperhatikan kondisi akses jalan. (VOA) |
| DUA MANTAN PRESIDEN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA TERSANDUNG KASUS KORUPSI Posted: 29 Sep 2018 07:36 PM PDT  MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | Iya Dua mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yakni "Lutfi Hasan Ishaq dan Nurmahmudi Ismail" tersandung kasus korupsi. Lutfi Hasan Ishaq sudah di vonis 18 tahun hukuman penjara. Nurmahmudi Ismail jadi tersangka kasus korupsi pelebaran jalan Nangka di Tapos Depok, ketika menjabat sebagai Walikota Depok 2010-2015 dalam periode keduanya. Partai PKS ini sudah mencatatkan rekornya sebagai penghasil bukan hanya kader tapi Presiden partainya sebagai koruptor. Prestasi ini telah ditorehkan oleh PKS, partai yang paling menonjol dalam berkoar-koar ganti presiden dan merongrong Pemerintah saat ini. Secara resmi terkuak eks Presiden PKS dan eks Wali Kota Depok Nur Mahmudi jadi tersangka atas kasus korupsi senilai Rp 10 milliar lebih. Memang belum sampai trilyunan tapi untuk Kota Depok yang pernah dipimpinnya, jumlah itu sangatlah besar dan berarti. Sayang sekali kota Depok yang dipimpin olehnya kemajuannya ya tak terlalu signifikan. Akibat terlena dengan korupsi maka kota yang dipimpinnnya kemajuannya stagnan dan netizen mengeluhkannya secara terang-terangan. Kembali ke PKS, partai ini telah menciptakan tradisinya sendiri yang tidak dimiliki partai lain. Partai PKS telah membuat tradisi baru dalam sejarah partai di Indonesia yaitu para mantan Presidennya punya peran ganda dengan menjadi koruptor. Nur Mahmudi mencatatkan dirinya sebagai eks Presiden PKS yang kedua tercokok korupsi. Sebelumnya eks Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq sudah menjadi penghuni di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung gegara kasus korupsi daging impor. Nur Mahmudi mantan Presiden pertama Partai Keadilan -kini disebut PKS--ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Depok atas dugaan kasus korupsi pelebaran jalan di Gang Nangka Cimanggis Depok, Jawa Barat. ELITE PKS MINGKEM, TAPI SANGAT VOKAL MENYINYIRIN PRESIDEN JOKOWI...?? Komentar para petinggi atau elite PKS? Adem, mingkem dan sejuk. Secara kompak bersama mereka mingkem alias tak mau banyak komentar. Urusan korupsi diam tak bersuara tapi giliran kebijakan Pak Jokowi dinyinyirin dan paling vokal. "Itu urusan hukum ya biar hukum aja yang ngurus," ujar Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/8). Hidayat Nur Wahid ini komentarnya singkat dan mencoba untuk mengecilkan kasus ini. Seolah kasus ini kasus ecek-ecek dan pelakunya kader biasa doang. Sementara Anggota Majelis Syuro PKS Aboe Bakar Alhabsyi juga tak mau berkomentar banyak mengenai ditetapkan Nur Mahmudi sebagai tersangka oleh Polres Depok. Ia menyerahkan masalah ini kepada DPP PKS apakah akan memberikan bantuan hukum atau tidak untuk Nurmahmudi. "Enggak ngikutin, tanya ke DPP," ujar anggota Komisi III DPR ini. Jiah, mosok sudah viral di media tapi pura-pura lupa atau nggak tahu. Ini sama dengan jurusnya si Nur Mahmudi saat ini yaitu lupa ingatan alias inghatan terganggu. Untuk urusan korupsi rupanya bukan hal yang serius bagi petinggi PKS ini. Tak ada kecaman, keprihatinan atau tindakan yang akan diambil oleh pihaknya. Artinya masalah korupsi itu persoalan sepele seperti anak kecil ambil uang jajan temennya. Sebelumnya petinggi PKS Depok kaget dan terguncang dengan adanya penetapan eks Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail menjadi tersangka dugaan korupsi. Sikap dan wawasannya ternyata dangkal dan cenderung memperihatinkan. Kagetnya mereka adalah mereka mendapat kabar dari media massa bukan dari kepolisian soal kasus yang menjerat politisi kawakan PKS ini. Benarlah perkataan Amien Rais, busuk itu mulai dari kepala, kalau dua Presiden PKS saja begini, gimana kader dan bawahannya? Cepat atau lambat akan mengikuti jejak mereka berdua. Percuma Nur Mahmudi menyandang gelar bejibun sampai doktor dan menyabet banyak penghargaan kalau pada akhirnya malah ikut terlibat dalam kasus korupsi yang lagi viral ini. Kalau partai lain masih level pejabat di bawah Ketua Umumnya tapi kelebihan PKS adalah Presidennya menjadi contoh bagaimana mensejahterakan dirinya sebagai pemimpin partai. Kali ini isu yang pernah muncul dalam kasus si Lufthi bahwa ada konspirasi Zionis menjatuhkan PKS ini tak terdengar. Tapi ada selentingan suara netizen yang menuding Pemerintah ikut terlibat dalam kasus ini untuk menjatuhkan PKS. Sudahlah, terimalah kenyataan, masak masih mencari-cari alasan dan pembenaran diri. Rompi oranye sudah di depan mata dan segeralah si Nur Mahmudi siumanlah kau. Si Nur ini dalam berita hari ini masih terganggu ingatannya, yah modus lama kembali muncul. Dia nantinya kalau begini terus akan berpura-pura lupa, cara ngeles dan ngibul yang basi. Kudu ditawarin kardus yang jumlahnya lebih gede, langsung sadar kali ya, hahaha. (**) #SEWORD Chief Editor's CLUB Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang DUA MANTAN PRESIDEN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA TERSANDUNG KASUS KORUPSI . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Dalam Pilpres 2019, Wajah Gereja Katolik Tercoreng Atas Kiprah Romo Benny Posted: 29 Sep 2018 06:41 PM PDT  Foto : Romo Benny bersama Cawapres Ma'ruf Amin di kediaman keluarga Gus Dur di Ciganjur, Jakarta Selatan, Rabu, 26 September 2018. Beliau merupakan imam diosesan Keuskupan Malang, sebaiknya mundur dari jabatan publik dan menarik diri sepenuhnya dari aktivitas politik praktis yang memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf, demi tugas penggembalaan umat Katolik MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | JAKARTA | Wajah Gereja Katolik tercoreng oleh aksi Romo Benny Susetyo kala dirinya mendampingi calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat menyambangi kediaman mendiang Gus Dur di daerah Ciganjur, Jakarta Selatan (Rabu, 26/9). Bukan pertemuan dengan keluarga Gus Dur yang menjadi masalah, tetapi karena dirinya berperan seolah-olah sebagai juru bicara calon Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 yang mengkampanyekan sosok ketua MUI non aktif itu. Atas apa yang dilakukan Romo Benny itu, Presidium Gerakan Kemasyarakatan Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, RinR to Namang, angkat bicara. Menurutnya Romo Benny melanggar batasan dirinya sebagai imam Katolik dan juga jabatannya sebagai penasehat khusus di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Pertama, "Romo Benny adalah imam Katolik dan sebagai imam Katolik dirinya dilarang terlibat dalam politik praktis, aktivitas partai politik, bahkan mengurus jabatan publik," ungkap Namang. Kedua, "Sebagai angggota BPIP yang mengawal ideologi Pancasila, tindakan Romo Benny jelas tidak netral. BPIP adalah lembaga pembinaan ideologi bukan lembaga politik yang bertugas memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf," tambahnya. Berdasarkan dua pertimbangan di atas, Namang menilai sudah selayaknya Romo Benny mundur dari jabatannya sebagai anggota BPIP agar dapat fokus menggembalakan umat Katolik. "Beliau merupakan imam diosesan Keuskupan Malang, sebaiknya mundur dari jabatan publik dan menarik diri sepenuhnya dari aktivitas politik praktis yang memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf, demi tugas penggembalaan umat Katolik" tandasnya.() Editor : Redaktur Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Dalam Pilpres 2019, Wajah Gereja Katolik Tercoreng Atas Kiprah Romo Benny . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Depok Daerah Pertama Meraih Emas Porda Jabar Lewat Cabor Terjun Payung Posted: 29 Sep 2018 05:56 PM PDT  Ket Gambar : Foto Bersama Adi Sutadi Koordinator Cabang Federasi Aero Sport Indonesia (FASI) KONI Kota Depok, dan Ketua Umum KONI Kota Depok, Amri Yusra (keempat dari kanan) berfoto bersama dengan official dan atlet Terjun Payung Kota Depok peraih medali emas pada ajang PORDA Jabar XIII-2018 di Lanud. Atang Sendjaja, Semplak, Bogor, usai penyerahan medali PORDA Jabar XIII-2018 pada Sabtu (29/9) siang. (Foto: Diskominfo/istimewa) Ketua Komite Olahraga Nasional (KONI) Depok, Amri Yusra mengatakan, sejak dilombakan pada (26/09), atlet Depok memang terlihat unggul. Peluang sudah terlihat pada setiap nomor pertandingan karena memperoleh nilai tertinggi. "Memang cabor sendiri sudah menargetkan emas. Namun kami terus mendukung perjuangan atlet hingga selesai. Jadi baik tunggal dan beregu putra dan putri terus memimpin," ujar Amri, sapaannya, Sabtu (29/09). Dirinya menjelaskan, kendati memimpin skor di akhir jalannya pertandingan keenam, penyelenggara Porda Jabar terpaksa menghentikan pertandingan. Hal itu dikarenakan pesawat yang digunakan akan dikirim ke lokasi bencana alam di Palu. "Seharusnya lomba terjun payung dilakukan delapan babak, namun karena pesawat dipergunakan untuk membantu kepetingan korban bencana, maka panitia memutuskan hingga penerjunan keenam saja," tuturnya. Meski begitu, Amri tetap menyampaikan rasa syukur sebelum pembukaan Porda Jabar pada 6 Oktober 2018, atlet terjun payung Depok sudah memperlihatkan kepiawaiannya. Harapan besar juga diberikan kepada atlet dari cabor lain untuk membanggakan Kota Depok pada Porda 2018. Sementara itu, Koordinator Cabang Federasi Aero Sport Indonesia (FASI) KONI Kota Depok, Adi Sutadi menambahkan, kemenangan yang diraih itu juga berbekal dari pengalaman dan latihan intensif. Para penerjun payung Depok tampil memukau di nomor ketepatan mendarat baik di putra maupun putri. "Di kelompok putra ada Arwis yang tidak menemui kesulitan untuk mengumpulkan nilai 0,24, dengan hasil cukup gemilang. Akhirnya penerjun asal Depok berhak meraih medali emas di nomor individu," ucapnya. Sedangkan, untuk medali perunggu diambil atlet asal Depok atas nama Ismail Doda, setelah membuat nilai penerjunan ketepatan mendarat 0,29,l. Kemudian, lanjutnya, untuk nomor beregu, raihan medali emas jatuh ke tangan atlet Depok lagi dengan mengumpulkan nilai 1,12 yang dihasilkan Pepen, Ismail Doda dan Arwis. Dan untuk kelompok putri, penerjun asal Depok mampu menyuguhkan penampilan terbaiknya di nomor individu ketepatan mendarat. Prestasi itu disabet melalui keuletan Tuti dan langsung menyuguhkan medali emas dengan mengumpulkan nilai 0,51. "Sedang dinomor beregu putri medali emas diraih Kota Depok dengan nilai 1,41 melalui (Dede dan Tuti)," tuturnya. Dirinya menambahkan, prestasi yang diraih Kontingen Kota Depok saat Porda 2018 sudah diprediksi sebelumnya. Sebab, para atlet sudah melakukan latihan ekstra keras baik saat tampil mendarat maupun mengetahui kondisi angin. Lewat kedua faktor itu hasil yang dicapai bisa memberikan prestasi terbaik untuk Kota Depok.() Editor : Redaktur Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Depok Daerah Pertama Meraih Emas Porda Jabar Lewat Cabor Terjun Payung . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Kodam XVI/Pattimura Gandeng Yayasan Ar-Rahmah Gelar Baksos Posted: 29 Sep 2018 04:46 PM PDT |
| Posted: 29 Sep 2018 12:01 PM PDT  BantenNet.com, KABUPATEN TANGERANG - Dalam rangka Sosialisasi 4 Pilar yang bertema Temu Tokoh Nasional / Kebangsaan oleh H. Muhammad Rizal S.H., M.Si Biro Sekretariat Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPRR RI) Fraksi PAN yang bekerjasama Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia ( IPJI ) Kabupaten Tangerang Sabtu ( 29/9 ) di Aula Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang - Banten. Menurut H M Rizal mengatakan bahwa keutuhan Negara dan Bangsa sangatlah penting untuk di jaga dan dipertahankan oleh segenap rakyat Indonesia dan kerukunan antar umat beragama serta keragaman budaya yang di miliki oleh bangsa Indonesia. " Namun harus tetap diperlihara oleh seluruh warga masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Marauke, dimana negara indonesia beraneka ragam budaya," katanya. Turut hadir Narasumber Dewan Pembina IPJI Provinsi Banten DR. Indiwan Seto Waju Wibowo, Ketua IPJI Kabupaten Tangerang Mulyadi, Ketua Panitia Agus Supriadi beserta segenap jajaran, perwakilan pemerintah (Muspika), unsur TNI dan Polri, para maha siswa, Organisasi Kepemudaan (OKP) yaitu Karang Taruna, Pemuda Pancasila, KNPI, Kader PKK, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat. Namun H. Muhammad Rizal mengungkapkan, melalui 4 pilar Kebangsaan / Bernegara yang berkenaan tentang Nilai-nila kebangsaan yang sesuai dengan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi pedoman dalam berbangsa dan bernegara serta memahami menjadi perinsip tentang bagaimana kita menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. " Kami mengajak masyarakat Bangun Nilai nilai Kebangsaan Demi Keutuhan NKRI yang Bersatu, Sejahtera, Damai, Adil dan Makmur serta tidak mudah di kotak-kotakan atau pun dipecah belah," ungakp H M Rizal. Disamping itu Indiwan selaku Dewan Pembina IPJI Provinsi Banten Bahwa acara Temu Tokoh Nasional/Kebangsaan terkait sosialisasi 4 pilar tersebut, merupakan bentuk sinergitas antar lembaga pemerintah dengan organisasi media atau Jurnalis yang mana selama ini merupakan satu kesatuan dan upaya mengedukasi pada masyarakat dalam membentuk karakter bangsa. " Tentunya saya berapresaisi pada IPJI Kabupaten Tangerang sebagai barometer penyampai informasi, dimana rekan rekan media memiliki peranan penting dalam memberikan edukasi tentang 4 pilar kebangsaan dan kenegaran pada masyarakat," ujarnya. Sementara itu dalam waktu yang sama Ketua IPJI Kabupaten Tangerang Mulyadi memaparkan dengan kedatangan H M Rizal selaku Biro Sekretariatan MPR RI berperan serta menyampaikan acara 4 pilar ini. " Pihaknya dan Jajaran Pengurus lainnya sangat berterimaksih kepada perwakilan MPR RI dalam bekerjasama menggelar Temu Tokoh Nasional/kebangsan, dimana membahas tentang 4 pilar kebangsaan, semua ini diharapakan dapat lebih menggugah kesadaran masyarakat, terutama masyarakat Kabupaten Tangerang," paparnya. > ldn /sol Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Bangun Nilai - Nilai Kebangsaan Demi Keutuhan NKRI ; H M.Rizal Ajak Masyarakat Dalam kerukunan antar umat beragama . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Pembangunan Des Bentuk Pengabdian Terhadap Masyarakat Posted: 29 Sep 2018 10:31 AM PDT  BantenNet.com, KABUPATEN TANGERANG Menjadi Kepala Desa (Kades) yang dipilih oleh masyarakat adalah sebuah amanah bagi masyarakat seoertib kepla Desa pekayon, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang,Suwaryo terus menerus berjuang demi terlaksannya pembngunan Desa yang baik. Suwaryo selalu memprioritaskan kepentingan Masyarakat dalam bentuk pembangunan yang menyentuh kepada masyarakat sebagai penerima manfaat , bagi dia dalam desa maupun di luar desa. Bangunan yang telah dilaksanakannya yakni, membangun peningkatan jalan lingkungan. Selain itu pembangun SPAL atau pembuangan air limbah terus di lakukan disetiap warga agar aliran pembuangan di sepanjang poros permukiman warga bisa mengalir dengn baik, yang insya allah akan dilanjutkan ketahapan berikutnya. Suwaryo mengatakan, kepercayaan masyarakat harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Karena untuk membangun desa tidak semudah yang dipikirkan sebelumnya. " Meski masih ada juga masyarakat yang belum mendukung sepenuhnya dalam pembangunan, tapi hal ini bukan sebuah masalah dalam melaksanakan pembangunan dan kami pemerintah Desa selalu melakukan pendekatan pendekatan agar masyarakat sediki demi sedikit ikut berperan aktip meski dalam perbedaan politik dalam pemilihan kades sebelumnya " kata Suawryo. Semua atas kerja keras bersama aparatur desa dan terus bersama warga, akhirnya warga Desa pekayon bersatu untuk membangun desa dan terbukti apa yang telah diberikan oleh pemerintah melalui anggaran dana desa dan, Pembangunan bisa berlangsung dengan baikk hingga masuk pekerjaan 100 persen.tuturnya "Sekarang ini tidak ada perbedaan antara warga dengan pemerintah. Semua bersatu untuk membangun desa," Dana desa tahun 2018 tahap ke satu dan tahap ke dua kami prioritaskan pembangunan infrastruktur jalan lingkungan berupa paping blok dan ditahap ke tiga saluran pembuang air limbah warga. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait, Kepada Pemerintah Pusat dan Daerah kami ucapkan terima ksih atas program Dana Desa yang telah teraplikasi dengan baik, insya Allah dalam waktu yang tidak panjang, Indonesia ini akan lebih maju baik dari segi pembangunan SDM hingga pembagunan infrastrukturnya. tutupnya. > ydi Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Pembangunan Des Bentuk Pengabdian Terhadap Masyarakat . Silahkan membaca berita lainnya. |
| You are subscribed to email updates from #TACIGI. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
