Pemprov DKI Jakarta Didesak Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia |
- Pemprov DKI Jakarta Didesak Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia
- Raffi Ahmad Sebut akan Hadirkan Penyerang Asing RANS Nusantara FC dari Brazil
- Ronaldinho Siap Tampil Terbaik Bersama RANS Nusantara FC pada Laga Trofeo
- Jokowi Sampaikan Tiga Langkah Usulan dalam High-level Dialogue on Global Development
- Fei Lutfhy Mengingatkan Kita Tentang Sebuah Batasan Melalui ‘Time Bomb’
- Lama Tak Terdengar, Kiki Juliar Kembali Dengan Membawa 'Imaji'
- Tokoh Senior Jemaah Islamiyah Abu Rusydan Terancam 20 tahun penjara
- Khawatir Krisis Pangan, Jokowi akan Kunjungi Rusia dan Ukraina
- Kelompok HAM Desak Pemerintah dan DPR tidak Loloskan Rancangan RKUHP
- Retno Marsudi Katakan Indonesia Terus Dorong Moderasi Beragama di Afghanistan
- Selain Faktor Elektoral, Megawati Ungkap Kriteria Calon Presiden 2024 dari PDIP
| Pemprov DKI Jakarta Didesak Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia Posted: 25 Jun 2022 08:45 AM PDT  JAKARTA SELATAN, LELEMUKU.COM - Wakil Ketua Sapma Pemuda Pancasila (PP) DKI Jakarta yang juga Sekretaris Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) DKI Jakarta Muhammad Akbar Supratman, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha Holywings Indonesia. Pencabutan izin usaha ini diharapkannya dilakukan Pemprov DKI Jakarta setelah Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan 6 orang dari Holywings Indonesia sebagai tersangka dalam kasus promosi minuman beralkohol gratis bagi yang bernama Muhammad dan Maria. "Kami meminta Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan sanksi berat kepada Holywings dengan mencabut izin usahanya. Hal ini saya kira penting agar bisa juga menjadi pelajaran bagi usaha-usaha yang lain agar lebih arif dan bijaksana dalam melakukan kegiatan usaha," kata dia melalui keterangan tertulis, Sabtu, 25 Juni 2022. Terkait penetapan tersangka, Akbar mengapresiasi langkah ini. "Kami sangat mengapresiasi langkah kepolisian yang telah memberi sanksi kepada oknum Holywings. Dan, kami juga berharap kasus ini diusut dengan serius," kata Akbar. Pada Jumat, 24 Juni 2022, Akbar juga telah melaporkan promo ini ke Polda Metro Jaya. Laporan dia diterima dengan nomor LP/B/3139/VI/2022/SPKT/Polda Metro Jaya. Terlapornya disebut masih dalam proses penyelidikkan. "Kami sudah melaporkan oknum kafe yang telah membuat keresahan publik dengan penistaan agama membandingkan nama Muhammad dan Maria dengan minuman beralkohol," kata Akbar di SPKT Polda Metro Jaya. Polisi tetapkan 6 tersangka Holywings Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan direktur hingga admin media sosial Holywings Indonesia sebagai tersangka dalam kasus promo miras bagi orang yang memiliki nama Muhammad dan Maria. Kapolres Metro Jakarta Selatan Budhi Herdi Susianto mengatakan, jumlah tersangka yang telah ditetapkan dari hasil penyidikan sebanyak 6 orang. Pertama adalah Direktur Kreatif Holywings berinisial EJD, laki-laki, berusia 27 tahun. Dia berperan sebagai pengawas 4 divisi. "Jadi ini jabatan tertinggi, beliau sebagai direksi, direktur HW," kata Budhi saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat, 24 Juni 2022. Kedua, adalah Kepala Tim Promosi Holywings berinisial NDP, perempuan, 36 tahun. Dia bertugas mendesain program dan meneruskan ke tim kreatif. Ketuga, adalah Desain Grafis Holywings berinisia DAD, laki-laki, 27 thn yang berperan pembuat desain virtual. Keempat, Admin Tim Promo Holywings, berinsial EA, perempuan, 22 tahun, yang bertugas mengunggah atau upload konten ke media sosial. Kelima Sosial Media Officer Holywings, berinisal AAB, perempuan, 25 tahun, yang bertugas meng-upload postingan media sosia terkait Holywings. "Keenam saudari AAM, 25 tahun, sebagai admin tim promo yang bertugas memberikan request kepada tim kreatif dan memastikan event-event yang ada di HW," ucap Budhi. Budhi menjelaskan, dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh tim penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan terungkap motif dari para tersangka membuat promo itu untuk menarik pengunjung datang ke outlet HW, khususnya outlet-outlet yang persentase penjualannya di bawah target 60 persen. "Ada beberapa pasal yang kami sangkakan, pertama adalah pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Bomor 1 Tahun 1946 dan juga pasal 156 atau pasal 156a KUHP, kemudian pasal 28 ayat 2 UU ITE," ujar Budhi. (Arrijal Rachman | Tempo) |
| Raffi Ahmad Sebut akan Hadirkan Penyerang Asing RANS Nusantara FC dari Brazil Posted: 24 Jun 2022 05:31 PM PDT  JAKARTA PUSAT, LELEMUKU.COM - Chairman klub Liga 1 Indonesia RANS Nusantara FC, Raffi Ahmad, mengatakan bahwa penyerang asing anyar timnya mulai musim 2022-2023 berasal dari Brasil. "Dia tinggal datang saja. Kami sudah mengurus semuanya termasuk visa," ujar Raffi Ahmad dalam acara peluncuran kostum (jersey) anyar klubnya dan penyambutan Ronaldinho di Jakarta, Jumat, 24 Juni 2022. Meski demikian, pesohor berusia 35 tahun itu belum mau memberitahukan siapa sosok pemain tersebut. Yang jelas, kata dia, pemain asing itu kemungkinan akan mulai memperkuat RANS Nusantara FC jika mereka melaju ke perempat final Piala Presiden 2022. "Kalau lolos ke perempat final, kami akan menyertakan dirinya," tutur suami dari artis Nagita Slavina tersebut. Sampai saat ini, RANS Nusantara FC baru memiliki tiga pemain asing yakni Viktor Salinas (bek tengah, Brasil), Kodai Iida (gelandang, Jepang) dan Makan Konate (gelandang, Mali). Ketiga nama tersebut sudah merumput untuk RANS di Grup B Piala Presiden 2022. Bahkan, Kodai sudah membuat satu gol. RANS Nusantara FC saat ini masih menduduki peringkat pertama klasemen sementara Grup B Piala Presiden 2022 yang digelar di Samarinda, Kalimantan Timur. Mereka mengoleksi lima poin dari tiga pertandingan, hasil dua kali seri dan sekali menang. Namun, mereka belum dapat dipastikan melangkah ke delapan besar lantaran masih harus bersaing dengan Barito Putera (tiga laga, lima poin) dan Borneo FC Samarinda (dua laga, empat poin). Pertandingan terakhir RANS Nusantara FC di Grup B akan berlangsung pada Selasa (28 Juni) menghadapi Borneo FC Samarinda di Stadion Segiri, Samarinda. Namun, dua hari sebelumnya atau Minggu 26 Juni 2022, RANS Nusantara FC masih harus menuntaskan laga trofeo menghadapi Arema FC dan Persik di Stadion Kanjuruhan, Malang. Pada pertandingan itu, RANS akan diperkuat Ronaldinho, eks bintang tim nasional Brasil serta klub Barcelona yang dua kali menjadi pesepak bola terbaik dunia FIFA. (Febri Angga Palguna | Tempo) |
| Ronaldinho Siap Tampil Terbaik Bersama RANS Nusantara FC pada Laga Trofeo Posted: 24 Jun 2022 05:21 PM PDT  "Saya siap bermain dan menghibur masyarakat Indonesia," kata Ronaldinho dalam acara penyambutan dirinya oleh RANS Nusantara FC di Jakarta, Jumat malam. Eks pemain tim nasional Brasil dan klub Spanyol Barcelona itu juga akan berupaya menunjukkan kepiawaiannya dalam mengolah si kulit bundar. Saat masih aktif berkarier sebagai pesepak bola, Ronaldinho memang dikenal sebagai pemain yang memiliki banyak trik di lapangan. Pria yang kini sudah berusia 42 tahun itu pun mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat yang diterimanya selama di Indonesia. "Terima kasih untuk semuanya. Saya suka berasa di sini dan mau mengenal Indonesia lebih jauh. Saya memiliki banyak teman yang pernah bermain di Indonesia dan mereka selalu bercerita tentang kehidupan di sini saat kembali ke Brasil," kata Ronaldinho. Ronaldinho, yang membantu Brasil menjuarai Piala Dunia 2002, didatangkan RANS Nusantara FC untuk memperkuat tim mereka melawan Arema FC dan Persik pada laga trofeo di Stadion Kanjuruhan. Chairman RANS Nusantara FC Raffi Ahmad berharap kedatangan Ronaldinho dapat meningkatkan antusiasme masyarakat terhadap sepak bola Indonesia yang sempat bergulir tanpa penonton karena pandemi COVID-19. "Semoga sepak bola Indonesia bergairah kembali. Mudah-mudahan kehadiran Ronaldinho juga meningkatkan kepercayaan pesepak bola dunia lain kepada Indonesia dan menjadikan klub Indonesia sebagai tempat bernaung," tutur Raffi. Raffi Ahmad memastikan semua pemain timnya akan berada di Malang demi berjumpa Ronaldinho meski mereka disibukkan dengan Piala Presiden 2022. RANS Nusantara FC, pada momen yang sama dengan penyambutan Ronaldinho, Jumat malam, sekaligus meluncurkan kostum (jersey) baru untuk mengarungi Liga 1 Indonesia 2022-2023. Penulis : Nurdin Saleh | Tempo Gambar : Febri Angga Palguna |
| Jokowi Sampaikan Tiga Langkah Usulan dalam High-level Dialogue on Global Development Posted: 24 Jun 2022 05:06 PM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM- Tantangan yang dihadapi dunia saat ini sangat berat, yaitu tantangan terhadap ketahanan pangan, ketahanan energi, hingga stabilitas keuangan yang makin sulit. Pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini juga turun 1 persen menjadi 2,6 persen, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs makin tertunda cukup signifikan. Untuk itu, saat menyampaikan pidatonya secara virtual pada High-level Dialogue on Global Development dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 24 Juni 2022, Presiden Joko Widodo mendorong semua negara untuk bertindak segera agar tidak terjadi dekade pembangunan yang hilang. Presiden Jokowi pun mengusulkan tiga langkah yang harus dijalankan bersama. "Pertama, sinergi untuk mengatasi emerging challenges. Sebagai Presiden G20 dan bagian dari Global Crisis Response Group, Indonesia akan terus berkontribusi untuk mengatasi masalah-masalah ketahanan pangan, energi, dan stabilitas keuangan. Saya mencatat banyak inisiatif lain dari berbagai pihak. Berbagai inisiatif yang ada tersebut harus saling bersinergi dan saling memperkuat, harus memperhitungkan suara negara-negara berkembang, harus mengedepankan dialog," ujar Presiden Jokowi. Kedua, Presiden Jokowi mendorong negara-negara untuk memperkuat kemitraan global untuk SDGs dengan fokus pada pendanaan pembangunan. Presiden Jokowi menegaskan bahwa kesenjangan pendanaan SDGs yang meningkat dari USD2,5 triliun per tahun sebelum pandemi menjadi USD4,2 triliun per tahun pascapandemi harus segera ditutup. Selain itu, menurut Presiden Jokowi, pendanaan inovatif harus dimajukan, terutama peranan sektor swasta harus diperkuat. BRICS (Brazil, Russia, India, China, and South Africa) harus dapat menjadi katalis bagi penguatan investasi di negara-negara berkembang. "Upaya serupa juga dilakukan presidensi G20 Indonesia, mendorong investasi yang menciptakan nilai tambah bagi negara berkembang. Saya juga berharap Global Development Initiative (GDI) dapat menjadi katalis pencapaian SDGs. Saya mendorong penyelarasan GDI dengan ASEAN Outlook on The Indo-Pacific di mana elemen pencapaian SDGs merupakan salah satu ruh dan prioritas kerja sama," jelasnya. Ketiga, Presiden Jokowi mendorong penguatan sumber-sumber pertumbuhan baru. Menurutnya, kerja sama BRICS dengan negara mitra harus mendukung untuk transformasi digital yang inklusif, pengembangan industri hijau dan infrastruktur hijau, serta penguatan akses negara-negara berkembang pada rantai pasok global. "Sebagai penutup, saya mengajak kita semua untuk bekerja sama. Recover together, recover stronger," tandasnya. Untuk diketahui, Presiden Tiongkok Xi Jinping menjadi tuan rumah High-level Dialogue on Global Development di Beijing pada 24 Juni 2022. Dialog tersebut diadakan dalam format virtual dengan tema "Membina Kemitraan Pembangunan Global untuk Era Baru untuk Bersama-sama Melaksanakan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan". Dialog tersebut diikuti oleh para pemimpin BRICS dan para pemimpin negara-negara berkembang yang relevan. (Setpres) |
| Fei Lutfhy Mengingatkan Kita Tentang Sebuah Batasan Melalui ‘Time Bomb’ Posted: 24 Jun 2022 02:39 AM PDT  "Jaman kecil aku inget, tiap akhir pekan suka loncat-loncat di sofa ketika nonton kompilasi video musik Queen milik ayah. Selain itu aku juga tumbuh besar sering dengerin mama main piano dan nyanyi," ungkap FEI. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana di SAE Jakarta tahun 2019 dengan jurusan audio production, penggemar berat Michael Jackson dan BTS ini memutuskan untuk mewujudkan mimpinya sebagai seorang musisi sekaligus penyanyi dengan merilis debut singlenya yang diberi tajuk Time Bomb. Ditulis pada tahun 2017 sebagai tugas akhir kuliah, Time Bomb memuat pertanyaan besar tentang ketakutan dan batasan yang datang dari diri sendiri atau dari luar kapasitas sebagai manusia, sampai akhirnya pasrah menjadikan semua momen sebagai bom waktu. 'Pertanyaan besar' itu kemudian dituangkan dan divisualisasikan oleh FEI ke dalam video musik Time Bomb yang sekaligus juga menguak sisi lain seorang Fei Luthfy yaitu kemampuannya dalam menari. "Interpretasi aku mengenai lagu ini sudah berulang kali berubah. Sebagai penulis dan pendengar Time Bomb selama sekian tahun sebelum akhirnya 'ia' dirilis, aku merasa terbantu oleh lagu ini dalam hal mengintrospeksi diri aku sendiri. Jadi aku harap, bagaimanapun teman-teman menginterpretasi atau tidak menginterpretasikannya, semoga mendengarkan lagu ini dapat membantu teman-teman menjalankan hari-hari kalian juga, ya". Single Time Bomb yang dirilis oleh label A Private Collection (Sub Label Aquarius Musikindo) sudah bisa didengarkan di berbagai platform streaming music digital bersamaan dengan music video yang dirilis melalui kanal YouTube Aquarius Musikindo. (Evu) |
| Lama Tak Terdengar, Kiki Juliar Kembali Dengan Membawa 'Imaji' Posted: 24 Jun 2022 02:35 AM PDT  Ditahun 2022 Kiki Juliar Kini kembali merilis single terbarunya yang diberi judul 'Imaji'. Single 'Imaji' dikatakan Kiki bercerita tentang kekaguman dan lamunan tentang seseorang berupa khayalan indah saat dirinya sedang berada dalam proses pendekatan dan mulai suka-sukaan. "Aku mengambil cerita ini karena terinspirasi dari kisah pribadi produserku, Kemal Panigoro. Saat aku sedang mencari lagu yang ingin kubawakan, dia mengatakan sedang mengerjakan sebuah lagu yang belum rampung," kisah Kiki. "Setelah aku dengarkan, aku merasa teresonansi dengan single ini dan aku langsung suka dengan lagunya," lanjutnya. Digarap bersama Widi Puradiredja sebagai Composer, akhirnya Kiki berhasil merampungkan lagu ini. 'Imaji' sedikit berbeda dengan single 'Duduk Sendiri' yang telah dirilis Kiki tahun 2019 lalu. Di lagu ini, kita akan merasa nuansa dreamy sekaligus menghadirkan vibe oldies di dalamnya. "Aku ingin lagu ini bernuansa dreamy, berbunga-bunga dan hopeful. Vibe dari lagu ini juga dibuat sedikit oldies sehingga enak kalau didengerin sambil melamun atau berkhayal," ungkap Kiki. Lewat single ini, sebenarnya Kiki ingin berpesan pada pendengar untuk menikmati apa yang ada di depan mata dan tidak perlu memusingkan hal-hal yang malah akan membuat segalanya semakin ribet dan kusut. Kiki juga mengungkapkan bahwa sebenarnya lagu ini telah dia mulai garap di tahun yang sama saat dirinya sedang merekam 'Duduk Sendiri' namun Kiki memang sengaja merilis 'Imaji' di tahun ini. Untuk video musiknya sendiri, Kiki ingin coba menggambarkan apa yang dia ingin gambarkan di lagu 'Imaji' ini, yaitu simple, flowy, dreamy, dan ringan. Diapun berharap lagu ini bisa punya penikmatnnya sendiri sekaligus memiliki pasarnya sendiri. Kini, selepas merilis single 'Imaji', Kiki tengah merencanakan untuk berkolaborasi di single baru bersama musisi lain yang satu vibrasi dengannya. 'Imaji' oleh Kiki Juliar sudah bisa didengarkan di seluruh digital streaming platform di Indonesia dan video musiknya sudah bisa ditonton juga di Youtube Channel resmi dari Kiki Juliar. (Evu) |
| Tokoh Senior Jemaah Islamiyah Abu Rusydan Terancam 20 tahun penjara Posted: 23 Jun 2022 10:30 PM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Seorang tokoh senior Jemaah Islamiyah (JI) pada Rabu (22/6) didakwa membantu perkembangan organisasi militan di Indonesia dengan memberikan nasihat kepada pemimpin kelompok itu, dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Terdakwa Abu Rusydan yang bernama asli Thoriquddin dan dikenal pula sebagai Hamzah (62) dikatakan jaksa secara rutin telah memberikan pertimbangan dan saran kepada amir (pimpinan) JI. "... Terdakwa sengaja memberikan dukungan dalam bentuk saran dan nasihat sebagai Ahli Syuroh (sesepuh) kepada organisasi JI, tapi tidak melaporkan semua kegiatan yang diketahui (kepada aparat)," kata jaksa yang tidak disebutkan namanya atas alasan keamanan. "Hal itu menunjukkan bahwa terdakwa masih sepemahaman dengan organisasi JI dan berkontribusi terhadap organisasi JI sehingga dapat menimbulkan suasana teror atau ketakutan di tengah masyarakat." Pengaruh Rusydan, yang pernah divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus terorisme pada 2003, menjadikan dia salah seorang yang menyarankan Para Wijayanto untuk mengisi posisi amir JI pada 2009, kata jaksa. JI yang menjadi dalang teror Bom Bali 2002 yang menewaskan 202 orang telah dinyatakan sebagai organsisai terlarang oleh pengadilan Indonesia pada 2008. Sementara Para Wijayanto ditangkap aparat keamanan pada Juni 2019 dan divonis tujuh tahun penjara pada Juli 2020. Sejumlah saran dan pertimbangan yang diberikan Abu Rusydan, antara lain, mengatakan kepada Para Wijayanto bahwa di Indonesia tidak dapat dilakukan jihad bersenjata, tapi lewat penguatan jemaah melalui dakwah dan tarbiah. Hal itu disampaikannya pada 2009, saat Para baru dikukuhkan sebagai amir JI. Pertimbangan lain yang disampaikan terdakwa adalah tatkala Para Wijayanto pada 2011 hendak membuat pabrik senjata untuk latihan militer pengikut JI yang disarukan menjadi sebuah bengkel. Terdakwa kala itu menolaknya dengan alasan keamanan, kegiatan produksi yang tidak mudah dan murah, serta mencari lokasi penyimpanan yang sulit. Arif Siswanto yang disebut sebagai pelaksana tugas kepemimpinan JI pasca penangkapan Para Wijayanto juga sempat menemui Abu Rusydan pada pertengahan 2020 dan menceritakan wacana untuk membentuk wadah baru berupa partai politik untuk mengakomodir kegiatan kelompok. Merujuk pada dakwaan yang dibacakan jaksa, Arif yang ditangkap kepolisian pada November 2020 disebut telah sempat membahas perihal tersebut dengan Farid Ahmad Okbah dan Ahmad Zain An-Najah yang kala itu merupakan anggota komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Saat diminta tanggapan terkait pembentukan partai, Abu Rusydan kala itu merestuinya namun dengan catatan harus membela dakwa Islam serta tidak boleh menyetujui satu pun rencana undang-undang yang merugikan Islam. Farid kemudian mendirikan Partai Dakwah Rakyat Indonesia (PDRI), tapi belakangan ditangkap Detasemen Khusus Antiteror 88 Polri bersama dengan Ahmad Zain An-Najah pada November 2021. "Alasan terdakwa membolehkan organisasi JI bergabung dengan parlemen didasarkan pada pendapat Abdullah Azzam (tokoh penggerak jihad di Afghanistan) bahwa bergabung ke parlemen dibolehkan dengan syarat membela dakwa Islam dan tidak merugikan kaum muslimin," lanjut jaksa. Jaksa dalam dakwaannya juga menyebut bahwa Abu Rusydan tidak mengenal Farid Okbah dan Ahmad Zain An-Najah, tapi menyetujui keduanya untuk terlibat dalam proses demokrasi dengan alasan keduanya adalah tokoh intelektual yang kerap dibicarakan kalangan JI. Terkait tuduhan itu, Abu Rusydan yang mengikuti persidangan secara daring dari rumah tahanan Cikeas, Jawa Barat, tak berkomentar lebih lanjut. Tak ajukan eksepsi Kuasa hukum terdakwa yang bernama Kamsi mengatakan, terdakwa juga tidak akan mengajukan jawaban atas dakwaan jaksa (eksepsi) sehingga persidangan bakal dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi pada 29 Juni 2022. "Tidak ada eksepsi. Langsung pemeriksaan saksi," ujar Kamsi kepada BenarNews. Dalam keterangan usai penangkapan Abu Rusydan pada September tahun lalu, kepolisian menyebut Rusydan sebagai tokoh senior yang ikut merumuskan Pedoman Umum Pergerakan Jemaah Islamiyah (PUPJI) yang menjadi pegangan kelompok pada 1998. Ia pun disebut kepolisian sebagai sosok yang licin karena sukses menghindari kejaran aparat, salah satunya dengan tidak menempatkan diri ke dalam struktur organisasi. "Ia sengaja tidak menjadi bagian struktur organisasi JI demi menghindari endusan aparat," kata juru bicara Mabes Polri Brigadir Jenderal Ahmad Ramadhan kala itu. Pengamat terorisme Universitas Malikussaleh Aceh, Al Chaidar, sependapat dengan kepolisian bahwa Rusydan masih sangat berpengaruh di kalangan anggota dan simpatisan JI meski tidak berada di dalam struktur organisasi. "Perannya sangat sentral dan besar. Pendapatnya (Rusydan) masih dianggap sebagai penuturan utama," kata Chaidar kepada BenarNews. "JI di bawah Para Wijayanto masih sangat tergantung pada Abu Rusydan yang dianggap ideolog dalam neo-JI." "Dibina daripada dipenjarakan" Pada Maret 2021, Mabes Polri juga sempat menyatakan bahwa JI masih sangat kuat di Indonesia dengan anggota serta simpatisan mencapai 6.000 orang. Peneliti terorisme dari Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikalisasi (PAKAR) Muhammad Adhe Bhakti kepada BenarNews mengatakan JI memang kian terdesak akibat penangkapan tokoh-tokoh senior serta pembongkaran cara kerjanya. Oleh karena itu, Adhe menyarankan pemerintah untuk berfokus membina anggota JI yang tersisa alih-alih memenjarakannya. Ia merujuk pada perubahan sikap JI yang tak lagi menggunakan kekerasan di dalam negeri, membolehkan partisipasi dalam proses demokrasi seperti dalam kasus Farid Okbah, dan kapasitas penjara di tanah air yang terbatas. Apalagi Para Wijayanto sempat menginstruksikan anggota JI yang sudah diadili untuk mengikuti proses hukum di Indonesia, salah satunya mengambil pembebasan bersyarat (PB). "Mereka sudah mulai menerima aturan-aturan negara seperti menerima PB dan mulai memilih jalan demokrasi. Itu kan perubahan signifikan, hal itu kan tidak ditunjukkan anggota JAD," kata Adhe. "Jadi menurut saya, lebih baik pemerintah membina enam ribu orang ketimbang memenjarakan mereka." Adhe merujuk peristiwa Februari 2022 saat sebanyak 120 anggota JI kembali berikrar setia kepada Indonesia dan meninggalkan JI. "Pembinaan adalah pilihan terbaik yang ada, seperti di Lampung kemarin. Memenjarakan 6.000 orang akan bertambah repot," pungkas Adhe. (BenarNews) |
| Khawatir Krisis Pangan, Jokowi akan Kunjungi Rusia dan Ukraina Posted: 23 Jun 2022 10:31 PM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Kekhawatiran akan krisis pangan dunia yang disebabkan oleh konflik Rusia dan Ukraina mendorong Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang juga memegang presidensi G20 melakukan lawatan bulan ini dengan misi menengahi konflik diantara kedua negara, demikian Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi, Rabu (22/6). Retno mengatakan Jokowi merupakan pemimpin Asia pertama yang melakukan kunjungan ke dua negara tersebut setelah invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari tahun ini. "Dalam kunjungan ke Kiev dan Moskow, tentunya Bapak Presiden akan melakukan pertemuan dengan Presiden [Volodymyr] Zelenskyy dan Presiden [Vladimir] Putin," kata Retno Marsudi dalam keterangan pers. Retno tidak menyebutkan tanggal yang pasti untuk kunjungan ke Ukraina dan Rusia, namun sumber di Kremlin, yang dikutip kantor berita TASS, mengungkapkan Jokowi dan Putin dijadwalkan akan bertemu di Moskow pada 30 Juni. Kunjungan Jokowi ke negara Eropa Timur itu akan dilakukan setelah dia menghadari Konferensi Tingkat Tinggi G7 di Jerman pada 26-27 Juni, kata Retno. "Meskipun situasinya sulit dan masalahnya kompleks, sebagai presiden G20 dan salah satu anggota Champion Group dari Global Crisis Response Group yang dibentuk Sekjen PBB, Presiden Jokowi memilih untuk mencoba berkontribusi dan tidak memilih untuk diam," ujarnya. "Kunjungan Presiden ini menunjukkan kepedulian terhadap isu kemanusiaan," tambah Retno. Indonesia ingin membantu mencari jalan damai dan menangani krisis pangan akibat perang Rusia di Ukraina yang berdampak ke semua negara, termasuk negara berkembang dan berpendapatan rendah, ujarnya. Menurut laporan Global Crisis Response Group pada 13 April, Ukraina dan Rusia termasuk diantara lumbung pangan dunia karena memasok 30% gandum dunia, pengekspor jagung dan produser minyak bunga matahari. Rusia juga merupakan eksportir gas alam dan minyak terbesar kedua dunia. Sementara sebagian pengamat meyakini bahwa ini adalah "momen besar untuk diplomasi Indonesia", analis lain mengatakan kunjungan itu tidak akan menghasilkan banyak hal, karena Indonesia tidak memiliki pengaruh dan "pemahaman yang memadai" tentang konflik tersebut. Dalam hal ini pakar melihatnya sebagai hanya untuk mengangkat citra Jokowi dan kepentingan Indonesia atas kesuksesan G20 dibandingkan bantuan kemanusiaan dan simpati terhadap Ukraina. "Indonesia adalah netral" Kunjungan Jokowi ke kedua negara yang berkonflik itu merupakan perwujudan dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, kata Agus Haryanto, dosen hubungan internasional Universitas Jenderal Soedirman di Purwokerto, Jawa Tengah. "Kunjungan dilakukan ke kedua negara untuk menunjukkan netralitas Indonesia," kata Agus kepada BenarNews. Jika misi Presiden Jokowi ini bisa diterima oleh Rusia dan Ukraina, kata Agus, maka Indonesia berpeluang menjadi mediator dalam konflik tersebut. "Dan hal ini akan menjadi momen besar bagi diplomasi Indonesia di mana kita bisa berperan besar dalam menyelesaikan persoalan internasional," paparnya. Dalam Resolusi Majelis Umum PBB Maret lalu, Indonesia mengutuk serangan militer Moskow itu, tapi pemerintah tidak pernah secara langsung mengecam Rusia atas invasinya terhadap Ukraina. Diplomat Rusia dan Ukraina telah berusaha menggalang dukungan rakyat Indonesia terhadap negara mereka dalam konflik yang sudah berlangsung 4 bulan ini dengan memberikan wawancara ke media nasional dan melakukan kunjungan ke dua organisasi massa Islam terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Negara-negara Barat sebelumnya meminta Indonesia untuk tidak mengundang Rusia ke pertemuan di G20 November ini di Bali, karena invasi negara itu ke Ukraina. tetapi Jakarta sejauh ini menolak untuk mengeluarkan Rusia dari KTT tersebut. Sebagai gantinya, Indonesia juga mengundang Zelenskyy, walaupun Ukraina bukan anggota G20, sebagai tamu di KTT itu. Pada bulan Maret, Presiden AS Joe Biden mengatakan Ukraina harus dapat berpartisipasi dalam KTT G20, jika kelompok negara ekonomi utama itu tetap mengundang Rusia. Pengamat hubungan internasional Universitas Airlangga, Radityo Dharmaputra, pesimis bahwa kunjungan Jokowi dapat meredakan perang mengingat Indonesia tidak memiliki kedekatan, baik secara politik maupun geografi kepada kedua negara yang bertikai. "Saya tidak yakin ada kemungkinan Indonesia bisa mendamaikan [Rusia dan Ukraina], karena Indonesia tidak punya modal yang cukup seperti misalnya, kedekatan hubungan antar negara, serta pemahaman kondisi kawasan," kata Radityo kepada BenarNews. Dia menilai inisiatif Jokowi tersebut semata untuk mengangkat citra dirinya dan Indonesia sebagai juru damai, terutama sebagai pemimpin G20. "Pada akhirnya, targetnya adalah kepentingan Indonesia, yaitu G20 dan (mengamankan pasokan) gandum," kata Radityo. "Bantuan kemanusiaan dan simpati bagi Ukraina bukan target Jokowi sepertinya," paparnya. Sebaliknya, pakar hukum internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengatakan kunjungan Jokowi ke dua negara merupakan hal yang tepat. "Indonesia sebagai ketua G20 perlu mengambil inisiatif untuk membantu menciptakan perdamaian dan mencegah krisis pangan dunia," kata Hikmahanto. (BenarNews) |
| Kelompok HAM Desak Pemerintah dan DPR tidak Loloskan Rancangan RKUHP Posted: 23 Jun 2022 09:32 PM PDT  JAKARTA PUSAT, LELEMUKU.COM - Kelompok hak asasi manusia pada Kamis (23/6) mendesak pemerintah dan DPR untuk tidak meloloskan rancangan undang-undang hukum pidana yang dilakukan tanpa konsultasi publik karena ada kekhawatiran beberapa pasal mengancam kebebasan mengeluarkan pendapat dan hak individu. Meski draf akhir Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) belum dirilis ke publik, aktivis menyorot pasal-pasal yang menurut mereka dapat mengancam kebebasan dan demokrasi, termasuk tentang penghinaan terhadap pemerintah dan seks di luar nikah. Aliansi Nasional Reformasi KUHP, yang merupakan gabungan beberapa organisasi masyarakat sipil, menuduh pemerintah ingin mengesahkan legislasi itu tanpa pembahasan lebih dalam. "Aliansi meminta agar Tim Perumus RKUHP, Pemerintah dan DPR terlebih dahulu membuka luas pembahasan RKUHP dan tidak mengesahkan RKUHP tanpa adanya pembahasan dengan partisipasi bermakna sesuai arahan Presiden Jokowi pada 2019," kata Aliansi dalam pernyataan tertulis. Pemerintah telah mengidentifikasi 14 pasal yang dianggap kontroversial yang perlu dibahas lebih lanjut dengan DPR, namun menurut aktivis hak asasi manusia (HAM) hal itu "simplifikasi" dan keberatan mereka bukan cuma seputar itu. "Aliansi menilai bahwa terdapat lebih dari 14 isu krusial yang bermasalah, namun tidak dibahas oleh pemerintah terutama terkait kebebasan berekspresi dan berpendapat," kata pernyataan itu. Menurut Aliansi, penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara melalui teknologi informasi bermasalah karena tidak diaturnya delik aduan dan berpontensi tumpang tindih dengan undang-undang lain, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pada Kamis, perwakilan Aliansi bertemu dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej untuk membahas pasal yang dianggap kontroversial, namun pihak pemerintah tetap menolak membuka draf rancangan undang-undang itu dengan alasan masih ada salah ketik, demikian Julius Ibrani, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) – salah satu anggota Aliansi. "Padahal kami bersedia datang dalam undangan pemerintah asal mereka mau menunjukkan drafnya, mereka mengiyakan tapi pada saat pertemuan tiba-tiba menolak," kata Julius kepada BenarNews. "Wamen (Edward Hiariej) bilang, ini sudah final dan draf mau diserahkan ke DPR. 'Kalau merasa ada pasal yang tidak sesuai silakan gugat saja di MK (Mahkamah Konstitusi),'" kata Julius, mengutip Edward. Aliansi juga meminta pemerintah menghapus pasal-pasal lain seperti penghinaan terhadap presiden, wakil presiden, dan penghinaan terhadap kekuasaan yang sah dan lembaga-lembaga negara. Mereka mengancam akan mengorganisir bersama Badan Eksekutif Mahasiswa dari Universitas Indonesia (BEM UI) demo yang lebih besar dari unjuk rasa tahun 2019. Pada tahun itu ribuan mahasiswa menggelar unjuk rasa di berbagai kota yang berujung kerusuhan bahkan jatuhnya korban jiwa terkait penolakan atas pengesahan RKUHP dan revisi atas Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai bermasalah. Di tengah protes tersebut Revisi Undang-Undang KPK disahkan, namun RKUHP ditunda pengesahannya untuk dibahas lebih lanjut dan sejak itu drafnya tidak pernah dipublikasikan. Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward pada Rabu mengatakan pasal tentang hukuman 4 tahun penjara bagi mereka yang dinilai menghina pemerintah dan pejabat negara akan dipertahankan dalam RKUHP meski banyak penolakan. "Mengapa pasal penghinaan itu kita tetap pertahankan? Itu sudah diuji di MK dan MK menolak. Kalau MK menolak kira-kira bertentangan dengan konstitusi atau tidak? Tidak kan," kata Edward seperti dikutip CNN Indonesia. Bulan lalu, anggota Komisi III DPR RI yang mengurus masalah hukum, HAM dan keamanan, Arsul Sani, menyatakan delik praktik lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) serta zina masuk dalam draf RKUHP. "Jadi enggak perlu didorong-dorong lagi, karena memang sudah dibahas dan disepakati," kata Arsul kepada CNN Indonesia. Setara Institute, LSM yang menyorot isu kebebasan politik dan hak asasi manusia, mendesak DPR dan pemerintah untuk meninjau ulang dan membatalkan pasal-pasal dalam RKUHP yang mengancam kebebasaan dan hak pribadi warga negara, seperti soal hubungan seks di luar nikah, pidana mati, dan penodaan agama. Setara beralasan tidak semua perbuatan yang dianggap tercela dalam konteks agama secara otomatis dikategorikan sebagai perbuatan pidana. "Pasal ini menjadi bukti bentuk intervensi negara yang terlalu eksesif terhadap ranah privat setiap individu," kata Setara dalam keterangan tertulisnya. Kecaman terhadap sejumlah pasal dalam RKUHP juga disampaikan Andreas Harsono, seorang peneliti di Human Rights Watch Indonesia. "Rancangan KUHP Indonesia mencerminkan meningkatnya pengaruh Islamisme karena banyak kaum Muslim menganggapnya sebagai hal penting dari apa yang mereka klaim sebagai hukum Syariah," kata Andreas seperti dikutip di Al Jazeera. "Ini akan menjadi bencana tidak hanya bagi perempuan, dan minoritas agama dan gender, tetapi untuk semua orang Indonesia." Sementara itu Setara menyesalkan masih diadopsinya pidana mati dalam substansi RKUHP, sekalipun sebagai upaya hukum terakhir, karena hak hidup menurut konstitusi merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi. Terlebih, tambah Setara, berdasarkan catatan Amnesty International, tren global pada tahun 2020 menunjukkan bahwa 142 negara sedang mengarah pada penghapusan hukuman mati, dan hanya 52 negara termasuk Indonesia yang masih konsisten dengan penerapan hukuman mati. "Alih-alih menghapus, pemerintah justru menambah deretan regulasi soal pidana mati dengan menyisipkan pidana mati dalam draf RKUHP," katanya. Organisasi tersebut mengkritik pemerintah masih mempertahankan pasal penodaan agama yang secara nyata selama ini justru menjadi akar dari banyaknya intoleransi dan diskriminasi. Pasal penodaan agama sering kali digunakan untuk menghukum interpretasi seseorang yang berbeda dari keyakinan keagamaan mayoritas, kata Setara. Setara memprotes ketiadaan itikad pemerintah untuk membuka draf terbaru RKUHP kepada publik untuk mewujudkan prinsip partisipasi yang berarti. "Kurangnya ruang deliberatif dalam proses legislasi selama inilah yang menjadi musabab banyaknya penolakan atas berbagai undang-undang, karena proses legislasi yang tidak partisipatif sangat berpotensi mengarah pada produk legislasi yang jauh dari harapan masyarakat," kata Setara. (BenarNews) |
| Retno Marsudi Katakan Indonesia Terus Dorong Moderasi Beragama di Afghanistan Posted: 23 Jun 2022 08:08 PM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Indonesia akan terus mendorong moderasi beragama di Afghanistan. Tiga ulama Indonesia, kata Retno, telah menghadiri dialog trilateral ulama Indonesia-Qatar-Afghanistan yang berlangsung pada 14 Juni di Ibu Kota Doha, Qatar. Agenda ini bertema "Membangun Kembali Afghanistan Melalui Pendidikan dan Nilai-nilai Islam." Pertemuan itu dihadiri pula oleh lima ulama Qatar dan sebelas ulama Afghanistan. Indonesia diwakili oleh ulama dari Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah dan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Amany Lubis. Dalam dialog ulama tiga negara itu, ulama asal Indonesia mengangkat beberapa isu, termasuk pendidikan Islam dalam menopang ketahanan nasional, perempuan dan pendidikan dalam perspektif Islam, manifestasi nilai-nilai Islam dalam memajukan perdamaian dan kehidupan masyarakat yang lebih harmonis. "Selain dialog trilateral ulama Indonesia-Qatar-Afghanistan, saat ini ulama Indonesia juga sedang melakukan kunjungan ke Kabul, Afghanistan, bersama dengan ulama beberapa negara OKI (Organisasi Konferensi Islam). Selain Indonesia, beberapa negara yang juga mengirim ulama ke Afghanistan, antara lain Turki, Yordania, Pakistan, Niger, dan Sudan," kata Retno. Khusus mengenai hak-hak perempuan, lanjut Retno, Indonesia secara konsisten terus menyuarakan pentingnya penghormatan terhadap hak-hak perempuan, termasuk hak atas pendidikan. Untuk membantu sektor pendidikan bagi rakyat Afghanistan, Indonesia telah bekerja sama dengan Qatar lewat kesepakatan untuk memasok bantuan kemanusiaan bagi rakyat Afghanistan. Indonesia juga menawarkan beasiswa pendidikan dan pengembangan kapasitas bagi rakyat Afghanistan, termasuk kaum perempuan. Retno menegaskan komitmen Indonesia untuk membantu rakyat Afghanistan tidak pernah surut. Setelah Taliban berkuasa pada pertengahan Agustus tahun lalu, demi alasan kemanusiaan, Indonesia telah mengirim bantuan berupa bahan pangan dan nutrisi seberat 65 ton pada 9 Januari 2022. Pentingnya Dialog Antarulama Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia Yon Machmudi menekankan dialog antarulama itu merupakan bagian penting dalam proses transformasi di Afghanistan, terutama karena melibatkan pula ulama-ulama dari Indonesia. Sebab ulama di Tanah Air berpengalaman dalam menempatkan hubungan agama dengan negara dalam perspektif Indonesia. "Diharapkan dengan pertukaran informasi dari ulama Indonesia, maka proses pembentukan negara, hukum, pemerintahan di Afghanistan, bisa melihat perspektif Indonesia yang melihat islam secara substantif. Sehingga nanti tidak menimbulkan berbagai macam kebijakan yang kontroversial atau diskriminatif," ujar Yon. Yon mengklaim Indonesia sebagai negara muslim demokratis terbesar di dunia yang cocok untuk menjadi model pembelajaran bagi Afghanistan dalam hal menempatkan peran agama dalam bernegara. Selain dialog antarulama, lanjutnya, Indonesia juga bisa berperan dalam memperkuat kelembagaan, sistem dan institutsi kenegaraan, di mana Afghanistan perlu mengembangkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia mereka untuk mengelola negara dan membangun Afghanistan. Yon mengakui Afghanistan, termasuk Taliban, sudah menaruh kepercayaan kepada ulama Indonesia dan menganggap posisi mereka penting. Dengan kepercayaan inilah, ulama-ulama Indonesia bisa menyampaikan pandangan-pandangan yang berkaitan dengan pembangunan dan aspek-aspek yang dapat memuluskan proses transisi Afghanistan. Dia menegaskan kalau ulama-ulama Afghanistan berpandangan seperti ulama Indonesia yang menyebarkan Islam rahmatan lil alamin (kebaikan bagi semesta alam -red), maka wajah Afghanistan ke depan akan lebih bersahabat terhadap kelompok atau pandangan-pandangan yang berbeda. (VOA) |
| Selain Faktor Elektoral, Megawati Ungkap Kriteria Calon Presiden 2024 dari PDIP Posted: 23 Jun 2022 06:51 AM PDT  JAKARTA PUSAT, LELEMUKU.COM - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap sejumlah kriteria calon presiden yang akan diusung partainya di Pilpres 2024. Menurut Megawati, elektoral tidak menjadi pertimbangan utama partai banteng memilih calon pemimpin. "Pemimpin yang saya cari tidak hanya yang mengandalkan elektoral semata," ujarnya di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Kamis, 23 Juni 2022. |
| You are subscribed to email updates from #Lelemuku. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
