Tokoh Senior Jemaah Islamiyah Abu Rusydan Terancam 20 tahun penjara |
- Tokoh Senior Jemaah Islamiyah Abu Rusydan Terancam 20 tahun penjara
- Khawatir Krisis Pangan, Jokowi akan Kunjungi Rusia dan Ukraina
- Kelompok HAM Desak Pemerintah dan DPR tidak Loloskan Rancangan RKUHP
- Retno Marsudi Katakan Indonesia Terus Dorong Moderasi Beragama di Afghanistan
- Selain Faktor Elektoral, Megawati Ungkap Kriteria Calon Presiden 2024 dari PDIP
- Tedros Adhanom Ghebreyesus Puji Penanganan Pandemi COVID-19 di Indonesia
- Kunker ke Kaltim, Jokowi Tinjau Pengresmian Mentawir dan Hadiri Kongres PMKRI
- Inilah Daftar Jurusan Kuliah yang Diterima Jadi Perwira Prajurit Karier
| Tokoh Senior Jemaah Islamiyah Abu Rusydan Terancam 20 tahun penjara Posted: 23 Jun 2022 10:30 PM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Seorang tokoh senior Jemaah Islamiyah (JI) pada Rabu (22/6) didakwa membantu perkembangan organisasi militan di Indonesia dengan memberikan nasihat kepada pemimpin kelompok itu, dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Terdakwa Abu Rusydan yang bernama asli Thoriquddin dan dikenal pula sebagai Hamzah (62) dikatakan jaksa secara rutin telah memberikan pertimbangan dan saran kepada amir (pimpinan) JI. "... Terdakwa sengaja memberikan dukungan dalam bentuk saran dan nasihat sebagai Ahli Syuroh (sesepuh) kepada organisasi JI, tapi tidak melaporkan semua kegiatan yang diketahui (kepada aparat)," kata jaksa yang tidak disebutkan namanya atas alasan keamanan. "Hal itu menunjukkan bahwa terdakwa masih sepemahaman dengan organisasi JI dan berkontribusi terhadap organisasi JI sehingga dapat menimbulkan suasana teror atau ketakutan di tengah masyarakat." Pengaruh Rusydan, yang pernah divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus terorisme pada 2003, menjadikan dia salah seorang yang menyarankan Para Wijayanto untuk mengisi posisi amir JI pada 2009, kata jaksa. JI yang menjadi dalang teror Bom Bali 2002 yang menewaskan 202 orang telah dinyatakan sebagai organsisai terlarang oleh pengadilan Indonesia pada 2008. Sementara Para Wijayanto ditangkap aparat keamanan pada Juni 2019 dan divonis tujuh tahun penjara pada Juli 2020. Sejumlah saran dan pertimbangan yang diberikan Abu Rusydan, antara lain, mengatakan kepada Para Wijayanto bahwa di Indonesia tidak dapat dilakukan jihad bersenjata, tapi lewat penguatan jemaah melalui dakwah dan tarbiah. Hal itu disampaikannya pada 2009, saat Para baru dikukuhkan sebagai amir JI. Pertimbangan lain yang disampaikan terdakwa adalah tatkala Para Wijayanto pada 2011 hendak membuat pabrik senjata untuk latihan militer pengikut JI yang disarukan menjadi sebuah bengkel. Terdakwa kala itu menolaknya dengan alasan keamanan, kegiatan produksi yang tidak mudah dan murah, serta mencari lokasi penyimpanan yang sulit. Arif Siswanto yang disebut sebagai pelaksana tugas kepemimpinan JI pasca penangkapan Para Wijayanto juga sempat menemui Abu Rusydan pada pertengahan 2020 dan menceritakan wacana untuk membentuk wadah baru berupa partai politik untuk mengakomodir kegiatan kelompok. Merujuk pada dakwaan yang dibacakan jaksa, Arif yang ditangkap kepolisian pada November 2020 disebut telah sempat membahas perihal tersebut dengan Farid Ahmad Okbah dan Ahmad Zain An-Najah yang kala itu merupakan anggota komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Saat diminta tanggapan terkait pembentukan partai, Abu Rusydan kala itu merestuinya namun dengan catatan harus membela dakwa Islam serta tidak boleh menyetujui satu pun rencana undang-undang yang merugikan Islam. Farid kemudian mendirikan Partai Dakwah Rakyat Indonesia (PDRI), tapi belakangan ditangkap Detasemen Khusus Antiteror 88 Polri bersama dengan Ahmad Zain An-Najah pada November 2021. "Alasan terdakwa membolehkan organisasi JI bergabung dengan parlemen didasarkan pada pendapat Abdullah Azzam (tokoh penggerak jihad di Afghanistan) bahwa bergabung ke parlemen dibolehkan dengan syarat membela dakwa Islam dan tidak merugikan kaum muslimin," lanjut jaksa. Jaksa dalam dakwaannya juga menyebut bahwa Abu Rusydan tidak mengenal Farid Okbah dan Ahmad Zain An-Najah, tapi menyetujui keduanya untuk terlibat dalam proses demokrasi dengan alasan keduanya adalah tokoh intelektual yang kerap dibicarakan kalangan JI. Terkait tuduhan itu, Abu Rusydan yang mengikuti persidangan secara daring dari rumah tahanan Cikeas, Jawa Barat, tak berkomentar lebih lanjut. Tak ajukan eksepsi Kuasa hukum terdakwa yang bernama Kamsi mengatakan, terdakwa juga tidak akan mengajukan jawaban atas dakwaan jaksa (eksepsi) sehingga persidangan bakal dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi pada 29 Juni 2022. "Tidak ada eksepsi. Langsung pemeriksaan saksi," ujar Kamsi kepada BenarNews. Dalam keterangan usai penangkapan Abu Rusydan pada September tahun lalu, kepolisian menyebut Rusydan sebagai tokoh senior yang ikut merumuskan Pedoman Umum Pergerakan Jemaah Islamiyah (PUPJI) yang menjadi pegangan kelompok pada 1998. Ia pun disebut kepolisian sebagai sosok yang licin karena sukses menghindari kejaran aparat, salah satunya dengan tidak menempatkan diri ke dalam struktur organisasi. "Ia sengaja tidak menjadi bagian struktur organisasi JI demi menghindari endusan aparat," kata juru bicara Mabes Polri Brigadir Jenderal Ahmad Ramadhan kala itu. Pengamat terorisme Universitas Malikussaleh Aceh, Al Chaidar, sependapat dengan kepolisian bahwa Rusydan masih sangat berpengaruh di kalangan anggota dan simpatisan JI meski tidak berada di dalam struktur organisasi. "Perannya sangat sentral dan besar. Pendapatnya (Rusydan) masih dianggap sebagai penuturan utama," kata Chaidar kepada BenarNews. "JI di bawah Para Wijayanto masih sangat tergantung pada Abu Rusydan yang dianggap ideolog dalam neo-JI." "Dibina daripada dipenjarakan" Pada Maret 2021, Mabes Polri juga sempat menyatakan bahwa JI masih sangat kuat di Indonesia dengan anggota serta simpatisan mencapai 6.000 orang. Peneliti terorisme dari Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikalisasi (PAKAR) Muhammad Adhe Bhakti kepada BenarNews mengatakan JI memang kian terdesak akibat penangkapan tokoh-tokoh senior serta pembongkaran cara kerjanya. Oleh karena itu, Adhe menyarankan pemerintah untuk berfokus membina anggota JI yang tersisa alih-alih memenjarakannya. Ia merujuk pada perubahan sikap JI yang tak lagi menggunakan kekerasan di dalam negeri, membolehkan partisipasi dalam proses demokrasi seperti dalam kasus Farid Okbah, dan kapasitas penjara di tanah air yang terbatas. Apalagi Para Wijayanto sempat menginstruksikan anggota JI yang sudah diadili untuk mengikuti proses hukum di Indonesia, salah satunya mengambil pembebasan bersyarat (PB). "Mereka sudah mulai menerima aturan-aturan negara seperti menerima PB dan mulai memilih jalan demokrasi. Itu kan perubahan signifikan, hal itu kan tidak ditunjukkan anggota JAD," kata Adhe. "Jadi menurut saya, lebih baik pemerintah membina enam ribu orang ketimbang memenjarakan mereka." Adhe merujuk peristiwa Februari 2022 saat sebanyak 120 anggota JI kembali berikrar setia kepada Indonesia dan meninggalkan JI. "Pembinaan adalah pilihan terbaik yang ada, seperti di Lampung kemarin. Memenjarakan 6.000 orang akan bertambah repot," pungkas Adhe. (BenarNews) |
| Khawatir Krisis Pangan, Jokowi akan Kunjungi Rusia dan Ukraina Posted: 23 Jun 2022 10:31 PM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Kekhawatiran akan krisis pangan dunia yang disebabkan oleh konflik Rusia dan Ukraina mendorong Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang juga memegang presidensi G20 melakukan lawatan bulan ini dengan misi menengahi konflik diantara kedua negara, demikian Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi, Rabu (22/6). Retno mengatakan Jokowi merupakan pemimpin Asia pertama yang melakukan kunjungan ke dua negara tersebut setelah invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari tahun ini. "Dalam kunjungan ke Kiev dan Moskow, tentunya Bapak Presiden akan melakukan pertemuan dengan Presiden [Volodymyr] Zelenskyy dan Presiden [Vladimir] Putin," kata Retno Marsudi dalam keterangan pers. Retno tidak menyebutkan tanggal yang pasti untuk kunjungan ke Ukraina dan Rusia, namun sumber di Kremlin, yang dikutip kantor berita TASS, mengungkapkan Jokowi dan Putin dijadwalkan akan bertemu di Moskow pada 30 Juni. Kunjungan Jokowi ke negara Eropa Timur itu akan dilakukan setelah dia menghadari Konferensi Tingkat Tinggi G7 di Jerman pada 26-27 Juni, kata Retno. "Meskipun situasinya sulit dan masalahnya kompleks, sebagai presiden G20 dan salah satu anggota Champion Group dari Global Crisis Response Group yang dibentuk Sekjen PBB, Presiden Jokowi memilih untuk mencoba berkontribusi dan tidak memilih untuk diam," ujarnya. "Kunjungan Presiden ini menunjukkan kepedulian terhadap isu kemanusiaan," tambah Retno. Indonesia ingin membantu mencari jalan damai dan menangani krisis pangan akibat perang Rusia di Ukraina yang berdampak ke semua negara, termasuk negara berkembang dan berpendapatan rendah, ujarnya. Menurut laporan Global Crisis Response Group pada 13 April, Ukraina dan Rusia termasuk diantara lumbung pangan dunia karena memasok 30% gandum dunia, pengekspor jagung dan produser minyak bunga matahari. Rusia juga merupakan eksportir gas alam dan minyak terbesar kedua dunia. Sementara sebagian pengamat meyakini bahwa ini adalah "momen besar untuk diplomasi Indonesia", analis lain mengatakan kunjungan itu tidak akan menghasilkan banyak hal, karena Indonesia tidak memiliki pengaruh dan "pemahaman yang memadai" tentang konflik tersebut. Dalam hal ini pakar melihatnya sebagai hanya untuk mengangkat citra Jokowi dan kepentingan Indonesia atas kesuksesan G20 dibandingkan bantuan kemanusiaan dan simpati terhadap Ukraina. "Indonesia adalah netral" Kunjungan Jokowi ke kedua negara yang berkonflik itu merupakan perwujudan dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, kata Agus Haryanto, dosen hubungan internasional Universitas Jenderal Soedirman di Purwokerto, Jawa Tengah. "Kunjungan dilakukan ke kedua negara untuk menunjukkan netralitas Indonesia," kata Agus kepada BenarNews. Jika misi Presiden Jokowi ini bisa diterima oleh Rusia dan Ukraina, kata Agus, maka Indonesia berpeluang menjadi mediator dalam konflik tersebut. "Dan hal ini akan menjadi momen besar bagi diplomasi Indonesia di mana kita bisa berperan besar dalam menyelesaikan persoalan internasional," paparnya. Dalam Resolusi Majelis Umum PBB Maret lalu, Indonesia mengutuk serangan militer Moskow itu, tapi pemerintah tidak pernah secara langsung mengecam Rusia atas invasinya terhadap Ukraina. Diplomat Rusia dan Ukraina telah berusaha menggalang dukungan rakyat Indonesia terhadap negara mereka dalam konflik yang sudah berlangsung 4 bulan ini dengan memberikan wawancara ke media nasional dan melakukan kunjungan ke dua organisasi massa Islam terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Negara-negara Barat sebelumnya meminta Indonesia untuk tidak mengundang Rusia ke pertemuan di G20 November ini di Bali, karena invasi negara itu ke Ukraina. tetapi Jakarta sejauh ini menolak untuk mengeluarkan Rusia dari KTT tersebut. Sebagai gantinya, Indonesia juga mengundang Zelenskyy, walaupun Ukraina bukan anggota G20, sebagai tamu di KTT itu. Pada bulan Maret, Presiden AS Joe Biden mengatakan Ukraina harus dapat berpartisipasi dalam KTT G20, jika kelompok negara ekonomi utama itu tetap mengundang Rusia. Pengamat hubungan internasional Universitas Airlangga, Radityo Dharmaputra, pesimis bahwa kunjungan Jokowi dapat meredakan perang mengingat Indonesia tidak memiliki kedekatan, baik secara politik maupun geografi kepada kedua negara yang bertikai. "Saya tidak yakin ada kemungkinan Indonesia bisa mendamaikan [Rusia dan Ukraina], karena Indonesia tidak punya modal yang cukup seperti misalnya, kedekatan hubungan antar negara, serta pemahaman kondisi kawasan," kata Radityo kepada BenarNews. Dia menilai inisiatif Jokowi tersebut semata untuk mengangkat citra dirinya dan Indonesia sebagai juru damai, terutama sebagai pemimpin G20. "Pada akhirnya, targetnya adalah kepentingan Indonesia, yaitu G20 dan (mengamankan pasokan) gandum," kata Radityo. "Bantuan kemanusiaan dan simpati bagi Ukraina bukan target Jokowi sepertinya," paparnya. Sebaliknya, pakar hukum internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengatakan kunjungan Jokowi ke dua negara merupakan hal yang tepat. "Indonesia sebagai ketua G20 perlu mengambil inisiatif untuk membantu menciptakan perdamaian dan mencegah krisis pangan dunia," kata Hikmahanto. (BenarNews) |
| Kelompok HAM Desak Pemerintah dan DPR tidak Loloskan Rancangan RKUHP Posted: 23 Jun 2022 09:32 PM PDT  JAKARTA PUSAT, LELEMUKU.COM - Kelompok hak asasi manusia pada Kamis (23/6) mendesak pemerintah dan DPR untuk tidak meloloskan rancangan undang-undang hukum pidana yang dilakukan tanpa konsultasi publik karena ada kekhawatiran beberapa pasal mengancam kebebasan mengeluarkan pendapat dan hak individu. Meski draf akhir Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) belum dirilis ke publik, aktivis menyorot pasal-pasal yang menurut mereka dapat mengancam kebebasan dan demokrasi, termasuk tentang penghinaan terhadap pemerintah dan seks di luar nikah. Aliansi Nasional Reformasi KUHP, yang merupakan gabungan beberapa organisasi masyarakat sipil, menuduh pemerintah ingin mengesahkan legislasi itu tanpa pembahasan lebih dalam. "Aliansi meminta agar Tim Perumus RKUHP, Pemerintah dan DPR terlebih dahulu membuka luas pembahasan RKUHP dan tidak mengesahkan RKUHP tanpa adanya pembahasan dengan partisipasi bermakna sesuai arahan Presiden Jokowi pada 2019," kata Aliansi dalam pernyataan tertulis. Pemerintah telah mengidentifikasi 14 pasal yang dianggap kontroversial yang perlu dibahas lebih lanjut dengan DPR, namun menurut aktivis hak asasi manusia (HAM) hal itu "simplifikasi" dan keberatan mereka bukan cuma seputar itu. "Aliansi menilai bahwa terdapat lebih dari 14 isu krusial yang bermasalah, namun tidak dibahas oleh pemerintah terutama terkait kebebasan berekspresi dan berpendapat," kata pernyataan itu. Menurut Aliansi, penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara melalui teknologi informasi bermasalah karena tidak diaturnya delik aduan dan berpontensi tumpang tindih dengan undang-undang lain, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pada Kamis, perwakilan Aliansi bertemu dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej untuk membahas pasal yang dianggap kontroversial, namun pihak pemerintah tetap menolak membuka draf rancangan undang-undang itu dengan alasan masih ada salah ketik, demikian Julius Ibrani, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) – salah satu anggota Aliansi. "Padahal kami bersedia datang dalam undangan pemerintah asal mereka mau menunjukkan drafnya, mereka mengiyakan tapi pada saat pertemuan tiba-tiba menolak," kata Julius kepada BenarNews. "Wamen (Edward Hiariej) bilang, ini sudah final dan draf mau diserahkan ke DPR. 'Kalau merasa ada pasal yang tidak sesuai silakan gugat saja di MK (Mahkamah Konstitusi),'" kata Julius, mengutip Edward. Aliansi juga meminta pemerintah menghapus pasal-pasal lain seperti penghinaan terhadap presiden, wakil presiden, dan penghinaan terhadap kekuasaan yang sah dan lembaga-lembaga negara. Mereka mengancam akan mengorganisir bersama Badan Eksekutif Mahasiswa dari Universitas Indonesia (BEM UI) demo yang lebih besar dari unjuk rasa tahun 2019. Pada tahun itu ribuan mahasiswa menggelar unjuk rasa di berbagai kota yang berujung kerusuhan bahkan jatuhnya korban jiwa terkait penolakan atas pengesahan RKUHP dan revisi atas Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai bermasalah. Di tengah protes tersebut Revisi Undang-Undang KPK disahkan, namun RKUHP ditunda pengesahannya untuk dibahas lebih lanjut dan sejak itu drafnya tidak pernah dipublikasikan. Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward pada Rabu mengatakan pasal tentang hukuman 4 tahun penjara bagi mereka yang dinilai menghina pemerintah dan pejabat negara akan dipertahankan dalam RKUHP meski banyak penolakan. "Mengapa pasal penghinaan itu kita tetap pertahankan? Itu sudah diuji di MK dan MK menolak. Kalau MK menolak kira-kira bertentangan dengan konstitusi atau tidak? Tidak kan," kata Edward seperti dikutip CNN Indonesia. Bulan lalu, anggota Komisi III DPR RI yang mengurus masalah hukum, HAM dan keamanan, Arsul Sani, menyatakan delik praktik lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) serta zina masuk dalam draf RKUHP. "Jadi enggak perlu didorong-dorong lagi, karena memang sudah dibahas dan disepakati," kata Arsul kepada CNN Indonesia. Setara Institute, LSM yang menyorot isu kebebasan politik dan hak asasi manusia, mendesak DPR dan pemerintah untuk meninjau ulang dan membatalkan pasal-pasal dalam RKUHP yang mengancam kebebasaan dan hak pribadi warga negara, seperti soal hubungan seks di luar nikah, pidana mati, dan penodaan agama. Setara beralasan tidak semua perbuatan yang dianggap tercela dalam konteks agama secara otomatis dikategorikan sebagai perbuatan pidana. "Pasal ini menjadi bukti bentuk intervensi negara yang terlalu eksesif terhadap ranah privat setiap individu," kata Setara dalam keterangan tertulisnya. Kecaman terhadap sejumlah pasal dalam RKUHP juga disampaikan Andreas Harsono, seorang peneliti di Human Rights Watch Indonesia. "Rancangan KUHP Indonesia mencerminkan meningkatnya pengaruh Islamisme karena banyak kaum Muslim menganggapnya sebagai hal penting dari apa yang mereka klaim sebagai hukum Syariah," kata Andreas seperti dikutip di Al Jazeera. "Ini akan menjadi bencana tidak hanya bagi perempuan, dan minoritas agama dan gender, tetapi untuk semua orang Indonesia." Sementara itu Setara menyesalkan masih diadopsinya pidana mati dalam substansi RKUHP, sekalipun sebagai upaya hukum terakhir, karena hak hidup menurut konstitusi merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi. Terlebih, tambah Setara, berdasarkan catatan Amnesty International, tren global pada tahun 2020 menunjukkan bahwa 142 negara sedang mengarah pada penghapusan hukuman mati, dan hanya 52 negara termasuk Indonesia yang masih konsisten dengan penerapan hukuman mati. "Alih-alih menghapus, pemerintah justru menambah deretan regulasi soal pidana mati dengan menyisipkan pidana mati dalam draf RKUHP," katanya. Organisasi tersebut mengkritik pemerintah masih mempertahankan pasal penodaan agama yang secara nyata selama ini justru menjadi akar dari banyaknya intoleransi dan diskriminasi. Pasal penodaan agama sering kali digunakan untuk menghukum interpretasi seseorang yang berbeda dari keyakinan keagamaan mayoritas, kata Setara. Setara memprotes ketiadaan itikad pemerintah untuk membuka draf terbaru RKUHP kepada publik untuk mewujudkan prinsip partisipasi yang berarti. "Kurangnya ruang deliberatif dalam proses legislasi selama inilah yang menjadi musabab banyaknya penolakan atas berbagai undang-undang, karena proses legislasi yang tidak partisipatif sangat berpotensi mengarah pada produk legislasi yang jauh dari harapan masyarakat," kata Setara. (BenarNews) |
| Retno Marsudi Katakan Indonesia Terus Dorong Moderasi Beragama di Afghanistan Posted: 23 Jun 2022 08:08 PM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Indonesia akan terus mendorong moderasi beragama di Afghanistan. Tiga ulama Indonesia, kata Retno, telah menghadiri dialog trilateral ulama Indonesia-Qatar-Afghanistan yang berlangsung pada 14 Juni di Ibu Kota Doha, Qatar. Agenda ini bertema "Membangun Kembali Afghanistan Melalui Pendidikan dan Nilai-nilai Islam." Pertemuan itu dihadiri pula oleh lima ulama Qatar dan sebelas ulama Afghanistan. Indonesia diwakili oleh ulama dari Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah dan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Amany Lubis. Dalam dialog ulama tiga negara itu, ulama asal Indonesia mengangkat beberapa isu, termasuk pendidikan Islam dalam menopang ketahanan nasional, perempuan dan pendidikan dalam perspektif Islam, manifestasi nilai-nilai Islam dalam memajukan perdamaian dan kehidupan masyarakat yang lebih harmonis. "Selain dialog trilateral ulama Indonesia-Qatar-Afghanistan, saat ini ulama Indonesia juga sedang melakukan kunjungan ke Kabul, Afghanistan, bersama dengan ulama beberapa negara OKI (Organisasi Konferensi Islam). Selain Indonesia, beberapa negara yang juga mengirim ulama ke Afghanistan, antara lain Turki, Yordania, Pakistan, Niger, dan Sudan," kata Retno. Khusus mengenai hak-hak perempuan, lanjut Retno, Indonesia secara konsisten terus menyuarakan pentingnya penghormatan terhadap hak-hak perempuan, termasuk hak atas pendidikan. Untuk membantu sektor pendidikan bagi rakyat Afghanistan, Indonesia telah bekerja sama dengan Qatar lewat kesepakatan untuk memasok bantuan kemanusiaan bagi rakyat Afghanistan. Indonesia juga menawarkan beasiswa pendidikan dan pengembangan kapasitas bagi rakyat Afghanistan, termasuk kaum perempuan. Retno menegaskan komitmen Indonesia untuk membantu rakyat Afghanistan tidak pernah surut. Setelah Taliban berkuasa pada pertengahan Agustus tahun lalu, demi alasan kemanusiaan, Indonesia telah mengirim bantuan berupa bahan pangan dan nutrisi seberat 65 ton pada 9 Januari 2022. Pentingnya Dialog Antarulama Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia Yon Machmudi menekankan dialog antarulama itu merupakan bagian penting dalam proses transformasi di Afghanistan, terutama karena melibatkan pula ulama-ulama dari Indonesia. Sebab ulama di Tanah Air berpengalaman dalam menempatkan hubungan agama dengan negara dalam perspektif Indonesia. "Diharapkan dengan pertukaran informasi dari ulama Indonesia, maka proses pembentukan negara, hukum, pemerintahan di Afghanistan, bisa melihat perspektif Indonesia yang melihat islam secara substantif. Sehingga nanti tidak menimbulkan berbagai macam kebijakan yang kontroversial atau diskriminatif," ujar Yon. Yon mengklaim Indonesia sebagai negara muslim demokratis terbesar di dunia yang cocok untuk menjadi model pembelajaran bagi Afghanistan dalam hal menempatkan peran agama dalam bernegara. Selain dialog antarulama, lanjutnya, Indonesia juga bisa berperan dalam memperkuat kelembagaan, sistem dan institutsi kenegaraan, di mana Afghanistan perlu mengembangkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia mereka untuk mengelola negara dan membangun Afghanistan. Yon mengakui Afghanistan, termasuk Taliban, sudah menaruh kepercayaan kepada ulama Indonesia dan menganggap posisi mereka penting. Dengan kepercayaan inilah, ulama-ulama Indonesia bisa menyampaikan pandangan-pandangan yang berkaitan dengan pembangunan dan aspek-aspek yang dapat memuluskan proses transisi Afghanistan. Dia menegaskan kalau ulama-ulama Afghanistan berpandangan seperti ulama Indonesia yang menyebarkan Islam rahmatan lil alamin (kebaikan bagi semesta alam -red), maka wajah Afghanistan ke depan akan lebih bersahabat terhadap kelompok atau pandangan-pandangan yang berbeda. (VOA) |
| Selain Faktor Elektoral, Megawati Ungkap Kriteria Calon Presiden 2024 dari PDIP Posted: 23 Jun 2022 06:51 AM PDT  JAKARTA PUSAT, LELEMUKU.COM - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap sejumlah kriteria calon presiden yang akan diusung partainya di Pilpres 2024. Menurut Megawati, elektoral tidak menjadi pertimbangan utama partai banteng memilih calon pemimpin. "Pemimpin yang saya cari tidak hanya yang mengandalkan elektoral semata," ujarnya di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Kamis, 23 Juni 2022. |
| Tedros Adhanom Ghebreyesus Puji Penanganan Pandemi COVID-19 di Indonesia Posted: 21 Jun 2022 09:00 PM PDT  JAKARTA PUSAT, LELEMUKU.COM - Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus memuji penanganan pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan hal tersebut disampaikan langsung oleh Tedros kepada Presiden Joko Widodo dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (21/6). "Dirjen WHO juga menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi terhadap capaian Indonesia di dalam mengatasi, atau mengelola COVID-19," ungkap Retno. Dalam pembicaraan tersebut, Dirjen WHO juga mengatakan dibandingkan negara-negara lain, Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai cakupan vaksinasi COVID-19 terbaik. Meski begitu, Tedros tetap memperingatkan bahwa pandemi belum usai sehingga tetap harus waspada. "Selain itu beliau juga mengapresiasi mengucapkan selamat atas sistem family healthcare yang berjalan di Indonesia dengan baik dan juga mengenai masalah mandatory asuransi kesehatan di Indonesia," jelasnya. Lima Poin Penting Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang ikut mendampingi Jokowi dalam pertemuan itu menyampaikan lima hal penting yang ingin dicapai Indonesia, khusus di bidang kesehatan dalam presidensi G20 ini. Pertama, ujar Budi adalah pembentukan financial intermediate fund atau dana cadangan yang dibuat untuk mengatasi pandemi. "Alhamdulilah dengan bantuan Bu Retno, Bu Sri Mulyani, sama-sama kita bertiga sudah berhasil membentuk fund ini dan sudah lebih dari USD1 miliar yang dikomit oleh beberapa negara dan institusi fund ini," jelas Budi. Budi menjelaskan, Indonesia dan WHO telah berdiskusi dengan seksama agar dana cadangan itu bisa dipakai dan dimanfaatkan secara adil oleh negara yang membutuhkan untuk bisa mengakses vaksin, obat-obatan dan alat-alat kesehatan. WHO menurut Budi akan menjadi penentu siapa saja negara dan segmen orang yang perlu mendapatkan prioritas daripada dana cadangan tersebut. Hal kedua yang ingin dicapai adalah integrasi labolatorium genome sequencing dari seluruh dunia. Budi mengatakan bila hal ini bisa dilakukan maka seluruh labolatorium ini akan mampu mengidentifikasi virus, varian atau bakteri baru dengan cukup cepat. Yang ketiga harmonisasi standar perjalanan atau proses, baik itu berupa sertifikat vaksin maupun sertifikat testing. Hal ini, ujar Budi, diperlukan sehingga apabila terjadi pandemi baru dan sebuah wilayah harus ditutup atau lockdown, maka orang yang sehat dan sudah divaksin tetap bisa bergerak sehingga roda perekonomian tetap berputar. "Pengalaman kita pandemi kemarin begitu lockdown ekonomi berhenti, kalau berhenti mengakibatkan masalah sosial dan ekonomi. Dengan kita memiliki standar harmonisasi, sertifikat vaksin dan testing ini diharapkan kalau nanti terjadi pandemi, tenaga dan barang yang kritikal masih bisa bergerak, dan standar ini menggunakan WHO, pilot project-nya sudah berjalan, dan sudah lebih dari 30 negara, paling besar kemarin Brazil dengan Uni Eropa," jelasnya. Terakhir, Indonesia juga ingin melakukan standarisasi pengembangan vaksin dengan penggunaan teknologi terbaru sehingga ketersediaan dan akses vaksin di seluruh dunia dapat merata. Budi menuturkan, saat ini sudah ada sejumlah negara yang siap untuk berpartisipasi, antara lain Afrika Selatan, Brazil, Argentina, India, dan Indonesia. "Kita harapkan round pertama ini kita bisa mencapai milestone yang cukup baik sehingga nanti round kedua meeting menteri kesehatan di bulan Oktober kita bisa memfinalisasi semua deliverables secara konkret sehingga nanti pada saat leaders meeting di bulan November kelima hal yang tadi ingin kita capai sudah selesai," pungkasnya. (VOA) |
| Kunker ke Kaltim, Jokowi Tinjau Pengresmian Mentawir dan Hadiri Kongres PMKRI Posted: 21 Jun 2022 07:37 PM PDT  JAKARTA PUSAT, LELEMUKU.COM - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (22/06/2022). Presiden dan rombongan lepas landas dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 sekitar pukul 07.15 WIB. Turut serta dalam penerbangan antara lain Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia Setibanya di Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Kota Balikpapan, Presiden Jokowi akan menuju Persemaian Mentawir di Kabupaten Penajam Paser Utara. Di lokasi tersebut, Presiden akan melihat Show-off Karhutla dan Penanggulangan Bencana bersama Polisi Hutan dan Manggala Agni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta melakukan peletakan batu pertama pembangunan Persemaian Mentawir. Presiden Jokowi kemudian diagendakan untuk meninjau Titik Nol Ibu Kota Nusantara, lalu mengunjungi Kawasan Ibu Kota Nusantara, tepatnya di lokasi saat Presiden berkemah, medio Maret 2022 lalu. Di lokasi tersebut, Presiden akan melihat pemaparan Kepala Otorita IKN dan berdiskusi dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa. Pada sore harinya, Presiden akan lepas landas menuju Kota Samarinda melalui Helipad PT ITCI Hutani Manunggal dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI-AU dan akan mendarat di GOR Gelora Kadri Oening, Sempaja, Kota Samarinda. Kepala Negara kemudian akan menuju Samarinda Convention Hall untuk menghadiri acara Peresmian Pembukaan Kongres Nasional XXXII dan Sidang Majelis Permusyawaratan Anggota XXXI Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) "Sanctus Thomas Aquinas" Tahun 2022. Selepas itu, Presiden akan menuju Bandara Internasional Aji Pangeran Tumenggung Pranoto, Kota Samarinda, untuk kemudian lepas landas kembali ke Jakarta dengan Pesawat Kepresidenan. (Setpres) |
| Inilah Daftar Jurusan Kuliah yang Diterima Jadi Perwira Prajurit Karier Posted: 03 Jul 2022 12:16 AM PDT  JAKARTA PUSAT, LELEMUKU.COM - Tamat kuliah bingung mencari kerja? Mungkin Anda bisa mencoba jadi anggota TNI. Untuk menjadi TNI, Sarjana dan Diploma, baik D3, D4 dan S1 dapat mengikuti pendaftaran Perwira Prajurit Karier. Lalu, jurusan apa saja yang dapat mendaftar jadi Perwira Prajurit Karier? Adapun persyaratan umum menjadi Perwira Prajurit Karier antara lain Warga Negara Indonesia, Pria atau Wanita, bukan prajurit TNI, Polri, dan PNS. Berijazah serendah-rendahnya D3 sesuai kebutuhan Angkatan. Untuk D3, maksimal berusia 26 tahun, dan untuk S1 maksimal berusia 30 tahun, serta S1 profesi maksimal usia 32 tahun. Syarat lainnya, Tidak kehilangan Hak untuk menjadi Prajurit TNI, berdasarkan putusan pengadilan. Sehat jasmani, rohani, serta bebas narkoba. Tinggi badan minimal 163 sentimeter untuk pria, dan untuk wanita 157 sentimeter, dengan berat badan seimbang. Setelah lulus seleksi, Perwira Prajurit Karier kemudian mengikuti Sekolah Perwira Prajurit Karier Tentara Nasional Indonesia atau SEPA PK TNI. Sekolah ini membentuk para Diploma dan Sarjana untuk menjadi perwira pertama atau PAMA. Setelah lulus, Perwira Prajurit Karier akan diberikan pangkat Letnan Dua atau Letda. Letda adalah pangkat terendah dalam jenjang perwira pertama di kemiliteran Indonesia. Berikut beberapa program studi atau jurusan yang dibutuhkan: 1. Strata • Kedokteran Umum (S1) • Kedokteran Gigi (S1) • Gizi (S1) • Fisioterapi (S1) • Perawat Gigi (S1) • Teknik Gigi (S1) • Farmasi/Apoteker (S1) • Keperawatan (Ners) (S1) • Arsitektur (S1) • Teknik Bangunan Sipil (S1) • Teknik Geodesi (S1) • Teknik Elektro (S1) • Teknik Elektronika (S1) • Teknik Geografi (S1) • Teknik Kimia (S1) • Teknik Mesin (S1) • Teknik Penerbangan (S1) • Teknik Aeronautika (S1) • Teknik Perkapalan (S1) • Teknik Metalurgi/Logam (S1) • Teknik Sipil (S1) • Teknik Meteorologi (S1) • Teknik Perminyakan (S1) • Teknik Pengaturan/Kontrol (S1) • Teknik Otomotif (S1) • Teknik Planologi (S1) • Teknik Industri (S1) • Teknik Manajemen Industri (S1) • Teknik Telekomunikasi (S1) • Teknik Informatika- (S1) • Teknik Komputer (S1) • Teknik Broadcasting TV/Film/Penyiaran (S1) • Teknologi Informasi (S1) • Teknologi Pendidikan (S1) • Manajemen Informatika (S1) • Sistem Informasi (S1) • Rekayasa Keamanan Siber (S1) • Ilmu Komputer (S1) • Fisika Instrumentasi (S1) • Biologi (S1) • Matematika (S1) • Statistika (S1) • Sejarah (S1) • Desain Grafis (S1) • Ilmu Jurnalistik (S1) • Seni Musik/Orchestra (S1) • Tata Boga (S1) • Psikologi (S1) • Humas/Public Relations (S1) • Hubungan Internasional (S1 • Administrasi Negara (S1) • Hukum Pidana (S1) • Hukum Perdata (S1) • Hukum Internasional (S1) • Hukum Tata Negara (S1) • Kriminologi (S1) • Penelitian & Evaluasi Pendidikan (PEP) (S1) • Dik Kepelatihan (S1) • Olahraga & Rekreasi (S1) • Pendidikan Hindu (S1) • Filsafat Theologi Katolik (Pastor) (S1) • Katekese (S1) • Manajemen Transportasi Laut (S1) • Manajemen Logistik (S1) • Manajemen Keuangan (S1) • Manajemen Akuntansi (S1) • Akuntansi Keuangan (S1) • Bahasa Inggris (S1) • Bahasa,Indonesia (S1) • Bahasa Arab (S1) 2. Diploma • Nautika (D4) • Radiologi (D4) • Kebidanan (D4) • Sandi Negara (D4) • PLLU/ATC (D4) • Keperawatan anastesiologi (D4) • Teknik Elektro Medis (D4) Jika Anda lulusan jurusan-juruan ini, dan berminat menjadi anggota TNI, maka sudah tepat daftar Perwira Prajurit Karier TNI. (Hendrik Khoirul Muhid | Tempo) |
| You are subscribed to email updates from #Lelemuku. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
