JANJI PALSU DINSOSKES PESIBAR UNTUK ANISDA |
- JANJI PALSU DINSOSKES PESIBAR UNTUK ANISDA
- Pemkab MTB Sosialisasi P4GN
- Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV Bursel Menunggu Perintah Bupati
- Andika Sakai Caleg DPRD Bengkalis Dilaporkan Ke Polda Riau
- Nasib 572 K2 Bursel Tidak Jelas
- Tanaman Desa Warga Lukit Pulau Padang Riau Belum Bayar Ganti Rugi PT. RAPP
- Gerbang Tol Terbakar
- Inilah Penjelasan Rektor IPDN Terkait Perekrutan Calon Praja di Papua
- Slovak Police Detain Suspects in Killing of Journalist and Fiancee
- Inilah Penjelasan Rektor IPDN Terkait Perekrutan Calon Praja di Papua
- Provinsi Papua Berkomitmen Cegah Emisi Gas Rumah Kaca
- Pasangan Bupati Puncak dan Mamteng Terpilih Dilantik Pekan Depan
- Lukas Enembe Nilai Pengembangan Sagu dan Kopi Papua Butuh Ahli
- Lukas Enembe Harapkan Willem Wandik dan Ricky Ham Pagawak Perhatikan Kesejahteraan OAP
- Willem Wandik Ingin Kabupaten Puncak Jual Hasil Bumi ke Freeport Indonesia
- Lukas Enembe Ingin Venue PON XX 2020 Dipersiapkan Secara Maksimal
- Diskominfo Papua Akan Pasang 100 CCTV di Kota Jayapura
- Provinsi Papua Berkomitmen Cegah Emisi Gas Rumah Kaca
- Pasangan Bupati Puncak dan Mamteng Terpilih Dilantik Pekan Depan
- Siswa TK, Se- Kabupaten Tangerang Ikuti Latihan Manasik Haji
- Lukas Enembe Nilai Pengembangan Sagu dan Kopi Papua Butuh Ahli
- Lukas Enembe Harapkan Willem Wandik dan Ricky Ham Pagawak Perhatikan Kesejahteraan OAP
- Willem Wandik Ingin Kabupaten Puncak Jual Hasil Bumi ke Freeport Indonesia
- Lukas Enembe Ingin Venue PON XX 2020 Dipersiapkan Secara Maksimal
JANJI PALSU DINSOSKES PESIBAR UNTUK ANISDA Posted: 27 Sep 2018 07:13 AM PDT Perkumpulan Muli Hijab Dan Persatuan Muda Mudi Pesisir Barat, Foto bersama usai menyambangi Anisda sekaligus memberikan bantuan guna perobatan sakitnya. " Sebulan yang lalu ada dari dinas, katanya dari Dinas Kesehatan dan sosial akan membawa saya berobat di Bandar Lampung, mereka minta data-data katanya untuk mengurus syaratnya," kata Anisda saat ditemui di kediamannya, Selasa (26/9). Tetapi, kata dia, sampai sekarang janji tersebut belum terwujud, bahkan dari kedatangan mereka saat itu sampai sekarang tidak ada kabar lagi, apakah jadi atau tidak untuk dibawa berobat. "Sampai sekarang tidak ada yang datang, apalagi untuk membawa saya berobat, yang memberi tahu jadi atau tidak saja gak Ada," jelasnya. Mengomentari kondisi tersebut, Ade Kaja dari Komunitas Krui Oke yang menyambangi Anisda bersama perkumpulan Muli Hijab dan Persatuan Muda Mudi Pesisir Barat (PM2PB), Ade Kaja membenarkan lima minggu yang lalu memang ada pihak dari Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan yang datang dan berjanji akan membawa ibu Anisda berobat. "Di depan kami pihak terkait berjanji akan membawa ibu yang hidup bersama seorang anak angkat dan numpang membuat gubuk di tanah milik orang akan membawa dia berobat, itu juga setelah ada pemberitaan di Netizenku.com," kata Ade. Tapi kata Ade, saat pihaknya berkunjung bersama Putri Hijab dan PM2PB, ternyata janji yang pemerintah sampaikan itu hanya isapan jempol, jangankan membawanya berobat untuk sekedar memberi tahu saja tidak apalagi memberikan bantuan. "Janji dari Dinas Sosial dan kesehatan tersebut sudah lebih dari satu bulan, tetapi sampai saat ini kenyataannya hanya janji manis. Dan kami meyakini itu mereka lakukan karena menjadi sorotan media dan beberapa komunitas di Pesisir Barat," ujar Ade. (sulistya) Editor : redaktur Penanggung jawab : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang JANJI PALSU DINSOSKES PESIBAR UNTUK ANISDA . Silahkan membaca berita lainnya. |
Posted: 27 Sep 2018 06:53 AM PDT BERITA MALUKU. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tenggara Barat (MTB) melalui melalui Bagian Kesbangpol, Sekretariat Pemkab MTB melakukan sosialisasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) untuk Kecamatan Tanimbar Selatan. Sosialisasi yang digelar, pada Kamis (27/9/2018) ini dihadiri Muspida Kabupaten MTB dan para tokoh agama, tokoh pemuda, para pelajar, mahasiswa serta sejumlah stakeholder lainnya. Kegiatan ini dibuka buka oleh Asisten I Pemkab MTB, Yohanis Batseran mewakili Bupati MTB Petrus Fatlolon bertempat di Gedung Balai Penyuluhan Umat Sejahtera, Saumlaki. Dalam sambutannya, Batseran mengajak seluruh komponen masyarakat yang hadir supaya dapat mengambil hal penting dari kegiatan tersebut, agar bisa menindaklanjuti P4GN kepada masyarakat dan lingkungan sekitar, terutama untuk kalangan keluarga agar dapat melawan masuknya narkoba. Batseran mengajak masyarakat terutama komponen yang mengikuti kegiatan ini mampu bersama pemerintah menyatakan perang melawan barang berbahaya ini, sebab dampak dari barang haram tersebut mampu merusak generasi penerus bangsa di waktu mendatang. Kegiatan ini diikuti sebanyak 120 peserta dari berbagai komponen masyarakat serta sejumlah instansi pemerintah. Bahkan kegiatan sosialisasi P4GN yang digelar dari pukul 09.00 wit hingga pukul 16.00 wit ini berjalan alot hingga usai, dan menghadirkan sejumlah narasumber dari Dinas Kesehatan MTB dan Polres MTB. (Ever-e) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Pemkab MTB Sosialisasi P4GN . Silahkan membaca berita lainnya. |
Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV Bursel Menunggu Perintah Bupati Posted: 27 Sep 2018 06:48 AM PDT BERITA MALUKU. Tarik ulur pelantikan pejabat Eselon III dan IV di lingkup Pemerintah Kabupaten Buru Selatan (Bursel) hingga kini belum pasti. Karena harus menunggu perintah dari Tagop Soulisa selaku Bupati Bursel. "Tidak ada masalah untuk pelantikan pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV, kita sudah siap untuk melaksanakan pelantikan itu, hanya perintah untuk segera melaksanakan pelantikan itu harus ditetapkan atau diperintah oleh pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini Pak Bupati, dan Pak Sekda," ungkap Kepala BKSDM Kabupaten Bursel, A M Laitupa di Namrole, Kamis (27/09/2018). Laitupa mengaku sebagai pelaksana teknis, dirinya sudah menyiapkan segalah persiapan terkait pelantikan untuk jabatan-jabatan itu karena sudah terisi dan hanya menungguh diperiksa saja kemudian dinyatakan siap untuk dilaksanakan pelantikan. "Dari Pejabat pembina Kepegawaian (PPK) maupun dari Pak Sekda belum ada perintah, tetapi sudah saya laporkan bahwa segera melakukan pengisian jabatan-jabatan itu tapi istilahnya belum direalisasi," ujar Laitupa. Berapa pejabat esolon yang akan dilantik, jelasnya, Pejabat Eselon III dan IV atau istilah administrasi dan pengawas yang harus dilantik itu sekitar 500 lebih pada jabatan yang harus diisi. "Artinya, jabatannya sudah terpenuhi semua tinggal pelantikan," tambahnya. Laitupa mengaku, dengan belum dilakukannya pelantikan pejabat Eselon III dan IV ini sudah pasti mempengaruhi kinerja karena orang atau pejabat itu mau kerja tapi jabatannya tidak jelas maka kinerja pasti akan berkurang. "Ini juga mempengaruhi dalam persoalan anggaran, yang jelas jabatan-jabatan yang kosong itu tunjangannya kan tidak terbayarkan, berarti uangnya tidak terserap jadi dari segi kinerja dan pelayanannya tidak lancar begitu juga dari segi anggaran tidak bisa diserap secara maksimal karena sekian banyak tunjangan yang tidak dibayarkan. (AZMI) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV Bursel Menunggu Perintah Bupati . Silahkan membaca berita lainnya. |
Andika Sakai Caleg DPRD Bengkalis Dilaporkan Ke Polda Riau Posted: 27 Sep 2018 06:43 AM PDT Andika Sakai Caleg DPRD Bengkalis Dilaporkan Ke Polda Riau Andika Sakai bersama Hengki Saputra dilaporkan ke polisi karena diduga telah melakukan perbuatan Tindak Pidana melanggar hukum dalam hal pembohongan dan fitnah pemilik media harianberantas.co.id, Toro, dimuka umum dan elektronik disaat aksi damai (demo) di depan kantor Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Kamis (20/09/2018) lalu. Pembina/Penasehat media Pers Harian Berantas, Fag Zega, mendesak Bareskrim Polri melalui Polda Riau agar bisa secepatnya memproses laporan terkait pembohongan dan penghinaan terhadap Pemred, Toro, melalui selebaran surat Soera Bengkalis yang disebar kepada khayalak umum, pernyataan melalui pengeras suara (orasi) dan elektronik, pada (20/09/2018) di PN Pekanbaru-Riau minggu lalu. " Kami tidak mau lagi tinggal diam membiarkan peristiwa yang dituduhkan secara tidak benar ini kepada Toro ," Ucapnya. " Dimana sebelumnya, termuat juga dalam berkas perkara di pengadilan bukti surat yang diduga kebohongan yang dibuat tiga orang oknum pengacara Bupati, Amril Mukminin selaku pelapor, ungkap Fag Zega ," Imbuhnya. Nah, dimana kata Fag Zega, demo tandingan yang diduga dilakukan kubu pembela Bupati Bengkalis melawan aksi damai Solidaritas Pers Indonesia minggu lalu di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, secara membabi buta terdakwa Toro dalam kasus dugaan pelanggaran undang-undang ITE yang dituduhkan, di fitnah baik melalui selebaran surat mengatasnamakan Solidaritas Pemuda Mahasiswa dan Masyarakat (Soera) Bengkalis, melalui mikrofon (pengeras suara) dan beberapa media elektronik, yang pada intinya telah mencemarkan nama baik terdakwa Toro dan media Pers Harian Berantas (https://ift.tt/2R0isbz), kesal F Zega. Selain itu, kedua pelaku orator aksi damai yang mengatasnamakan dari SOERA itu, menuduh Toro telah menyebarkan berita hoax dan gaduh di masyarakat Kabupaten Bengkalis. Padahal, apa yang terungkap di Pengadilan Negeri Pekanbaru selama sidang selama ini, masalah etika jurnalistik/wartawan dan kasus dugaan korupsi anggaran hibah/bansos senilai Rp272 miliar yang diduga didalamnya ada keterlibatan mantan anggota DPRD Bengkalis termasuk Amril Mukminin yang saat ini menjabat Bupati Kabupaten Bengkalis. Mengingat tindakan ucapan Andika Sakai bersama kawan-kawannya termasuk Hengki Saputra dalam hal menyampaikan pembohongan dan fitnah di khayalak umum baik melalui selebaran surat yang disebar, pengeras suara dan dikutip media elektronik, redaksi atau penanggung jawab media Harian Berantas menempuh jalur hukum ke Polisi hari ini, Rabu (26/09/2018), dengan nomor laporan Polisi Nomor: STPL/484/ IX/2018/SPKT/RIAU. Fag Zega berharap kepada Polda Riau agar bisa serius dan secepatnya bisa mempidanakan para terlapor termasuk para pihak yang terdokumentasi dalam bukti record rekaman, visual/video. "Kami tegaskan, masalah yang menimpa Toro laia ini tetap kami giring ke lembaga Presiden RI, Menkum HAM RI, Kmonas HAM RI, termasuk kepada Surya Paloh selaku pemilik group media Pers dan Partai Nasdem, tegasnya Fag Zega pembina/ penasehat media harianberantas.co.id Koordinator utama SP atau Solidaritas Pers Indonesia, Feri Sibarani, Rabu (26/09) kepadaWartawan, pihaknya akan melaporkan aksi Andi sakai tersebut ke Polisi, Bawaslu, KPU juga ke petinggi Partai Nasdem. Secara tegas Feri Sibarani mengatakan, dalam waktu dekat, Solidaritas Pers Indonesia turun jalan lagi untuk aksi jilid III. "Kita Solidaritas Pers Indonesia, akan aksi lagi. Bahkan melalui aksi yang akan kita gelar, turut kita minta pihak Peradi agar mengambil sikap kepada kuasa hukum Bupati Amril Mukminin yang saat ini sudah terlapor di Polda Riau" tegas Feri. Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto dalam menanggapi konfirmasi singkat yang diterima dari Solidaritas Pers Indonesia melalui WhatssApp, Rabu (26/09) sore, belum terjawab. Sementara itu Andika Sakai saat dihubungi Wartawan dari Pekanbaru-Riau guna konfirmasi lewat hendphon pribadi, 082169883388, tak aktif. Namun dugaan pelanggaran undang-undang ITE yang dituduh Bupati Bengkalis, Amril Mukminin kepada Pemred Harian Berantas, Toro, akibat berita khasus dugaan korupsi dana bansos/hibah senilai Rp272 miliar lebih tahun 2012, saat ini masih belum incrah di Pengadilan Negeri Pekanbaru. ***(Red) Editor : Redaktur Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Andika Sakai Caleg DPRD Bengkalis Dilaporkan Ke Polda Riau . Silahkan membaca berita lainnya. |
Nasib 572 K2 Bursel Tidak Jelas Posted: 27 Sep 2018 06:43 AM PDT BERITA MALUKU. Kejelasan pengangkatan pegawai sisa Kategori 2 (K2) di lingkup Pemerintah Kabupten Buru Selatan (Bursel) sebanyak 572 belum jelas nasibnya. Pembukaan CPNS tahun 2018 khusus di kabupaten Bursel tidak mengangkat honorer K2 sebagai CPNS karena K2 yang dibutuhkan untuk menjadi CPNS hanya difokuskan untuk tenaga guru dan kesehatan. "Pengangkatan pegawai kategori K2 kita belum bisa berbuat apa-apa karena belum ada petunjuk dan panduan. Karena harus ada Peraturan Pemerintah terkait pengangkatan K2 seperti apa kan ada mekanismenya," demikian disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bursel, A.M Laitupa, Kamis (27/09/2018). Dikatakan Laitupa, Bursel sendiri memiliki pagawai K2 sebanyak 572 orang dari jumlah seluruhnya sebanyak 712. "Seharusnya K2 di Bursel ada 712, tetapi karena sudah diverifikasi sesuai dengan perintah BKN tinggal 572 karena ada yang usianya sudah tidak memenuhi syarat, ada yang sudah tidak aktif, dan ada yang sudah meninggal, jadi tinggal 572," sebut Laitupa. Laitupa menjelaskan, dari 572 itu sebenarnya kalau ada K2 dari Kesehatan dan Guru bisa dimasukan dalam Formasi Khusus pada CPNS 2018 ini, namun sangat disayangkan tidak ada K2 dari kategori tersebut. "Kalau ada, kita akamodir mereka pada formasi khusus karena saat ini kan CPNS untuk formasi umum dan khusus, dimana yang formasi khusus itu untuk khumlaut, penyandang disabilitas, kemudian K2," jelasnya. Lanjutnya, K2 untuk Bursel yang dimaksudkan adalah pegawai yang melakukan tes pafa batas bulan November 2013 dan itu untuk Kesehatan dan Guru. Jelasnha, mereka yang tes pada waktu itu tapi tidak lolos. Ia menyayangkan dari 572 itu tidak ada satupun yang namanya (K2) guru dan (K2) kesehatan. "Jadi K2 yang dimaksudkan ini K2 yang batas pada 2013 kemarin, sisa dari mereka ini yang kita bicarakan, mereka punya nasib ke depan seperti apa, tapi kalau di atas tahun 2013 itu kita tidak golongkan sebagai K2, itu hanya honor biasa, atau PTT biasa. dan K2 itu dihitung dari 2013 ke bawah, kalau 2014 ke atas sampai saat ini, dia harus ikut tes umum dan tidak bisa dikategorikan sebagai K2, tambah Laitupa. (AZMI) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Nasib 572 K2 Bursel Tidak Jelas . Silahkan membaca berita lainnya. |
Tanaman Desa Warga Lukit Pulau Padang Riau Belum Bayar Ganti Rugi PT. RAPP Posted: 27 Sep 2018 06:23 AM PDT Ket Peta: Konsesi RAPP di Pulau Padang sebelum SK Menhut No. 327 Tahun 2009 . Peta STR MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | PEKANBARU | Diduga PT. RAPP serobot lahan masyarakat Tanjung Padang dan Desa Lukit, Kab. Meranti, lahan gambut tersebut ditanami warga namun pihak perusahaan merampas dari warga secara babi buta tanpa ada perlawanan, dan lahan tersebut sudah ada 6 tahun dikuasai oleh perusahaan PT. RAPP. Sebab itu Kuasa hukum warga terpanggil untuk mendampingi menggugat ganti rugi tanaman warga, saat PT RAPP menyerobot lahan tersebut ditanami sagu dan karet tersebut milik mereka. Ada sekitar 3.500,70 persen lahan tani warga masuk dalam konsesi PT. RAPP, namun pihak perusahaan sampai saat ini belum beri ganti rugi membuat warga tersebut menderita. Team dari LAW FIRM SURYA NP, SH.,MH dari Jakarta mendampingi sebagai kuasa hukum warga yakni: Ir. Surya Negara Panjaitan.SH.MH, Agustinus Darmanto Panjaitan,SH, Dapot Tambunan, SH, dan Swandi Erikson Nababan, SH, yang sebelumnya. Jumlah warga Lukit sekitar 3.500,70 persen lahan tani warga masuk dalam konsesi PT. RAPP, namun pihak perusahaan saat menyerobot tanah dari warga padahal saat itu lahan tersebut sudah ditanami karet dan sagu tapi ganti ruginya belum dibayar PT RAPP. " ungkap salah seorang warga tersebut. Sementara mereka dihubungi Ahmad Solehan dan Nurhadi. Selaku masyarakat Kecamatan Tanjung Padang Mengatakan pada Media Obor Keadilan Kamis ( 27/9-2018) melalui selulernya permasalahan ini sudah kami laporkan kepada Kemenhut di Jakarta. Melalui pengacara kami Dan berkas sudah Kami lengkapi berdasarkan ini akan mengajukan gugatan pada PT. RAPP sebelum ada solusi dari pihak perusahaan." ungkap Ahmad. Sesuai data untuk gugatan perdata pada pengadilan menurut pengacara penyerobotan lahan dari masyarakat sudah berlangsung selama 6 tahun sebab itu pengacara datang meninjau kelapangan, dan rombongan Pengacara yang turun kelapangan: Surya Panjaitan.SH.MH, Agustinus Darmanto Panjaitan,SH, Dapot Tambunan, SH, dan Swandi Erikson Nababan, SH, yang sebelumnya sudah menerima pengaduan dari salah satu perwakilan masyarakat Fendy. Sementara media ini menghubungi pengacara dari antara Team Kuasa Hukum membenarkan bahwa permasalah ini datanya sudah dilengkapi dan sekaligus permasalahan ini kita langsung menjumpai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Dr.Ir. Siti Nurbaya Bakar,M.Sc nanti untuk menyelesaikan sebagai hak warga yang belum dibayar ganti rugi oleh PT RAPP " ujar Agustinus. Sementara pihak PT RAPP dihubungi melalui Humas PT RAPP, namun belum ada menjawabnya. (MP) Editor : Redaktur Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Tanaman Desa Warga Lukit Pulau Padang Riau Belum Bayar Ganti Rugi PT. RAPP . Silahkan membaca berita lainnya. |
Posted: 27 Sep 2018 06:08 AM PDT Ket Gambar : Gerbang Tol Terbakar. JAKARTA | MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | [ Kamis 27 September 2018 ] Kebakaran di Gerbang Tol Sempat membuat panik para pengendara di Gerbang Tol Pejompongan di jalan Gatot Subroto Kel.Bendhil Tanah Abang Jakarta Pusat. Berikut ini video saat gerbang tol pejompongan terbakar Terjadinya kebakaran bermula pada saat transaksi pelayanan E-Tol palang pintu otomatis mendadak terhenti kemudian muncul percikan api di gardu panel depan mengakibatkan kebakaran dan api dengan cepat membakar keseluruhan gardu Tol Pejompongan. Berita yang di himpun MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN api dapat padamkan 30 menit kemudian dengan 3 unit Mobil pemadam kebakaran, keseluruhan gerbang Tol sudah tidak bisa di gunakan karena hangus terbakar dan tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. ( David ) Editor : Redaktur Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Gerbang Tol Terbakar . Silahkan membaca berita lainnya. |
Posted: 27 Sep 2018 03:44 AM PDT PBB Dapil Banten III Gelar Temu Silaturahmi Bersama Para Caleg BntenNet.com , KABUPATEN TANGERANG, - Para calon legislatif (Caleg) Partai Bulan Bintang (PBB) daerah pemilihan (Dapil) Banten III yang meliputi Kabupaten Tangerang, KotaTangerang, KotaTangerang Selatan menghadiri acara Temu silaturahmi dan pembekalan para caleg dari Baik tingkat DPR RI, DPRD Provinsi Banten, DPRD Kabupaten Tangerang pada 27 september 2018 di Resto Teh Nina di wilayah Kecamatan Sepatan. Seperti halnya yang di katakan, Moh. Ali Akbarudin putra daerah Pakuhaji salah satu Caleg DPR RI, Saya optimis di pemilu tahun 2019 saatnya Kita sebagai Putra Tangerang Bagian Tangerang Utara harus ada yang menjadi Anggota di DPR - RI di pemilu tahun ini dan ribuan media cyber atau online akan siap memenangkan pemilu tahun ini. "Dari semenjak orde Reformasi dan hingga saat ini belum ada Anggota DPR - RI belum ada dari putra daerah Tangerang bagian utara,"ungkapnya. Dirinya menginginkan di pemilu tahun ini saatnya masyarakat Dapil pemilihn Banten III khususnya Kabupaten Tangerang untuk dapat memberikan dukungan dan kepercayaan secara penuh kepada seluruh Caleg PBB di semua tingkatan. Semoga, kepada seluruh Caleg yang nantinya lolos di DPR RI Maupun DPRD dapat selalu Amanah atas kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, untuk membangun Kabupaten Tangerang khususnya dibagian Utara Untuk lebih maju lagi, ungkapnya. > ldn Terima kasih karena telah membaca informasi tentang . Silahkan membaca berita lainnya. |
Inilah Penjelasan Rektor IPDN Terkait Perekrutan Calon Praja di Papua Posted: 27 Sep 2018 01:23 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Berkenaan dengan penolakan Pemprov Papua dan MRP terkait perekrutan calon praja IPDN, dijawab oleh Rektor IPDN Ermaya Suradinata. Ermaya menjelaskan sebenarnya dalam surat Gubernur Papua yang diketahui oleh MRP, ada sekitar 250 orang yang masuk kriteria Orang Asli Papua (OAP). Dari jumlah tersebut tim menyeleksi lalu tersaring sesuai dengan formasi, sebanyak 91 orang yang selanjutnya sudah mengikuti tes TKD. "Nilainya pun telah diturunkan, sehingga yang tadinya tidak lulus, panitia luluskan. Setelah diumumkan, selanjutnya ada pemberitahuan dari gubernur, MRP dan DPRP terkait hasil itu. Sehingga kami mengecek kembali dan ternyata ditemukan hanya dua orang, yang mana satu orang dia hadir tapi tidak ikut tes, sementara satunya mengikuti tes kesehatan namun tidak memenuhi syarat. Jadi bukan lima tapi dua," jelas Ermaya. Selanjutnya, dalam pengecekan kembali secara keseluruhan berdasarkan surat gubernur, ada 11 orang non Papua yang dinyatakan lulus IPDN lewat jalur afirmasi. Hasil pengecekan dari 11 orang tersebut, seluruhnya merupakan orang asli Papua. "Kita buktikan secara fisik karena orang tua bahkan kakek, neneknya masih ada dan orang asli Papua," terang dia. Sementara menyinggung soal tidak adanya pemerataan dalam perekrutan, sambung dua, pihaknya mengaku tetap memperjuangkan namun berupaya agar SOP tidak dilanggar. "Artinya, kami sangat menghormati perjuangan gubenur Papua terkait masalah ini. Makanya kami di pusat memberikan afirmasi. Jadi, tidak ada satupun yang kami langgar di luar surat gubernur karena 250 nama sudah kami akomodir." "Kalau kenyataan di lapangan ada salah persepsi mari kita selesaikan bersama, karena kami ingin bangun Papua. Tentunya kita harap kedepan kejadian seperti ini tidak terulang kembali karena Papua juga merupakan bagian dari NKRI," serunya. Ditempat terpisah, Majelis Rakyat Papua (MRP) siap menerima tim khusus yang ditugaskan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo untuk bertemu Gubernur Papua Lukas Enembe, terkait dengan hasil penerimaan Praja IPDN 2018. Ketua Majelis Rakyat Papua, Timotius Murib mengatakan dalam pertemuan dengan tim khusus nanti, pihaknya siap melaporkan apa saja yang selama ini menjadi kendala, sehingga harus membatalkan sekaligus menolak hasil IPDN 2018. Dalam catatannya, ada tiga poin yang dikritisi. Pertama, tidak meratanya penerimaan IPDN di 29 kabupaten/kota. Bahkan hasil tes lebih dominan dari satu wilayah adat. Kedua, ada nama-nama yang tidak ikut tes namun di loloskan, dan ketiga ada nama-nama yang ternyata bukan Orang Asli Papua (OAP). "Atas dasar itulah, kami menolak hasil itu dan mengirim surat resmi," tutupnya. (DiskominfoPapua) |
Slovak Police Detain Suspects in Killing of Journalist and Fiancee Posted: 27 Sep 2018 01:23 AM PDT BRATISLAVA, LELEMUKU.COM - Slovak police have detained one or more persons suspected of the murder of investigative reporter Jan Kuciak and his fiancee Martina Kusnirova, several Slovak media outlets reported on Thursday, citing police sources. The police said on its Facebook page it had detained persons suspected of violent crime and was carrying out home searches but did not say in which case. The police declined to comment further. Media, including the websites of SME daily and Aktuality.sk, where Kuciak had worked, reported police were carrying out searches in the south of the country. Kuciak, who had written about political corruption in Slovakia, was found shot dead along with his fiancee Martina Kusnirova at their home outside Bratislava in February. They were both 27. The murder shocked the nation and stoked public anger over corruption, leading to the biggest street protests in the country since Communist rule ended in 1989. The pressure forced the departure of long-serving prime minister Robert Fico and his interior minister Robert Kalinak as well as previous police chief Tibor Gaspar. Kuciak had, among other things, investigated fraud cases involving businessmen with Slovak political ties. He had also looked into suspected mafia links of Italians with businesses in Slovakia. (VOA) |
Inilah Penjelasan Rektor IPDN Terkait Perekrutan Calon Praja di Papua Posted: 27 Sep 2018 01:10 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Berkenaan dengan penolakan Pemprov Papua dan MRP terkait perekrutan calon praja IPDN, dijawab oleh Rektor IPDN Ermaya Suradinata. Ermaya menjelaskan sebenarnya dalam surat Gubernur Papua yang diketahui oleh MRP, ada sekitar 250 orang yang masuk kriteria Orang Asli Papua (OAP). Dari jumlah tersebut tim menyeleksi lalu tersaring sesuai dengan formasi, sebanyak 91 orang yang selanjutnya sudah mengikuti tes TKD. "Nilainya pun telah diturunkan, sehingga yang tadinya tidak lulus, panitia luluskan. Setelah diumumkan, selanjutnya ada pemberitahuan dari gubernur, MRP dan DPRP terkait hasil itu. Sehingga kami mengecek kembali dan ternyata ditemukan hanya dua orang, yang mana satu orang dia hadir tapi tidak ikut tes, sementara satunya mengikuti tes kesehatan namun tidak memenuhi syarat. Jadi bukan lima tapi dua," jelas Ermaya. Selanjutnya, dalam pengecekan kembali secara keseluruhan berdasarkan surat gubernur, ada 11 orang non Papua yang dinyatakan lulus IPDN lewat jalur afirmasi. Hasil pengecekan dari 11 orang tersebut, seluruhnya merupakan orang asli Papua. "Kita buktikan secara fisik karena orang tua bahkan kakek, neneknya masih ada dan orang asli Papua," terang dia. Sementara menyinggung soal tidak adanya pemerataan dalam perekrutan, sambung dua, pihaknya mengaku tetap memperjuangkan namun berupaya agar SOP tidak dilanggar. "Artinya, kami sangat menghormati perjuangan gubenur Papua terkait masalah ini. Makanya kami di pusat memberikan afirmasi. Jadi, tidak ada satupun yang kami langgar di luar surat gubernur karena 250 nama sudah kami akomodir." "Kalau kenyataan di lapangan ada salah persepsi mari kita selesaikan bersama, karena kami ingin bangun Papua. Tentunya kita harap kedepan kejadian seperti ini tidak terulang kembali karena Papua juga merupakan bagian dari NKRI," serunya. Ditempat terpisah, Majelis Rakyat Papua (MRP) siap menerima tim khusus yang ditugaskan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo untuk bertemu Gubernur Papua Lukas Enembe, terkait dengan hasil penerimaan Praja IPDN 2018. Ketua Majelis Rakyat Papua, Timotius Murib mengatakan dalam pertemuan dengan tim khusus nanti, pihaknya siap melaporkan apa saja yang selama ini menjadi kendala, sehingga harus membatalkan sekaligus menolak hasil IPDN 2018. Dalam catatannya, ada tiga poin yang dikritisi. Pertama, tidak meratanya penerimaan IPDN di 29 kabupaten/kota. Bahkan hasil tes lebih dominan dari satu wilayah adat. Kedua, ada nama-nama yang tidak ikut tes namun di loloskan, dan ketiga ada nama-nama yang ternyata bukan Orang Asli Papua (OAP). "Atas dasar itulah, kami menolak hasil itu dan mengirim surat resmi," tutupnya. (DiskominfoPapua) |
Provinsi Papua Berkomitmen Cegah Emisi Gas Rumah Kaca Posted: 27 Sep 2018 01:10 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua menegaskan komitmennya untuk mencegah emisi gas rumah kaca di bumi cenderawasih. Komitmen itu, diantaranya dengan membangun dan mempertahankan kerjasama dengan organisasi pemerintah maupun non pemerintah, baik di dalam maupun di luar negeri. "Oleh karenanya, Pemerintah Provinsi Papua dan WWF-Indonesia kali ini memfasilitasi lokakarya untuk sosialisasi Komisi Daerah – Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan (KOMDA-PIPB) sekaligus merumuskan isu strategis dan program kerjanya kali ini." "Pembentukan KOMDA-PIPB Provinsi Papua ini sebagaimana Surat Keputusan No 188.4/69/2018, tertanggal 8 Februari 2018," terang Gubernur Papua Lukas Enembe melalui Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Noak Kapisa, di Jayapura, kemarin. Dijelaskan, Pemda Provinsi Papua sebenarnya sudah membentuk Papua Low Carbon Development Task Force (PLCD-TF), melalui SK Gubernur No.105/2010 yang terlibat secara aktif terhadap isu-isu perubahan iklim di bumi cenderawasih. Dalam perkembangannya, untuk memperkuat posisi dan peran yang dilakukan sebelumnya oleh PLCD-TF, maka Pemerintah Provinsi Papua membentuk KOMDA-PIPB. Dimana, anggota KOMDA-PIPB Provinsi Papua terdiri dari mitra pembangunan, Akademisi, Pemerhati Lingkungan, perwakilan masyarakat sipil dan juga perwakilan dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan provinsi Papua. Masih dikatakan Noak Kapisa yang juga sebagai Ketua KOMDA-PIPB, keberadaan organisasi ini diharapkan dapat menjadi patner pemerintah yang mampu bekerjasama dengan SKPD teknis guna mempersiapkan data maupun informasi mengenai perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Kerjasama ini diperluas pada lima wilayah adat yang ada, sehingga diharapkan pembangunan rendah emisi khususnya dibidang ekonomi, dapat dilakukan dengan disesuaikan pada karasteristik budaya dan komoditi setempat. "Bahkan mungkin kerjasama dilakukan baik ditingkat regional, nasional, international. Sebab sebagaimana diketahui bahwa Komda PIPB terlibat secara aktif dalam pertemuan-pertemuan tahunan Governor Climate Forum yg terdiri dari 38 Gubernur yang berasal dari Brasil, Mexico, Peru, Argentina, Bolivia, Afrika, Amerika dan Afrika," terangnya. Direktur Papua Program WWF-Indonesia, Benja V Mambai mengatakan WWF sebagai salah satu lembaga non-pemerintah yang terlibat dalam KOMDA-PIPB, siap menunjukan konsistensi guna mendukung upaya konservasi di tingkat lokal maupun global karena terkait hajat hidup orang banyak. (DiskominfoPapua) |
Pasangan Bupati Puncak dan Mamteng Terpilih Dilantik Pekan Depan Posted: 27 Sep 2018 01:10 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe dipastikan melantik pasangan Bupati Puncak dan Mamberamo Tengah (Mamteng) terpilih pada Senin (24/9), pekan depan, di Jayapura. Hal demikian disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen, di Jayapura, dalam satu kesempatan. Kepada wartawan Sekda katakan, undangan pelantikan sudah disebar kepada pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kabupaten Puncak dan Mamberamo Tengah. Sementara pelantikan dipastikan bakal dilangsungkan, di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura. "Surat Keputusan (SK) pelantikan kedua kepala daerah sudah turun dari Kementerian Dalam Negeri. Makanya kita segera mempersiapkan proses pelantikan secepatnya dan sudah diputuskan pada Senin pekan depan," terang dia. Sementara disinggung soal pelantikan kepala daerah terpilih Kabupaten Mimika dan Paniai, Sekda memastikan masih akan dijadwalkan kembali. Sebab, proses gugatan baru saja selesai di Mahkamah Konstitusi (MK). "Untuk Kabupaten Mimika dan Paniai memang sudah ada putusan sengketa dari MK. Makanya, gubernur baru akan memproses berkas usulan pelantikan ke Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Namun itu pun setelah ada usulan dari Pemda Mimika dan Paniai," ucapnya. Diketahui, Bupati dan Wakil Bupati Puncak terpilih yang akan dilantik, yakni Willem Wandik - Pelinus Balinal serta Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak - Yonas Kenelak. Keduanya, kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018. Sementara Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini memutuskan menolak gugatan yang diajukan oleh 5 pasangan calon (paslon) pada pemilihan kepala daerah (pilkada) kabupaten Mimika. Dengan demikian, Eltinus Omaleng-Johannes Rettob (OMTOB) sah sebagai bupati dan wakil bupati kabupaten Mimika periode 2018-2023. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Paniai dinyatakan menang melawan Hengky Kayame-Yekeskiel Teneuyo yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena tidak menerima keputusan KPU Paniai yang menetapkan pasangan calon Meky Nawipa-Oktovianus Gobay sebagai pemenang Pilkada Papua 2018. (DiskominfoPapua) |
Lukas Enembe Nilai Pengembangan Sagu dan Kopi Papua Butuh Ahli Posted: 27 Sep 2018 01:10 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe menyebut potensi sagu dan kopi bumi cenderawasih masih sangat melimpah, namun butuh sumber daya manusia (SDM) memadai serta ahli untuk dapat mengembangkannya. "Perlu diakui bahwa SDM kita memang rendah. Kita tidak mampu mengelola potensi yang ada karena tak memiliki orang-orang yang punya keahlian dibidang ini." "Makanya, dalam mewujudkan pengembangan sagu dan kopi ini, perlu didukung kualitas sumber daya manusia yang berkualitas. Sehingga upaya Pemerintah Provinsi Papua untuk mendorong pembangunan sektor ekonomi maupun potensi yang ada, dapat berjalan sesuai harapan," terang Gubernur Papua Lukas Enembe, usai menerima kunjungan Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas), Senin (24/9), di ruang kerjanya. Dikatakan, saat ini Pemerintah Provinsi Papua mendorong pengembangan sagu dan kopi, untuk meningkatkan sektor perekonomian masyarakat. Hanya saja, untuk pengembangannya dibutuhkan tenaga pemikir. Dengan demikian, dia berharap potensi kopi dan sagu yang ada di Papua, mampu mensejahterahkan masyarakat. "Sebab sagu juga merupakan kebutuhan pokok masyarakat Papua." Sekda Papua Hery Dosinaen, menilai kunjungan dewan ketahanan nasional ke Papua untuk melihat potensi potensi alam yang ada. Potensi itu kemudian diharapkan dapat dikembangkan untuk menjadi ketahanan pangan bagi masyarakat Papua secara khusus, dan masyarakat indonesia secara umum. "Makanya, kita harapkan agar kopi dan sagu Papua bisa menjadi perhatian dari Wantanas untuk dapat dikembangkan," terang Hery. Dia berharap, agar kopi dan sagu dapat didorong oleh pemda kabupaten dan kota serta organisasi perangkat daerah yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat. "Saat ini ada kunjungan kementerian terkait serta para pengusaha. Kita harap kehadiran mereka lewat Wantanas dapat mempresentasikan apa yang telah dilakukan untuk selanjutnya bisa dikembangkan di Papua," pungkasnya. (Diskominfo Papua) |
Lukas Enembe Harapkan Willem Wandik dan Ricky Ham Pagawak Perhatikan Kesejahteraan OAP Posted: 27 Sep 2018 01:10 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Willem Wandik - Pelinus Balinal dan Mamberamo Tengah (Mamteng) Ricky Ham Pagawak - Yonas Kenelak, secara resmi dilantik Gubernur Papua Lukas Enembe, di Gedung Sasana Krida Dok II Jayapura, Senin (24/9). Pelantikan kepala daerah periode 2018-2023 ini berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.91-5955 dan 132.91-5956 Tahun 2018 tentang pengangkatan Bupati-Wakil Bupati Puncak serta Keputusan Mendagri Nomor 131.91-6054 dan 132.91-6055 Tahun 2018 tentang pengangkatan Bupati-Wakil Bupati Mamberamo Tengah. Usai melantik dua pasangan petahana ini, Lukas mengimbu pimpinan daerah setempat wajib menjamin kesejahteraan orang asli Papua (OAP), melalui percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur maupun perekonomian rakyat. "Yang pasti Bupati Puncak dan Mamberamo Tengah harus menjadi pemimpin yang membuat rakyat bisa hidup damai, aman, kesehatan dan pendidikannya baik,. Termasuk akses infrastrukturnya pun wajib bagus serta pelaksanaan pembangunannya harus berjalan maksimal," terang dia Lukas, disela-sela pelantikan tersebut. Dia berharap dua pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik itu, wajib memperhitungkan kondisi masyarakat dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah, di mana secara keseluruhan mesti diprioritaskan pada kesejahteraan rakyat. "Karena jabatan itu aman yang diberikan sehingga harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan diwujudnyatakan. Diantaranya melalui kerja nyata, apalagi yang sudah terpilih dua kali sehingga ini menjadi periode keduanya." "Pun demikian, saya percaya bupati dan wakil bupati yang baru dilantik akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya," serunya. Ditambahkan Lukas, penyelenggaraan pesta demokrasi 27 Juli 2018 di Kabupaten Puncak dan Mamberamo Tengah telah dilaksanakan dengan berbagai dinamika, sehingga menghasilkan kepala daerah yang menjadi bagian dari sejarah. "Untuk itu, sekali lagi saya harap agar kepala daerah yang dilantik bisa fokus untuk memikirkan kesejahteraan rakyat. Sehingga tujuan dari pembangunan yang diharapkan pemerintah, bisa tepat sasaran," tutup dia. (DiskominfoPapua) |
Willem Wandik Ingin Kabupaten Puncak Jual Hasil Bumi ke Freeport Indonesia Posted: 27 Sep 2018 01:10 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Bupati Puncak, Provinsi Papua Willem Wandik berkeinginan kuat mendorong kerja sama penjualan hasil bumi daerahnya kepada PT. Freeport Indonesia (PTFI). "Makanya, saya dalam waktu dekat akan bertemu PTFI. Dari pertemuan ini diharapkan bisa membahas terkait kerjasama hasil bumi berupa sayur-mayur dari Puncak." "Apalagi dalam waktu dekat kita akan resmikan pesawat yang khusus untuk mengangkut hasil bumi berupa sayur sayuran bagi Freeport. Sayur itu diantaranya, sayur kol maupun kentang. Yang pasti kita ingin Freeport bisa menerima hasil bumi dari daerah kami," aku Willem kemarin. Menurut dia, kebijakan ini akan menjadi salah satu program 100 hari kerjanya, pasca dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Periode 2018 - 2023,. Program ini pun telah disiapkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Puncak 2018 – 2023. "Intinya kita ingin ada peningkatan ekonomi kerakyatan. Termasuk bagaimana mengawal pelaksanaan pilpres dan pileg 2019 supaya dapat berjalan aman dan lancar," serunya. Sementara menyinggung Kabupaten Puncak sebagai daerah yang cukup rawan konflik saat terjadi pemilihan umum, baik itu Pilkada, pemilihan legislatif dan juga pilpres, pihaknya berkeinginan kuat untuk menghilangkan stigma seperti itu. "Oleh karenanya, kami selaku Bupati akan mensosialisasikan sejak awal mulai tingkat distrik hingga ke kampung kampung agar semua pihak bisa menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya masing-masing," ucap dia. Sementara di bidang infrastruktur, tambah Willem, pihaknya akan mendorong pembangunan trans Papua Jayapura - Wamena - Intan Jaya - Paniai yang melewati Ilaga,Puncak. "Kita juga akan melakukan peningkatan jalan di dalam kota Ilaga," tutupnya. (DiskominfoPapua) |
Lukas Enembe Ingin Venue PON XX 2020 Dipersiapkan Secara Maksimal Posted: 27 Sep 2018 01:10 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe menginstruksikan kepada semua pihak agar dalam melaksanakan pembangunan venue Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020, dipersiapkan secara baik dan maksimal. Oleh karenanya, Gubernur menekankan agar seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Papua, agar dapat memprogramkan kegitannya guna mendukung pelaksanaan PON, terutama kepada bagaimana membantu pembangunan venue olahraga di lima klaster. "Sehingga nanti kita tidak bikin kegiatan yang tidak jelas. Artinya, semua mesti difokuskan untuk mendukung PON 2020. Sebab ini agenda nasional dan PON di Papua ini menyangkut harkat dan martabat kami orang Papua." "Sehingga kita sekali lagi berharap supaya penyelanggaran PON di Papua, harus sukses semuanya," serunya. Sementara untuk mempercepat proses pembangunan venus olahraga yang akan dipakai pada PON XX tahun 2020 mendatang, Gubernur Papua bakal memangil lima Kepala Daerah dari 5 klaster yang akan menjadi tuan rumah pada PON 2020. Kelima kepala daerah tersebut, yakni Bupati Merauke, Mimika, Biak, Jayawijaya, Jayapura dan Kota Jayapura. "Saya akan panggil kelima kepala daerah ini. Dalam pertemuan kita akan bahas bersama dan mengecek persiapan mereka, di wilayahnya masing-masing untuk pembangunan venue PON," terang dia. Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe yang baru saja dilantik Presiden Jokowi segera melakukan pencanangan hitung mundur (Couunting Down) hari pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional XX Tahun 2020. Dalam kegiatan itu, Gubernur meminta semua pihak untuk fokus menyelesaikan persiapan pelaksanaan PON. "Semua SKPD harus bicara PON. Jangan ada pekerjaan lain sebab kita mesti selesaikan persiapan PON secara baik," ujarnya. (DiskominfoPapua) |
Diskominfo Papua Akan Pasang 100 CCTV di Kota Jayapura Posted: 27 Sep 2018 01:10 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Jayapura mengagendakan pemasangan 100 CCTV pada 2019 mendatang, guna mendukung konsep penerapan kota pintar atau smart city. Menurut Kepala Dinas Kominfo Kota Jayapura, Binton Nainggolan, sebanyak 100 CCTV itu akan diintegrasikan dengan ruang comand center milik kepolisian setempat. Keberadaan CCTV ini diharapkan bisa mendukung penerapan kota pintar di Kota Jayapura. "Sebab perangkat CCTV ini memang salah satu pendukung smart city. Namun yang pasti harus terwujud pada tahun depan," terang dia di Jayapura, baru-baru ini. Sementara ditanya soal titik-titik pemasangan CCTV, sambung dia, akan diprioritaskan untuk memantau daerah yang memiliki kali dengan tujuan menjaga kebersihan. Termasuk wilayah perkampungan dan perbatasan yang menjadi pintu masuk orang dan barang dari luar negeri. "Yang pasti terkait titik pemasangan ini sudah ada survei kami dengan pihak kepolisian maupun dinas lingkungan hidup maupun semua stake holder terkait. Tentunya akan disinergikan dengan CCTV yang ada," kata dia. Sementara ditanya mengenai dukungan jaringan internet untuk pengoperasian CCTV, tambah Binton, pada bulan ini telah dilakukan pemetaan jaringan dengan tiga variabel. Dimana tiga variabel ini bakal menjadi opsi untuk penerapannya. "Opsi pertama di lingkungan Kota Jayapura kita pakai fiber optik yang seperti indihome. Kemudian yang kedua, pakai jaringan yang sudah dilalui fiber optik dengan jaringan telkom (indihome,red)". "Sementara opsi ketiga untuk wilayah yang tidak memiliki jaringan indihome dan fiber optik seperti di Muara Tami, akan digunakan radio wireless. Sebab di Muara Tami kan masih pakai radio hub milik telkom namun belum terlalu kuat. Tapi kalau sudah wireless, signalnya akan makin kuat dan bisa digunakan masyarakat setempat juga," tutupnya. (DisominfoPapua) |
Provinsi Papua Berkomitmen Cegah Emisi Gas Rumah Kaca Posted: 26 Sep 2018 11:53 PM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua menegaskan komitmennya untuk mencegah emisi gas rumah kaca di bumi cenderawasih. Komitmen itu, diantaranya dengan membangun dan mempertahankan kerjasama dengan organisasi pemerintah maupun non pemerintah, baik di dalam maupun di luar negeri. "Oleh karenanya, Pemerintah Provinsi Papua dan WWF-Indonesia kali ini memfasilitasi lokakarya untuk sosialisasi Komisi Daerah – Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan (KOMDA-PIPB) sekaligus merumuskan isu strategis dan program kerjanya kali ini." "Pembentukan KOMDA-PIPB Provinsi Papua ini sebagaimana Surat Keputusan No 188.4/69/2018, tertanggal 8 Februari 2018," terang Gubernur Papua Lukas Enembe melalui Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Noak Kapisa, di Jayapura, kemarin. Dijelaskan, Pemda Provinsi Papua sebenarnya sudah membentuk Papua Low Carbon Development Task Force (PLCD-TF), melalui SK Gubernur No.105/2010 yang terlibat secara aktif terhadap isu-isu perubahan iklim di bumi cenderawasih. Dalam perkembangannya, untuk memperkuat posisi dan peran yang dilakukan sebelumnya oleh PLCD-TF, maka Pemerintah Provinsi Papua membentuk KOMDA-PIPB. Dimana, anggota KOMDA-PIPB Provinsi Papua terdiri dari mitra pembangunan, Akademisi, Pemerhati Lingkungan, perwakilan masyarakat sipil dan juga perwakilan dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan provinsi Papua. Masih dikatakan Noak Kapisa yang juga sebagai Ketua KOMDA-PIPB, keberadaan organisasi ini diharapkan dapat menjadi patner pemerintah yang mampu bekerjasama dengan SKPD teknis guna mempersiapkan data maupun informasi mengenai perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Kerjasama ini diperluas pada lima wilayah adat yang ada, sehingga diharapkan pembangunan rendah emisi khususnya dibidang ekonomi, dapat dilakukan dengan disesuaikan pada karasteristik budaya dan komoditi setempat. "Bahkan mungkin kerjasama dilakukan baik ditingkat regional, nasional, international. Sebab sebagaimana diketahui bahwa Komda PIPB terlibat secara aktif dalam pertemuan-pertemuan tahunan Governor Climate Forum yg terdiri dari 38 Gubernur yang berasal dari Brasil, Mexico, Peru, Argentina, Bolivia, Afrika, Amerika dan Afrika," terangnya. Direktur Papua Program WWF-Indonesia, Benja V Mambai mengatakan WWF sebagai salah satu lembaga non-pemerintah yang terlibat dalam KOMDA-PIPB, siap menunjukan konsistensi guna mendukung upaya konservasi di tingkat lokal maupun global karena terkait hajat hidup orang banyak. (DiskominfoPapua) |
Pasangan Bupati Puncak dan Mamteng Terpilih Dilantik Pekan Depan Posted: 26 Sep 2018 11:53 PM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe dipastikan melantik pasangan Bupati Puncak dan Mamberamo Tengah (Mamteng) terpilih pada Senin (24/9), pekan depan, di Jayapura. Hal demikian disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen, di Jayapura, dalam satu kesempatan. Kepada wartawan Sekda katakan, undangan pelantikan sudah disebar kepada pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kabupaten Puncak dan Mamberamo Tengah. Sementara pelantikan dipastikan bakal dilangsungkan, di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura. "Surat Keputusan (SK) pelantikan kedua kepala daerah sudah turun dari Kementerian Dalam Negeri. Makanya kita segera mempersiapkan proses pelantikan secepatnya dan sudah diputuskan pada Senin pekan depan," terang dia. Sementara disinggung soal pelantikan kepala daerah terpilih Kabupaten Mimika dan Paniai, Sekda memastikan masih akan dijadwalkan kembali. Sebab, proses gugatan baru saja selesai di Mahkamah Konstitusi (MK). "Untuk Kabupaten Mimika dan Paniai memang sudah ada putusan sengketa dari MK. Makanya, gubernur baru akan memproses berkas usulan pelantikan ke Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Namun itu pun setelah ada usulan dari Pemda Mimika dan Paniai," ucapnya. Diketahui, Bupati dan Wakil Bupati Puncak terpilih yang akan dilantik, yakni Willem Wandik - Pelinus Balinal serta Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak - Yonas Kenelak. Keduanya, kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018. Sementara Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini memutuskan menolak gugatan yang diajukan oleh 5 pasangan calon (paslon) pada pemilihan kepala daerah (pilkada) kabupaten Mimika. Dengan demikian, Eltinus Omaleng-Johannes Rettob (OMTOB) sah sebagai bupati dan wakil bupati kabupaten Mimika periode 2018-2023. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Paniai dinyatakan menang melawan Hengky Kayame-Yekeskiel Teneuyo yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena tidak menerima keputusan KPU Paniai yang menetapkan pasangan calon Meky Nawipa-Oktovianus Gobay sebagai pemenang Pilkada Papua 2018. (DiskominfoPapua) |
Siswa TK, Se- Kabupaten Tangerang Ikuti Latihan Manasik Haji Posted: 26 Sep 2018 11:39 PM PDT BantenNet.com, KABUPATEN TANGERANG - Ratusan Siswa taman kanak-kanak dan kelompok bermain dari Kabupaten tangerang mengikuti latihan manasik haji yang digelar di masjid Al'AMJAD Tigaraksa, Kamis (27/9/2018). SITI MASANAH selaku kepala sekolah TK. MIFTAHUSAADAH desa pasir jaya menilai latihan manasik haji perlu dikenalkan kepada kalangan anak sejak dini. Dengan mengenal sejak awal, nantinya dalam diri anak-anak sudah memiliki keinginan untuk naik haji. "Daftar sekarang berangkat haji. 2035, nah kalau sudah ditanamkan sedini mungkin anak bisa memiliki keinginan untuk bisa berangkat haji. Karena haji ini kan masuk ke dalam rukun iman yang ke lima," katanya di sela-sela kegiatan manasik haji kecil di masjid AL,AMJAD,Tigaraksa, Kamis(27/9/2018). Dia mengatakan jika ibadah haji merupakan multidimensi, dimana banyak aspek yang masuk di dalamnya. Baik fisik, mengaku maupun keuangan. "Haji ini kan banyak aspek yang harus dipenuhi, jadi sangat perlu kita tanamkan sejak dini. Agar anak juga sudah mulai mempersiapkan diri sedini mungkin," terangnya. Di dalam Manasik Haji Kecil tersebut, setidaknya diikuti oleh kurang lebih 952 anak usia Taman Kanak-kanak dan Kelompok Belajar dari berbagai TK yang ada di Kabupaten tangerang. > spyn Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Siswa TK, Se- Kabupaten Tangerang Ikuti Latihan Manasik Haji . Silahkan membaca berita lainnya. |
Lukas Enembe Nilai Pengembangan Sagu dan Kopi Papua Butuh Ahli Posted: 26 Sep 2018 11:38 PM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe menyebut potensi sagu dan kopi bumi cenderawasih masih sangat melimpah, namun butuh sumber daya manusia (SDM) memadai serta ahli untuk dapat mengembangkannya. "Perlu diakui bahwa SDM kita memang rendah. Kita tidak mampu mengelola potensi yang ada karena tak memiliki orang-orang yang punya keahlian dibidang ini." "Makanya, dalam mewujudkan pengembangan sagu dan kopi ini, perlu didukung kualitas sumber daya manusia yang berkualitas. Sehingga upaya Pemerintah Provinsi Papua untuk mendorong pembangunan sektor ekonomi maupun potensi yang ada, dapat berjalan sesuai harapan," terang Gubernur Papua Lukas Enembe, usai menerima kunjungan Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas), Senin (24/9), di ruang kerjanya. Dikatakan, saat ini Pemerintah Provinsi Papua mendorong pengembangan sagu dan kopi, untuk meningkatkan sektor perekonomian masyarakat. Hanya saja, untuk pengembangannya dibutuhkan tenaga pemikir. Dengan demikian, dia berharap potensi kopi dan sagu yang ada di Papua, mampu mensejahterahkan masyarakat. "Sebab sagu juga merupakan kebutuhan pokok masyarakat Papua." Sekda Papua Hery Dosinaen, menilai kunjungan dewan ketahanan nasional ke Papua untuk melihat potensi potensi alam yang ada. Potensi itu kemudian diharapkan dapat dikembangkan untuk menjadi ketahanan pangan bagi masyarakat Papua secara khusus, dan masyarakat indonesia secara umum. "Makanya, kita harapkan agar kopi dan sagu Papua bisa menjadi perhatian dari Wantanas untuk dapat dikembangkan," terang Hery. Dia berharap, agar kopi dan sagu dapat didorong oleh pemda kabupaten dan kota serta organisasi perangkat daerah yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat. "Saat ini ada kunjungan kementerian terkait serta para pengusaha. Kita harap kehadiran mereka lewat Wantanas dapat mempresentasikan apa yang telah dilakukan untuk selanjutnya bisa dikembangkan di Papua," pungkasnya. (Diskominfo Papua) |
Lukas Enembe Harapkan Willem Wandik dan Ricky Ham Pagawak Perhatikan Kesejahteraan OAP Posted: 26 Sep 2018 11:38 PM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Willem Wandik - Pelinus Balinal dan Mamberamo Tengah (Mamteng) Ricky Ham Pagawak - Yonas Kenelak, secara resmi dilantik Gubernur Papua Lukas Enembe, di Gedung Sasana Krida Dok II Jayapura, Senin (24/9). Pelantikan kepala daerah periode 2018-2023 ini berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.91-5955 dan 132.91-5956 Tahun 2018 tentang pengangkatan Bupati-Wakil Bupati Puncak serta Keputusan Mendagri Nomor 131.91-6054 dan 132.91-6055 Tahun 2018 tentang pengangkatan Bupati-Wakil Bupati Mamberamo Tengah. Usai melantik dua pasangan petahana ini, Lukas mengimbu pimpinan daerah setempat wajib menjamin kesejahteraan orang asli Papua (OAP), melalui percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur maupun perekonomian rakyat. "Yang pasti Bupati Puncak dan Mamberamo Tengah harus menjadi pemimpin yang membuat rakyat bisa hidup damai, aman, kesehatan dan pendidikannya baik,. Termasuk akses infrastrukturnya pun wajib bagus serta pelaksanaan pembangunannya harus berjalan maksimal," terang dia Lukas, disela-sela pelantikan tersebut. Dia berharap dua pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik itu, wajib memperhitungkan kondisi masyarakat dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah, di mana secara keseluruhan mesti diprioritaskan pada kesejahteraan rakyat. "Karena jabatan itu aman yang diberikan sehingga harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan diwujudnyatakan. Diantaranya melalui kerja nyata, apalagi yang sudah terpilih dua kali sehingga ini menjadi periode keduanya." "Pun demikian, saya percaya bupati dan wakil bupati yang baru dilantik akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya," serunya. Ditambahkan Lukas, penyelenggaraan pesta demokrasi 27 Juli 2018 di Kabupaten Puncak dan Mamberamo Tengah telah dilaksanakan dengan berbagai dinamika, sehingga menghasilkan kepala daerah yang menjadi bagian dari sejarah. "Untuk itu, sekali lagi saya harap agar kepala daerah yang dilantik bisa fokus untuk memikirkan kesejahteraan rakyat. Sehingga tujuan dari pembangunan yang diharapkan pemerintah, bisa tepat sasaran," tutup dia. (DiskominfoPapua) |
Willem Wandik Ingin Kabupaten Puncak Jual Hasil Bumi ke Freeport Indonesia Posted: 26 Sep 2018 11:38 PM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Bupati Puncak, Provinsi Papua Willem Wandik berkeinginan kuat mendorong kerja sama penjualan hasil bumi daerahnya kepada PT. Freeport Indonesia (PTFI). "Makanya, saya dalam waktu dekat akan bertemu PTFI. Dari pertemuan ini diharapkan bisa membahas terkait kerjasama hasil bumi berupa sayur-mayur dari Puncak." "Apalagi dalam waktu dekat kita akan resmikan pesawat yang khusus untuk mengangkut hasil bumi berupa sayur sayuran bagi Freeport. Sayur itu diantaranya, sayur kol maupun kentang. Yang pasti kita ingin Freeport bisa menerima hasil bumi dari daerah kami," aku Willem kemarin. Menurut dia, kebijakan ini akan menjadi salah satu program 100 hari kerjanya, pasca dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Periode 2018 - 2023,. Program ini pun telah disiapkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Puncak 2018 – 2023. "Intinya kita ingin ada peningkatan ekonomi kerakyatan. Termasuk bagaimana mengawal pelaksanaan pilpres dan pileg 2019 supaya dapat berjalan aman dan lancar," serunya. Sementara menyinggung Kabupaten Puncak sebagai daerah yang cukup rawan konflik saat terjadi pemilihan umum, baik itu Pilkada, pemilihan legislatif dan juga pilpres, pihaknya berkeinginan kuat untuk menghilangkan stigma seperti itu. "Oleh karenanya, kami selaku Bupati akan mensosialisasikan sejak awal mulai tingkat distrik hingga ke kampung kampung agar semua pihak bisa menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya masing-masing," ucap dia. Sementara di bidang infrastruktur, tambah Willem, pihaknya akan mendorong pembangunan trans Papua Jayapura - Wamena - Intan Jaya - Paniai yang melewati Ilaga,Puncak. "Kita juga akan melakukan peningkatan jalan di dalam kota Ilaga," tutupnya. (DiskominfoPapua) |
Lukas Enembe Ingin Venue PON XX 2020 Dipersiapkan Secara Maksimal Posted: 26 Sep 2018 11:38 PM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe menginstruksikan kepada semua pihak agar dalam melaksanakan pembangunan venue Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020, dipersiapkan secara baik dan maksimal. Oleh karenanya, Gubernur menekankan agar seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Papua, agar dapat memprogramkan kegitannya guna mendukung pelaksanaan PON, terutama kepada bagaimana membantu pembangunan venue olahraga di lima klaster. "Sehingga nanti kita tidak bikin kegiatan yang tidak jelas. Artinya, semua mesti difokuskan untuk mendukung PON 2020. Sebab ini agenda nasional dan PON di Papua ini menyangkut harkat dan martabat kami orang Papua." "Sehingga kita sekali lagi berharap supaya penyelanggaran PON di Papua, harus sukses semuanya," serunya. Sementara untuk mempercepat proses pembangunan venus olahraga yang akan dipakai pada PON XX tahun 2020 mendatang, Gubernur Papua bakal memangil lima Kepala Daerah dari 5 klaster yang akan menjadi tuan rumah pada PON 2020. Kelima kepala daerah tersebut, yakni Bupati Merauke, Mimika, Biak, Jayawijaya, Jayapura dan Kota Jayapura. "Saya akan panggil kelima kepala daerah ini. Dalam pertemuan kita akan bahas bersama dan mengecek persiapan mereka, di wilayahnya masing-masing untuk pembangunan venue PON," terang dia. Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe yang baru saja dilantik Presiden Jokowi segera melakukan pencanangan hitung mundur (Couunting Down) hari pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional XX Tahun 2020. Dalam kegiatan itu, Gubernur meminta semua pihak untuk fokus menyelesaikan persiapan pelaksanaan PON. "Semua SKPD harus bicara PON. Jangan ada pekerjaan lain sebab kita mesti selesaikan persiapan PON secara baik," ujarnya. (DiskominfoPapua) |
You are subscribed to email updates from #TACIGI. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States |