Tak Kunjung Terima Haknya IKD Kecamatan Bantan Angkat Bicara |
- Tak Kunjung Terima Haknya IKD Kecamatan Bantan Angkat Bicara
- Vaksin Campak dan Rubela di Kota Ambon Baru Capai 57, 88 Persen
- Seluruh Kepala Daerah di Provinsi Papua Sepakat Tolak Perekrutan IPDN dan CPNS Online 2018
- Empat Kantor Pemkab Bursel Kena Sasi Adat, Pegawai Takut Berkantor
- Kemapuan Menembak Prajurit Lantamal IX Kembali di Asah
- Lantamal IX Terima Sosialisasi Pengintegrasian Rencana Wilayah Pertahanan
- Pangdam XVI/Pattimura Hadiri Simulasi Pengawalan Pengamanan VVIP Capres dan Cawapres
- Kota Kupang Dapat Jatah 259 CPNS, Pelamar Dipersilahkan Mendaftar
- Rakor Lintas Sektoral, TNI- Polri dan Stake Holder Siap Mengamanankan Pemilu 2019
- Perusahaan PT SBP Diduga Izin HGU Belum Bayar Pada Masyarakat Pelalawan
- Seluruh Kepala Daerah di Provinsi Papua Sepakat Tolak Perekrutan IPDN dan CPNS Online 2018
- Empat Kabupaten di Pulau Sumba Adopsi Program INOVASI
- Amerika Serikat Tolak Rencana Uni Eropa Pertahankan Bisnis dengan Iran
- Pangdam XVI/Pattimura Hadiri Simulasi Pengawalan Pengamanan VVIP Capres dan Cawapres Dalam Rangka Operasi Mantap Brata Siwalima 2018
- Raja Abdullah II dari Yordania Minta PBB Terus Dukung Palestina
- US Proposes Selling Taiwan Arms – This Time without Angering China
- Bappeda Gelar Pembahasan Kebijakan Umum dan Prioritas Platform Anggaran 2018
- Guatemala Tetap Tolak Kunjungan Ivan Velasquez, Kepala Komisi Anti-Korupsi PBB
- PBB Nilai Data Berbasis Gender Penting untuk Capai SDG
- BPS MTB Gelar Apel Hari Statistik Nasional 2018
- Mahasiswa KKN PPM Unimal Laksanakan Donor Darah
- Siswa-Siswi SMA di Batu Putih Usai Mengikuti Ujian Nasional 2018
- Perahu Penyeberangan Layani Warga di Kota Larat
- Senate Republicans Hire Arizona Prosecutor To Question Brett Kavanaugh Accuser
- US-China Tensions Spilling Over into Military Arena
| Tak Kunjung Terima Haknya IKD Kecamatan Bantan Angkat Bicara Posted: 26 Sep 2018 07:38 AM PDT  Tak Kunjung Terima Haknya IKD Kecamatan Bantan Angkat Bicara MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | BENGKALIS [ 25 September 2018 ], Setelah sekian lama menunggu dan menunggu namun tidak juga ada kepastian kapan dana Tunda bayar yang menjadi Hak Mutlak mereka tak juga kunjung diterima membuat Ikatan Kepala Desa ( IKD ) yang beranggotakan 23 orang Kepala Desa yang ada di Kabupaten Bantan dan sejumlah Kepala Desa yang ada di Kabupaten Bengkalis angkat bicara dan mengutarakan sikapnya menyangkut dengan persoalan Tunda Bayar Dana ADD Tahun 2017. Seperti yang dikatakan Indrawan Sukmana selaku Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bengkalis beberapa hari yang lalu yang mengatakan bahwa pihak Eksekutif ( Pemkab Bengkalis ) Ternyata tidak memasukkan usulan pengalokasian dana Tunda bayar ADD Tahun 2017 dalam Rencana APBD Perubahan yang nantinya akan jadi bahan untuk dibahas oleh DPRD dengan dalil Anggaran Defisi. Menanggapi hal tersebut Pasla selaku Ketua IKD Bantan didampingi sejumlah Kepala Desa lain ketika dikonfirmasi Awak Media pada ( 23/09 ) mengatakan bahwa mereka menuntut Konsistensi yang telah dibuat pada tanggal 13 Agustus 2018 dalam agenda hearing yang digelar di Kantor DPRD Bengkalis. Dimana menurut Sekretaris Daerah ( SEKDA ) Kabupaten Bengkalis selaku Ketua TPAD ketika itu sepakat untuk menganggarkan kekurangan pengalokasian Dana ADD Tahun 2017 dalam rancangan APBD perubahan Tahun 2018. Hal itu kemudianya dipertegas oleh ketua DPRD Bengkalis, Abd. Kadir bahwa anggaran tunda bayar, akan dianggarkan dalam APBD perubahan. "Kita dari pemerintah desa tetap menuntut konsistensi dari yang telah disampaikan . Untuk itu Kita memperingatkan janji pemimpin kita tersebut, jika memang betul-betul juga tidak dianggarkan dalam APBD perubahan, maka kami telah sepakat dari masing-masing kepala Desa untuk mengadakan rapat secepat mungkin mempersiapkan upaya-upaya lain sehingga apa yang menjadi hak kami pemerintah desa dapat dipenuhi. Jika pun kiranya nanti hasil dari keputusan rapat masing-masing kepala Desa menyepakati mau atau tidak maunya harus turun jalan menyampaikan aspirasi secara terbuka, demi kepentingan masyarakat dan pemerintah desa kami harus lakukan itu." Tegas Pasla. Selain itu tanggal 23/9/2018 malam Indrawan Sukmana anggota DPRD Bengkalis menyatakan ia akan tetap bersikap terhadap pihak eksekutif apapun caranya persoalan dana tunda bayar ADD tahun 2017 dan anggaran pesangon eks pekerja BUMD BLJ yang telah diputuskan oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap senilai Rp 10 M wajib diakomodir dalam APBD Perubahan 2018 yang akan dibahas oleh DPRD Bengkalis tanggal 24 September, tegasnya. ( Tim ) Editor : Redaktur Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Tak Kunjung Terima Haknya IKD Kecamatan Bantan Angkat Bicara . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Vaksin Campak dan Rubela di Kota Ambon Baru Capai 57, 88 Persen Posted: 26 Sep 2018 07:13 AM PDT  Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kota Ambon, Sioly Soempiet mengatakan, target yang ditetapkan oleh Dinas kesehatan Kota Ambon sebesar 95 persen dengan pencapaian masih 57,88 persen dan masih tersisa 42 persen lebih. "Sampai tanggal 25 September 2018 baru 57,88 anak yang memperoleh imunisasi. padahal untuk memutus mata rantai penularan campak dan rubella diperlukan minimal 95 persen anak dari target usia untuk imunisasi," kata Soempiet kepada wartawan di Center Kantor WaliKota Ambon, Rabu (26/9/). Dia mengakui, masih banyak kendala yang dihadapi pihaknya hingga kini ketika melakukan vaksin, yakni kurangnya pemahaman orang tua tentang pentingnya vaksin MR, berita hoax yang beredar di masyarakat dan sertifikasi vaksin MR. "Kurangnya pemahaman tentang pentingnya vaksin MR maupun berita hoax bahwa terjadi kelumpuhan maupun kejang-kejang bahkan diare pada anak yang diimunisasi. padahal itu karena ada sakit tertentu bukan karena vaksin yang dilakukan," katanya. Menurut Soempiet, kendala tersebut membuat beberapa puskesmas yang berada di Kota Ambon memiliki cakupan terendah dalam vaksin MR yakni puskesmas Waihoka, puskesmas Air Besar, puskesmas Rijali dan puskesmas Nania – dengan presentase cakupan vaksin di bawah 50 persen. Dikatakan, pada tahun 2017 di desa Waihoka, Kota Ambon telah ditemukan 12 kasus campak namun tak menyebabkan kematian, sehingga anak-anak di wilayah tersebut lebih rentan terhadap penyakit campak dan rubella. Tak hanya anak, kata dia, ibu hamil juga sangat berpotensi terserang infeksi virus tersebut. "Ini disebabkan karena tak adanya kekebalan kelompok di masyarakat karena jika ada kekebalan kelompok maka anak maupun ibu hamil yang belum vaksin dapat terlindungi oleh kekebalan kelompok tersebut. Dan kekebalan kelompok tersebut hanya dapat terwujud jika cakupan vaksin mencapai 95 persen," ujarnya. Untuk mencapai kekebalan kelompok tersebut, pihaknya terus melakukan berbagai upaya dalam mengkampanyekan pentingnya vaksin MR. Mengingat akibat dari terinfeksi campak dan rubella sangat berbahaya bagi anak. Selain itu, pihaknya juga akan melakukan vaksin terhadap anak jalanan yang ada di kota Ambon yang usianya masuk dalam batas usia imunisasi MR. Pejabat ini berharap, dengan adanya sosialisasi lagi yang akan dilakukan oleh pihaknya, salah satu kendala yang ada dapat diatasi karena fatwa MUI sudah dikeluarkan. Dan pentingnya vaksin MR dapat dipahami oleh masyarakat sehingga cakupan 95 persen yang ditargetkan dapat dipenuhi tepat pada batas waktu yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan RI. (e) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Vaksin Campak dan Rubela di Kota Ambon Baru Capai 57, 88 Persen . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Seluruh Kepala Daerah di Provinsi Papua Sepakat Tolak Perekrutan IPDN dan CPNS Online 2018 Posted: 26 Sep 2018 07:10 AM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Seluruh kepala daerah di Provinsi Papua, baik Gubernur dan para bupati/walikota telah bersepakat menolak perekrutan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Calon Pegawain Negeri Sipil (CPNS) online 2018 serta mendorong pengangkatan Honorer Kategori dua (K2). Kesepakatan ini rencananya akan disampaikan Gubernur Papua Lukas Enembe bersama bupati dan walikota ke Jakarta kepada Presiden Jokowi. Dengan harapan, aspirasi itu bisa segera dijawab oleh kepala negara. "Makanya saya minta setiap kepala daerah dan BKD untuk segera mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Sehingga apa yang menjadi keinginan pemerintah dan masyarakat Papua bisa segera dijawab oleh Presiden". "Yang pasti semua sudah bersepakat dan satu suara untuk hal ini. Karena permasalahan yang dihadapi terkait CPNS sama di setiap daerah di Papua," ujar Enembe di hadapan bupati/walikota dan kepala BKD kabupaten/kota, di Jayapura, Selasa (25/9). Menurut Lukas, paling lambat Senin atau Selasa pekan, dirinya akan memimpin rombongan ke Jakarta bersama para bupati dan walikota untuk bertemu presiden. "Untuk isi surat pernyataan sementara yang sudah tertuang dan ditandatangani oleh gubernur, ketua MRP, ketua DPRD dan 29 kepala daerah. Hanya nanti akan dimatangkan kembali lagi sebelum diserahkan secara resmi ke presiden," ucap dia. Sementara, Bupati Lanny Jaya Befa Yigibalom, meminta seluruh kepala daerah untuk komitmen soal penerimaan CPNS 2018 di Papua, mengingat kebijakan pusat untuk Papua tidak sepenuhnya berpihak kepada orang asli Papua. "Saya minta kepala daerah yang tidak hadir hari ini bisa diberitahukan lewat radiogram resmi. Supayaapa yang sudah disepakati bisa diterima dan dijawab oleh Presiden Jokowi," harap dia. (DiskominfoPapua) |
| Empat Kantor Pemkab Bursel Kena Sasi Adat, Pegawai Takut Berkantor Posted: 26 Sep 2018 07:08 AM PDT  Aksi sasi adat ini dilakukan oleh oknum pemilik lahan dimana empat bagunan kantor pemerintah tersebut berdiri. Pantauan media ini, Rabu (26/9), di hari kedua kantor disasi tak ada satupun pegawai yang datang berkantor lantaran pintu kantor mereka disasi dengan kain adat warga Buuru Selatan yang dinamakan 'ivutin' yang dikaitkan pada setiap pintu kantor. Kantor–kantor yang disasi antara lain, kantor Dinas Koperasi dan UKM, Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kantor Dinas Sosial dan Kantor Inspektorat. Empat Kantor ini disasi oleh keluarga Hutang Nurlatu yang disebut-ebut sebagai tuan tanah. Ianformasi yang diterima, lahan seluas 2 hektar yang digunakan oleh pemda Bursel ini disebut sejak 2015 hingga sekarang belum juga dibayar maupun dilakukan pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman di atasnya sehingga tuan tanah tersebut menutup lokasi perkantoran tersebut. Terhadap persoalan ini, Pemerintah Kabupaten Buru Selatan terus melakukan pendekatan persuasif kepada pemilik lahan – keluarga Hutang Nurlatu yang melakukan penyegelan atau sasi adat terhadap empat kantor tersebut. Akibat penyegelan kantor yang dilekukan sejak Sabtu (22/9) lalu itu mengakibatkan aktivitas perkantoran dan pelayanan kepada masyarakat di empat kantor itu lumpuh total. "Sampai saat ini kita masih menggunakan pendekatan persuasif kepada pemilik lahan yang melakukan penyegelan terhadap empat kantor milik Pemkab Bursel itu," jelas Sekda Bursel Syharoel Pawa kepada wartawan di ruang kerjanya. Dikatakan, yang jelas masalah lahan yang dimana empat kantor milik Pemkab Bursel itu sudah diselesaikan atau telah dibayar lunas dan tidak ada persoalan lagi. Jelasnya bahwa, bukti terkait pembayaran lahan tersebut lanjut Sekda ada, bukti lahan itu dibeli sampai sekarang masih ada. Kata Sekda, orang yang menjadi saksi terkait dengan pembelian lahan itu sampai sekarang masih ada. "Kita telah membayar dana sebesar Rp 60 juta kepada pemilik lahan . Empat kantor milik pemerintah itu telah dibangun sejak tahun 2011. Masa baru sekarang ini mereka lakukan komplain terkait lahan itu. Kenapa saat bangun, tidak dilakukan penyegelan. "Sekarang baru dilakukan penyegelan ada apa ini. Kenapa 7 atau 6 tahun lalu tidak disegel, tetapi sekarang baru disegel. Pemerintahan sudah jalan bertahun-tahun baru melakukan penyegelan, ini kan lucu," kesalnya. Sekda mengaku pihaknya terpaksa menggunakan pendekatan persuasif, karena penyegelan dilakukan dengan menggunakan simbol-simbol adat. "Kita tidak bisa pakai tindakan kekerasan karena penyegelan dilakukan pakai simbol-simbol adat Buru. Kita upayakan lewat jalur persuasif, karena proses pemerintahan di empat kantor milik pemerintah itu tetap harus dijalankan," jelas Sekda. Pemkab Bursel lanjut dia, akan berupaya untuk mencari bukti pembayaran terhadap lahan yang di atasnya telah dibangun empat kantor itu. "Bukti pembayarannya ada. Tetapi karena saat pindah kantor dari kantor lama ke baru, mungkin ada tercecer. Kita upayakan bukti harus didapat sehingga bisa ditunjukan kepada pemilik lahan tersebut," pungkasnya. (AZMI) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Empat Kantor Pemkab Bursel Kena Sasi Adat, Pegawai Takut Berkantor . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Kemapuan Menembak Prajurit Lantamal IX Kembali di Asah Posted: 26 Sep 2018 07:08 AM PDT  Latihan dilaksanakan dalam upaya pembinaan personel Lantamal IX agar senantiasa memiliki kemampuan dasar prajurit dalam keahlian menembak tetap terjaga, sehingga setiap personel Lantamal IX akan selalu siap menghadapi tugas yang di emban. Latihan menembak dilaksakan dengan tiga sikap tembak yaitu sikap tiarap, sikap duduk dan sikap berdiri serta dinilai untuk mengukur kemampuan setiap individu prajurit Lantamal IX. Diharapkan dari latihan ini dapat membangun kepercayaan diri, kemampuan fisik dan mental prajurit Lantamal IX. Selain itu, untuk meningkatkan dan mengembangkan sikap serta kemampuan sekaligus kecakapan setiap personel. Pada latihan menembak kali ini, Lantamal IX melaksanakan latihan bersama dengan personel Bakamla Zona Maritim Timur khususnya pengawak kapal Bakamla yang telah melaksanakan pelatihan menembak. Bagi personel Bakamla, pelatihan menembak telah menjadi agenda rutin dalam program Bakamla di masing – masing Zona Maritim, Bakamla RI setiap tahunnya. (DISPEN LANTAMAL IX) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Kemapuan Menembak Prajurit Lantamal IX Kembali di Asah . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Lantamal IX Terima Sosialisasi Pengintegrasian Rencana Wilayah Pertahanan Posted: 26 Sep 2018 07:08 AM PDT  Pada kesempatan tersebut selaku Direktur Wilayah Pertahanan Laksamana Pertama TNI Bambang Supriyadi didampingi Komandan Lantamal IX Laksamana Pertama TNI Antongan Simatupang serta Wakil Walikota Ambon Syarif Hadler membuka acara secara resmi kegiatan sosialisasi Pengintegrasian Rencana Wilayah Pertahanan Dalam Rangka Mendukung Rencana Rinci Wilayah Pertahanan TA 2018. Selain itu, dalam sambutan Dirwilhan Ditjen Satrahan yang dibacakan Direktur Wilayah Pertahanan menyampaikan bahwa diadakannya sosialisasi ini berkaitan dengan telah terbitnya Kepmenhan nomor 138 tahun 2018 tentang rencana wilayah pertahanan sesuai amanat dari PP 68 tahun 2014 tentang penataan wilayah pertahanan negara pada pasal 7 ayat 2 yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun RTRW Provinsi, Kabupaten atau kota beserta rencana rinciannya. Saat ini penyusunan dan implementasi RTRW Pemda masih belum selaras dengan penataan wilayah pertahanan aspek pertahanan dan keamanan belum terakomodasi secara keseluruhan dalam dokumen RTRW Pemda sehingga pada tataran implementasi masih mengalami hambatan dan berpotensi menimbulkan permasalahan hal ini dikarenakan masih adanya kendala terkait data wilayah pertahanan dengan terbitnya kepmenhan nomor 138 tahun 2018 tentang rencana wilayah pertahanan yang memuat lokasi wilayah pertahanan meliputi daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya daerah disposal amunisi objek vital nasional yang bersifat strategis dan daerah kepentingan pertahanan udara diharapkan dapat menyelesaikan kendala terkait data wilayah pertahanan Lebih lanjut dikatakan, sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan sosialisasi ini adalah terwujudnya pemahaman dan peningkatan koordinasi dari pemangku kepentingan dalam mengintegrasikan pembangunan tata ruang aspek pertahanan sebagai bagian dari pembangunan tata ruang wilayah nasional di daerah, dapat mengurangi potensi timbulnya permasalahan dan terwujudnya penyelesaian permasalahan tumpang tindih terkait penataan ruang, dan masukan untuk mendukung penyusunan rencana rinci wilayah pertahanan Hadir dalam kegiatan Asisten Perencanaan dan Anggaran Danlantamal IX Kolonel Laut (S) Dodik Pujiargo, Asisten Logistik Danlantamal IX Letkol Laut (T) Aliyanto, Asisten Potensi Maritim Danlantamal IX Kolonel Marinir Nanang Purwoko, Perwakilan Kepala Dinas PU Maluku, Perwakilan Kodam XVI/PTM Ambon, Perwakilan Polda Maluku serta Perwakilan Dinas Tata Ruang Daerah Provinsi Maluku. (DISPEN LANTAMAL IX) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Lantamal IX Terima Sosialisasi Pengintegrasian Rencana Wilayah Pertahanan . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Pangdam XVI/Pattimura Hadiri Simulasi Pengawalan Pengamanan VVIP Capres dan Cawapres Posted: 26 Sep 2018 07:03 AM PDT  Siaran pers Pendam XVI/Pattimura kepada media ini, Rabu (26/9/2018) menyebutkan, kegiatan yang mengusung tema "TNI-Polri dan Pemda Siap Mengamankan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019" diikuti ratusan personel gabungan TNI/Polri serta instansi terkait yang tergabung dalam latihan bersama pengamanan Pemilu/Pilpres Tahun 2019 mendatang. Simulasi Pengawalan Pam VVIP Capres dan Cawapres digelar dalam rangka kesiapan TNI/ Polri serta instansi terkait dalam menanggulangi ancaman dan gangguan Kamtibmas terutama dalam menghadapi Pemilu 2019. Pangdam dalam amanatnya mengatakan, kegiatan yang digelar pagi ini meliputi latihan Simulasi Pengawalan Pam VVIP Capres dan Cawapres dalam rangka Operasi Mantap Brata Siwalima tahun 2018 yang menggunakan tatik "Tactical Floor Game", tidak hanya disatuan atas tetapi juga akan digelar disatuan bawah yaitu Polres dan Kodim. "TNI-Polri siap memback up KPU dan Bawaslu apa bila ada gangguan atau ancaman dalam pelaksanaan pemilihan umum (Pilpres) tahun 2019", tegas Pangdam. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Pangdam XVI/Pattimura Hadiri Simulasi Pengawalan Pengamanan VVIP Capres dan Cawapres . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Kota Kupang Dapat Jatah 259 CPNS, Pelamar Dipersilahkan Mendaftar Posted: 26 Sep 2018 06:10 AM PDT  Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Kupang, Ade Manafe. sergap.id, KUPANG – Para pencari kerja di Kota Kupang dipersilahkan mendaftar melalui situs resmi Badan Kepegawaian Negara, sscn.bkn.go.id, jika ingin menjadi Calon Pengawai Negeri Sipil (CPNS). Pasalnya, pendaftaran CPNS 2018 sudah dimulai pada hari ini, Rabu (26/9/2018). Pelamar yang nantinya akan mengikuti seleksi CPNS 2018 diwajibkan mempunyai akun SSCN, dan fitur registrasi untuk melakukan pendaftaran akun di situs SSCN sudah dapat diakses. Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Kupang, Ade Manafe, mengatakan, tahun ini Kota Kupang hanya dijatahi 259 CPNS yang terbagi dalam dua formasi, yakni formasi khusus dan formasi umum. Formasi khusus diberikan kepada 3 orang penyandang disabilitas, 9 orang lulusan terbaik perguruan tinggi dengan predikat cumlaude, dan 8 orang honorer K2. Sementara formasi umum diantaranya tenaga teknis 39 orang, tenaga kesehatan 82 orang, dan guru 130 orang. "Pendaftaran dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia dan hanya melalui portal resmi BKN dengan alamat http/sscn.bkn.go.id, dan pelamar hanya diperkenankan memilih satu instansi, satu formasi jabatan sesuai kualifikasi pendidikan," ujar Manafe saat ditemui SERGAP di Kupang, Rabu (26/9/18). Menurut Manafe, seleksi akan menggunakan komputer dengan sistem computers assisted test dari BKN yang meliputi seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang (SKB). "Persyaratan usia adalah untuk formasi umum dan formasi khusus cumlaude serta penyandang disabilitas paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun saat melamar," tegasnya. "Sedangkan untuk formasi khusus tenaga pendidik (guru) ex K2 usia paling rendah 18 tahun dan usia paling tinggi 35 tahun pada Agustus 2018 dan memiliki kualifikasi pendidikan S1 yang diperoleh sebelum seleksi tenaga honorer K2 tanggal 3 November 2013 dan terdaftar dalam data base BKN serta masih bekerja secara terus menerus sampai sekarang," tutupnya. (adv/adv)  Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Kota Kupang Dapat Jatah 259 CPNS, Pelamar Dipersilahkan Mendaftar . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Rakor Lintas Sektoral, TNI- Polri dan Stake Holder Siap Mengamanankan Pemilu 2019 Posted: 26 Sep 2018 06:08 AM PDT  Rakor Lintas Sektoral, TNI- Polri dan Stake Holder Siap Mengamanankan Pemilu 2019 Demikian hal tersebut disampaikan Kapolda Kalbar, Irjen Pol Drs Didi Haryono SH MH dalam rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka Pengamanan Pemilu Tahun 2019 di Aula Grand Mahkota Hotel Kota Pontianak, Kalimantan Barat.(25/09/2018). Nampak hadir juga Pangdam XII/ Tanjungpura Mayor Jenderal TNI Achmad Supriyadi, Danlantamal XII Pontianak Laksma TNI Gregorius Agung W. D., M.Tr, Danlanud Supadio, Marsma TNI Minggit Tribowo, Wakapolda Kalbar Brigjen Pol Sri Handayani dan tamu undangan. Kondisi Kalbar secara umum kondusif, ini semua berkat keseriusan kita bersama, sinergitas pemerintah, TNI/Polri dan seluruh elemen masyarakat yang solid dalam menjaga stabilitas kamtibmas. "Bingkai persatuan dan kesatuan Negara kita salah satunya soliditas stake holder dan TNI/Polri dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pertahanan dan pengamanan dalam menghadapi isu primordial, derasnya globalisasi, dan dinamika masyarakat di tahun politik ini", kata Kapolda Kalbar Irjen Pol Drs Didi Haryono. Sinergitas harus kita terapkan dengan semangat kebersamaan saling menghormati dan menghargai yang kita junjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari, semangat bersinergi dan harmonis dalam menciptakan dan memelihara kamtibmas inilah yang harus kita contohkan, karena hanya dengan itulah kita bisa dengan tenang, bersama-sama menjaga kondusifitas kamtibmas dikalbar. "Dengan suksesnya pemilu maka kita semua telah berkontribusi untuk membangun pondasi yang kokoh untuk melanjutkan pembangunan demi kesejahteraan bersama", lanjutnya. Pengamanan pilkada serentak tahun 2018 menjadi acuan. Indeks kerawanan pilkada 2018 Kalbar berada di rangking ke-2 paling rawan setelah Papua, dan berkat kerja keras kita bersama Kalbar menjadi salah satu Provinsi teraman dan paling sukses dalam pelaksanaan Pemilu, pada konteks inilah peranan TNI-Polri dan seluruh stakeholders penyelenggara Pemilu 2019 sangat besar dalam mengawal dan mengamankan seluruh prosesnya. Dijelaskannya, ada beberapa potensi gangguan yang harus kita cegah dan tangkal, diantaranya: Praktek-praktek kecurangan pemilihan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, baik penyelenggara, pemilih, serta pihak lainnya yang dapat memicu penolakan dan protes dari pihak lain dan berujung konflik; Ancaman fisik dan non-fisik terhadap keamanan para calon, pemilih, dan masyarakat umum, serta upaya-upaya pihak tertentu yang sengaja ingin menciptakan gangguan kamtibmas seperti teroris; Ancaman terhadap keamanan fasilitas umum, dan sarana-prasarana penunjang pemilihan suara seperti kantor KPU/Bawaslu, TPS, kotak suara, alat komunikasi, dan sebagainya. "Polri tidak dapat bekerja sendiri dan membutuhkan penebalan/perbantuan dalam pengamanan pada setiap tahapan pemilu", tuturnya. Begitu juga kepada seluruh personel pelaksana pengamanan Kapolda Kalbar, Irjen Pol Drs Didi Haryono mengajak untuk senantiasa menjaga netralitas dan profesionalitas. "Mari kita hindari segala tindakan dan perilaku yang kontra produktif, yang justru dapat mengganggu jalannya pemilu, serta mencederai nilai-nilai demokrasi dan menurunkan citra TNI-Polri dimata masyarakat". Tutupnya. (rls) Editor : Redaktur Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Rakor Lintas Sektoral, TNI- Polri dan Stake Holder Siap Mengamanankan Pemilu 2019 . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Perusahaan PT SBP Diduga Izin HGU Belum Bayar Pada Masyarakat Pelalawan Posted: 26 Sep 2018 06:08 AM PDT  Ket Foto : Tampak Wakil Ketua DPRD Dan Anggota DPRD Kab.Pelalawan Menghearing Pihak PT. SBP Di Kantor DPRD. MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | PELALAWAN RIAU | PT.Surya Bratasena Plantation ( PT. SBP) tidak bersuara ketika Hierring di DPRD Kab.Pelalawan bersama tokoh masyarakat 4 desa di Pelalawan. Semenjak berdirinya perusahaan PT. Surya Beratasena Plantation: membuka lahan yang tertuang didalam izin SK Nomor KPTS.17/I.L-X/1988 dengan luas lahan kurang lebih 16.000 Ha tanggal 04 Oktober 1988 yang dikeluarkan oleh BKPMD untuk perkebunan Kelapa sawit & nbsp; Dengan pola PIR-TRANS.Dan Revisi Izin Lokasi SK. Nomor KPTS.79/I.L-VII/1992 pertanggal yang dikeluarkan oleh BKPMD untuk perkebunan kelapa sawit dengan pola PIR-TRANS. Semenjak area inti HGU 3200 Ha dengan tahap awal survey dan merintis blok pada bulan agustus & nbsp; sampai september 1989 dan rencana pada tahun 1990 seluas 1500 Ha berada disebelah timur & nbsp; kebun inti. Diwaktu yang sama bulan september 1989 dilakukan pengukuran ulang Izin HGU Secara Kadasteral oleh 2 (dua) personil dari BPN Pusat yang diantar ke kebun PT.SBP oleh 1 (satu) orang staff dari BKPM pusat. Permasalahan kasus Lahan yang tidak kunjung tuntas terhadap masyarakat setempat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berada diwilayah pemerintahan kabupaten Pelalawan, Salah satu tokoh masyarakat G.Supriadi S saat dijumpai ditempat yang berbeda menyampaikan kepada Awak Media. Menyampaikan perusahaan PT.SBP untuk dapat meninggalkan lahan seluas 844 Ha dan harus dikembalikan kepada masyarakat yang berada di empat desa yang terdiri dari desa Dundangan seluas 76,65 Ha, desa Sorek dua seluas 302,15 Ha, desa Sorek satu seluas 202,40 Ha, dan desa Batang Kulim 262,80 Ha. Karena secara & nbsp; hukum PT. SBP dengan luas lahan sebesar 844 Ha tidak mempunyai legal yang & nbsp; sah dan tidak mengantong izin semenjak tahun 1989. Dalam rapat herring di kantor DPRD Kabupaten Pelalawan untuk mediasi antara perusahaan PT. Surya Beratasena Plantation dengan tokoh masyarakat turut hadir Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan Suprianto SP, anggota DPRD Kab Pelalawan Rinto, Rustam Sinaga, Nazaruddin Arnaz, perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan Eko, perusahaan PT.SBP General Manager (GM) Zul Amri, Humas TL Batubara, Staff Humas Aditya, Perwakilan Tokoh Masyarakat G.Supriadi S. Dalam memediasi antara Tokoh masyarakat dengan perusahaan PT. SBP diruangan kantor DPRD Kabupaten Pelalawan (24-09-2018) belum ada titik terangnya permasalahan dengan penyampaian dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan Eko bahwa itu ada wewenang terkait permasalahan Izin HGU di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Riau. Sementara media ini mencoba menghubungi yaitu humas Batu Bara mengawakil perusahaan melalui selulernya sampai saat ini belum ada jawaban. (M.P) Editor : Redaktur Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Perusahaan PT SBP Diduga Izin HGU Belum Bayar Pada Masyarakat Pelalawan . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Seluruh Kepala Daerah di Provinsi Papua Sepakat Tolak Perekrutan IPDN dan CPNS Online 2018 Posted: 26 Sep 2018 04:38 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Seluruh kepala daerah di Provinsi Papua, baik Gubernur dan para bupati/walikota telah bersepakat menolak perekrutan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Calon Pegawain Negeri Sipil (CPNS) online 2018 serta mendorong pengangkatan Honorer Kategori dua (K2). Kesepakatan ini rencananya akan disampaikan Gubernur Papua Lukas Enembe bersama bupati dan walikota ke Jakarta kepada Presiden Jokowi. Dengan harapan, aspirasi itu bisa segera dijawab oleh kepala negara. "Makanya saya minta setiap kepala daerah dan BKD untuk segera mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Sehingga apa yang menjadi keinginan pemerintah dan masyarakat Papua bisa segera dijawab oleh Presiden". "Yang pasti semua sudah bersepakat dan satu suara untuk hal ini. Karena permasalahan yang dihadapi terkait CPNS sama di setiap daerah di Papua," ujar Enembe di hadapan bupati/walikota dan kepala BKD kabupaten/kota, di Jayapura, Selasa (25/9). Menurut Lukas, paling lambat Senin atau Selasa pekan, dirinya akan memimpin rombongan ke Jakarta bersama para bupati dan walikota untuk bertemu presiden. "Untuk isi surat pernyataan sementara yang sudah tertuang dan ditandatangani oleh gubernur, ketua MRP, ketua DPRD dan 29 kepala daerah. Hanya nanti akan dimatangkan kembali lagi sebelum diserahkan secara resmi ke presiden," ucap dia. Sementara, Bupati Lanny Jaya Befa Yigibalom, meminta seluruh kepala daerah untuk komitmen soal penerimaan CPNS 2018 di Papua, mengingat kebijakan pusat untuk Papua tidak sepenuhnya berpihak kepada orang asli Papua. "Saya minta kepala daerah yang tidak hadir hari ini bisa diberitahukan lewat radiogram resmi. Supayaapa yang sudah disepakati bisa diterima dan dijawab oleh Presiden Jokowi," harap dia. (DiskominfoPapua) |
| Empat Kabupaten di Pulau Sumba Adopsi Program INOVASI Posted: 26 Sep 2018 04:10 AM PDT  Wakil Bupati Sumba Timur, Umbu Lili Pekuwali (paling kanan) saat hadir bersama Forum Peduli Pendidikan Sumba. Ia sangat mendukung adopsi program INOVASI di daerahnya. sergap.id, SUMBA – Program pendidikan INOVASI yang efektif berjalan pada awal tahun 2018 mendapatkan apresiasi dari pemerintah kabupaten Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Barat Daya dan Sumba Tengah. Ini terbukti dengan komitmen pemerintah di 4 kabupaten itu yang mengalokasikan APBD cukup besar untuk mengadopsi atau mendiseminasi program pendidikan bantuan dari pemerintah Australia tersebut. Empat daerah yang menurut penelitian ACDP 2016 memiliki tingkat literasi dan numerasi yang rendah itu melihat program INOVASI menjadi salah satu cara menjawab tantangan yang ada. Bahkan Pemda Sumba Timur bersedia mengalokasikan dana sebesar Rp 1,3 milyar untuk menularkan program tersebut ke pendidik-pendidik lain yang belum terkena program. Dengan dana ini Pemda Sumba Timur merekrut 62 Fasilitator Daerah sebagai tambahan 10 fasilitator yang sebelumnya telah direkrut oleh INOVASI. Fasilitator daerah bertugas melatihkan modul-modul pelatihan INOVASI ke pendidik kelas awal atau kelas 1, 2 dan 3 di tiga belas kecamatan yang baru dipilih menjadi penerima program oleh pemerintah setempat. 13 kecamatan itu merupakan kecamatan diluar empat kecamatan yang selama ini sudah menjadi dampingan dan dibiayai INOVASI dan satu kecamatan lainnya yang ditalangi oleh INOVASI dan Pemda Sumba Timur. Sementara Pemda Sumba Barat mengalokasikan Rp 527 juta, Sumba Barat Daya Rp 623 Juta, dan Sumba Tengah Rp 500 juta. Dalam pertemuan yang diprakarsai oleh Forum Peduli Pendidikan Sumba di Sumba Timur belum lama ini, via Kepala Biro Kerjasama Provinsi NTT, Lery Rupidara, Gubernur NTT Victor Laiskodat menyampaikan apresiasinya kepada program INOVASI. Menurutnya, kemampuan literasi adalah kemampuan yang amat penting untuk dikembangkan. Sebagai bentuk apresiasinya, untuk menunjang program yang sudah ada, ia berjanji akan memperluas cakupannya dan mengembangkan perpustakaan yang lebih baik. "Kalau terdapat bukti yang kuat keberhasilan program ini, kita akan perluas ke 18 daerah lain, seperti ke Alor, Flores dan Rote yang kondisinya hampir sama dengan di Sumba," ujar Lery mewakili Laiskodat. Menurut guru-guru penerima program, INOVASI telah mengenalkan pada mereka metode mengajar yang terbukti efektif membuat siswa cepat menyerap pembelajaran. "Salah satu keberhasilan INOVASI adalah membuat saya tahu cara mengajar yang lebih efektif, yang mampu membuat siswa tingkat literasinya dan numerasinya jadi cepat meningkat dan memiliki karakter yang lebih kuat dari sebelumnya," ujar Sarvina Mbali Rima, guru SDN Kadahang, Sumba Timur. Menurut dia, dulu sebelum mengenal program INOVASI, ia mengajar berdasarkan naluri pikirannya tanpa dibekali metode mengajar yang tepat. "Sekarang kita dibekali dengan metode pembelajaran aktif berbasis MIKIR atau mengalami, interaksi, komunikasi dan refleksi yang memudahkan kami membuat skenario pembelajaran yang efektif dan menyenangkan bagi siswa," ujarnya. Namun yang paling penting menurutnya, kehadiran INOVASI telah mengubah cara pandangnya terhadap profesinya sendiri sebagai guru. "Saya menjadi memahami dan memaknai profesi kita sebagai guru dan ini yang paling penting. Ohh ternyata begini jadi guru itu," ujarnya dengan bangga melihat siswa-siswanya sekarang lebih berani dan lebih percaya diri setelah ia lebih banyak memfungsikan dirinya sebagai fasilitator di kelas daripada penceramah. Hal yang hampir sama juga diungkapkan oleh Heronima Gole Rere, guru SD Pogo Tena di Sumba Barat Daya. "Program ini membuat saya tahu bagaimana meneliti permasalahan dalam pembelajaran dan memecahkannya. Memberi motivasi untuk terus menerus mencari cara-cara yang lebih efektif dalam mengajar," ucapnya. (Mutajib/Red)  Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Empat Kabupaten di Pulau Sumba Adopsi Program INOVASI . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Amerika Serikat Tolak Rencana Uni Eropa Pertahankan Bisnis dengan Iran Posted: 26 Sep 2018 04:03 AM PDT  WASHINGTON, LELEMUKU.COM - Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo, Selasa (25/9), menolak rencana Uni Eropa mempertahankan hubungan bisnis dengan Iran dan menghindari sanksi baru Amerika terhadap Iran. Kata Pompeo, "langkah Uni Eropa itu merupakan salah satu langkah kontraproduktif yang dapat dibayangkan bagi keamanan dan perdamaian regional," dan menuduh Uni Eropa "memperkuat peringkat Iran sebagai negara nomor satu sponsor terorisme". Berbicara di sisi Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif, Senin (24/9), Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Federica Mogherini mengatakan kesepakatan yang dicapai Uni Eropa dengan Iran adalah untuk kepentingan global. Mogherini juga merujuk tentang temuan inspektur PBB bahwa Iran mematuhi Perjanjian Nuklir 2015. Mogherini mengatakan, para anggota Uni Eropa sedang menggarap entitas hukum yang memungkinkan kalangan bisnis membeli minyak dan melakukan bisnis lain dengan Iran. Harapannya, langkah ini dapat mengelakkan sanksi yang diberlakukan Amerika. (VOA) |
| Posted: 26 Sep 2018 02:50 AM PDT |
| Raja Abdullah II dari Yordania Minta PBB Terus Dukung Palestina Posted: 26 Sep 2018 02:48 AM PDT  NEW YORK, LELEMUKU.COM - Dalam pidato di Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Selasa (25/9), Raja Abdullah II dari Yordania mendesak PBB untuk tetap membantu bangsa Palestina mengingat Amerika sudah menghentikan bantuan kepada lembaga PBB yang mengurus pengungsi Palestina (UNRWA)."Merupakan suatu kesalahan luar biasa untuk membiarkan pemuda terperosok ke dalam radikalisme dan putus asa" katanya. "Kita perlu berusaha menyediakan dana penuh kepada UNRWA dan upaya penting lain guna melindungi keluarga, memelihara komunitas stabil dan mempersiapkan pemuda menuju penghidupan yang produktif," kata Raja Abdullah II. Presiden Trump menghentikan bantuan senilai $350 juta kepada UNRWA dengan alasan bangsa Palestina 'tidak menghargai atau berterima kasih" kepada Amerika. (VOA) |
| US Proposes Selling Taiwan Arms – This Time without Angering China Posted: 26 Sep 2018 02:03 AM PDT  WASHINGTON, LELEMUKU.COM - Washington's notification of a second weapons sale to Taiwan in as many years is helping arm the client without, so far, enraging its military rival, China, or exacerbating already strained Sino-U.S. ties.The Pentagon notified Congress Monday of a $330 million arms package, including parts for American-made aircraft such as F-16s and F-5s. The package omits new fighter jets, such as F-35s, or technology for submarines despite Taiwan's requests over the years. But the deal has drawn just a routine protest from China rather than the outrage expected from bigger sales. China claims sovereignty over self-ruled Taiwan and insists the two sides eventually unify, by force if needed. Taiwanese prefer their autonomy of some 70 years. To resist China, Taiwan has fostered a military ranked by online database GlobalFirePower.com as the world's 24th strongest. Sino-U.S. ties are already strained by a growing trade dispute. "Some might see spare parts as a kind of rejection, because what Taiwan really wants from the U.S. is many other larger items," said Sean King, vice president of the Park Strategies political consultancy in New York. "But as I see it, this sale's just another step in President Trump's evolving support for Taiwan over the last 15 months or so." Gains for Taiwan Taiwan's Ministry of National Defense thanked Washington in a statement Tuesday, adding that the latest arms package would help it keep peace with China. "The arms sale indicates strong concern by the U.S. side toward our security," the statement said. Local defense ministry contractors have stepped up development of aircraft and missiles, but Taipei still relies on U.S. weaponry for its more advanced systems. China runs the world's third strongest armed forces, including missiles that Taipei officials believed are aimed at Taiwan, and this year it announced an 8.1 percent defense budget increase. The type and value of arms in the sale announced this week probably fall short of a laurel for Taiwan President Tsai Ing-wen, whose party is campaigning now ahead of mid-term local elections, said Liu Yih-jiun, professor of public affairs at Fo Guang University in Taiwan. But a longer trend of improved relations with the U.S. government – from a $1.42 billion U.S. arms package announced last year to Tsai's two high-profile stopovers in U.S. territory last month – has raised hopes in Taiwan as China squelches the island's diplomacy with other countries. Chinese reaction In China, a military spokesperson said the armed forces were "strongly dissatisfied with and resolutely opposed to planned U.S. arms sales to Taiwan," Beijing's official Xinhua News Agency said Tuesday. The military formally protested to Washington, Xinhua said. "Taiwan is a part of China and the one-China principle is the political foundation of China-U.S. relationship," the spokesperson was quoted saying. But experts call this type of reaction pro forma, short of retaliating against either the U.S. government or Taiwan. That's partly because the sale excludes powerful weapons systems, Liu said. "As long as they don't sell Taiwan some kinds of F-35s and some kinds of most advanced equipment, then that could be a kind of (Sino-U.S. understanding)," he said. "They would register as some kind of goodwill on the part of the United States." When the U.S. government announced a $6.4 billion sale in 2010, Beijing called off scheduled Sino-U.S. military visits and threatened sanctions against American defense contractors doing business in China. After Beijing found out about last year's sale, China said it was "outraged," according to media reports at the time. "If we (the United States) do end up selling Taiwan aircraft and or subs, I'd expect Beijing to pretty much lose it," King said. Sino-U.S. ties Trump's government may not want to anger China either, some scholars believe. The U.S. government has stepped up tariffs against China this year to cover some $250 billion worth of imports as Trump calls Beijing an unfair trader. But Sino-U.S. trade talks are on hold, with Trump saying last month his government would focus first on North American trade issues. China may be eyeing November mid-term elections in the United States as a bellwether for the popularity of Trump and his trade policies, Liu said. Taiwan should still brace for a longer-term Chinese reaction to the arms sale, said Andrew Yang, secretary-general of the Chinese Council of Advanced Policy Studies think tank in Taiwan. He said the Chinese government will make it easy for Taiwanese to work, study and invest but could take action against it politically at the same time. "China will continue to consolidate its two-handed approach," Yang said. "On one hand, attract Taiwanese to engage in China, on the other hand holding a big stick and the stick is getting bigger and bigger." China has flown military aircraft near the island about a dozen times and persuaded five diplomatic allies to switch allegiance since Tsai took office in 2016. Tsai upsets Beijing because she disputes its formal dialogue condition that both sides belong to a single China. (VOA) |
| Bappeda Gelar Pembahasan Kebijakan Umum dan Prioritas Platform Anggaran 2018 Posted: 26 Sep 2018 02:03 AM PDT  SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku menggelar Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2018 di Gedung Kesenian Saumlaki, Jln. Ir. Soekarno, Saumlaki pada Rabu (26/9) pukul 11.20.WIT.Hadir dalam kegiatan itu, Sekretaris Daerah MTB, Piterson Rangkoratat, SH; Ketua DPRD MTB, Frengky Limber, SE; Wakil Ketua I DPRD MTB, Piet Kaet Taborat; Wakil Ketua II DPRD MTB, Ema Labobar; Para Ketua Fraksi dan Anggota DPRD MTB; Asisten Pemerintahan MTB, Yohanis Batseran, S.Sos; Asisten Bidang Administrasi Umum Rynhard Salmart Matatula, SP, M.Si; Para Staf Ahli Bupati Kab.MTB; Wakil Uskup wilayah MTB-MBD, RD.Simon Petrus Matruty dan para pimpinan SKPD. Rapat ini membahas beberapa hal diantaranya penyampaian Mekanisme Rapat, Pemaparan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas, Diskusi/Penyampaian Pokok-Pokok Kebijakan DPRD dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama. (Albert Batlayeri) |
| Guatemala Tetap Tolak Kunjungan Ivan Velasquez, Kepala Komisi Anti-Korupsi PBB Posted: 26 Sep 2018 01:53 AM PDT  GUATEMALA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Guatemala, Selasa (25/9), menegaskan kembali sikapnya untuk menolak Ivan Velasquez, ketua Komisi PBB yang menyelidiki korupsi di negara itu, untuk kembali masuk ke Guatemala, kantor berita Associated Press melaporkan. Salah satu kasus yang menunggu penyelidikan adalah kasus yang melibatkan Presiden Jimmy Morales. Wakil Presiden Guatemala Jafeth Cabrera mengatakan, berkas hukum sudah diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi dan "untuk sementara ini Velasquez tidak diizinkan dating" ke Guatemala. Ini kedua kalinya pemerintahan Morales tidak mematuhi perintah Mahkamah Konstitusi untuk mengizinkan Velasquez datang kembali ke negeri itu setelah melakukan perjalanan kerja ke Amerika. Ketika Morales melarang Velasquez masuk awal bulan ini, ia menyebut Velasquez "seorang yang menyerang ketertiban dan keamanan publik". Morales dicurigai menerima lebih dari $1 juta dana kampanye gelap. Ia membantah tuduhan ini. (VOA) |
| PBB Nilai Data Berbasis Gender Penting untuk Capai SDG Posted: 26 Sep 2018 01:43 AM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Ketika PBB merilis Human Development Index (Indeks Pembangunan Manusia) pekan lalu, ada beberapa data yang memicu perdebatan hangat di kalangan akademisi, aktivis dan pengambil kebijakan. Salah satunya adalah data angka kematian ibu di Indonesia. Menurut data Human Development Index, angka kematian ibu di Indonesia turun dari 359 orang per 100.000 kelahiran menjadi 106 orang per 100.000 kelahiran. Buat sebagian pihak, angka itu menggembirakankarena menunjukkan kemajuan signifikan berbagai program kesehatan. Khususnya, dalam upaya mengurangi angka kematian ibu saat melahirkan, tetapi sebagian lainnya mencurigai data itu tidak akurat. Hal yang sama terjadi ketika membaca data stunting, kawin anak, atau kekerasan dalam rumah tangga. Data yang akurat masih menjadi masalah krusial, terlebih data akurat yang berbasis gender dan data khusus untuk isu-isu gender dan kelompok marjinal. "Kita mengalami beberapa kemajuan dalam penyediaan data isu perempuan. Misalnya, saat ini ada data kekerasan terhadap perempuan yang dikeluarkan BPS melalui SPHN 2016, data KDRT, dan data perkawinan anak," kata Misi Misiyah kepada VOA, Selasa (25/9) malam. "Namun kita masih menghadapi banyak masalah dalam penyediaan data untuk isu-isu perempuan dan kelompok marjinal," ujar Misi yang diwawancarai VOA usai melangsungkan "Dialog Publik Gerakan Advokasi Data Responsif Gender dan Inklusif untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs)" di Jakarta. Lebih jauh Misi mencontohkan tidak adanya data yang pasti tentang sunat perempuan. Ketiadaan data mengenai sunat perempuan mengakibatkan praktik tersebut tidak masuk dalam indikator Rencana Aksi Nasional SDGs sebagaimana indikator yang ditetapkan oleh dunia internasional, kata Misi. Data Akurat Isu Gender & Kelompok Marjinal Belum Tersedia Misi Misiyah, yang mengepalai Institut KAPAL Perempuan, menegaskan pentingnya mengumpulkan dan mengkaji data akurat yang mendalam, terutama data isu-isu gender dan kelompok marjinal, sebagai basis penetapan target, indikator, dan pencapaian SDGs. Institut KAPAL Perempuan bekerja sama dengan Equal Measures 2030, Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM), dan Kelompok Perempuan Sumber-Sumber Kehidupan (KPS2K). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau kerap disebut sebagai SDGs sudah diatur dalam Peraturan Presiden No.59/2017 dimana presiden bertindak sebagai ketua dewan pengarah. Dalam peraturan ini, ada 17 target dan 169 indikator yang akan dicapai hingga tahun 2019. Salah satu target yang hendak dicapai adalah menghentikan perkawinan anak. Peserta Dialog Publik Sepakat Pentingnya Data Tak heran jika dialog publik ini melibatkan berbagai pihak, antara lain staf ahli dari Kantor Staf Presiden, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Badan Pusat Statistik, LSM Sekolah Perempuan, dan LPSDM. Beberapa pemerintah kabupaten, seperti Lombok Timur dan Gresik, yang memang telah bergerak untuk mengumpulkan dan mengembangkan data responsif gender, juga berpartisipasi dalam dialog publik itu. Di akhir dialog disepakati bahwa data akurat yang berbasis gender dan kelompok marginal sangat diperlukan untuk mengembangkan gerakan advokasi di lapangan. "Data kuantitatif yang ada mesti diperkuat dengan data kualitatif rinci sehingga dapat digunakan untuk mengkaji masalah, misalnya masalah perkawinan anak," ujar Misi. Hal penting yang harus disadari sejak sekarang jika ingin mencapai seluruh target SDGs tahun depan, sebagaimana ditargetkan bersama. (VOA) |
| BPS MTB Gelar Apel Hari Statistik Nasional 2018 Posted: 26 Sep 2018 01:23 AM PDT  SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku menggelar apel peringatan Hari Statistik Nasional (HSN) Tahun 2018, dengan Tema "Dengan Data Tingkatkan Prestasi Bangsa".Dalam sambutan Kepala BPS Republik Indonesia (RI), Dr. Suhariyanto, yang dibacakan oleh Kepala BPS MTB, Barbalina Ch. Masela, SE bahwa HSN adalah hari dimana BPS dan seluruh insan statistik di Indonesia merayakan arti pentingnya statistik dan kontribusinya yang besar bagi pembangunan bangsa dan negara. Ia mengatakan tema HSN tahun ini mengingatkan pihaknya untuk terus menerus meningkatkan kualitas daya yang dihasilkan dan menjaga independensi, dimana statistik sendiri bukan sekadar deretan angka-angka mati pada web BPS maupun publikasi yang diterbitkan. "Data dan informasi statistik merupakan landasan untuk membuat perencanaan yang tepat sasaran, melakukan monitoring dan evaluasi serta melihat perkembangan capaian pembangunan," kata dia. Suhariyanto mengungkapkan ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam upaya menjaga kreadibilitas dan meningkatkan kualitas data BPS, diantaranya independensi dimana menjadi prasyarat untuk mendapatkan kepercayaan dari para pengguna data dan masyarakat. Kemudian inovasi, yang dilihat dari perkembangan teknologi yang luar biasa, perputaran arus informasi yang begitu cepat ini memaksakan BPS untuk terus menciptakan berbagai inovasi dengan memanfaatkan berbagai teknologi yang ada. "Serta komunikasi yaitu kita harus mampu mengkomunikasikan kepada masyarakat terkait pentingnya data dan informasi statistik yang kita hasilkan untuk mengukur kemajuan pembangunan di Indonesia," ungkapnya.  Suhariyanto pun memberi apresiasi yang tinggi kepada para statistik muda di BPS, baik di pusat maupun daerah atas kerja keras, dedikasi, loyalitas dan kontribusi kepada BPS, dimana telah berhasil juga menulis di berbagai media nasional, media online maupun media sosial.Ia juga berharap kepada para statistik agar terus semangat menulis untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya data statistik dan memberikan pencerahan bahwa apa yang dilakukan BPS adalah semata-mata demi kemajuan dan kejayaan bangsa Indonesia. "Apresiasi juga saya berikan kepada BPS Provinsi dan Kabupaten serta Kota yang begitu semangat membuat berbagai lomba dalam rangka menyambut HSN. Terima kasih untuk semua upaya memasyarakatkan statistik, ini adalah peluang bagi kita untuk meningkatkan literasi statistik di masyarakat, terutama generasi milenial. Selamat HSN Tahun 2018" puji dia.  Usai sambutan, acara dilanjutkan dengan penyerahan Piagam Penghargaan Satya Lancana Karya Satya 10 tahun pengabdian kerja kepada Thymouty J. Siwabessy dan Irena M. Huwae serta penyerahan Piagam Tanda Penghargaan Koordinator Statistik Kecamatan Berprestasi Tingkat Kabupaten dan Kota Tahun 2018 kepada Alvin E. Palijama. Kemudian acara dilanjutkan dengan pelepasan balon HSN 2018. (Laura Sobuber) |
| Mahasiswa KKN PPM Unimal Laksanakan Donor Darah Posted: 26 Sep 2018 01:04 AM PDT  BantenNet.com , ACEH UTARA - Mahasiswa KKN PPM 2018 Tim 1 Universitas Malikussaleh Lhokseumawe melaksanakan Donor Darah bersama Masyarakat, Mahasiswa KKN dan Pegawai Kecamatan di kecamatan Syam Aron,Aceh Utara. Kegiatan yang dilaksanakan di lapangan bola cibrek baroh kecamatan ini berjalan Dengan lancar dan sesuai harapan. "Ini semua kerja keras kawan-kawan panitia dan Seluruh kawan-kawan yang berpartisipasi serta PMI yang mampu bersinergi kepada kami. Atas hal itu kami ucapkan terimakasih", Jelas Khairullah selaku ketua panitia Kegiatan ini merupakan ajakan bersama serta bertujuan untuk menunjukkan kepedulian kita antar sesama. "Ini kegiatan yang dapat menunjukkan bahwa kita masih perduli dengan sesama dan ini juga kegiatan perdana mahasiswa KKN di kecamatan Syamtalira Aron",Ujar Muchsal Mina Selaku Camat KKN Syamtalira Aron Pak camat Syamtalira Aron juga sangat mendukung kegiatan kita. Ini menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi kami. Karena respon positif atas apa yang telah kita lakukan bersama, Sambungnya > ldn/hms Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Mahasiswa KKN PPM Unimal Laksanakan Donor Darah . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Siswa-Siswi SMA di Batu Putih Usai Mengikuti Ujian Nasional 2018 Posted: 26 Sep 2018 12:48 AM PDT  BATU PUTIH, LELEMUKU.COM - Siswa-siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) di Batu Putih, Kecamatan Wermaktian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku usai mengikuti Ujian Nasional 2018. |
| Perahu Penyeberangan Layani Warga di Kota Larat Posted: 25 Sep 2018 11:53 PM PDT  LARAT, LELEMUKU.COM - Perahu Penyeberangan Layani Warga di Kota Larat, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku. |
| Senate Republicans Hire Arizona Prosecutor To Question Brett Kavanaugh Accuser Posted: 25 Sep 2018 11:03 PM PDT  WASHINGTON, LELEMUKU.COM - Senate Republicans have hired an Arizona prosecutor to question a woman accusing Supreme Court nominee Brett Kavanaugh of sexual assault. A press release from committee chairman Chuck Grassley's office described woman attorney Rachel Mitchell as "a career prosecutor with decades of experience prosecuting sex crimes." Mitchell worked in the Maricopa County Attorney's office in Phoenix as the chief of the Special Victims Division, which covers sex crimes and family violence. Republicans have been keen to hire a woman to question Christine Blasey Ford, who has accused Kavanaugh sexually assaulting her when both were teenagers, to avoid the appearance of bias by the all-male group of Republicans on the Senate panel. The U.S. Senate's partisan brawl over President Donald Trump's embattled Supreme Court nominee intensified Tuesday, fewer than 48 hours before Judge Kavanaugh and Ford were expected to give contradictory testimony on the alleged incident. Republican Majority Leader Mitch McConnell of Kentucky accused Democrats of rushing to convict Kavanaugh and "destroy his good name" with unproven allegations, abandoning any presumption of innocence -- a bedrock principle of American jurisprudence. "Justice matters. Evidence matters. Facts matter," McConnell said. "This is America here. ... Everyone deserves better than this, not just Judge Kavanaugh." Senate Democrats countered that, if Republicans wanted to learn the facts about the nominee's past behavior, they would not have rejected calls for an FBI investigation of the allegations against him. Democrats also accused Republicans of treating Ford dismissively at a time when victims of sexual crimes are speaking out across the nation. Ford accused Kavanaugh of sexually assaulting her at a high school party in the 1980s, a charge the nominee has repeatedly denied. "Labeling this a partisan smear job demeans not only the senators in my caucus," Minority Leader Chuck Schumer of New York said. "It demeans many, many women who have come forward … to share their stories." Schumer added, "Leader McConnell should rethink what he said in the heat of the moment and apologize to Dr. Ford." The sharp exchanges on the Senate floor came one day after Kavanaugh appeared on U.S. cable television -- an unprecedented move for a Supreme Court nominee -- to refute all allegations of sexual misconduct. "I've never sexually assaulted anyone. Not in high school. Not ever," Kavanaugh told Fox News, adding that he has no intention of bowing out of the nomination. In New York, President Trump accused Democrats of mounting "a con game" and heaped scorn on a second accusation leveled against Kavanaugh, that he exposed himself at a college party decades ago. The new allegation, reported Sunday by The New Yorker magazine, prompted the Senate Judiciary Committee's top Democrat, Dianne Feinstein of California, to call for a postponement of Thursday's highly anticipated hearing where Kavanaugh and Ford are to testify. Republicans have rejected any further delays in the confirmation process. Instead, they scheduled a judiciary committee vote for Friday, which will be followed by consideration by the full Senate. Kavanaugh, a judicial conservative and Trump's second Supreme Court pick, was nominated to fill the vacancy created by Justice Anthony Kennedy's retirement. His confirmation by the Republican-controlled Senate had seemed all but assured until allegations of sexual misconduct surfaced nearly two weeks ago. (VOA) |
| US-China Tensions Spilling Over into Military Arena Posted: 25 Sep 2018 09:13 PM PDT  WASHINGTON, LELEMUKU.COM - A deterioration in U.S.-China relations, seen most dramatically in their escalating trade dispute, is spilling over into the military arena. The Pentagon on Tuesday confirmed that China had canceled a Washington visit by the head of its navy, and U.S. officials said China had denied a request for a U.S. Navy ship to make a port visit next month at Hong Kong. Also on Tuesday, China demanded the Trump administration cancel a planned $330 million sale of military equipment to Taiwan, the self-ruled island that Beijing considers a renegade province. The Chinese foreign ministry warned of "severe damage'' to bilateral relations if the sale announced Monday goes through. Washington has no official relations with Taiwan's democratically elected government but is obliged by U.S. law to see that it has the means to defend itself. The backdrop to these tensions is the U.S.-China trade dispute. Each imposed tariff increases on the other's goods Monday, and Beijing accused the Trump administration of bullying. A Chinese official said China cannot hold talks on ending the trade dispute while the U.S. ``holds a knife'' to Beijing's neck by imposing tariff hikes. The two countries are mired in a dispute over Washington's allegations that Beijing pilfers foreign trade secrets and forces U.S. companies to hand over technology in return for access to the Chinese market. The predatory practices, the U.S. says, are part of China's relentless drive to challenge American technological dominance. Also at stake, beyond economic cooperation, are U.S. hopes for gaining China's help in persuading North Korea to give up its nuclear weapons. In his address Tuesday to the U.N. General Assembly in New York, Trump thanked Chinese President Xi Jinping for his assistance with the North Korea problem, but he also blasted China for what he called unfair use of international trade rules to diminish U.S. jobs and deepen U.S. trade deficits. "Those days are over. We will no longer tolerate such abuse,'' Trump said. Military ties between Washington and Beijing have been relatively stable in recent years, even as the U.S. complained of China militarizing reefs and islands in the South China Sea amid overlapping territorial claims by other Asian nations. In May, Defense Secretary Jim Mattis disinvited China from participating in a multinational naval exercise in the Pacific. Pentagon officials cited China's military buildup on disputed South China Sea islands. In recent days the breadth of military tensions has grown. A Pentagon spokesman, Army Lt. Col. Dave Eastburn, said China informed the Pentagon that the chief of the Chinese navy has been recalled to Beijing, canceling a planned meeting with his American Navy counterpart at the Pentagon after visiting a naval conference at Newport, Rhode Island. On Monday a reporter asked Mattis what he made of these developments and how he expected to address them. "Right now, it's too early to say. We're still sorting this out,'' he said, adding that he and Secretary of State Mike Pompeo agree "we do have to have a relationship with China. ... And so we're sorting out the way ahead right now.'' Mattis visited Beijing in June, making him the first Pentagon chief to do so since 2014. In addition to its anger over the $330 million military sale to Taiwan announced on Monday, China is strongly objecting to a U.S. decision to issue a visa ban and assets freeze on China's Equipment Development Department and its director, Li Shangfu. The U.S. action relates to China's purchase from Russia of Su-35 combat aircraft last year and S-400 surface-to-air missile system-related equipment this year. Those purchases violated a 2017 law intended to punish the Russian government for interfering in U.S. elections and other activities. China's Defense Ministry said the U.S. had no right to interfere in Chinese military cooperation with Russia and demanded the sanctions be revoked. In a further act of retaliation, China turned down a request for an October port call in Hong Kong by the U.S. Navy's amphibious assault ship USS Wasp. China last denied such a visit in 2016 amid a spike in tensions between the sides over the disputed South China Sea. "We have a long track record of successful port visits to Hong Kong, and we expect that will continue,'' said Eastburn, the Pentagon spokesman, in confirming that China had not approved the Wasp's visit. (VOA) |
| You are subscribed to email updates from #TACIGI. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
